Perjanjian ini mengatur hutang yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua mengakui hutang dan bersedia melunasi hutang secara bertahap setiap bulan melalui transfer ke rekening Pihak Pertama. Jika terlambat bayar lebih dari 3 bulan, Pihak Pertama berhak menuntut secara hukum. Perjanjian berlaku sampai hutang lunas dibuktikan dengan surat keterangan lunas.

1. Tanggal: ***** 2021
oleh
_______________
dan
_______________
PERJANJIAN PEMBERIAN HUTANG DAN PENGAKUAN HUTANG

2. 2
PERJANJIAN PEMBERIAN HUTANG DAN PENGAKUAN HUTANG
Perjanjian Pemberian Hutang dan Pengakuan Hutang (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini
dibuat dan ditandatangani di _______ pada hari ________, tanggal ------------, bulan --------------,
tahun ---------------- (00-00-0000), oleh dan antara:
1. ___________________, swasta, Warga Negara Korea, beralamat
di____________________, pemegang paspor nomor ______________, untuk selanjutnya
disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”; dan
2. ___________________, swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat
di__________________, pemegang Kartu Tanpa Penduduk Nomor:___________, untuk
selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut “PARA
PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa PIHAK PERTAMA telah memberikan hutang kepada PIHAK KEDUA sebesar
Rp. ___________________________ (_____________________) tertanggal
________________(“Hutang”).
B. Bahwa PIHAK KEDUA dengan ini mengakui telah mempunyai Hutang kepada PIHAK
PERTAMA dan bersedia untuk melunasi keseluruhan Hutang tersebut sebagaimana akan
diatur dalam Perjanjian ini.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk
kepada Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
1. PIHAK PERTAMA dengan ini telah memberikan Hutang kepada PIHAK KEDUA dan
PIHAK KEDUA dengan ini mengaku berhutang kepada PIHAK PERTAMA dan melalui
Perjanjian ini menyanggupi untuk melunasi keseluruhan Hutang tersebut.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa pada saat Perjanjian ditandatangani, Perjanjian ini
merupakan bukti yang sah atas keberadaan dan besarnya Hutang sebagaimana dimaksud
dalam Perjanjian ini dan karenanya tidak diperlukan lagi suatu bukti-bukti lainnya untuk
membuktikan jumlah Hutang tersebut.
PASAL 2

3. 3
MEKANISME PEMBAYARAN HUTANG
1. Hutang tersebut wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara
kredit setiap bulannya pada tanggal ____ sebesar Rp._________ (___________)
(“Pengembalian Rutin”).
2. Selain Pengembalian Rutin, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan tambahan
setiap tahunnya dari hasil insentif yang diperoleh PIHAK KEDUA dari tempatnya
bekerja sebesar Rp. ___________ (_____________) (“Insentif”).
3. Untuk pembayaran Hutang tersebut akan dilakukan melalui transfer rekening dari PIHAK
KEDUA kepada rekening milik PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
Bank :
Cabang :
Nomor Rekening :
Atas Nama :
4. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pembukuan PIHAK PERTAMA berdasarkan bukti
transfer/nota debet yang dananya telah dipindahbukukan ke rekening PIHAK PERTAMA
akan menjadi dasar dan bukti yang sah untuk menetapkan jumlah sisa Hutang PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
PASAL 3
SANKSI KETERLAMBATAN
Apabila PIHAK KEDUA belum dan/atau tidak melakukan pembayaran Hutang sebagaimana
diatur dalam Perjanjian ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka hal tersebut
telah cukup sebagai dasar/bukti untuk PIHAK PERTAMA melakukan upaya hukum melalui
jalur hukum untuk menuntut PIHAK KEDUA.
PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung sejak tanggal
ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan pembayaran Hutang telah dilunasi seluruhnya
oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan telah diterbitkannya
surat keterangan lunas oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
PASAL 5
KUASA
PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk pada
waktunya untuk menetapkan sendiri jumlah terhutang yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA
berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan bagian yang

4. 4
tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, atas dasar pembukuan PIHAK PERTAMA berdasarkan
bukti-bukti nota debet yang dananya telah dipindahbukukan ke rekening PIHAK PERTAMA.
PASAL 6
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA
1. Terhadap Perjanjian ini berlaku hukum Negara Republik Indonesia.
2. Setiap perselisihan dan sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan secara
musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
3. Apabila musyawarah secara mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal musyawarah pertama diadakan, maka Para Pihak memilih tempat
tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
PASAL 7
LAIN-LAIN
1. Tiada suatu keterlambatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA yang akan
mengakibatkan dikesampingkannya ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Perjanjian,
yang dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai alasan untuk mendapatkan penundaan
atau keringanan. Setiap hak, kewenangan, dan manfaat-manfaat lain yang diperoleh oleh
PIHAK PERTAMA berdasarkan hukum yang berlaku tidak akan hilang atau berkurang oleh
karena suatu keterlambatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan
Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dengan suatu perjanjian, perubahan
atau tambahan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, serta
para pengganti hak masing-masing, akan tetapi dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA
tidak diperkenankan mengalihkan atau mengoperkan hak dan kewajibannya dalam atau yang
timbul berdasarkan Perjanjian ini dengan cara bagaimanapun kepada orang/pihak lain, tanpa
persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA terlebih dahulu.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian jual beli, perjanjian pinjaman, akta hak tanggungan,
perjanjian-perjanjian lain dan/atau dokumen-dokumen lain berikut lampiran-lampiran yang
mungkin ada yang akan dan/atau telah dibuat oleh PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian
ini adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Semua kuasa dan wewenang yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini
merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan tidak akan dibuat
oleh para pihak tanpa adanya kuasa dan wewenang tersebut dan sebagai demikian maka
kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ditarik/dicabut kembali dan juga tidak menjadi
berakhir/hapus jika yang memberi kuasa dan wewenang meninggal dunia atau dibubarkan

5. 5
atau karena timbul peristiwa apapun dan para pihak dengan ini mengeyampingkan ketentuan
dalam Pasal 1813, 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
6. Mengenai Perjanjian ini PARA PIHAK mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata terhadap adanya persetujuan pengadilan dalam hal
pengakhiran Perjanjian.
Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan
hukum yang sama, serta berlaku sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK yaitu pada hari
dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
_____________________ __________________