1. 1
SURAT PERJANJIAN KERJA
antara
PT. ______________Dengan PT.________________
No. _____________________
Surat Perjanjian Kerja (untuk selanjutnya disebut sebagai: “PERJANJIAN”) ini
ditandatangani pada hari ini .........., tanggal ................. bulan ................... tahun
......................... (Tgl-Bln-Thn) di ............., oleh dan antara:
1. PT ____________, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum
Republik Indonesia yang berkedudukan di ...................................................................
NPWP: .................................., dalam hal ini diwakili oleh ........................ selaku Direktur
Utama (Untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”).
2. PT________________, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada
hukum Republik Indonesia yang beralamat di
.................................................................................., NPWP : .......................................,
dalam hal ini diwakili oleh ............................... selaku Direktur (Untuk selanjutnya
disebut sebagai “PIHAK KEDUA”).
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai: “PARA
PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian pekerjaan produksi
............................................, Land Clearing, Pembuatan Jalan dan Pembuatan Parit di
kawasan ............. di Distrik .................., Kabupaten ........................, Propinsi .................,
dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:
PASAL 1
KETENTUAN UMUM
Definisi kata dan ungkapan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah:
a. PERJANJIAN adalah perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menetapkan ketentuan dan syarat-syarat, berikut
lampiran, addendum dan/atau perubahannya apabila ada.
b. Pekerjaan adalah produksi ........................................................, Land Clearing,
Pembuatan Jalan termasuk Pembuatan Mating-mating dan Pembuatan Parit di kawasan
............. di Distrik ................., Kabupaten .................., Provinsi .................
c. Lampiran adalah lampiran-lampiran dari PERJANJIAN yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini, yaitu Daftar Kendaraan Kecil dan Alat-alat
berat serta Harga Satuan Kontrak Kerja.
d. PIHAK PERTAMA adalah PT ____________ (PT. A) bergerak dalam bidang kontraktor
pelaksana pemungutan kayu/produksi hasil hutan, land clearing, pembuatan jalan
termasuk pembuatan mating-mating dan pembuatan parit untuk perkebunan kelapa sawit.

2. 2
e. PIHAK KEDUA adalah PT __________________ (PT. B) bergerak dalam bidang
kontraktor pelaksana pemungutan kayu/produksi hasil hutan, land clearing, pembuatan
jalan termasuk pembuatan mating-mating dan pembuatan parit untuk perkebunan kelapa
sawit.
f. Force Majeure/Keadaan Memaksa adalah hal-hal yang mempengaruhi jalannya
pelaksanaan Pekerjaan/kegiatan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana
alam (gempa bumi, banjir, dan sebagainya), sehingga tidak dapat menyelesaikan target
Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
PASAL 2
RUANG LINGKUP DAN JENIS PEKERJAAN
Ruang lingkup dan jenis Pekerjaan adalah sebagai berikut:
1. PIHAK KEDUA akan melaksanakan Pekerjaan tersebut sesuai dengan Pasal 1 huruf b di
atas dengan mengikuti tanda-tanda areal yang ditentukan oleh wakil PIHAK PERTAMA
di Asiki.
2. Tim-tim PIHAK KEDUA yang melaksanakan Pekerjaan wajib menyelesaikan produksi
kayu (penebangan, penarikan dan hauling sampai di log yard PIHAK PERTAMA atau
pabrik ............................., Land Clearing, Pembuatan Jalan dan Pembuatan Parit di areal
yang ditentukan sesuai dengan standard dan cara yang dituangkan dalam PERJANJIAN
ini yang telah disepakati oleh wakil PARA PIHAK, sebelum berpindah ke areal yang baru
yaitu “Siap Tanam”.
3. PIHAK KEDUA akan menempatkan wakilnya yang berkuasa penuh untuk melaksanakan
Pekerjaan ini, sedangkan wakil PIHAK PERTAMA akan ditunjuk oleh Direktur PT.
______________di .........
4. PIHAK PERTAMA menjamin Pekerjaan dalam PERJANJIAN ini seluas ± ............. ha
(.......... hektar).
PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab tentang perizinan dan masalah sosial terhadap
masyarakat berkaitan dengan kegiatan produksi kayu, Land Clearing dan pembuatan jalan
dalam PERJANJIAN ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberikan kepada PIHAK KEDUA fasilitas pengangkutan
barang-barang yang terkait dengan kegiatan dalam PERJANJIAN ini. Tarif angkut
tentang barang-barang tersebut disamakan dengan tarif barang-barang PIHAK
PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA akan membuat jalan yang menuju blok Land Clearing dan juga tanda
batas blok land clearing.
4. Biaya mobilisasi alat-alat berat akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA. Sedangkan
biaya demobilisasi alat-alat berat akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

3. 3
5. PIHAK PERTAMA bersedia membayar Pekerjaan PIHAK KEDUA sesuai dengan nilai
Pekerjaan, syarat dan cara pembayaran yang telah disepakati bersama dalam
PERJANJIAN ini.
6. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh koreksi Pekerjaan (apabila ada) dari PIHAK
KEDUA.
7. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh laporan tertulis dan/atau keterangan dan/atau
informasi dan/atau penjelasan dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan
Pekerjaan atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Pekerjaan
PASAL 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
1. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan target Pekerjaan seluas ......... ha (.............. hektar)
untuk produksi kayu, land clearing, pembuatan jalan dan pembuatan parit.
2. PIHAK KEDUA akan menyediakan alat-alat berat yang mencukupi untuk digunakan
antara lain berupa Traktor, Excavator, Motor Grader, Dump Truk dan Lain-lain dalam
keadaaan baik dan siap pakai (daftar alat terlampir- Lampiran II).
4. PIHAK KEDUA akan menyiapkan tenaga kerja, operator yang terampil dan
berpengalaman, dan PIHAK KEDUA akan menyiapkan alat Kompas untuk masing
masing operator Traktor.
5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya untuk perumahan dan makanan untuk
pekerja dan barang-barang konsumsi serta spare part untuk kendaraan kecil dan alat-alat
berat sesuai dengan Lampiran II.
6. PIHAK KEDUA wajib membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di
lapangan akibat adanya beberapa gangguan oleh masyarakat sekitar areal perkebunan.
7. PIHAK KEDUA wajib mentaati setiap dan seluruh ketentuan dan petunjuk yang
diberikan/dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau wakilnya yang sah di lapangan.
8. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan bekerja di luar lokasi yang telah ditentukan oleh
PIHAK PERTAMA dan/atau wakilnya yang sah di lapangan, dan akibat yang timbul dari
pekerjaan di luar lokasi PIHAK PERTAMA tersebut menjadi tanggung jawab
sepenuhnya PIHAK KEDUA.
9. Mematuhi setiap dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan
dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini.
PASAL 5
SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN
1. Pada saat jalan dan tata batas telah ditetapkan, PIHAK KEDUA akan memulai operasi
produksi kayu, Land Clearing, Pembuatan Parit dan Pembuatan Jalan dengan cara
prosedur kerja seperti tersebut di bawah ini :

4. 4
a. Semua pohon-pohon berdiameter 10cm (sepuluh sentimeter) ke bawah dicabut
dengan menggunakan alat berat. Pohon-pohon yang tidak bisa dicabut, hendaknya di
imas serendah mungkin.
b. Kegiatan produksi kayu adalah berupa penebangan, penarikan dan hauling sampai di
log yard PIHAK PERTAMA atau pabrik ............... di ............. dan dilakukan
trimming ujung dan pangkal log di TPn PT.______________sesuai dengan ukuran
dan kualitas yang diminta pabrik ............. Jenis maupun diameter akan disesuaikan
dengan ketentuan dari PIHAK PERTAMA. Yaitu, limit diameter pada ujung adalah
25cm (dua puluh lima centimeter), dan panjangnya sesuai dengan ukuran yang
dibutuhkan pabrik ............, yaitu 6.6m (enam koma enam meter), 7.8m (tujuh koma
delapan meter), 9.2m (sembilan koma dua meter), 10.4m (sepuluh koma empat
meter), 11.8m (sebelas koma delapan meter), 13m (tiga belas meter), 14.4m (empat
belas koma empat meter), 15.6m (lima belas koma enam meter). Apabila panjang
kayu lebih dari 16 m (enam belas meter), dipotong menjadi 2 (dua) batang.
c. Jenis pohon nama lokal yang tidak bisa diterima secara total atau sebagian adalah
Nani Hitam, Nani Merah, Kasuari, Kayu Cina,Kayu Bus Merah dan Kayu Cankalan.
Akan tetapi, ukuran dan jenis kayu dapat diberikan toleransi sesuai dengan kebijakan
dari PIHAK PERTAMA. TPN ditentukan sebanyak maksimal 3 (tiga) titik untuk 2
(dua) blok berdekatan.
d. Kayu-kayu, dahan-dahan yang ditinggalkan di lapangan akan di tumpuk dan disusun
dengan arah Utara-Selatan dengan lebar tumpukan paling lebar 4m (kanan 2m kiri
2m). Jarak tumpukan di kawasan berpotensi tinggi adalah 16 m (enam belas meter).
Setiap panjang 125m(seratus dua puluh lima meter) tumpukan dibuat sekat pemisah
lebar 5m (lima meter) dari tumpukan selanjutnya.
e. Arah penebangan sisa kayu oleh chainsaw dan perumpukan tidak boleh mengarah/
menimpa aliran sungai. Pekerjaan pengumpulan oleh Traktor dilakukan agar tidak ada
di jalur patok atau jalur tanam supaya tapak/posisi lobang tanam Kelapa Sawit tidak
terganggu kondisi lapangan setelah Land Clearing adalah “Siap Tanam” Kelapa
Sawit. Yaitu lahan bersih dari semua tegakan, tunggak dan sampah kayu produksi
serta tumpukan tidak berada di jalur tanaman.
f. Operator traktor harus beroperasi sesuai dengan arah yang tepat dengan menggunakan
Kompas. Hal-hal yang lebih detail akan diatur di lapangan.
g. Sebelum pelaksanaan Land Clearing PIHAK KEDUA membuat Jalan Utama arah
Utara – Selatan dengan lebar jalan 10m (sepuluh meter) atau 12m (dua belas meter)
dan Jalan Cabang arah Timur-Barat dengan lebar jalan 8m (delapan meter) atau
6m (enam meter) sesuai dengan rencana pembuatan jalan yang ditunjuk oleh wakil
PIHAK PERTAMA .
h. Apabila PIHAK KEDUA membuat jalan walaupun ada kesulitan setidaknya harus
bisa dilewati kendaraan (Tanpa alasan).
i. Pembuatan Mating-mating dilaksanakan dengan jarak antara kayu bantalan menjadi
0.5m (nol koma lima meter) dan panjang kayu lebih panjang 1m (satu meter) kanan-
kiri daripada lebar jalan.

5. 5
j. Apabila panjang mating-mating lebih dari 10m (sepuluh meter) PIHAK KEDUA
membuat colvert atau jembatan yang kecil per 10m (sepuluh meter) agar aliran air
tidak tergenang dan lancar mengalir.
k. Apabila kebutuhan pelaksanaan Pekerjaan di wilayah jurang dan rawa, masih
diperlukan PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan kegiatan walaupun telah
dilakukan pembayaran Land Clearing.
l. Pembuatan jalan termasuk pembuatan parit, jembatan kecil (dibawah lebar 8 m) serta
pembuatan saluran air minimum 20m (dua puluh meter) kanan-kiri jalan dilaksanakan
dengan menggunakan pisau Motor Grader (tanpa timbun).
m. Pelaksanaan Pekerjaan di wilayah rawa tidak boleh dilakukan kecuali pembuatan
jalan untuk lewat atau menyeberang.
2. Pekerjaan Land Clearing sampai dengan kondisi Siap Tanam dilaksanakan sesuai dengan
kesepakatan ke dua belah pihak di lapangan.
PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Jangka waktu PERJANJIAN adalah sampai selesainya Pekerjaan seluruh areal kebun PIHAK
PERTAMA seluas ± ......... ha (.............. hektar) atau berlaku 1 (satu) tahun sejak
ditandatanganinya PERJANJIAN ini.
PASAL 7
SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN
1. PIHAK PERTAMA setuju membayar dan PIHAK KEDUA setuju menerima harga
borongan sesuai dengan harga satuan dalam Lampiran I, dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Pembayaran tersebut dilaksanakan apabila kondisi lahan sudah “Siap Tanam” dan
dilaksanakan secara bertahap.
b. Pembayaran untuk biaya produksi kayu dilakukan dalam Rupiah sesuai dengan
jumlah volume Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan BAP (Berita Acara
Pemeriksaan) pada setiap bulannya.
c. Pembayaran untuk biaya tumbang, imas, Land Clearing, Pembuatan Jalan dan Parit
dilakukan berdasarkan BAP pada bulan itu.
2. Pembayaran harga borongan Pekerjaan dilakukan 1 (satu) bulan sekali pada setiap tanggal
5 (lima). Besarnya pembayaran 100% (seratus persen) dari hasil Pekerjaan sesuai BAP
hasil kerja yang dibuat pada bulan sebelumnya.
3. Pembayaran terakhir (hasil penyelesaian Pekerjaan yang belum masuk dalam BAP
terdahulu) dilakukan setelah seluruh pekerjaan tersebut dinyatakan selesai oleh wakil
PIHAK PERTAMA dengan disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan

6. 6
pengukuran yang telah dilakukan oleh perwakilan PIHAK PERTAMA dan perwakilan
PIHAK KEDUA.
4. Sebelum menerima pembayaran PIHAK KEDUA harus melengkapi bukti-bukti atau
Berita Acara Serah Terima Kerja dan pengukuran yang dibuat oleh wakil Proyek PIHAK
KEDUA bersama PIHAK PERTAMA atas Pekerjaan PIHAK KEDUA yang dinyatakan
sah selesai oleh wakil proyek PIHAK PERTAMA dan dilengkapi dengan faktur pajak dan
kwitansi.
5. Setelah semua bukti-bukti dilengkapi, pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA:
Nomor Rekening :
Bank :
Atas Nama :
6. PIHAK PERTAMA melalui wakil PIHAK PERTAMA berwenang penuh memeriksa
kegiatan lapangan, menetapkan pekerjaan, menunda pembayaran atau membatalkan hasil
pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan. Sebelum pekerjaan tersebut
diperbaiki oleh PIHAK KEDUA.
7. Selain yang telah ditentukan dalam PERJANJIAN ini, biaya-biaya lainnya yang mungkin
timbul sehubungan dengan PERJANJIAN ini akan ditanggung oleh masing-masing
PIHAK.
PASAL 8
PAJAK DAN BIAYA METERAI
1. Harga satuan pekerjaan belum termasuk PPN dan atas Pajak yang timbul sebagai akibat
dari kegiatan pekerjaan di atas dikenakan sesuai dengan perpajakan yang berlaku dan
ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
2. Atas biaya meterai yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Pekerjaan di atas dikenakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditangung oleh masing-masing PIHAK.
PASAL 9
ASURANSI TENAGA KERJA
1. Biaya premi Jamsostek dari harga borongan Pekerjaan adalah menjadi tanggungan
PIHAK KEDUA sepenuhnya.
2. Asuransi tenaga kerja atas diri para tenaga kerja yang dipekerjakan untuk pelaksanaan
Pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, wajib diurus dan dibayar oleh PIHAK KEDUA
dan untuk itu kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dibebankan biaya-biaya dan/atau
kewajiban apapun juga.
PASAL 10
KECELAKAAN DALAM PEKERJAAN
1. Segala insiden yang terjadi sewaktu PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan sehingga
merugikan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA sendiri dan/atau pihak ketiga
lainnya, maka dalam hal ini PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya serta

7. 7
menyanggupi membayar ganti rugi yang diperlukan kepada pihak yang dirugikan
tersebut.
2. Kecelakaan yang terjadi pada saat PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan dilapangan,
melaksanakan transport dan lain-lain adalah menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
sepenuhnya.
PASAL 11
SANKSI KETERLAMBATAN
1. Ganti rugi tidak dapat dilakukan apabila keterlambatan Pekerjaan tersebut disebabkan
oleh Force Majeure seperti banjir, bencana alam, gempa bumi, huru-hara dan bencana
alam lainnya. Untuk itu PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis mengenai
keterlambatan yang disebabkan oleh Force Majeure tersebut selambat-lambatnya 5 (lima)
hari kalender setelah terjadinya kejadian Force Majeure tersebut. Kelalaian dalam
menyampaikan pemberitahuan dapat berakibat alasan keterlambatan karena Force
Majeure tidak dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak
untuk memberikan sanksi keterlambatan kepada PIHAK KEDUA berupa denda sebesar
____ (_______________) per hari dari nilai invoice yang harus dibayarkan (“Denda
Keterlambatan”).
2. Denda Keterlambatan tidak boleh melebihi ___% dari nilai invoice yang ditagihkan.
Dalam hal Denda Keterlambatan sudah melampaui maximum, maka PIHAK PERTAMA
mempunyai hak untuk mengakhiri PERJANJIAN ini, dengan tidak menghapuskan
kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan sebelum PERJANJIAN ini diakhiri.
PASAL 12
PERUBAHAN PERJANJIAN
Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau terdapat penambahan jenis Pekerjaan dalam
PERJANJIAN ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis atas mufakat PARA PIHAK yang
akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dalam PERJANJIAN ini.
PASAL 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PERJANJIAN ini berakhir sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 tersebut di atas.
2. Apabila diketahui ternyata PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaannya tidak
sesuai dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam PERJANJIAN ini, maka
PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri PERJANJIAN ini setelah memberikan 3
(tiga) kali surat peringatan dan diterima oleh PIHAK KEDUA.
3. Dalam hal terjadi pengakhiran PERJANJIAN ini, PARA PIHAK dengan ini
mengesampingkan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata sehubungan dengan persyaratan untuk pengadilan, keputusan pernyataan,
atau keputusan untuk pengakhiran PERJANJIAN.

8. 8
PASAL 14
LAIN-LAIN
1. PIHAK KEDUA tidak boleh menjual, mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan kembali
sebagian atau keseluruhan dari Pekerjaan tersebut di atas kepada pihak lain tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
2. Bilamana pengalihan/pensubkontrakkan Pekerjaan ini baik sebagian dan/atau seluruhnya
dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari
PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan
PERJANJIAN ini secara sepihak tanpa melakukan pembayaran apapun kepada PIHAK
KEDUA atas Pekerjaan yang tersisa dan PIHAK KEDUA harus segera meninggalkan
areal kerjanya.
3. PERJANJIAN ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum di Republik Indonesia.
4. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan PERJANJIAN, maka akan diselesaikan
dengan jalan musyawarah oleh kedua belah pihak dan apabila tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah maka kedua belah pihak setuju menyelesaia- kannya di Pengadilan
Negeri Merauke.
5. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam PERJANJIAN ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu
penetapan dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi
yang berwenang, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-
ketentuan lain dari PERJANJIAN ini. Para Pihak akan dan berkewajiban, dalam setiap
kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk
dapat memberlakukan dan/atau menggantikan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal,
tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
6. Semua lampiran, tambahan, perubahan, amandemen dan/atau addendum atas
PERJANJIAN ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
PERJANJIAN ini.
7. PERJANJIAN ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan
dan/atau perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya
oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.

9. 9
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani di atas kertas
bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT. ____________ PT. _____________
_______________________ _______________________
Direktur Utama Direktur
Lampiran 1. Harga Satuan Kegiatan Borongan
Jenis Pekerjaan Satuan Harga Borongan
A. Produksi Log IPK
1 Tebang, Tarik dan Trimming
- 30cm Up m3
2 Hauling m3
Rata2 Per m3 Rp/m3
B. Land Clearing
1 Persiapan Lahan Rp/ha
- Tebas/imas ha
- Cincang ha
- L/C ha

10. 10
2 Pembuatan jalan Rp/ha
- Lebar 14m m
- Lebar 10m m
- Lebar 8m m
4 Penimbunan Jalan Rp/ha
- Lebar 14m m
- Lebar 10m m
- Lebar 8m m
5 Pembuatan Parit Rp/ha
- Lebar 1m x 1m x 1m m
- Lebar 2m x 2m x 2m m
- Lebar 4m x 3m x 2m m
- Lebar 5m x 4m x 3m m
6 Mating2 Kayu Rp/ha
- Lebar 14m m
- Lebar 10m m
- Lebar 8m m
7 Pembuatan Jembatan
Kayu Rp/ha
1) Lebar Jembatan 10m
- Lebar Sungai < 2m unit
- Lebar Sungai 2~4m unit
- Lebar Sungai 4~6m unit
- Lebar Sungai 6~8m unit
- Lebar Sungai 8~10m unit
2) Lebar Jembatan 8m unit
Tarif atas x 0.8 masing2
ukuran
3) Lebar Jembatan 14m unit
Tarif atas x 1.2 masing2
ukuran
Jumlah
8 Kegiatan Diluar jenis diatas
- Dozer jam
- Excavator jam
- Wheel Loader jam
※ Tarif harga borongan diatas dihitung dengan dasar harga solar Rp..........ℓ (termasuk
PPN) di wilayah Maluku.
Apabila harga BBM solar naik atau turun lebih dari 15%, dapat dirubah tarif tersebut dengan
dasar kesepakatan kedua belah pihak.