1. Halaman 1 dari 6
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN
No.__________________
Perjanjian Sewa Menyewa Alat Pertanian (untuk selanjutnya disebut sebagai “PERJANJIAN”)
ini dibuat dan ditandatangani di ............, pada hari ..........., tanggal ................, bulan ..............,
tahun ............................ (Tgl-Bln-Thn), oleh dan antara:
Nama : ____________
No. KTP :
Alamat : Jl. .....................................................
Untuk selanjutnya disebut sebagai: “PIHAK PERTAMA”
Perusahaan : PT ________________
Nama/Jabatan : ................/Direktur
Alamat : ...........................................................
...........................................................
...........................................................
Tel: ................. Fax: .........................
Untuk selanjutnya disebut sebagai: “PIHAK KEDUA”
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”
dan secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik alat pertanian beserta perlengkapannya dengan
rincian sebagai berikut:
- 2 (dua ) unit Hand Tractor beserta alat-alat pendukung; dan
- 4 (empat) unit mesin potong rumput.
(Untuk selanjutnya disebut sebagai “ALAT PERTANIAN”).
B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pemilik lahan pertanian yang telah memenuhi standar umum
kelayakan untuk diolah dan/atau digarap dengan menggunakan ALAT PERTANIAN; dan
C. Bahwa PIHAK KEDUA dengan ini bermaksud untuk menyewa ALAT PERTANIAN yang
dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan sebaliknya PIHAK PERTAMA bermaksud untuk
menyewakan ALAT PERTANIAN yang dimilikinya kepada PIHAK KEDUA.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK dengan
ini sepakat untuk mengadakan dan mengikatkan dirinya di dalam PERJANJIAN ini, dengan
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
PIHAK PERTAMA sepakat untuk menyewakan ALAT PERTANIAN kepada PIHAK KEDUA dan
sebaliknya PIHAK KEDUA sepakat untuk menyewa ALAT PERTANIAN dari PIHAK PERTAMA
untuk melaksanakan penggarapan lahan/tanah di LOKASI PEKERJAAN dengan syarat-syarat

2. Halaman 2 dari 6
dan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam PERJANJIAN ini (selanjutnya disebut
“PEKERJAAN”).
PASAL 2
LOKASI PEKERJAAN
PARA PIHAK sepakat bahwa ALAT PERTANIAN milik PIHAK PERTAMA akan digunakan
untuk menggarap lahan/tanah dilokasi PIHAK KEDUA yang terletak di ---------------------------------
----------- (untuk selanjutnya disebut sebagai “LOKASI PEKERJAAN”).
PASAL 3
LUAS LAHAN YANG DIKERJAKAN
PARA PIHAK sepakat bahwa luasan lahan yang akan dikerjakan/diolah di LOKASI
PEKERJAAN adalah seluas ....... Ha (............. Hektarare).
PASAL 4
HARGA SEWA & MEKANISME PEMBAYARAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa harga sewa atas ALAT PERTANIAN yang disepakati oleh
PARA PIHAK adalah total sebesar Rp ...............,- (.............................................. Rupiah)
(untuk selanjutnya disebut sebagai “HARGA SEWA”) yang terdiri dari:
a. Pekerjaan potong rumput ..... Ha @ Rp ............= Rp .............,-
b. Bajak 1 & 2 ..... Ha @ Rp ............ = Rp ................,-
2. HARGA SEWA sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat 1 tersebut wajib dibayarkan oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Pembayaran Down Payment (DP) sebesar 40% atau Rp ...............
(.......................................) wajib dibayarkan sebelum pengerjaan lahan dimulai.
b. Sisa pembayaran sebesar 60% atau Rp ................. (..........................................
Rupiah) wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka
waktu selambat-lambatnya ...... (.......) hari setelah PEKERJAAN selesai dilaksanakan
yang dibuktikan dengan suatu Berita Acara yang disepakati dan ditandatangani PARA
PIHAK.
3. HARGA SEWA sebagaimana tersebut di atas adalah belum termasuk Pajak Pertambahan
Nilai (PPN).
4. Pembayaran atas HARGA SEWA sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat 1 tersebut
wajib diibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui mekanisme
transfer ke rekening bank milik PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
Bank :
Cabang :
No. Rekening :
Atas Nama :
5. Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan dan/atau terkait dengan PERJANJIAN ini
akan ditanggung masing-masing PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku
PASAL 5

3. Halaman 3 dari 6
JANGKA WAKTU SEWA
Jangka waktu sewa adalah terhitung sejak ditandatanganinya PERJANJIAN ini sampai dengan
selesainya PEKERJAAN sesuai luas lahan LOKASI PEKERJAAN yang disepakati berdasarkan
ketentuan Pasal 3 PERJANJIAN ini (selanjutnya disebut “JANGKA WAKTU SEWA”).
PASAL 6
MOBILISASI DAN DEMOBILISASI ALAT PERTANIAN
1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan Mobilisasi ALAT PERTANIAN ke
LOKASI PEKERJAAN dan ALAT PERTANIAN wajib telah sampai di LOKASI PEKERJAAN
dalam jangka waktu selambat-lambatnya ….. (……) hari terhitung sejak tanggal
dilaksanakannya pembayaran uang muka oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan Demobilisasi ALAT PERTANIAN dari
LOKASI PEKERJAAN dalam jangka waktu selambat-lambatnya ….. (…….) hari terhitung
sejak tanggal selesainya PEKERJAAN.
PASAL 7
TUGAS & TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
a. Menyediakan ALAT PERTANIAN dalam kondisi baik, layak serta siap beroperasi pada
saat PIHAK KEDUA membutuhkan ALAT PERTANIAN dimaksud untuk melakukan
PEKERJAAN sesuai ketentuan dalam Pasal 1 PERJANJIAN ini.
b. PIHAK PERTAMA menyanggupi untuk menyelesaikan PEKERJAAN sebagaimana
berikut:
1) Melakukan pekerjaan pemotongan rumput; dan
2) Melakukan pekerjaan pengolahan tanah tahap awal; dan
3) Melakukan pekerjaan menggemburkan tanah.
c. Menanggung segala kerusakan serta perawatan ALAT PERTANIAN berikut
kelengkapannya saat pelaksanaan PEKERJAAN di LOKASI PEKERJAAN.
d. Bila terjadi kerusakan pada ALAT PERTANIAN, maka ALAT PERTANIAN wajib segera
diperbaiki dan siap beroperasi kembali selambat-lambatnya 1 (satu) hari dari saat
kerusakan terjadi.
e. Menyediakan tenaga operator yang berpengalaman/ahli guna melaksanakan
PEKERJAAN secara optimal.
f. Menanggung biaya pembelian kebutuhan Bahan Bakar ALAT PERTANIAN serta biaya
upah kerja operator.
g. Menyelesaikan seluruh PEKERJAAN sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.
2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
a. Menyewa ALAT PERTANIAN dari PIHAK PERTAMA dengan melaksanakan
pembayaran HARGA SEWA sesuai jadwal yang disepakati.
b. Melunasi segala tagihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya
tagihan (invoice) oleh PIHAK PERTAMA.

4. Halaman 4 dari 6
PASAL 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN
1. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa PIHAK PERTAMA adalah
pemilik yang sah dari ALAT PERTANIAN yang disewakan kepada PIHAK KEDUA dan
tidak ada pihak lain manapun yang memiliki hak kepemilikan, baik sebagian ataupun
secara keseluruhan, atas ALAT PERTANIAN tersebut.
2. PIHAK PERTAMA memberikan jaminan kepada PIHAK KEDUA untuk dapat
menggunakan ALAT PERTANIAN tersebut bebas dari gangguan dan/atau hambatan dari
pihak lain.
3. Jika selama berlangsungnya JANGKA WAKTU SEWA terjadi penyitaan/penyegelan/
penarikan terhadap sebagian dan/atau seluruh ALAT PERTANIAN dari instansi terkait
dan/atau pihak lain yang berwenang yang disebabkan karena kelalaian dan/atau
kesalahan PIHAK PERTAMA, maka segala biaya yang dikeluarkan untuk mengeluarkan
alat tersebut akan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA
berkewajiban untuk mengganti ALAT PERTANIAN tersebut.
PASAL 9
KEADAAN KAHAR
1. PARA PIHAK sepakat bahwa yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah keadaan
memaksa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK termasuk namun tidak terbatas
kepada peperangan, blokade pemberontakan, pemogokan, kebakaran, dan bencana alam
seperti gunung meletus, gempa bumi, dan banjir bandang (selanjutnya disebut “KEADAAN
KAHAR”).
2. PIHAK yang berada dalam KEADAAN KAHAR wajib memberitahukan secara tertulis
kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 4 x 24 jam (empat kali dua puluh empat jam)
terhitung sejak terjadinya keadaan KEADAAN KAHAR tersebut.
3. PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR tidak dapat dipersalahkan dan karenanya
harus dilindungi dan tidak dapat digugat dan/atau dituntut dalam bentuk apapun baik di
dalam maupun di luar pengadilan oleh PIHAK lainnya yang menderita kerugian.
4. Apabila KEADAAN KAHAR berlangsung secara terus menerus hingga mencapai 30 (tiga
puluh) hari, maka PARA PIHAK atas persetujuan bersama dapat mengakhiri PERJANJIAN
ini.
PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PERJANJIAN ini dapat berakhir dan/atau diakhiri oleh sebab-sebab sebagai berikut:
a. Berakhirnya JANGKA WAKTU SEWA sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 5
PERJANJIAN ini; atau
b. Diakhiri oleh salah satu PIHAK dalam hal PIHAK lainnya dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
c. Diakhirinya PERJANJIAN ini oleh salah satu PIHAK karena PIHAK yang lain terlambat
dan/atau tidak melakukan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini dan PIHAK
tersebut tetap gagal untuk memperbaiki keterlambatan dan/atau gagal melakukan

5. Halaman 5 dari 6
kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak PIHAK yang lain
melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait dengan perbaikan atas keterlambatan
dan/atau pelaksanaan kewajibannya; atau
d. Diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 9 ayat 4 PERJANJIAN ini dalam hal terjadinya KEADAAN KAHAR; atau
e. Diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN berdasarkan ketentuan PERJANJIAN ini, PARA
PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.
PASAL 11
PEMBERITAHUAN
1. Seluruh pemberitahuan yang diisyaratkan atau diperkenankan menurut PERJANJIAN ini
harus dibuat secara tertulis, dalam bahasa Indonesia dan wajib dikirimkan melalui surat
tercatat dan/atau telex, faksimili, atau surat elektronik (e-mail), melalui alamat PARA PIHAK
sebagai berikut:
Untuk PIHAK PERTAMA:
____________
.........................................
.........................................
.........................................
No. Telp.: ....................
No. Fax.: .....................
No. Hp : .....................
E-mail : .....................
Untuk PIHAK KEDUA:
PT. ________________
.........................................
.........................................
.........................................
No. Telp. : ......................
No. Fax. : .......................
E-mail : .......................
Up. : ................
2. Masing-masing PIHAK dapat sewaktu-waktu merubah alamat pemberitahuan sebagaimana
tersebut di atas dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada
PIHAK lainnya.
PASAL 12
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. PERJANJIAN ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum yang
berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan dan/atau terkait dengan pelaksanaan
PERJANJIAN ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih
dahulu.
3. Apabila penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat tidak dapat tercapai dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak hari pertama diadakannya musyawarah, maka
PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada
kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ....................

6. Halaman 6 dari 6
PASAL 13
LAIN-LAIN
1. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur
dan dituangkan lebih lanjut di dalam suatu addendum perjanjian atas dasar kesepakatan
PARA PIHAK, serta mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
PERJANJIAN ini.
2. PERJANJIAN ini tidak dapat dirubah dan/atau ditambah dan/atau dialihkan tanpa
mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK.
3. PERJANJIAN ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK terkait dengan
objek yang diperjanjikan dan menggantikan perjanjian dan/atau kesepakatan lain dalam
bentuk apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang disepakati PARA PIHAK
sehubungan dengan pokok persetujuan dalam PERJANJIAN ini.
4. Dalam hal adanya satu atau lebih ketentuan di dalam PERJANJIAN ini yang menjadi batal
dan/atau tidak berlaku dikarenakan suatu peraturan perundang-undangan dan/atau suatu
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka ketidakberlakuan tersebut tidak
akan mengakibatkan batalnya ketentuan lain dari PERJANJIAN ini. PARA PIHAK akan,
dalam setiap kejadian semacam itu, menyepakati dan mengikatkan diri serta wajib untuk
membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan
PERJANJIAN yang telah tidak berlaku tersebut, dengan suatu atau lebih ketentuan yang
sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Demikian PERJANJIAN ini dibuat pada tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal
PERJANJIAN ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
___________________ PT _____________________
......................................... ...........................................
_____________________ ______________________