Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. Halaman 1 dari 21 PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SAHAM Nomor: ------------------------------- Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (untuk selanjutnya disebut sebagai “PERJANJIAN”) ini dibuat dan ditandatangani di.........., pada hari ---------------, tanggal -------------, bulan --------------, tahun dua ribu dua puluh (00-00- 2020), oleh dan antara : 1. X, Warga Negara Indonesia, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: __________________________, bertempat tinggal _______________________________________, dalam hal ini bertindak selaku pemilik _______ (____________________) saham dalam PERSEROAN (sebagaimana dijelaskan di dalam PERJANJIAN ini) untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut sebagai “X”; 2. Y, Warga Negara Indonesia, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: __________________________, bertempat tinggal _______________________________________, dalam hal ini bertindak selaku pemilik _______ (____________________) saham dalam PERSEROAN (sebagaimana dijelaskan di dalam PERJANJIAN ini) untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut sebagai “Y”; (X dan Y secara bersama-sama disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”); 3. PT. A, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, beralamat di_______________________________, untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut sebagai “A”). 4. PT. B, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, beralamat di_______________________________, untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut sebagai “B”). (PT. A dan PT. B secara bersama-sama disebut sebagai “PIHAK KEDUA”) 5. PT. ABC, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, beralamat di_______________________________, (untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut sebagai “PERSEROAN”). PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”. Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PERSEROAN secara masing-masing disebut sebagai “PIHAK”.

2. Halaman 2 dari 21 PARA PIHAK dan PERSEROAN terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: A. Bahwa, PERSEROAN adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------- (selanjutnya disebut “ANGGARAN DASAR PERSEROAN”); B. Bahwa berdasarkan ANGGARAN DASAR PERSEROAN, sampai dengan tanggal dibuatnya PERJANJIAN ini, PIHAK PERTAMA merupakan pemilik dan pemegang yang sah, beserta seluruh hak dan kepentingan yang melekat di atasnya, atas 100% (seratus persen) saham dalam PERSEROAN (untuk selanjutnya disebut sebagai “SAHAM YANG DIJUAL”) C. Bahwa, dengan tunduk pada ketentuan di dalam PERJANJIAN dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk menjual dan/atau mengalihkan setiap dan seluruh SAHAM YANG DIJUAL yang dimilikinya dalam PERSEROAN kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya PIHAK KEDUA dengan ini bermaksud untuk membeli dan/atau menerima pengalihan atas SAHAM YANG DIJUAL tersebut beserta seluruh hak dan kepentingan yang melekat di atasnya dari PIHAK PERTAMA. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK dan PERSEROAN telah sepakat untuk membuat, menandatangani dan mengikatkan diri dalam PERJANJIAN ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: PASAL 1 JUAL BELI DAN PENGALIHAN SAHAM 1. Dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam PERJANJIAN ini, PIHAK PERTAMA dengan ini mengikatkan dirinya untuk menjual setiap dan seluruh SAHAM YANG DIJUAL, beserta seluruh hak dan kepentingan yang melekat di atasnya, kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya PIHAK KEDUA dengan ini mengikatkan dirinya untuk membeli setiap dan seluruh SAHAM YANG DIJUAL, beserta seluruh hak dan kepentingan yang melekat di atasnya, dari PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut sebagai “PENGALIHAN SAHAM”) yang akan dituangkan secara lebih lanjut dalam suatu akta jual beli saham secara notarial atas PENGALIHAN SAHAM (selanjutnya disebut sebagai “AKTA JUAL BELI SAHAM”). 2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 PERJANJIAN, PARA PIHAK sepakat bahwa AKTA JUAL BELI SAHAM atas PENGALIHAN SAHAM wajib dilaksanakan oleh PARA PIHAK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dipenuhinya seluruh SYARAT PENDAHULUAN sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 PERJANJIAN ini.

3. Halaman 3 dari 21 3. PARA PIHAK dan PERSEROAN berkewajiban untuk berupaya sebaik-baiknya untuk mendapatkan, atau menyebabkan untuk diperoleh, pada tanggal yang paling cepat, semua keputusan dan persetujuan, baik internal atau dari pihak lain manapun, dan harus membuat, atau menyebabkan dibuat, pada tanggal yang paling cepat yang dapat dijalankan, semua pengajuan yang diperlukan untuk disahkan, menyetujui atau mengijinkan penyempurnaan penuh dan lengkap atas PENGALIHAN SAHAM dan AKTA JUAL BELI SAHAM. 4. PARA PIHAK dan PERSEROAN sepakat bahwa PENGALIHAN SAHAM atas SAHAM YANG DIJUAL dalam PERSEROAN sebagaimana diatur di dalam PERJANJIAN ini akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) jo. ayat (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN PERJANJIAN ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PERJANJIAN ini dan kecuali apabila PERJANJIAN ini diakhiri berdasarkan ketentuan- ketentuan PERJANJIAN, PERJANJIAN ini akan tetap berlaku dan berkekuatan hukum penuh hingga seluruh persyaratan-persyaratan dan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK dan PERSEROAN sebagaimana diatur di dalam PERJANJIAN ini telah terpenuhi (selanjutnya disebut “JANGKA WAKTU PERJANJIAN”). PASAL 3 SYARAT PENDAHULUAN Kecuali ditentukan lain oleh PIHAK KEDUA melalui suatu pemberitahuan secara tertulis, maka PENGALIHAN SAHAM dan penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM atas setiap dan seluruh SAHAM YANG DIJUAL di dalam PERSEROAN baru dapat dilaksanakan apabila kondisi-kondisi dan ketentuan-ketentuan di bawah ini telah terpenuhi, yaitu sebagai berikut: a. PIHAK KEDUA telah melakukan uji tuntas (due diligence), baik dari segi hukum (legal due diligence) maupun dari segi keuangan (financial due diligence) terhadap PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN. Untuk menghindari keragu-raguan, uji tuntas (due diligence) terhadap PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN akan diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak PIHAK KEDUA telah menerima secara lengkap dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka melakukan uji tuntas (due diligence) dari PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN; b. PIHAK PERTAMA telah mendapatkan surat persetujuan secara tertulis dari istri yang sah secara hukum untuk melakukan PENGALIHAN SAHAM kepada PIHAK KEDUA; c. PIHAK PERTAMA telah menyelenggarakan, hadir dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) PERSEROAN dengan agenda untuk memberikan persetujuan atas:

4. Halaman 4 dari 21 i. PENGALIHAN SAHAM atas setiap dan seluruh SAHAM YANG DIJUAL milik PIHAK PERTAMA dalam PERSEROAN kepada PIHAK KEDUA; ii. Perubahan ANGGARAN DASAR PERSEROAN, khususnya terkait dengan perubahan komposisi pemegang saham PERSEROAN dan perubahan pengurus PERSEROAN; dan iii. Hal-hal lain yang berkaitan dengan acara RUPS; d. Pengurus PERSEROAN telah menyelenggarakan, memanggil dan/atau memimpin RUPS PERSEROAN dengan agenda sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat 1 huruf c di atas; e. Tata cara dan persyaratan-persyaratan terkait dengan pengalihan hak atas saham sebagaimana disyaratkan dalam ANGGARAN DASAR PERSEROAN dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN; f. PERSEROAN telah menerima tax clearance atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu dari Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia hingga tahun 2012, yang harus diserahkan oleh PERSEROAN atau PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM, SPT.Tahunan Thn____ akan diserahkan setelah disampaikan SPT. Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. g. PERSEROAN telah memperoleh izin-izin umum dan izin-izin operasional sebagaimana terlampir dalam Daftar Dokumen yang diserahkan yang pada saat ditandatanganinya PERJANJIAN ini masih berlaku yang dibutuhkan oleh PERSEROAN dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu termasuk namun tidak terbatas kepada Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perseroan Terbatas, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan, Surat Keterangan Terdaftar dan izin-izin lainnya yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA; h. PARA PIHAK dan/atau PERSEROAN telah mengusahakan, membuat, menandatangani dan/atau menginstruksikan untuk dibuat dan/atau ditandanganinya dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan (apabila ada) untuk mendukung dan/atau memenuhi persyaratan-persyaratan PENGALIHAN SAHAM atas SAHAM YANG DIJUAL; i. PERSEROAN telah berada dalam keadaan tanpa aset, tanpa hutang dan tanpa kewajiban apapun kepada pihak manapun (clean basis) yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis yang dibuat di atas kop surat PERSEROAN dan ditandatangani oleh pengurus PERSEROAN dan surat pernyataan dari pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas dari bank dan/atau kreditur PERSEROAN lainnya (apabila ada). (Kondisi-kondisi dan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “SYARAT PENDAHULUAN”). PASAL 4

5. Halaman 5 dari 21 HARGA PEMBELIAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN 1. PARA PIHAK sepakat bahwa harga pembelian atas SAHAM YANG DIJUAL adalah sebesar Rp ______,- (______ Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai “HARGA PEMBELIAN”). 2. PARA PIHAK sepakat bahwa pembayaran atas HARGA PEMBELIAN akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan tahapan- tahapan sebagai berikut: a. Pembayaran tahap pertama sebesar 10% (sepuluh persen) dari HARGA PEMBELIAN atau sebesar Rp _______,- (_____ Rupiah) akan dibayarkan pada saat penandatangan PERJANJIAN ini; dan b. Pembayaran tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari HARGA PEMBELIAN atau sebesar Rp ______,- (_____ Rupiah) akan dibayarkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PIHAK KEDUA mengeluarkan surat pemberitahuan tentang hasil uji tuntas dengan hasil yang memuaskan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. c. Pembayaran ketiga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari HARGA PEMBELIAN atau sebesar Rp ________,- (____ Rupiah) akan dibayarkan pada saat penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM oleh PARA PIHAK. 3. Setiap pembayaran atas HARGA PEMBELIAN sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) di atas wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui mekanisme transfer ke rekening bank milik PIHAK PERTAMA sebagai berikut: No. Rekening : Bank : Cabang : Atas Nama : PASAL 5 HAK EKSLUSIF Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PERJANJIAN ini sampai dengan ditandatanganinya AKTA JUAL BELI SAHAM atau sampai dengan berakhirnya dan/atau diakhirinya PERJANJIAN ini berdasarkan ketentuan-ketentuan PERJANJIAN ini, maka PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN dilarang untuk dan dengan ini berjanji kepada PIHAK KEDUA untuk tidak menawarkan, mengalihkan, menjaminkan, menggadaikan dan/atau membebankan setiap dan seluruh saham milik PIHAK PERTAMA dalam PERSEROAN dan/atau aset milik PERSEROAN kepada pihak lain manapun dan dalam bentuk apapun, kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.

6. Halaman 6 dari 21 PASAL 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK DAN PERSEROAN 1. PIHAK PERTAMA, dan PERSEROAN baik secara bersama-sama maupun masing- masing dengan ini menyatakan, menjamin, dan berjanji kepada PIHAK KEDUA atas hal-hal sebagai berikut: 1.1. Bahwa PIHAK PERTAMA memiliki kapasitas dan wewenang penuh untuk menandatangani dan/atau melaksanakan setiap kewajibannya dalam PERJANJIAN ini dan/atau dalam setiap perjanjian dan/atau dokumen yang muncul dan/atau mungkin muncul dikemudian hari sehubungan dan/atau berkaitan dengan PERJANJIAN ini; 1.2. PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN telah dan akan mengambil semua tindakan, persetujuan, pengesahan dan formalitas yang diperlukan dan/atau diwajibkan untuk diperoleh, untuk memungkinkan PIHAK PERTAMA secara sah mengadakan dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya masing-masing berdasarkan PERJANJIAN ini dan memastikan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut yang dinyatakan untuk ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN berdasarkan PERJANJIAN ini adalah legal, sah, mengikat dan dapat dan/atau telah dilaksanakan dilakukan, dan/atau dipenuhi; 1.3. PIHAK PERTAMA adalah para pemilik yang sebenarnya dan yang sah secara hukum atas setiap dan seluruh SAHAM YANG DIJUAL di dalam PERSEROAN yang akan dialihkan kepada PIHAK KEDUA dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA sepenuhnya memiliki hak, kapasitas, wewenang dan kompetensi untuk menjual dan mengalihkan setiap dan seluruh SAHAM YANG DIJUAL yang dimilikinya dalam PERSEROAN tersebut kepada PIHAK KEDUA; 1.4. Bahwa sampai dengan ditandatanganinya AKTA JUAL BELI SAHAM oleh PARA PIHAK dan/atau sampai dengan diakhirinya PERJANJIAN berdasarkan ketentuan-ketentuan PERJANJIAN ini, tidak ada dan tidak akan ada sebagian dan/atau seluruh SAHAM YANG DIJUAL yang telah dan/atau akan dialihkan dan/atau dijual dan/atau dijaminkan dan/atau dijanjikan untuk dialihkan dan/atau dijual dan/atau dijaminkan dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun kepada pihak lain manapun juga; 1.5. Bahwa setiap dan seluruh SAHAM YANG DIJUAL yang dimiliki PIHAK PERTAMA di dalam PERSEROAN yang akan dialihkan berdasarkan PERJANJIAN ini tidak pernah dan/atau tidak sedang terbebani, serta bebas dan bersih dari semua bentuk penjaminan, pembebanan dan/atau pengagunan apapun termasuk namun tidak terbatas kepada hipotek, biaya, hak opsi dan/atau gadai dan/atau penjaminan/pembebanan dalam bentuk lain apapun kepada pihak manapun juga; 1.6. Bahwa PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk PERSEROAN tidak pernah melakukan pengikatan dalam bentuk apapun dan/atau memberikan opsi apapun kepada pihak lain manapun yang berkaitan dengan hak kepemilikan atas setiap dan seluruh SAHAM YANG DIJUAL yang akan dialihkan kepada PIHAK

7. Halaman 7 dari 21 KEDUA berdasarkan PERJANJIAN ini dan karenanya tidak ada pihak lain manapun yang memiliki dan/atau akan memiliki dan/atau akan mengajukan klaim dan/atau tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun sebagai pihak yang berhak atas atau memiliki hak terlebih dahulu untuk membeli setiap dan seluruh SAHAM YANG DIJUAL yang akan dialihkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Dalam hal terjadi keadaan demikian, maka PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dengan ini menyatakan, berjanji dan menjamin untuk membebaskan PIHAK KEDUA dari segala bentuk klaim dan/atau tuntutan dan/atau ganti rugi yang diajukan pihak lain manapun tersebut dan PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN akan menanggung dan/atau mengganti kerugian dan/atau setiap biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari klaim dan/atau tuntutan dan/atau ganti rugi yang diajukan pihak lain manapun kepada PIHAK KEDUA tersebut termasuk namun tidak terbatas kepada biaya pengadilan, biaya pengacara, biaya ganti kerugian, biaya tuntutan, dan/atau seluruh bentuk biaya-biaya lainnya; 1.7. Bahwa seluruh dokumen-dokumen baik yang berupa asli, fotokopi, turunan, salinan dan/atau informasi baik yang berupa lisan maupun tulisan, yang telah dan/atau akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN kepada PIHAK KEDUA selama penyusunan dan/atau negosiasi dan/atau pelaksanaan PERJANJIAN dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM adalah merupakan dokumen-dokumen dan/atau informasi-informasi yang valid, benar, akurat, tidak menyesatkan, tidak menghilangkan fakta material, utuh, sesuai dengan kenyataan dan aslinya (apabila dokumen yang diberikan adalah dalam bentuk fotokopi, salinan, atau turunan), dan dokumen-dokumen dan/atau informasi-informasi tersebut adalah lengkap, tidak mengalami perubahan dan menggambarkan situasi PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN yang terakhir dan karenanya adalah benar; 1.8. Bahwa setelah pelaksanaan PENGALIHAN SAHAM dan penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM sesuai dengan ketentuan Pasal 1 PERJANJIAN ini, PIHAK KEDUA akan memiliki SAHAM YANG DIJUAL yang bebas dari semua bunga jaminan, opsi, klaim atau hak-hak pihak lain manapun (termasuk hak-hak mendahului) yang bersifat apapun; 1.9. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN akan melakukan seluruh tindakan yang diperlukan dan/atau diisyaratkan dan/atau diwajibkan oleh ANGGARAN DASAR PERSEROAN dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan PENGALIHAN SAHAM atas SAHAM YANG DIJUAL dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, yaitu termasuk namun tidak terbatas kepada pengumuman di dalam surat kabar nasional terkait dengan PENGALIHAN SAHAM, RUPS PERSEROAN dalam rangka menyetujui PENGALIHAN SAHAM atas SAHAM YANG DIJUAL dalam PERSEROAN, persetujuan secara tertulis dari pengurus PERSEROAN yang terkait dengan PENGALIHAN SAHAM (apabila ada dan diperlukan), persetujuan secara tertulis dari istri yang sah menurut hukum dari PIHAK PERTAMA terkait dengan PENGALIHAN SAHAM dan pelaporan kepada

8. Halaman 8 dari 21 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan PENGALIHAN SAHAM dalam PERSEROAN; 1.10. Bahwa sampai dengan diselesaikannya PENGALIHAN SAHAM dalam PERSEROAN berdasarkan ketentuan PERJANJIAN ini oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, PERSEROAN tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan kegiatan usaha apapun selain dari yang telah ditentukan berdasarkan ANGGARAN DASAR PERSEROAN; 1.11. Bahwa setiap dan seluruh pembukuan hukum PERSEROAN (termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen perizinan, akta risalah RUPS dan perubahan ANGGARAN DASAR PERSEROAN), pembukuan rekening dan catatan keuangan lain dari PERSEROAN telah dibuat sepatutnya dengan benar, valid serta akurat; 1.12. Bahwa dengan tanpa mengurangi hak-hak dan upaya hukum lainnya yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA berdasarkan PERJANJIAN dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya dan berjanji untuk memberikan jaminan untuk membebaskan PIHAK KEDUA dan/atau PERSEROAN dari segala tindakan hukum dan/atau upaya hukum (termasuk namun tidak terbatas kepada klaim, permintaan, tuntutan, proses hukum, denda, sanksi, ganti rugi, kekurangan, kerugian, biaya dan/atau beban) dan/atau permintaan untuk memberikan ganti kerugian secara sebagian dan/atau penuh (termasuk namun tidak terbatas kepada biaya perkara, biaya pengacara dan/atau pengeluaran-pengeluaran lainnya yang terkait) yang dilakukan oleh pihak lain manapun terhadap PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau PIHAK KEDUA yang disebabkan oleh: a. Segala hutang dan/atau kewajiban dan/atau beban dari PIHAK PERTAMA yang ada dan/atau timbul dan/atau yang mungkin timbul dikemudian hari sebagai akibat dari setiap dan seluruh tindakan PIHAK PERTAMA dan/atau tindakan korporasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang dilakukan sebelum dilaksanakannya PENGALIHAN SAHAM milik PIHAK PERTAMA dalam PERSEROAN kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebelum dilaksanakannya penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM; dan/atau b. Pembebanan, pajak, denda, sanksi atau biaya bunga atas PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau aset PERSEROAN dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap ketentuan pajak dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang relevan yang berlaku untuk PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau aset PERSEROAN dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk PIHAK PERTAMA, yang ada dan/atau timbul dan/atau yang mungkin timbul dikemudian hari sebagai akibat dari tindakan dan/atau pengurusan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebelum

9. Halaman 9 dari 21 dilaksanakannya PENGALIHAN SAHAM dan/atau AKTA JUAL BELI SAHAM; dan/atau c. Setiap klaim terhadap PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau aset PERSEROAN dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang menurut ketentuan pajak dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau aset PERSEROAN dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang ada dan/atau timbul dan/atau yang mungkin timbul dikemudian hari sebagai akibat dari setiap tindakan dan/atau pengurusan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebelum dilaksanakannya PENGALIHAN SAHAM dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM yang menyebabkan suatu keadaan di mana PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk bertanggung jawab atas pajak yang dibebankan terhadap PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dan/atau pihak lain manapun; dan/atau d. Setiap klaim terhadap PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau aset PERSEROAN dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA oleh para kreditur dan/atau pihak lain manapun juga yang timbul sebagai akibat dari kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebelum dilaksanakannya PENGALIHAN SAHAM dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM di mana PERSEROAN menjadi salah satu pihaknya dan mungkin bertanggung jawab dengan alasan pelanggaran kontrak atau perjanjian tersebut. 1.13. Bahwa PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA tidak, tidak sedang, tidak pernah dan tidak akan pernah: 1) melakukan cidera janji atau wanprestasi atas perjanjian-perjanjian di mana PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA menjadi pihak di dalamnya yang dibuat dan/atau ditandatangani sebelum dilaksanakannya PENGALIHAN SAHAM dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM; 2) tidak melaksanakan surat keputusan atau putusan dan/atau penetapan pengadilan atau otoritas pemerintah atau pengaturan otoritas hukum lainnya yang diputuskan dan/atau ditetapkan sebelum dilaksanakannya PENGALIHAN SAHAM dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM; dan 3) tidak berada dalam penyelidikan oleh pengadilan, otoritas pemerintah atau otoritas hukum yang diperkirakan terhadap PERSEROAN dan/atau PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang dapat berdampak material yang merugikan dan/atau berpotensi merugikan terhadap usaha dan/atau aset PERSEROAN;

10. Halaman 10 dari 21 1.14. Bahwa PERJANJIAN ini tidak dan/atau tidak akan dan/atau membuat PERSEROAN dan/atau PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk PIHAK PERTAMA menjadi bertentangan dengan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan dan/atau penetapan lembaga peradilan dan/atau badan arbitrase dan/atau lembaga hukum lainnya dan/atau lembaga administrasi lainnya dan/atau instansi pemerintah yang berwenang di mana PERSEROAN dan/atau PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA menjadi pihak dan terikat kepadanya, ANGGARAN DASAR PERSEROAN, dan/atau perjanjian- perjanjian dengan pihak lain manapun yang terhadapnya PERSEROAN dan/atau PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk PIHAK PERTAMA menjadi pihak dan terikat terhadapnya; 1.15. Bahwa PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk PIHAK PERTAMA tidak pernah dan tidak sedang terlibat investigasi dan/atau penyelidikan dan/atau penyidikan dan/atau perkara dan/atau perselisihan apapun di lembaga pemerintah, lembaga peradilan, badan arbitrase, lembaga hukum dan/atau lembaga administrasi lainnya dan/atau lembaga non hukum lain apapun dan/atau instansi lain apapun, baik yang sedang berjalan maupun yang diancamkan terhadap PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, yang mengganggu atau mengancam kelangsungan usaha PERSEROAN dan/atau harta kekayaan PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan/atau mengganggu kewenangan dan hak PIHAK PERTAMA dalam melakukan PENGALIHAN SAHAM dan/atau AKTA JUAL BELI SAHAM dalam PERSEROAN kepada PIHAK KEDUA; 1.16. Bahwa PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk PIHAK PERTAMA tidak pernah dan/atau tidak sedang dan/atau akan dinyatakan insolven (pailit) oleh pengadilan yang berwenang menjalankan yurisdiksi hukum di negara di mana PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk PIHAK PERTAMA bertempat tinggal dan/atau di mana PERSEROAN berkedudukan dan/atau menjalankan kegiatan usahanya; 1.17. Bahwa tidak ada perintah yang telah dibuat dan/atau permohonan yang dan/atau akan diajukan dari PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dan/atau pihak lain manapun yang telah dibuat dan/atau pertemuan yang diselenggarakan untuk tujuan mempertimbangkan keputusan pembubaran dan/atau likuidasi PERSEROAN dan/atau penunjukkan likuidator sementara; 1.18. Bahwa tidak ada permohonan yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dan/atau pihak lain manapun untuk perintah administrasi yang akan dilakukan sehubungan dengan PERSEROAN dan/atau PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk PIHAK PERTAMA, dan tidak ada pengampu yang telah dan/atau akan ditunjuk berkenaan dengan seluruh atau sebagian dari aset PERSEROAN dan/atau

11. Halaman 11 dari 21 PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA; 1.19. Semua laporan pajak dan bea laporan lain yang diwajibkan berdasarkan hukum untuk dilaksanakan dan/atau diajukan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA telah dilaksanakan dan/atau diajukan dengan semestinya dan oleh karena itu semua pajak yang terbukti telah jatuh tempo berdasarkan laporan tersebut telah dibayarkan atau laporan pembayaran saat jatuh tempo telah dilaksanakan dan/atau diajukan; dan 1.20. Semua pajak-pajak lainnya yang pemberitahuan atas penagihan atau permintaan pembayarannya telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, bersama-sama dengan semua denda (jika ada) dan bunga yang berhubungan dengan denda telah dibayar; 1.21. Bahwa semua catatan yang berhubungan dengan laporan pajak dan/atau bea dan/atau dengan penyusunan laporan pajak tersebut yang diwajibkan berdasarkan hukum untuk disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA telah disimpan dengan semestinya oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA; 1.22. Bahwa semua pajak material, kewajiban, utang, royalty, pungutan, tagihan, kontribusi, biaya, tarif, bea dan biaya atau pembebanan pemerintah pusat dan/atau provinsi dan/atau kota dan/atau instansi lainnya yang tertunggak oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang timbul sebelum dilaksanakannya PENGALIHAN SAHAM dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM yang menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, termasuk namun tidak terbatas kepada denda atau bunga, pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan karyawan telah dibayar dan/atau disediakan di dalam rekening oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA; 1.23. Bahwa tidak ada perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dengan otoritas perpajakan yang bertanggungjawab untuk pengumpulan pajak atau bea dan/atau dengan instansi berwenang dan/atau swasta lainnya; 1.24. Bahwa kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan PERJANJIAN ini adalah sah dan mengikat PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA menjamin untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum di dalam PERJANJIAN ini; 1.25. Bahwa PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan

12. Halaman 12 dari 21 menginstruksikan, membantu dan mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan seluruh persetujuan, pengesahan dan/atau formalitas yang diperlukan dan/atau diwajibkan untuk dilakukan atau dipenuhi berdasarkan ANGGARAN DASAR PERSEROAN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memungkinkan PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk secara sah membuat dan melaksanakan kewajiban- kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini dan akan memastikan bahwa kewajiban-kewajiban yang akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN berdasarkan PERJANJIAN ini adalah legal, sah, mengikat dan dapat dilaksanakan; 1.26. Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan PENGALIHAN SAHAM dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN dan pengurus PERSEROAN dengan ini berjanji dan menjamin akan melakukan segala upaya-upaya sebagai berikut: a. Membantu dan/atau mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan seluruh persetujuan, pengesahan dan/atau formalitas yang diperlukan dan/atau diwajibkan untuk dilakukan atau dipenuhi berdasarkan ANGGARAN DASAR PERSEROAN dan/atau peraturan perundang- undangan yang berlaku sehubungan dengan PENGALIHAN SAHAM dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM; b. Mengusahakan, mengadakan, mengeluarkan, menginstruksikan dan/atau membuat seluruh dokumen-dokumen PERSEROAN yang terkait dan/atau dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan PENGALIHAN SAHAM dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM; c. Memberikan seluruh informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai perkembangan dan/atau data, baik dari segi legalitas dan/atau keuangan, PERSEROAN yang terakhir yang diperlukan dan/atau diminta oleh PIHAK KEDUA dan/atau instansi yang berwenang lainnya yang terkait dengan transaksi PENGALIHAN SAHAM dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM; f. Memberikan usulan dan/atau memutuskan dalam setiap RUPS, rapat direksi dan/atau rapat komisaris di PERSEROAN yang tidak merugikan PIHAK KEDUA untuk dapat menguasai dan/atau memiliki SAHAM YANG DIJUAL, selama proses PENGALIHAN SAHAM dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM berlangsung; dan 1.27. Bahwa seluruh pernyataan, jaminan dan janji yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) angka 1.1 sampai dengan angka 1.27 ini adalah valid, benar dan akurat dalam semua hal material sebagaimana pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN dan pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA menjamin bahwa seluruh pernyataan dan jaminan yang diberikan sebagaimana tersebut akan tetap benar meskipun PENGALIHAN SAHAM dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM sebagaimana dimaksud dalam

13. Halaman 13 dari 21 PERJANJIAN ini telah dilaksanakan dan/atau PERJANJIAN ini telah berakhir atau diakhiri dan/atau AKTA JUAL BELI SAHAM telah ditandatangani oleh PARA PIHAK. PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN mengakui bahwa PIHAK KEDUA membuat PERJANJIAN ini dengan mengandalkan pernyataan dan jaminan dari PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN dan pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut di mana tanpa adanya pernyataan dan jaminan dari PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN dan pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA tersebut, PERJANJIAN ini tidak akan pernah dibuat oleh PIHAK KEDUA. 2. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN atas hal-hal sebagai berikut: 2.1. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki kapasitas dan kewenangan penuh untuk menandatangani dan melaksanakan setiap syarat- syarat dan/atau kewajibannya dalam PERJANJIAN ini dan/atau setiap perjanjian dan/atau dokumen yang timbul dan/atau mungkin timbul sehubungan dan/atau berkaitan dengan PERJANJIAN ini; 2.2. Bahwa kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan PERJANJIAN ini adalah sah dan mengikat PIHAK KEDUA, dan dapat dilaksanakan terhadap PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum di dalamnya; 2.3. Bahwa PIHAK KEDUA tidak pernah dan tidak sedang dinyatakan insolven (pailit) oleh pengadilan yang berwenang menjalankan yurisdiksi hukum di negara di mana PIHAK KEDUA berkedudukan dan/atau menjalankan kegiatan usahanya; 2.4. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki kemampuan secara finansial untuk melakukan pembayaran HARGA PEMBELIAN atas PENGALIHAN SAHAM dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM sebagaimana ditentukan di dalam PERJANJIAN ini; dan 2.5. Bahwa PIHAK KEDUA akan mengambil seluruh tindakan dan/atau mendapatkan seluruh persetujuan yang diperlukan dan/atau setiap pengesahan dan/atau formalitas yang diwajibkan untuk dilakukan atau dipenuhi untuk memungkinkan PIHAK KEDUA untuk secara sah membuat dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini dan akan memastikan bahwa kewajiban-kewajiban yang akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA berdasarkan PERJANJIAN ini adalah legal, sah, mengikat dan dapat dilaksanakan; 2.6. Bahwa seluruh pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) angka 2.1 sampai dengan 2.6 adalah benar dan akurat dalam semua hal material sebagaimana pada saat diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN dan akan terus berlanjut demikian sampai ditentukan lain oleh PIHAK KEDUA.

14. Halaman 14 dari 21 3. Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal 6 PERJANJIAN ini akan tetap berlaku meskipun PERJANJIAN telah berakhir atau diakhiri. PASAL 7 GANTI RUGI 1. Tanpa mengurangi hak-hak dan upaya hukum lainnya yang mungkin dimiliki PIHAK KEDUA berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, PIHAK PERTAMA harus mengganti rugi, membebaskan dan menjaga agar PIHAK KEDUA tetap terbebas dengan biaya penuh (termasuk namun tidak terbatas terhadap biaya perkara dan/atau biaya-biaya konsultan hukum) dari dan terhadap klaim, permintaan, tuntutan, tindakan, proses hukum, penuntutan, denda, sanksi, ganti rugi, kekurangan, kerugian, biaya, kewajiban dan beban (“GANTI RUGI”) yang ada dan/atau timbul dan/atau yang mungkin timbul dikemudian hari dan/atau yang mungkin diajukan atau dibebankan oleh pihak lain manapun terhadap dan/atau kepada PIHAK KEDUA dan/atau PERSEROAN sebagai akibat dari dan/atau sehubungan dengan pelanggaran dari setiap pernyataan dan jaminan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA atas setiap dan seluruh ketentuan PERJANJIAN ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sebagai akibat dari setiap tindakan dan/atau pengurusan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebelum dilaksanakannya PENGALIHAN SAHAM dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM. 2. Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK dan PERSEROAN sepakat bahwa ketentuan Pasal 7 ini akan tetap berlaku meskipun PERJANJIAN telah berakhir atau diakhiri. PASAL 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN 1. PERJANJIAN ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena hal-hal sebagai berikut: 1.1. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila seluruh kewajiban- kewajiban dan/atau persyaratan-persyaratan yang diatur di dalam PERJANJIAN ini telah dipenuhi seluruhnya oleh PARA PIHAK dan/atau PERSEROAN; atau 1.2. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK KEDUA melalui suatu pemberitahuan secara tertulis, apabila berdasarkan penilaian PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi sebagian dan/atau seluruh kewajiban- kewajibannya sebagaimana diatur di dalam PERJANJIAN ini; atau 1.3. Diakhiri oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melalui suatu pemberitahuan secara tertulis, apabila salah satu PIHAK tidak dapat melanjutkan bisnisnya atau tidak mampu melaksanakan kewajiban-

15. Halaman 15 dari 21 kewajibannya yang sudah jatuh tempo kepada para krediturnya (insolvent) sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini atau dinyatakan Pailit atau dilikuidasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga dan/atau pengadilan yang berwenang di yurisdiksi negara tempat PIHAK tersebut bertempat tinggal dan/atau berkedudukan dan/atau menjalankan kegiatan usahanya yang telah berkekuatan hukum tetap; atau 1.4. Diakhiri oleh PIHAK yang tidak terkena keadaan kahar (force majeure) berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) dalam hal terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau 1.5. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK. 2. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 1.2, 1.3, 1.4, dan/atau 1.5 di atas, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengembalikan setiap dan seluruh HARGA PEMBELIAN yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diakhirinya PERJANJIAN dan hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban- kewajiban PARA PIHAK dan/atau PERSEROAN yang masih terhutang kepada PIHAK lainnya sampai dengan tanggal dilakukannya pengakhiran PERJANJIAN ini dan seluruh risiko serta kewajiban selanjutnya dari PARA PIHAK dan/atau PERSEROAN yang timbul bukan berdasarkan PERJANJIAN ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK. 3. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN berdasarkan ketentuan Pasal 8 PERJANJIAN ini, PARA PIHAK dan PERSEROAN dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PASAL 9 KERAHASIAAN 1. PARA PIHAK dan PERSEROAN sepakat bahwa setiap bagian dan semua informasi mengenai PARA PIHAK dan/atau PERSEROAN yang diperoleh oleh PARA PIHAK dan/atau PERSEROAN berdasarkan ketentuan PERJANJIAN ini (selanjutnya disebut sebagai “INFORMASI RAHASIA”) akan diperlakukan oleh PARA PIHAK dan PERSEROAN sebagai bersifat rahasia dan PARA PIHAK dan PERSEROAN berkewajiban untuk menjaga INFORMASI RAHASIA tersebut dan dilarang untuk menyebarkan, memberitahukan dan/atau menginformasikan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dan/atau dalam media apapun baik cetak dan/atau elektronik, setiap dan seluruh INFORMASI RAHASIA tersebut kepada pihak lain manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang memberikan dan/atau membuka INFORMASI RAHASIA tersebut. 2. PARA PIHAK dan PERSEROAN sepakat bahwa ketentuan Pasal 9 ini tidak berlaku terhadap informasi yang:

16. Halaman 16 dari 21 2.1. Telah tersedia untuk umum di luar dari kesalahan PARA PIHAK dan/atau PERSEROAN yang menggunakan INFORMASI RAHASIA tersebut; atau 2.2. Diisyaratkan dan/atau diwajibkan untuk diberikan dan/atau dibuka sehubungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau keputusan dari instansi-instansi pemerintah Negara Republik Indonesia yang berwenang dan terkait dengan PERJANJIAN ini, dengan kewajiban bagi PIHAK yang diisyaratkan dan/atau diwajibkan untuk memberikan dan/atau membuka INFORMASI RAHASIA untuk terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK yang memiliki dan/atau memberikan INFORMASI RAHASIA. 3. PARA PIHAK dan PERSEROAN sepakat bahwa ketentuan Pasal 7 akan berlaku secara mutatis mutandis dalam hal PIHAK yang diberikan INFORMASI RAHASIA melakukan suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ini. 4. Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal 9 PERJANJIAN ini akan tetap berlaku meskipun PERJANJIAN telah berakhir atau diakhiri. PASAL 10 BIAYA DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN 1. Kecuali atas biaya-biaya dan/atau ongkos-ongkos yang diatur berdasarkan ketentuan PERJANJIAN ini, PARA PIHAK dan PERSEROAN sepakat bahwa masing-masing PIHAK akan menanggung dan membayar seluruh ongkos, biaya-biaya dan pajak yang timbul dan wajib dibayarkan masing-masing PIHAK dalam rangka persiapan, negosiasi, penandatanganan, dan/atau pendaftaran PERJANJIAN ini dan/atau dalam rangka proses PENGALIHAN SAHAM dan/atau penandatangan AKTA JUAL BELI SAHAM. 2. PARA PIHAK sepakat bahwa biaya notaris untuk pelaksanaan PERJANJIAN ini, AKTA JUAL BELI SAHAM dan/atau dokumen-dokumen lain yang terkait dan/atau timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian-perjanjian sebagaimana tersebut akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersama-sama. 3. PIHAK PERTAMA akan menanggung sepenuhnya biaya pemasangan pengumuman di surat kabar terkait dengan rencana PENGALIHAN SAHAM atas SAHAM YANG DIJUAL di dalam PERSEROAN. 4. Kecuali atas pajak-pajak yang telah diatur berdasarkan ketentuan PERJANJIAN ini, PARA PIHAK dan PERSEROAN akan menanggung dan membayar setiap dan seluruh kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Halaman 17 dari 21 PASAL 11 KEADAAN KAHAR 1. Penyimpangan dari ketentuan PERJANJIAN ini hanya berlaku dan dapat ditoleransi dalam hal terjadinya keadaan kahar (force majeur). 2. Yang termasuk ke dalam keadaan kahar (force majeur) berdasarkan PERJANJIAN ini adalah atas setiap keterlambatan atau kelalaian atau ketidaksanggupan PARA PIHAK dan/atau salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut PERJANJIAN ini yang disebabkan oleh keadaan yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK dan/atau salah satu PIHAK untuk mencegah dan/atau mengatasinya dan bukan karena kelalaian PARA PIHAK dan/atau salah satu PIHAK yaitu termasuk tetapi terbatas pada banjir, gempa bumi, angin topan (badai), epidemi, pemberontakan, huru-hara, krisis ekonomi secara nasional, kebijakan pemerintah, perang baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak, kebakaran, blokade, gangguan perburuhan (karyawan) dan/atau pemogokan. 3. Keadaan kahar (force majeur) harus dilaporkan oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar (force majeure) kepada PIHAK lain yang tidak mengalami keadaan kahar (force majeure) dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Kelalaian dalam melakukan pemberitahuan atas keadaan kahar tersebut akan mengakibatkan keadaan kahar yang dialami PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut tidak dianggap sebagai keadaan kahar (force majeur) dan tidak akan mempengaruhi dan/atau menunda pelaksanaan PERJANJIAN ini terkecuali dapat dibuktikan bahwa kelalaian dalam melakukan pemberitahuan kepada PIHAK lain dalam tenggang waktu yang ditentukan tersebut juga berada di luar kekuasaan dari PIHAK yang mengalami. 4. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 PERJANJIAN ini, apabila keadaan kahar (force majeur) berlangsung secara terus menerus selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PIHAK yang tidak terkena keadaan kahar (force majeure) dapat mengakhiri PERJANJIAN ini melalui suatu pemberitahuan tertulis dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan perhitungan selesai (Acquit et de charge). PASAL 12 PEMBERITAHUAN 1. Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya yang terkait dengan dan/atau sehubungan dengan PERJANJIAN ini harus disampaikan secara tertulis melalui penyerahan langsung, surat tercatat, faksimili atau e-mail yang ditujukan ke alamat dari masing-masing PIHAK sebagai berikut: 1.1. Kepada PIHAK PERTAMA: Alamat :

18. Halaman 18 dari 21 No. Telp. : No. Faks. : Alamat E-mail : U.P. : 1.2. Kepada PIHAK KEDUA: Alamat : No. Telp. : No. Faks. : Alamat E-mail : U.P. : 1.3. Kepada PERSEROAN Alamat : No. Telp. : No. Faks. : Alamat E-mail : U.P. : 2. Pemberitahuan yang dilakukan oleh salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) akan dianggap telah diterima secara sah oleh PIHAK lainnya: 2.1. pada tanggal penerimaan sebagaimana tercantum dalam tanda terima apabila disampaikan melalui penyerahan langsung; atau 2.2. dalam waktu 5 (lima) hari kerja apabila disampaikan melalui surat tercatat; atau 2.3. pada hari pengiriman apabila disampaikan melalui faksimili maupun e-mail sebagaimana dibuktikan dengan konfirmasi yang dikeluarkan oleh mesin faksimili pengirim atau bukti terkirim pada e-mail pengirim. 3. Setiap PIHAK dalam PERJANJIAN ini dapat setiap waktu mengubah alamatnya dengan terlebih dahulu memberitahukan PIHAK lainnya atas perubahan alamat tersebut secara tertulis. PASAL 13 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA 1. PERJANJIAN ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 2. PARA PIHAK dan PERSEROAN sepakat bahwa seluruh sengketa, perselisihan, pertentangan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul dan/atau mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan PERJANJIAN ini dan/atau sebagai akibat dari pelaksanaan PERJANJIAN ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 3. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertemuan musyawarah pertama kali dilaksanakan, maka PARA PIHAK dan

19. Halaman 19 dari 21 PERSEROAN dengan ini sepakat untuk menyelesaikan sengketa, perselisihan, pertentangan dan/atau perbedaan pendapat tersebut melalui arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan BANI. Proses persidangan arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta, Indonesia, dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Majelis Arbitrase akan terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter yang terdiri dari 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan 1 (satu) orang arbiter yang juga akan bertindak selaku ketua Majelis Arbitrase yang ditunjuk oleh 2 (dua) orang arbiter yang telah ditunjuk oleh PARA PIHAK sebelumnya atau melalui penunjukan oleh Ketua BANI. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat PARA PIHAK dan PERSEROAN. PARA PIHAK dan PERSEROAN sepakat dan berjanji bahwa tidak ada upaya hukum dalam bentuk apapun yang dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK dan PERSEROAN terhadap putusan arbitrase sebagaimana tersebut. 4. Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal 13 PERJANJIAN ini akan tetap berlaku meskipun PERJANJIAN telah berakhir atau diakhiri. PASAL 14 LAIN-LAIN 1. Masing-masing PIHAK wajib melaksanakan hak dan wewenangnya untuk menjamin bahwa kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip usaha sehat dan standar etika yang layak. 2. Masing-masing PIHAK sepakat untuk terus segera memberitahukan kepada PIHAK lain mengenai hal apapun yang memiliki atau dapat memiliki dampak merugikan kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan PERJANJIAN ini. 3. PERJANJIAN ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK dan PERSEROAN berkenaan dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan dan/atau perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK dan PERSEROAN berkenaan dengan materi yang diperjanjikan. 4. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam PERJANJIAN ini menjadi batal, tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu penetapan dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi yang berwenang, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari PERJANJIAN ini. PARA PIHAK dan PERSEROAN akan dan berkewajiban, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan dan/atau menggantikan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.

20. Halaman 20 dari 21 5. Tidak ada satu PIHAK pun yang dapat mengalihkan setiap hak dan/atau kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya. Dalam hal pengalihan yang disetujui oleh PIHAK lainnya, PERJANJIAN ini akan beralih dan mengikat pengganti haknya yang ditunjuk. 6. Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur di dalam PERJANJIAN ini akan diatur dan ditetapkan kemudian secara tertulis atas dasar kesepakatan bersama PARA PIHAK dan PERSEROAN yang berlaku sebagai addendum dan/atau amandemen atas PERJANJIAN yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini. Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan PERSEROAN pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal PERJANJIAN ini, yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama. PIHAK PERTAMA, Nama: Nama: PIHAK KEDUA, Nama: Jabatan: Nama: Jabatan: PERSEROAN, ________________________ Nama: Jabatan:

21. Halaman 21 dari 21

Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

Recomendados

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Was ist angesagt?(20)

Similar a Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

Similar a Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))(20)

Más de GLC

Más de GLC(20)

Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))