Perjanjian ini mengatur kerja sama antara dua perusahaan (PT XX dan PT YY) dalam melakukan penagihan piutang bermasalah. PT YY akan memberikan jasa penagihan kepada PT XX dengan mendatangi dan menghubungi para debitur yang bermasalah serta dapat menarik barang jaminan sesuai peraturan perundang-undangan. Biaya jasa penagihan diatur dalam lampiran dan akan dibayarkan oleh PT XX setelah menerima laporan dari PT

1. 1
PERJANJIAN KERJA SAMA PENAGIHAN KREDIT BERMASALAH
antara
PT _______________
dengan
PT _______________
Nomor : _______________________
Perjanjian Kerja Sama (”Perjanjian”) ini ditandatangani pada hari ini -----------, tanggal -------
-- belas, bulan ---------, tahun ----------------------------------------- (Tgl-Bln-Thn), oleh dan
antara :
1. PT _______________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk
kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
....................................................................................., dalam hal ini diwakili oleh
.........................., selaku Direktur Utama oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas
nama PT. _______________, untuk selanjutnya disebut “Pihak Pertama”; dan
2. PT _______________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk
kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
..............................................................................................., dalam hal ini diwakili oleh
..................., selaku Direktur oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT
_______________, untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “Para
Pihak“ dan masing-masing sebagai “Pihak“.
Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
A. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang otomotif.
B. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu badan hukum yang bergerak dibidang pemberian jasa
penagihan antara lain tetapi tidak terbatas pada pemberian jasa penagihan piutang
sebagaimana tercantum dalam surat penawaran kerjasama Pihak Kedua tertanggal
......................... dan terlampir sebagai Lampiran 2 dalam Perjanjian ini.
C. Bahwa berdasarkan surat penawaran Pihak Kedua tersebut, Pihak Pertama bermaksud
menerima penawaran kerjasama dari Pihak Kedua untuk melakukan penagihan atas kredit
bermasalah terhadap tunggakan pembayaran pembelian kendaraan Truck dan Bus Merk
Hyundai dan tagihan lainnya dari konsumen/nasabah Pihak Pertama.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian
ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

2. 2
PASAL 1
DEFINISI
Untuk maksud Perjanjian ini dan interpretasinya, istilah-istilah berikut mempunyai arti sebagai
berikut, kecuali rangkaian kata-kata mensyaratkan pengertian lain :
1.1. Penunggak adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang belum dan/atau
tidak melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama sesuai dengan perjanjian yang
telah ditandatangani oleh penunggak bersama dengan Pihak Pertama dan mencakup
identitas penunggak antara lain tetapi tidak terbatas kepada nama, alamat, nomor
telepon, besarnya tunggakan beserta informasi lainnya yang ditentukan oleh Pihak
Pertama.
1.2. Konsumen/Nasabah adalah konsumen/nasabah Pihak Pertama baik berupa
perorangan maupun perusahaan yang memperoleh Fasilitas Kredit dari Pihak Pertama.
1.3. Fasilitas Kredit adalah fasilitas penjualan kendaraan bermotor yang diberikan Pihak
Pertama kepada Konsumen.
1.4. Hari Kerja adalah hari dimana bank di Indonesia pada umumnya beroperasi dan
melakukan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
1.5. Jasa Penagihan adalah jasa yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
untuk melakukan penagihan tunggakan dan/atau menarik barang jaminan atas Fasilitas
Kredit berdasarkan instruksi dari Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Perjanjian
ini.
1.6. Biaya Pekerjaan adalah biaya yang dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak
Kedua atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
PASAL 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
Para Pihak setuju bahwa ruang lingkup Perjanjian ini adalah pelaksanaan Jasa Penagihan
piutang oleh Pihak Kedua kepada Penunggak dengan cara menghubungi Penunggak dan/atau
mendatangi Penunggak secara langsung dan/atau menarik barang jaminan Penunggak dan/atau
melakukan tindakan yang diperlukan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
yang diatur dalam Perjanjian ini (“Pekerjaan“).

3. 3
PASAL 3
PEMBERIAN SURAT KUASA DAN SURAT PENGANTAR
3.1 Pihak Pertama akan memberikan surat kuasa untuk melaksanakan Pekerjaan kepada
Pihak Kedua dimana surat kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.
3.2 Surat kuasa sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3.1 Pasal ini akan berakhir apabila
terjadi hal-hal sebagai berikut :
3.2.1 Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir; atau
3.2.2 Masa berlaku surat kuasa telah berakhir; atau
3.2.3 Dicabutnya surat kuasa oleh Pihak Pertama;
kejadian mana yang lebih dahulu terjadi.
3.3 Para Pihak sepakat bahwa pada setiap pelaksanaan Pekerjaan oleh petugas dan/atau
karyawan Pihak Kedua, Pihak Pertama akan memberikan surat pengantar penagihan
yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang dari Pihak Pertama.
3.4 Surat pengantar penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.3 Pasal ini berlaku
hingga jangka waktu yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama. Para Pihak sepakat
bahwa setiap surat pengantar penagihan wajib digunakan oleh Pihak Kedua
berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, peraturan perundang-undangan dan kebijakan
yang berlaku pada Pihak Pertama, oleh karena itu setiap kerugian yang timbul yang
disebabkan karena penyalahgunaan surat pengantar penagihan tersebut sepenuhnya
akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
PASAL 4
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN
4.1. Setelah penandatanganan Perjanjian ini oleh Para Pihak, Pihak Pertama akan
memberikan salinan (copy) dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
Pekerjaan oleh Pihak Kedua.
4.2. Dalam melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua wajib mengikuti tata cara dan ketentuan
penagihan yang ditentukan oleh Pihak Pertama dan dilarang melakukan hal-hal sebagai
berikut :
4.5.1. bernegosiasi dan/atau membuat kebijaksanaan sendiri yang dapat mengurangi
hak tagih maupun jumlah tagihan Pihak Pertama dari Penunggak tanpa
sepengetahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama;
4.5.2. mengancam, menganiaya, melecehkan Penunggak dan/atau melakukan
tindakan-tindakan lain yang berlawanan dengan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;

4. 4
4.5.3. mengeluarkan perkataan dan/atau melakukan perbuatan yang melanggar unsur
– unsur Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), susila dan
kepatutan/etika yang berlaku dalam masyarakat; dan
4.5.4. tindakan yang dapat mencemarkan dan/atau merusak nama baik dan/atau
reputasi Pihak Pertama dalam masyarakat dan dalam berbisnis.
4.3. Apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 4.2 Pasal
ini, maka segala kerugian, tuntutan, klaim dan/atau gugatan yang timbul dan/atau
diajukan oleh pihak lain kepada Pihak Pertama sepenuhnya merupakan tanggung
jawab Pihak Kedua, dan Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari
segala tuntutan, klaim, gugatan dan/atau kerugian yang ditimbulkan sehubungan
dengan tindakan dan/atau kelalaian Pihak Kedua tersebut.
4.4. Pihak Kedua hanya diperkenankan menerima pembayaran dari Penunggak dalam
bentuk uang tunai, atau Cek/Bilyet Giro, dimana setoran uang tunai atau nama yang
tercantum dalam Cek/Bilyet Giro ditujukan kepada Rekening Pihak Pertama sebagai
berikut:
Nama Bank : ..............................
Cabang : ..............................
Nomor Rekening : ..............................
Atas Nama : PT _______________
4.5. Dalam hal pembayaran dari Penunggak dalam bentuk uang tunai, maka Pihak Kedua
wajib mempergunakan kwitansi atau tanda terima yang dikeluarkan oleh Pihak
Pertama dan wajib segera melakukan penyetoran uang tunai tersebut kepada Pihak
Pertama baik secara langsung maupun setoran melalui rekening Pihak Pertama
sebagaimana diatur dalam ayat 4.4 di atas.
4.6. Pihak Kedua wajib memberikan laporan tertulis kepada Pihak Pertama sehubungan
dengan pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua, sekurang –
kurangnya 2 (dua) kali dalam sebulan pada setiap tanggal tertentu yang disepakati oleh
Para Pihak.
4.7. Pihak Kedua wajib mengembalikan data Penunggak dan/atau dokumen lainnya yang
ditentukan oleh Pihak Pertama, termasuk tetapi tidak terbatas pada arsip Nasabah
selambat – lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak berakhirnya Pekerjaan oleh
Pihak Kedua.
4.8. Apabila dalam melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua mengakibatkan kerugian baik
secara moril maupun materiil bagi Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berkewajiban
mengganti seluruh kerugian yang timbul dan yang dialami oleh Pihak Pertama
tersebut.

5. 5
4.9. Pihak Pertama berhak mengadakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Pekerjaan
yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan mekanisme, metode dan tata cara yang
ditentukan oleh Pihak Pertama.
PASAL 5
BIAYA PEKERJAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN
5.1 Para Pihak sepakat bahwa atas pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak Kedua berhak atas
biaya Pekerjaan dimana jumlah dan perhitungannya adalah sebagaimana dirinci dalam
Lampiran 1 Perjanjian ini (”Biaya Pekerjaan”).
5.2 Para Pihak sepakat bahwa kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 (Pph
Pasal 23) yang timbul dari Perjanjian ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak
Kedua.
5.3 Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.1 Pasal ini sudah termasuk
seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan seluruh
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini serta tidak ada biaya lainnya yang timbul
dan/atau akan timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
5.4 Para Pihak sepakat bahwa mekanisme pembayaran Biaya Pekerjaan dilakukan dengan
cara sebagai berikut :
5.4.1 Pihak Kedua wajib menyampaikan tagihan atas Biaya Pekerjaan kepada Pihak
Pertama yang dilampirkan dengan bukti kwitansi dan/atau transfer pembayaran
dari Penunggak kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama telah
mengkonfirmasi perihal penerimaan pembayaran tersebut.
5.4.2 Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran Biaya Pekerjaan selambat –
lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Pihak Pertama menerima tagihan beserta
keseluruhan dokumen-dokumen secara lengkap, sebagaimana dinyatakan
dalam butir 5.4.1 Pasal ini.
5.4.3 Pembayaran Biaya Pekerjaan dilakukan dengan cara transfer ke rekening Pihak
Kedua sebagai berikut:
Nama Bank :
Cabang :
Nomor Rekening :
Atas Nama : ...................
Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan transfer ini merupakan beban dan
tanggung jawab Pihak Kedua (apabila ada).
5.5 Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama berhak menolak untuk membayar tagihan
Biaya Pekerjaan apabila besarnya tagihan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud dalam butir (5.4.1) ayat ini atau terdapat perbedaan
perhitungan antara data tagihan Pihak Kedua dengan data yang ada pada Pihak

6. 6
Pertama, sehingga setiap keterlambatan pembayaran Biaya Pekerjaan tersebut tidak
disebut sebagai kelalaian Pihak Pertama.
5.6 Para Pihak sepakat bahwa apabila terdapat perbedaan perhitungan antara data tagihan
Pihak Kedua dengan data yang ada pada Pihak Pertama, maka yang akan dipergunakan
adalah data tagihan yang ada pada Pihak Pertama.
PASAL 6
KERAHASIAAN
Selama berlakunya Perjanjian ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali apabila
diisyaratkan lain oleh hukum, maka :
6.1 Setiap informasi yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan/atau
informasi yang diperoleh Pihak Kedua sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini baik
yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan
melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya
pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara Para Pihak adalah bersifat
rahasia.
6.2 Pihak Kedua termasuk para pejabat, direksi, dan karyawannya setuju dan sepakat
bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang diperoleh sebagai pelaksanaan
dari Perjanjian ini kepada siapa pun atau tidak akan menggunakannya untuk
kepentingan Pihak Kedua atau kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu
memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari Pihak Pertama atau
pihak yang berwenang lainya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Khususnya Pihak
Kedua atau siapapun yang berada dibawah pengawasannya tidak akan mengijinkan
atau menggunakan informasi tersebut dengan cara apapun untuk meningkatkan
penetrasi pasar, menghubungi nasabah dan/atau Penunggak tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
6.3 Apabila Pihak Kedua, karyawannya dan/atau siapapun yang berada dalam
pengawasanya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.1 dan 6.2
Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul
dikemudian hari yang dialami Pihak Pertama merupakan tanggung jawab Pihak Kedua
sepenuhnya, dan atas permintaan pertama dari Pihak Pertama, Pihak Kedua
berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua
dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari segala perlawanan, tuntutan, ganti rugi,
dan kerugian – kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari.
6.4 Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.1 dan 6.2
Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila :
a. Informasi dan/atau data tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum;

7. 7
b. Informasi dan/atau data tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi
perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan
ketentuan perundang – undangan yang berlaku; atau
c. Informasi dan/atau data tersebut diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
6.5 Pihak Kedua menyetujui untuk melakukan segenap upaya dan mengambil setiap
tindakan yang diperlukan untuk menghindari pihak-pihak ketiga dalam memperoleh
akses terhadap atau mengakibatkan terjadinya pengungkapan atas informasi rahasia.
6.6 Informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tetap wajib dijaga oleh
Pihak Kedua sekalipun Perjanjian ini berakhir.
PASAL 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK
7.1 Masing – masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya
dalam Perjanjian ini sebagai berikut :
7.1.1 Masing-masing Pihak adalah subjek hukum yang didirikan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia dan mempunyai hak penuh untuk menandatangani
dan melaksanakan Perjanjian.
7.1.2 Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing Pihak
serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh
masing-masing Pihak di dalam menjalankan perusahaannya.
7.1.3 Masing – masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diberikan sesuai
dengan ketentuan Aggaran Dasar masing – masing Pihak, diantaranya
mengenai kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian dan subjek hukum yang
menandatangani Perjanjian ini telah diberi wewenang untuk berbuat demikian
untuk dan atas nama masing – masing Pihak.
7.1.4 Masing-masing Pihak akan melaksanakan setiap pasal pada Perjanjian ini
beserta dengan segala konsekuensinya secara konsisten.
7.2 Pihak Kedua dengan ini menjamin Pihak Pertama sebagai berikut :
7.2.1 Pihak Kedua akan melakukan tugas yang diberikan Pihak Pertama dengan baik
dan penuh tanggung jawab serta tidak melakukan tindakan yang berlawanan
dengan hukum, undang – undang serta peraturan yang berlaku di wilayah
Negara Republik Indonesia.
7.2.2 Pihak Kedua dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tindakan
yang dilakukan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya

8. 8
sebagamana diatur dalam Perjanjian ini, dan Pihak Kedua dengan ini
membebaskan Pihak Pertama dari segala klaim dan/ atau tuntutan yang
mungkin timbul dari pihak manapun juga sebagai akibat dari kelalaian atau
kegagalan Pihak Kedua dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya
berdasarkan Perjanjian ini.
7.2.3 Pihak Kedua akan menjaga kerahasiaan informasi Pihak Pertama yang telah
diketahui oleh Pihak Kedua terhadap semua pihak tanpa kecuali, dan tidak
memanfaatkan informasi yang diterima dari Pihak Pertama untuk tujuan lain di
luar Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
7.2.4 Pihak Kedua dan/atau petugas/karyawannya bukan merupakan
pegawai/pekerja/buruh dari Pihak Pertama dan oleh karenanya Pihak Kedua
beserta petugas/karyawannya tidak akan menggunakan identitas Pihak Pertama
yang dapat menimbulkan kesan/pemikiran bagi pihak lain bahwa Pihak Kedua
beserta petugas/karyawannya adalah pegawai/pekerja/buruh dari Pihak
Pertama.
7.3 Pihak Pertama dengan ini menjamin Pihak Kedua bahwa Pihak Pertama tidak akan
merekrut karyawan Pihak Kedua untuk menjadi karyawan Pihak Pertama selama
Jangka Waktu Perjanjian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua.
PASAL 8
KELALAIAN (WANPRESTASI)
8.1 Apabila terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini,
maka hal tersebut merupakan suatu kejadian kelalaian (wanprestasi) terhadap
Perjanjian ini:
8.1.1. Kelalaian/wanprestasi dalam Perjanjian:
Apabila salah satu Pihak lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar
suatu ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini.
8.1.2. Pernyataan Tidak Benar
Apabila ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh
salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian tidak benar atau tidak
sesuai dengan kenyataannya.
8.1.3 Kepailitan
Apabila salah satu Pihak dalam Perjanjian ini oleh instansi yang berwenang
dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar
hutang-hutang (surseance van betaling).
8.1.4 Permohonan Kepailitan
Apabila salah satu Pihak dalam Perjanjian ini mengajukan permohonan kepada
instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit dan/atau untuk diberikan

9. 9
penundaan membayar hutang-hutang (surseance van betaling) atau apabila
orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang
agar Pihak Kedua dinyatakan dalam keadaan pailit.
8.1.5 Terkena Sitaan
Apabila Pihak Kedua dikenakan suatu sitaan, baik sebagian maupun
keseluruhan harta benda/kekayaannya.
8.2. Dalam hal suatu kejadian kelalaian berdasarkan Perjanjian pasal ini terjadi dan
berlangsung, maka Pihak yang tidak lalai dapat memilih untuk tetap meneruskan atau
menghentikan atau mengakhiri Perjanjian ini. Apabila Pihak yang tidak lalai
berkehendak untuk menghentikan atau mengakhiri Perjanjian, maka kehendak tersebut
harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang lalai sekurang-kurangnya 1
(satu) bulan sebelumnya, kecuali karena sebab dalam ayat 8.1.3 dan 8.1.5 di Pasal ini,
dimana Pihak yang tidak lalai cukup memberitahukan kehendaknya dalam waktu yang
dianggap baik oleh Pihak yang tidak lalai tersebut, sebelum pengakhiran Perjanjian.
PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
9.1 Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu berlakunya Perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal ....................... (.....................................................................)
sampai dengan tanggal ....................... (.....................................................................)
(“Jangka Waktu Perjanjian“) dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan
kesepakatan Para Pihak.
9.2 Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, salah satu Pihak
dapat mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, dengan terlebih dahulu memberitahukan
hal tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal
pengakhiran yang dikehendaki. Apabila salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian tanpa
pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lainnya atau dengan pemberitahuan
kurang dari 1 (satu) bulan sebelumnya, maka seluruh resiko dan/atau kerugian yang
mungkin timbul karenanya menjadi beban Pihak yang mengakhiri Perjanjian ini
sepenuhnya.
PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
10.1 Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena hal-
hal sebagai berikut:
10.1.1 Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Perjanjian
telah berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini dan Para Pihak
tidak melakukan perjanjangan; atau

10. 10
10.1.2 Diakhiri oleh salah satu Pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat
9.2 dan/atau Pasal 8 ayat 8.2 Perjanjian ini; atau
10.1.3 Diakhiri secara sepihak oleh Pihak Pertama melalui suatu pemberitahuan secara
tertulis dalam hal menurut penilaian Pihak Pertama, Pihak Kedua melanggar
setiap dan/atau seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini; atau
10.1.4 Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari Para Pihak.
10.2 Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 10
ayat 10.1 angka 10.1.2 atau 10.1.3 atau 10.1.4 di atas, maka hal tersebut tidak serta
merta menghilangkan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang masih terhutang kepada
Pihak lainnya sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh resiko
serta kewajiban selanjutnya dari Para Pihak yang timbul bukan berdasarkan Perjanjian
ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak.
10.3 Dengan berakhirnya Perjanjian ini, maka kuasa yang telah diberikan Pihak Pertama
kepada Pihak Kedua dinyatakan tidak berlaku lagi.
10.4 Untuk pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengeyampingkan
keberlakuan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum
Perdata dalam hal diperlukannya keputusan hakim atau pengadilan sehubungan dengan
pengakhiran perjanjian.
10.5 Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, Pihak Kedua wajib untuk mengembalikan
seluruh data dan/atau dokumen-dokumen yang diberikan oleh Pihak Pertama
sehubungan dengan Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender
setelah Perjanjian berakhir.
PASAL 11
ADDENDUM
Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian
ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu
addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
PASAL 12
PELEPASAN HAK
Apabila terjadi suatu kelalaian dan/atau pelanggaran oleh salah satu Pihak, maka
keterlambatan Pihak yang tidak lalai dalam melaksanakan suatu hak, wewenang atau tuntutan
tersebut tidak melemahkan hak, wewenang atau tuntutan tersebut, dan juga tidak dapat
diartikan bahwa Pihak yang tidak lalai telah melepaskan hak, wewenang atau tuntutan tersebut
atau membenarkan terjadinya kelalaian atau dilakukannya pelanggaran tersebut serta tidak

11. 11
menghalangi Pihak tersebut untuk tetap melaksanakan hak, wewenang atau tuntutan tersebut
di masa yang akan datang, kecuali dinyatakan secara tertulis oleh Pihak yang tidak lalai
tersebut
PASAL 13
FORCE MAJEURE
13.1 Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah kejadian – kejadian
yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi
pelaksanaan Perjanjian yang antara lain :
13.1.1 Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir,
kebakaran, dan bencana alam lainnya;
13.1.2 Perang, huru – hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokkan massal;
atau
13.1.3 Kebijaksanaan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara
langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
13.2 Dalam hal ini terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksudkan di atas sehingga
mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami
keadaan Force Majeure berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya
dalam Perjanjian ini selambat – lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak
terjadinya keadaan Force Majeure tersebut.
13.3. Apabila Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut lalai untuk memberitahukan
kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat 13.2
Pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul
menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut.
PASAL 14
ALAMAT SURAT MENYURAT
14.1 Setiap surat-menyurat atau pemberitahuan dan/atau permintaan yang wajib dan perlu
dilakukan oleh masing-masing Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat
secara tertulis dan diserahkan langsung, atau dikirimkan melalui pos tercatat atau
melalui facsimile dengan alamat sebagai berikut:
Pihak Pertama : PT._______________
....................
........................
Email : ......................
Up. .......................

12. 12
Pihak Kedua : PT. _______________
.......................
Telpon : .......................
Email : .......................
Up : ...................
14.2 Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian, maka Pihak yang
melakukan perubahan alamat wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada
Pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat
tersebut. Segala akibat yang timbul karena tidak diberitahukannya perubahan alamat
kepada Pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang
melakukan perubahan alamat.
14.3 Setiap pemberitahuan, dan /atau komunikasi ke alamat atau nomor faksimilli tersebut
di atas, dianggap telah diterima :
14.3.1 Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda
tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima
lain yang diterbitkan oleh pengirim.
14.3.2 Pada hari ke 5 (lima), apabila di kirim per pos dan di buktikan dengan resi
pengiriman pos tercatat.
14.3.3 Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimilli dengan yang baik.
PASAL 15
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
15.1 Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini di buat, ditafsirkan dan dilaksanakan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
15.2 Segala perselisihan dan/atau sengketa dan/atau perbedaan pendapat yang timbul
diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan
secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
15.3 Apabila penyelesaian sengketa tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah mufakat
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal musyawarah
pertama dilakukan oleh Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan.

13. 13
PASAL 16
KETENTUAN LAIN
16.1 Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara Para Pihak berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan
dan/atau perjanjian apapun baik yang dinyatakan secara lisan dan/atau tertulis yang
dibuat sebelumnya oleh Para Pihak berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
16.2 Jika suatu Pihak diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan
Perjanjian ini, dan Pihak tersebut terbukti lalai melaksanakan kewajibannya tersebut
dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan, maka mengenai kelalaian itu tidak
diperlukan teguran atau bukti berupa apapun dan dari siapapun juga.
16.3 Apabila sebagian dari ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan
peraturan perundang – undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena
ketentuan hukum maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan dari ketentuan –
ketentuan lainnya dalam Perjanjian.
16.4 Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka
masing – masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, baik
sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak
lainnya dalam Perjanjian ini.
16.5 Perjanjian ini mengikat Para Pihak dan segenap penerus dan pengganti haknya.
16.6 Semua lampiran, addendum, perubahan, surat dan/atau dokumen lainnya (apabila ada)
yang berkaitan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.
Demikian Perjanjian ini di buat dan ditandatagani oleh Para Pihak sebagaimana tanggal
tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama.
Pihak Pertama
PT _______________
______________________________
Nama: ..........................
Jabatan: Direktur Utama
Pihak Kedua
PT _______________
______________________________
Nama: ...................
Jabatan: Direktur

14. 14
LAMPIRAN 1
Pembayaran oleh Nasabah dan Biaya Pekerjaan:
A. Pembayaran oleh Nasabah:
1. Pihak Pertama dapat mengizinkan Pihak Kedua dengan izin tertulis untuk
menerima hasil tagihan secara tunai dari Nasabah dan memberikan tanda
penerimaan yang sah kepada Nasabah pada hari yang sama dan paling lambat
dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah menerima hasil tagihan, harus
segera menyerahkan dan/atau menyetorkan pembayaran tersebut kepada Pihak
Pertama baik secara langsung atau melalui rekening Bank Pihak Pertama dengan
disertai bukti penerimaan hasil tagihan.
2. Pembayaran atas hasil penagihan Pihak Kedua dianggap sah apabila telah diterima
Pihak Pertama dan dibukukan oleh Pihak Pertama.
3. Apabila hasil tagihan yang diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berupa
cek dan/atau bilyet giro maka “Pembayaran dianggap sah terhitung sejak cek atau
bilyet giro tersebut dananya efektif diterima oleh Pihak Pertama” dan mengenai hal
ini pada tanda terima yang dikeluarkan oleh petugas Pihak Kedua harus
dicantumkan klausula tersebut.
4. Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas terlaksananya
penyerahan/penyetoran hasil tagihan tersebut kepada Pihak Pertama, dan atas
setiap keterlambatan penyetoran hasil tagihan sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan ini, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma
lima persen) per hari yang dihitung dari jumlah yang terlambat dibayar tersebut.
5. Apabila Nasabah atas usaha Pihak Kedua membayar langsung kepada Pihak
Pertama, baik secara mengangsur maupun membayar lunas, maka Pihak Pertama
akan memberitahukan hal tersebut kepada Pihak Kedua baik secara lisan ataupun
secara tertulis.
B. Biaya Pekerjaan:
1. Para Pihak setuju bahwa Biaya Pekerjaan adalah sebesar 30% dari tagihan yang
dibayarkan oleh Penunggak dan telah diterima pembayarannya oleh Pihak Pertama.
2. Pihak Pertama hanya akan membayar kepada Pihak Kedua apabila dana tagihan
sudah masuk ke kas atau Bank Pihak Pertama yang sudah ditetapkan, dan Pihak
Pertama tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberikan uang muka atau

15. 15
biaya operasional atau biaya apapun lainnya selain dari Biaya Pekerjaan yang
diatur dalam Perjanjian ini.

16. 16
Lampiran 2
Surat Penawaran Kerjasama tertanggal ......................