1. Hal 1 dari 8
PERJANJIAN KERJA
KEGIATAN EKSPLORASI
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA PT _______________
Di ______________________________
Perjanjian Kerja Kegiatan Eksplorasi Izin Usaha Pertambangan Batubara PT
____________ di ............................................. (untuk selanjutnya disebut sebagai
“Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari----------, tanggal-------, bulan
............, tahun ........................ (Tgl-Bln-Thn), oleh dan antara:
1. PT ____________, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan
hukum negara Republik Indonesia, beralamat di ........................................................,
dalam Perjanjian ini diwakili oleh ____________ dalam kedudukannya sebagai
Direktur dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT ____________
(untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”); dan
2. PT _________________, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di
.................................................................................., dalam Perjanjian ini diwakili oleh
..................... dalam kedudukannya sebagai Direktur dan oleh karenanya sah bertindak
untuk dan atas nama PT _________________ (untuk selanjutnya disebut sebagai
“PIHAK KEDUA”);
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagai “PARA PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud akan membuat, menyusun dan menyelesaikan
dokumen laporan eksplorasi dan study kelayakan pada Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP) PIHAK PERTAMA seluas .............. Ha (..................................)
yang berlokasi di ...............................................................................................................
B. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menunjuk PIHAK KEDUA dalam
rangka melakukan pembuatan, penyusunan dan penyelesaian dokumen laporan
eksplorasi dan study kelayakan pada WIUP PIHAK PERTAMA.
C. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup serta mempunyai kemampuan untuk
membuat, menyusun dan menyelesaikan dokumen laporan eksplorasi dan study
kelayakan pada WIUP PIHAK PERTAMA sesuai dengan format aturan dan standar
pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau
instansi pemerintah yang berwenang untuk itu.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK telah sepakat untuk
mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

2. Hal 2 dari 8
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
PIHAK PERTAMA menyetujui memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk
membuat, menyusun dan menyelesaikan laporan kegiatan eksplorasi dan study kelayakan
pada WIUP PIHAK KEDUA diantaranya termasuk namun tidak terbatas kepada pekerjaan
berupa: pengambilan data lapangan, menyusun dan menyelesaikan dokumen laporan
eksplorasi dan study kelayakan pada WIUP PIHAK PERTAMA seluas ......... Ha
(............................................) yang berlokasi di .....................................................................
(selanjutnya disebut ”Pekerjaan”).
PASAL 2
JANGKA WAKTU PEKERJAAN
1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas
disepakati oleh PARA PIHAK selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender
terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK (”Jangka Waktu
Pekerjaan”).
2. PARA PIHAK sepakat bahwa Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana tersebut di atas
di luar proses birokrasi di instansi terkait.
PASAL 3
BIAYA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN
1. Total biaya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian
ini adalah sebesar Rp. .................,- (.................................) (”Biaya Pekerjaan”).
Biaya Pekerjaan belum termasuk PPn dan PPh.
2. Pembayaran Biaya Pekerjaan dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
a. Pembayaran Tahap Pertama (Tahap I) sebesar 40% (empat puluh persen) dari
Biaya Pekerjaan atau sebesar Rp. .................,- (......................................) yang
akan dibayarkan sebagai uang muka setelah PARA PIHAK menandatangani
Perjanjian ini.
b. Pembayaran Tahap Kedua (Tahap II) sebesar 60% (enam puluh persen) dari
Biaya Pekerjaan atau sebesar Rp. ................,- (.........................................) akan
dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah
Pekerjaan selesai dalam bentuk menyerahkan laporan akhir dokumen Laporan
Eksplorasi dan Study Kelayakan.
3. PARA PIHAK sepakat untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen)
akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, sedangkan untuk Pajak Penghasilan (PPh)
akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

3. Hal 3 dari 8
4. Selain dari ketentuan pajak yang telah diatur dalam Perjanjian ini, segala pajak yang
timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing
PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh pembayaran Biaya Pekerjaan akan dilakukan
melalui mekanisme transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:
Bank : .............................................
Kantor Cabang .............................................
Rekening No. : .............................................
Atas Nama : PT. _________________
6. Selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, biaya-biaya lainnya yang mungkin
timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing
PIHAK.
PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. Dalam pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini PIHAK
PERTAMA berkewajiban untuk:
a. menyerahkan fotokopi dokumen perizinan, data teknis, peta desain tambang, dan
data lain yang diperlukan untuk memperlancar penyusunan dokumen Laporan
Eksplorasi dan Study Kelayakan;
b. melakukan pembayaran Biaya Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian
ini;
c. melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad
baik.
2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA berhak untuk:
a. memperoleh laporan tertulis Pekerjaan dari PIHAK KEDUA berupa dokumen
laporan Eksplorasi dan Study Kelayakan;
b. memperoleh keterangan dan/atau informasi dan/atau penjelasan dari PIHAK
KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dan/atau hal-hal lainnya
yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
c. membatalkan penyerahan Pekerjaan dan mengakhiri Perjanjian ini apabila:
1) PIHAK KEDUA ternyata telah menyerahkan Pekerjaan yang menjadi
kewajibannya baik sebagian dan/atau keseluruhan kepada pihak ketiga tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini; atau
2) PIHAK KEDUA menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA ternyata dinilai
tidak dapat dan/atau tidak mampu dalam melaksanakan Pekerjaan baik
sebagian dan/atau keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
1 Perjanjian ini.
3. Dalam pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini PIHAK
KEDUA berkewajiban untuk:
a. mentaati petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA;

4. Hal 4 dari 8
b. menyimpan, menjaga, memelihara dan mengamankan segala data/dokumen yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas terhadap data,
informasi baik tertulis maupun tidak tertulis, keterangan, buku-buku, dokumen-
dokumen, peta dan surat lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Pekerjaan;
c. merahasiakan kepada pihak lainnya yang tidak berhak dan/atau tidak
berkepentingan terhadap segala sesuatu yang diketahui dan/atau diberitahukan
oleh PIHAK PERTAMA, kecuali untuk kepentingan presentasi dengan pihak-
pihak yang berhubungan langsung (pemerintah dan/atau instansi pemerintah yang
terkait) atas pelaksanaan Pekerjaan;
d. memperbaiki laporan tertulis terkait Pekerjaan apabila terdapat perbaikan-
perbaikan sampai dengan diterimanya Pekerjaan oleh instansi pemerintah yang
terkait dengan itu;
e. menyerahkan hasil Pekerjaan berupa dokumen Laporan Eksplorasi dan Study
Kelayakan sebanyak __ (__) eksemplar kepada PIHAK PERTAMA dalam
keadaan baik serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan
peraturan yang berlaku;
f. memperbaiki hasil Pekerjaan apabila dikemudian hari terdapat perbaikan-
perbaikan dan/atau hal yang memerlukan penjelasan-penjelasan dari PIHAK
KEDUA sesuai dengan yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA serta pada
waktu yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
g. melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad
baik.
4. Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK KEDUA berhak untuk:
a. memperoleh data dan/atau dokumen PIHAK PERTAMA sehubungan dengan
pelaksanaan Pekerjaan;
b. menerima pembayaran Biaya Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
PASAL5
DENDA KETERLAMBATAN
1. PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan berdasarkan atas
dan sesuai dengan Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat 1, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 0,5%
(nol koma lima persen) per hari dari Biaya Pekerjaan, dengan maximum denda
keterlambatan sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan. Namun demikian
keterlambatan tersebut tidak termasuk atau disebabkan oleh proses birokrasi
(menunggu SK yang dikeluarkan oleh Bupati) dan keterlambatan penyerahan data
yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
3. Apabila denda keterlambatan telah mencapai maximum maka, PIHAK PERTAMA
berhak untuk menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan Pekerjaan dengan biaya
yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan/atau mengakhiri Perjanjian ini. Denda
keterlambatan akan diperhitungkan dan dipotong pada tahap pembayaran terakhir.
PASAL 6
PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

5. Hal 5 dari 8
Setiap PIHAK di sini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya:
1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, masing-masing adalah suatu
perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik
Indonesia dan secara hukum telah cakap untuk masuk dan menandatangani Perjanjian
ini.
2. Semua persetujuan yang diperlukan telah diperoleh oleh PARA PIHAK sehubungan
dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk kuasa-kuasa, dan kewenangan yang
terkait dengan dokumen, perjanjian atau akta yang diperlukan dan untuk mengambil
semua tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melakukan semua kewajiban dari
masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.
3. Bahwa tidak ada suatu persetujuan lain yang perlu diperoleh oleh masing-masing
PIHAK dalam rangka menandatangani Perjanjian ini sehingga segala hak dan
kewajiban hukum PARA PIHAK adalah sah dan mengikat bagi masing-masing PIHAK
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang memungkinkan
untuk dilaksanakannya Perjanjian ini.
4. Bahwa pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan bertentangan dengan syarat dan kondisi
atau hal yang akan mengakibatkan pelanggaran dari syarat, kondisi ketentuan, atau dari
suatu kontrak, perjanjian atau instrumen lain yang PIHAK tersebut terikat, atau
melanggar persyaratan dan ketentuan atau ketentuan dari setiap kontrak tersebut, dan
tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
PASAL 7
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN
PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan sebagian dan/atau seluruh Pekerjaan
berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari PIHAK PERTAMA.
PASAL 8
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di
Negara Republik Indonesia.
2. Apabila timbul perselisihan atau sengketa atau perbedaan pendapat sehubungan
dengan Perjanjian ini, maka perselisihan atau sengketa atau perbedaan pendapat
tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
3. Apabila musyawarah mufakat sebagaimana diatur dalam ayat 2 di atas tidak tercapai
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pertemuan pertama
diadakan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian
perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya di Palangkaraya.

6. Hal 6 dari 8
PASAL 9
FORCE MAJEURE
1. Setiap kegagalan dan/atau keterlambatan baik dari PIHAK PERTAMA maupun
PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan
ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, tidak dapat dan tidak akan dianggap sebagai
pelanggaran atau kegagalan terhadap ketentuan Perjanjian apabila pelanggaran atau
kegagalan tersebut disebabkan oleh Force Majeure (sebagaimana didefinisikan di
bawah).
2. Yang termasuk ke dalam Force Majeure berdasarkan Perjanjian ini adalah setiap
kejadian yang timbul diluar kekuatan dan kekuasaan dari PIHAK yang terkena untuk
mengatasinya sehingga menyebabkan tertundanya atau terhambatnya atau
terhalangnya PIHAK yang mengalami keadaan Force Majeure untuk melaksanakan
kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yaitu termasuk namun terbatas
kepada banjir, gempa bumi, longsor, perang (baik yang diumumkan maupun tidak
diumumkan), krisis ekonomi secara nasional, peraturan perundang-undangan, dan
kebijakan pemerintah.
3. Terhadap keadaan Force Majeure, PIHAK yang terkena keadaan Force Majeure
wajib untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis mengenai sebab-sebab
terjadinya Force Majeure disertai dengan keterangan tertulis dari pihak yang
berwenang untuk itu dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah
terjadinya keadaan Force Majeure.
4. Dalam hal Force Majeure berlangsung selama lebih dari 14 (empat belas) hari
berturut-turut, maka PIHAK yang tidak terkena Force Majeure mempunyai hak
untuk dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan terlebih dahulu mengadakan
pembebasan dan penyelesaian atas kewajiban PARA PIHAK yang masih tertunggak
sampai dengan tanggal diakhirinya Perjanjian ini.
PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri
karena hal-hal sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Pekerjaan
telah berakhir; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Pasal 4
ayat 2 huruf c Perjanjian; atau
c. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK yang tidak terkena Force Majeure
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat 4 Perjanjian ini; atau
d. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA
tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran
Biaya Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Perjanjian ini; atau
e. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

7. Hal 7 dari 8
2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 10
ayat 1 huruf b atau c atau d atau e di atas, maka hal tersebut tidak serta merta
menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang kepada
PIHAK lainnya sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh resiko
serta kewajiban selanjutnya dari PARA PIHAK yang timbul bukan berdasarkan
Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
3. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan
keberlakuan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dalam hal diperlukannya keputusan hakim atau pengadilan sehubungan dengan
pengakhiran perjanjian.
PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Hal – hal yang belum diatur di dalam Perjanjian akan ditentukan secara musyawarah
oleh kedua pihak dan untuk perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan
tersebut akan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan satu kesatuan
dengan Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak dapat dirubah tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK. Setiap
perubahan terhadap ketentuan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis oleh PARA
PIHAK dalam suatu amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu
penetapan dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau
instansi yang berwenang, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau
berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. PARA PIHAK akan dan
berkewajiban, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen
tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan dan/atau
menggantikan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku
tersebut.
4. Semua lampiran, tambahan, perubahan, amandemen dan/atau addendum atas
Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.
5. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan
kesepakatan dan/atau perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat
sebelumnya oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi materai

8. Hal 8 dari 8
yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku
efektif sejak ditandatangani.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT __________________ PT. _________________,
____________ ___________________
Direkur Direktur