SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
PROPOSAL PENELITIAN
GANTI RUGI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TANAH DIATAS SEKOLAH DASAR NEGERI 004
KAMPUNG BARU,DESA GALUNG TULU, KECAMATAN BALANIPA, KABUPUTEN POLEWALI MANDAR.
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.42/PDT.G/2018/PN.POL )
Oleh:
ELVIS HARRY
NIM: 17.2.1.0611.0020
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
IAI DDI POLEWALI MANDAR
2021
A. Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi
kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan
bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjatuhan
putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan.
Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi
dan perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum”
(onrechtmatige daad), pasal 1365 KUH-Perdata menentukan sebagai berikut: “Tiap perbuatan yang menimbulkan
kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
B. Fokus Penelitian dan Deskrips Fokus
Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka penulis berfokus pada
penelitian yang diharapkan, serta dapa mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.
“Ganti Rugi Pemerintah Daerah Terhadap Tanah Diatas Sekolah Dasar Negeri 004
Kampung Baru,Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabuputen Polewali
Mandar. (Studi Kasus Putusan No.42/Pdt.G/2018/PN.POL )”.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan judul penelitian, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut.
1. Bagaimana pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan negeri polewali mandar Nomor
42/Pdt.G/2018/PN.POL ?
2. Apa bentuk ganti rugi Pemerintah Daerah terhadap tanah diatas Sekolah Dasar Negeri 004
Kampung Baru,Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar ?
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pertimbangan
hakim atas putusan Pengadilan negeri
polewali mandar Nomor
42/Pdt.G/2018/PN.POL.
2. Untuk mengetahui bentuk ganti rugi
Pemerintah terhadap terhadap tanah
diatas Sekolah Dasar Negeri 004
Kampung Baru,Desa Galung Tulu
Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali
Mandar.
E. Kajian Penelitian Terdahulu
PERTAMA
Pertama, skripsi Ahmad Subhan Suaib
(2019), yang menganalisa tentang
Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah
Akibat Perbuatan Melawan Hukum
(Studi Kasus Putusan No.
17/PDT.G/2016/PN Mks).
KEDUA
Kedua, tesis Yusriansyah Ramadhan
(2011), yang menganalisa, Analisis
Yuridis Sengketa Kepemilikan Tanah
Garapan Didesa Helvetia Kecamatan
Labuhan Deli Kabupaten Deli
Serdang(Studi Putusan Mahkamah
Agung No. 537.K/Pdt/2011)
G. Kajian Teori
Menurut Sudikno Mertokusumo, pemeriksaan sengketa perdata
dapat terjadi apabila muncul suatu permasalahan yang menjadi dasar
persengketaan tersebut. Pemeriksaan perdata di Pengadilan Negeri
berawal dari adanya sebuah gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak
yang terkait dalam sengketa perdata. Suatu sengketa agar dapat diperiksa
dan diputus melalui persidangan di muka Pengadilan terlebih dulu harus
mengajukan gugatan.
Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-undang pokok
agraria „‟Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai
yang dimaksud pasal 2 ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah,
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
orag lain serta badan-badan hukum„‟
H. Kerangka Pikir
I. Metode Penelitian
 Jenis dan
Desain
Penelitian
 Jenis
Pendekatan
 Lokasi
Penelitian
 Teknik
Pengumpulan
Data
 Teknik Analisis
Data
 Rencana
Pengujian
Pengabsahan
Data
 Jenis dan
Sumber Data
 Informan
Penelitian
 Instrumen
Penelitian
SEKIAN &
TERIMAKASIH

More Related Content

Similar to Power point smpro final

Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...adeayularassati
 
Putusan ma tentang hkti taun 2012
Putusan ma tentang hkti taun 2012Putusan ma tentang hkti taun 2012
Putusan ma tentang hkti taun 2012Daniel Daniel
 
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi Negara
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi NegaraPerkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi Negara
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi NegaraDella Mega Alfionita
 
Buku Sosialisasi Desa Sadar Hukum Fix.pptx
Buku Sosialisasi Desa Sadar Hukum Fix.pptxBuku Sosialisasi Desa Sadar Hukum Fix.pptx
Buku Sosialisasi Desa Sadar Hukum Fix.pptxBataraSimbolon3
 
Buku Sosialisasi Desa Sadar Hukum Fix.pptx
Buku Sosialisasi Desa Sadar Hukum Fix.pptxBuku Sosialisasi Desa Sadar Hukum Fix.pptx
Buku Sosialisasi Desa Sadar Hukum Fix.pptxBataraSimbolon3
 
Diskusi 6 HPl perkara Hukum Perdata Internasiona pilihan hukum.pdf
Diskusi 6 HPl perkara Hukum Perdata Internasiona pilihan hukum.pdfDiskusi 6 HPl perkara Hukum Perdata Internasiona pilihan hukum.pdf
Diskusi 6 HPl perkara Hukum Perdata Internasiona pilihan hukum.pdfIndra Sofian
 
HAP PERT.2 DAN 3.pptx
HAP PERT.2 DAN 3.pptxHAP PERT.2 DAN 3.pptx
HAP PERT.2 DAN 3.pptxDirgaGunk
 
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasBab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasAndri Yulipan
 
Rakernas PA - 2010 versi B
Rakernas PA - 2010 versi BRakernas PA - 2010 versi B
Rakernas PA - 2010 versi BBeryl Syamwil
 

Similar to Power point smpro final (10)

Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004
Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004
Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004
 
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...
 
Putusan ma tentang hkti taun 2012
Putusan ma tentang hkti taun 2012Putusan ma tentang hkti taun 2012
Putusan ma tentang hkti taun 2012
 
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi Negara
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi NegaraPerkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi Negara
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi Negara
 
Buku Sosialisasi Desa Sadar Hukum Fix.pptx
Buku Sosialisasi Desa Sadar Hukum Fix.pptxBuku Sosialisasi Desa Sadar Hukum Fix.pptx
Buku Sosialisasi Desa Sadar Hukum Fix.pptx
 
Buku Sosialisasi Desa Sadar Hukum Fix.pptx
Buku Sosialisasi Desa Sadar Hukum Fix.pptxBuku Sosialisasi Desa Sadar Hukum Fix.pptx
Buku Sosialisasi Desa Sadar Hukum Fix.pptx
 
Diskusi 6 HPl perkara Hukum Perdata Internasiona pilihan hukum.pdf
Diskusi 6 HPl perkara Hukum Perdata Internasiona pilihan hukum.pdfDiskusi 6 HPl perkara Hukum Perdata Internasiona pilihan hukum.pdf
Diskusi 6 HPl perkara Hukum Perdata Internasiona pilihan hukum.pdf
 
HAP PERT.2 DAN 3.pptx
HAP PERT.2 DAN 3.pptxHAP PERT.2 DAN 3.pptx
HAP PERT.2 DAN 3.pptx
 
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasBab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
 
Rakernas PA - 2010 versi B
Rakernas PA - 2010 versi BRakernas PA - 2010 versi B
Rakernas PA - 2010 versi B
 

Power point smpro final

  • 1. PROPOSAL PENELITIAN GANTI RUGI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TANAH DIATAS SEKOLAH DASAR NEGERI 004 KAMPUNG BARU,DESA GALUNG TULU, KECAMATAN BALANIPA, KABUPUTEN POLEWALI MANDAR. (STUDI KASUS PUTUSAN NO.42/PDT.G/2018/PN.POL ) Oleh: ELVIS HARRY NIM: 17.2.1.0611.0020 PROGRAM STUDI AHWAL SYAKSIYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IAI DDI POLEWALI MANDAR 2021
  • 2. A. Latar Belakang Masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan. Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatige daad), pasal 1365 KUH-Perdata menentukan sebagai berikut: “Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
  • 3. B. Fokus Penelitian dan Deskrips Fokus Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka penulis berfokus pada penelitian yang diharapkan, serta dapa mempermudah penulis dalam penulisan skripsi. “Ganti Rugi Pemerintah Daerah Terhadap Tanah Diatas Sekolah Dasar Negeri 004 Kampung Baru,Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabuputen Polewali Mandar. (Studi Kasus Putusan No.42/Pdt.G/2018/PN.POL )”.
  • 4. C. Rumusan Masalah Berdasarkan judul penelitian, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan negeri polewali mandar Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.POL ? 2. Apa bentuk ganti rugi Pemerintah Daerah terhadap tanah diatas Sekolah Dasar Negeri 004 Kampung Baru,Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar ?
  • 5. D. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan negeri polewali mandar Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.POL. 2. Untuk mengetahui bentuk ganti rugi Pemerintah terhadap terhadap tanah diatas Sekolah Dasar Negeri 004 Kampung Baru,Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar.
  • 6. E. Kajian Penelitian Terdahulu PERTAMA Pertama, skripsi Ahmad Subhan Suaib (2019), yang menganalisa tentang Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 17/PDT.G/2016/PN Mks). KEDUA Kedua, tesis Yusriansyah Ramadhan (2011), yang menganalisa, Analisis Yuridis Sengketa Kepemilikan Tanah Garapan Didesa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 537.K/Pdt/2011)
  • 7. G. Kajian Teori Menurut Sudikno Mertokusumo, pemeriksaan sengketa perdata dapat terjadi apabila muncul suatu permasalahan yang menjadi dasar persengketaan tersebut. Pemeriksaan perdata di Pengadilan Negeri berawal dari adanya sebuah gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terkait dalam sengketa perdata. Suatu sengketa agar dapat diperiksa dan diputus melalui persidangan di muka Pengadilan terlebih dulu harus mengajukan gugatan. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-undang pokok agraria „‟Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud pasal 2 ditentukan adanya macam- macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang- orag lain serta badan-badan hukum„‟
  • 9. I. Metode Penelitian  Jenis dan Desain Penelitian  Jenis Pendekatan  Lokasi Penelitian  Teknik Pengumpulan Data  Teknik Analisis Data  Rencana Pengujian Pengabsahan Data  Jenis dan Sumber Data  Informan Penelitian  Instrumen Penelitian