1. 1
PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Tuntutan Reformasi
• Amandemen UUD 1945
• Penghapusan doktrin
•
•
•
•
Dwi Fungsi ABRI
Penegakan hukum,
HAM, dan pemberantasan KKN
Otonomi Daerah
Kebebasan Pers
Mewujudkan kehidupan
demokrasi
Hasil Perubahan
Jumlah:
• 21 bab
• 73 pasal
• 170 ayat
• 3 pasal A.P.
• 2 Pasal A.T.
• Tanpa Penjelasan
Sebelum
Perubahan
Jumlah:
• 16 bab
• 37 pasal
• 49 ayat
• 4 pasal A.P
• 2 ayat A.T
• Penjelasan
Dasar Pemikiran
Perubahan
• Kekuasaan tertinggi di
•
•
•
•
Sidang MPR
• Sidang Umum MPR, 1999
Tgl.14-21 Okt 1999
• Sidang tahunan
MPR,2000
Tgl.7-18 Agt 2000
• Sidang tahunan
MPR,2001
Tgl.1-9 Nov 2001
• Sidang tahunan
MPR,2002
Tgl.1-11 Agt 2002
tangan MPR
Kekuasaan yang sangat
besar kepada Presiden
Pasal-pasal multitafsir
Pengaturan lembaga
negara oleh Presiden
melalui pengajuan UU
Praktek ketatanegaraan
tidak sesuai dengan
UUD 1945
Kesepakatan Dasar
• Tidak mengubah
•
•
•
•
Pembukaan UUD 1945
Tetap mempertahankan
NKRI
Mempertegas sistim
presidensial
Penjelasan UUD 1945
ditiadakan, hal-hal
normatif masuk pasalpasal
Perubahan dilakukan
dengan cara “adendum”
Tujuan Perubahan
Menyempurnakan aturan
dasar:
• Tatanan negara
• Kedaulatan Rakyat
• HAM
• Pemisahan kekuasaan
• Kesejahteraan Sosial
• Eksistensi negara
demokrasi dan negara
hukum
• Sesuai dengan aspirasi
dan kebutuhan bangsa
Dasar Yuridis
• Pasal 3 UUD 1945
• Pasal 37 UUD 1945
• TAP MPR
No.IX/MPR/1999
• TAP MPR
No.IX/MPR/2000
• TAP MPR XI/2001

2. 2
BENTUK DAN KEDAULATAN
(Pasal 1)
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD
Berbentuk Republik
Negara Kesatuan
Negara Hukum

3. 3
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945
UUD 1945
Presiden/
Wakil
Presiden
BPK
kpu
bank
sentral
DPR
Kementerian
Negara
dewan
pertimbangan
TNI/POLRI
PERWAKILA
N BPK
PROVINSI
PEMDA
PROVINSI
KDH
DPRD
MPR
DPD
MA
MK
KY
badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
PUSAT
Lingkungan
Peradilan
DAERA
H
Umum
Agama
PEMDA
KAB/KOTA
KDH
DPRD
Militer
TUN

4. 4
Lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan menurut UUD
DPR
Pasal 20 (1)
memegang
kekuasaan
membentuk UU
Presiden
Pasal 4 (1)
memegang
kekuasaan
pemerintahan
MK
MA
Pasal 24 (1)
memegang kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan
keadilan

5. 5
MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT
ANGGOTA
DPR
MPR
Pasal 2 (1)
dipilih melalui pemilu
1.
Wewenang
ANGGOTA
DPD
dipilih melalui pemilu
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang 4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang
Dasar [Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 ];
diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi
kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)];
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua
[Pasal 3 ayat (2) ];
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
3.
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan
Presiden dalam masa jabatannya menurut
partai politik yang pasangan calon Presiden dan
Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)];
Wakil Presidennya meraih suara terbanyak
pertama dan kedua dalam pemilihan umum
sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya,
jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat,
berhenti, diberhen-tikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya
secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)];

6. 6
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Presiden/Wakil Presiden
Calon Presiden dan calon Wakil
Presiden harus seorang warga
negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pernah
menerima kewarganegaraan
lain karena kehendaknya
sendiri, tidak pernah
mengkhianati negara, serta
mampu secara rohani dan
jasmani untuk melaksanakan
tugas dan kewajiban sebagai
Presiden dan Wakil Presiden.
[Pasal 6 (1)]
1.
2.
3.
Presiden/
Wakil
Presiden
Presiden dan Wakil Presiden
dipilih dalam satu pasangan
secara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)]
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 4 (1)];
memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat [Pasal 11 (1)];
4. membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 11 (2)];
5. menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12);
6. mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memper­hatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat [Pasal 13 (2)];
7. menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 13 (3)];
8. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung [Pasal 14 (1)];
9. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 14 (2)];
10. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15);
11. membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16);
12. mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri [Pasal 17 (2)].

7. 7
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
MPR
KPU
4
memperoleh jumlah
suara >50% dalam
pemilu dengan
sedikitnya 20% di
setiap Prov. yang
tersebar di lebih
dari 1/2 jml Prov.
[Pasal 6A (3)]
1
Presiden dan Wakil
Presiden dipilih
dalam satu
pasangan secara
langsung oleh
rakyat
[Pasal 6A ayat (1)]
Calon
Presiden
dan
Wapres
3
Pemilu
2
diusulkan
sebelum pemilu
[Pasal 6A (2)]
Parpol/ Gab. Parpol
Peserta Pemilu
RAKYAT
4a
dalam hal tidak ada
pasangan calon terpilih,
dua pasangan calon yang
mendapat suara terbanyak
1 dan 2 dlm pemilu dipilih
oleh rakyat secara
langsung dan yg
memperoleh suara
terbanyak dilantik
[Pasal 6A (4)]
5
melantik
[Pasal 3 (2)]
sebelum
memangku
jabatan,
bersumpah di
hadapan
[Pasal 9 (1)]
Presiden/
Wapres

8. 8
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
3
4
Pasal 7B (2)
2
Pasal 7B
(1)
1
Pasal 7B
(3)
Pasal 7A
Usul
diterima
MK
MPR
DPR
7
5
Pasal 7B (4)
6
Pasal 7B (5)
Pasal 7B (6)
8
Pasal 7B (7)
Presiden
dan/atau Wakil
Presiden
diberhentikan
Usul tidak
diterima
Presiden
dan/atau Wakil
Presiden terus
menjabat
1. usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A);
2. usul tsb dpt diajukan dgn terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus
pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi
syarat [Pasal 7B (1)];
3. pendapat DPR tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan [Pasal 7B (2)];
4. pengajuan hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam
sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR [Pasal 7B (3)];
5. wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima [Pasal 7B (4)];
6. bila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyelenggarakan sidang
paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal 7B (5)];
7. wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima [Pasal 7B (6)];
8. keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan
penjelasan [Pasal 7B (7)];

9. 9
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Mengangkat duta dan konsul, penempatan duta negara lain, pemberian grasi dan
rehabilitasi, pemberian amnesti dan abolisi, serta memberi gelar dan tanda jasa
6
pertimbangan
5
grasi dan rehabilitasi
[Pasal 14 (1)]
MA
DPR
Presiden
7
1
amnesti dan abolisi
[Pasal 14 (2)]
3
2
Pertimbangan
Duta
[Pasal 13 (2)]
Mengangkat
Duta dan
Konsul
[Pasal 13 (1)]
menerima
penempatan
duta negara
lain
[Pasal 13 (3)]
4
8
9
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda
kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15)
pertimbangan
pertimbangan

10. 10
KEKUASAAN PEMERINTAHAN DAN KEMENTERIAN NEGARA
Presiden, Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan dan Kementerian Negara
1
memegang kekuasaan
pemerintahan menurut UUD
[Pasal 4 (1)]
2
Presiden
4
dibantu
menteri negara [Pasal 17 (1)]
yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden
[Pasal 17 (2)]
membidangi urusan tertentu
dalam pemerintahan
[Pasal 17 (3)]
3
membentuk
dewan pertimbangan *)
(Pasal 16)
*) DPA dihapus
dalam melakukan
kewajiban dibantu oleh
satu orang Wapres
[Pasal 4 (2)]

11. 11
PEMERINTAHAN DAERAH
NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang [Pasal 18 (1)]
Gubernur,
Bupati, Walikota
dipilih secara
demokratis
[Pasal 18 (4)]
PEMERINTAHAN DAERAH
KEPALA
DPRD
PEMERINTAH
DAERAH
mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan
[Pasal 18 (2)]
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai
urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5)]
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan [Pasal 18 (6)]
Anggota
DPRD dipilih
melalui pemilu
[Pasal 18 (3)]

12. 12
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Anggota DPR dipilih
melalui pemilihan
umum
[Pasal 19(1)]
DPR
Anggota DPR dapat
diberhentikan dari
jabatannya, yang
syarat-syarat dan
tata caranya diatur
dalam undangundang
(Pasal 22B)
Fungsi, Wewenang, dan Hak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pasal 20 (1)
Pasal 20A (1)
Pasal 20A (2)
Pasal 7B (1)
Pasal 11 (1)
Pasal 13 (2)
Pasal 13 (3)
8. Pasal 14 (2)
9. Pasal 22 (2)
10. Pasal 23 (2) dan (3)
11. Pasal 23F (1)
12. Pasal 24A (3)
13. Pasal 24B (3)
14. Pasal 24C (3)

13. 13
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pembentukan UU
4a
TIDAK
1a
memegang kekuasaan
membentuk UU
[Pasal 20 (1)]
2
DPD
ikut
membahas
memberi
pertimbangan
RUU
tertentu
4b
4
YA
3
Presiden
RUU
dibahas
bersama
[Pasal 20 (2)]
mengesahkan
[Pasal 20 (4)]
4c
persetujuan
bersama
anggota berhak
mengajukan usul RUU
(Pasal 21)
DPR
tidak boleh
diajukan lagi
dalam persidangan masa itu
[Pasal 20 (3)]
1b
berhak mengajukan
RUU
[Pasal 5 (1)]
dalam hal RUU
tidak disahkan,
dalam waktu 30
hari, RUU
tersebut sah
menjadi UU dan
wajib
diundangkan
[Pasal 20 (5)]
UU

14. RAKYAT
14 DEWAN PERWAKILANpengganti UU
Peraturan Pemerintah
1
3b
dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa, berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang
[Pasal 22 (1)]
Preside
n
2
harus dicabut
[Pasal 22 (3)]
TIDA
K
3
DPR
peraturan pemerintah
pengganti UU itu harus
mendapat persetujuan
[Pasal 22 (2)]
persetujuan
3a
YA
menjadi
UU

15. 15
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Anggota DPD dipilih dari
setiap provinsi melalui
Pemilu.
Anggota DPD dari setiap
provinsi jumlahnya sama
dan jumlah seluruh
Anggota DPD dapat
DPD
anggota DPD itu tidak lebih
diberhentikan dari
jabatannya, yang syaratsyarat dan tata caranya
diatur dalam undangundang
1/3 jumlah anggota DPR.
[Pasal 22D (4)]
[Pasal 22C (1) dan (2)]
Wewenang
1. dapat mengajukan RUU tertentu [Pasal 22D (1)];
2. ikut membahas RUU tertentu [Pasal 22D (2)];
3. memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama dan
RAPBN [Pasal 22D (2)];
4. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK [Pasal 23F (1)];
5. melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR [Pasal 22D
(3)];

16. 16
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Pembentukan UU tertentu
UU
tertentu
4a
tidak boleh diajukan lagi
dalam persidangan masa
itu [Pasal 20 (3)]
TIDAK
4b
4
persetujuan
bersama
1
4c
dapat
mengajukan
[Pasal 22 D (1)]
DPD
RUU
tertentu
2
YA
membahas RUU
tertentu
[Pasal 22 D (2)]
3
DPR
membahas
bersama
Presiden
mengesahkan
[Pasal 20 (4)]
dalam hal RUU
tidak sahkan, dalam
waktu 30 hari, RUU
tersebut sah
menjadi UU dan
wajib diundangkan
[Pasal 20 (5)]

17. 17
PEMILIHAN UMUM
PEMILU
2
‘luber jurdil’ setiap 5 tahun
[Pasal 22E (1)]
untuk memilih
[Pasal 22E (2)]a
1
diselenggarakan
oleh
komisi pemilihan
umum
yang bersifat
nasional tetap dan
mandiri
[Pasal 22E (5)]
Presiden/
Wapres
3
dipilih dalam satu pasangan
secara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)]
diusulkan oleh parpol atau
gabungan parpol peserta
pemilu [Pasal 6A (2)]
Anggota
DPR
4
Anggota
DPRD
Peserta dari
Partai Politik
[Pasal 22E (3)]
Anggota
DPD
5
Peserta dari
Perseorangan
[Pasal 22E (4)]

18. 18
HAL KEUANGAN
Penyusunan APBN
1
mengajukan
[Pasal 23 (2)]
RAPB
N
Presiden
2
DPR
memberi
pertimbangan
[Pasal 23 (2)]
DPD
TIDAK
3
membahas
bersama
[Pasal 20 (2)]
RAPBN
4a
4
persetujuan
YA
Pemerintah
menjalankan
APBN
4b
Pemerintah
menjalankan
APBN
Tahun lalu
[Pasal 23 (3)]

19. 19
HAL KEUANGAN
bank sentral
bank sentral
Pasal 23D
susunan
kedudukan
kewenangan
tanggungjawab
diatur dengan undang-undang
independensi

20. 20
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Keanggotaan Tugas dan Wewenang
Anggota dipilih oleh
DPR dengan
memperhatikan
pertimbangan DPD
dan diresmikan oleh
Presiden
[Pasal 23F (1)]
BPK
Untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara
diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan
[Pasal 23E (1)]
BPK berkedudukan di ibu kota negara,
dan memiliki perwakilan di setiap provinsi
[Pasal 23G (1)]
menyerahkan hasil
pemeriksaan keuangan
negara kepada DPR,
DPD, dan DPRD
sesuai dengan
kewenangannya
[Pasal 23E (2)]

21. 21
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pemeriksaan Keuangan Negara
BPK
2
1
memeriksa pengelolaan
dan tanggungjawab
keuangan negara
[Pasal 23E (1)]
DPD
3
hasil
pemeriksaan
diserahkan
[Pasal 23E (2)]
DPR
DPRD
hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh
lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai
dengan undang-undang
[Pasal 23E (3)]

22. 22
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)]
DPD
2
memberikan
pertimbangan
DPR
Presiden
1
memilih calon
Anggota BPK
terpilih
3
diresmikan

23. 23
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Mahkamah Agung
Hakim agung harus
memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak
tercela, adil,
profesional, dan
berpengalaman di
bidang hukum
[Pasal 24A (2)]
MA
Pasal 24A
Umum
Agama
Militer
TUN
Calon hakim agung
diusulkan oleh Komisi
Yudisial kepada DPR
untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim
agung oleh Presiden
[Pasal 24A (3)]
Wewenang
1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)];
2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)];
3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
[Pasal 14 (1)];

24. 24
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Mahkamah Konstitusi
Hakim konstitusi harus
memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak
tercela, adil, negarawan
yang menguasai konstitusi
dan ketatanegaraan, serta
tidak merangkap sebagai
pejabat negara
[Pasal 24C (5)]
MK
Pasal 24C
mempunyai sembilan orang
anggota hakim konstitusi
yang ditetapkan oleh
Presiden, yang diajukan
masing-masing tiga orang
oleh MA, tiga orang oleh
DPR dan tiga orang oleh
Presiden
[Pasal 24C (3)]
Wewenang
1. berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pem­bubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)];
2. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar [Pasal 24C (2)];

25. 25
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Komisi Yudisial
Anggota Komisi Yudisial
harus mempunyai
pengetahuan dan
pengalaman di bidang
hukum serta memiliki
integritas dan
kepribadian yang tidak
tercela
[Pasal 24B (2)]
KY
Pasal 24B
Anggota Komisi Yudisial
diangkat dan
diberhentikan oleh
Presiden dengan
persetujuan DPR
[Pasal 24B (3)]
Wewenang
1. mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)];
2. mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)];

26. 26
WILAYAH NEGARA
WILAYAH NEGARA
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan
yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A)

27. 27
WARGA NEGARA
Warga Negara dan Penduduk
ialah orang-orang
bangsa Indonesia
asli dan orangorang bangsa lain
yang disahkan
dengan undangundang sebagai
warga negara
[Pasal 26 (1)]
WARGA
NEGARA
DAN
PENDUDUK
Penduduk ialah WNI
dan orang asing
yang bertempat
tinggal di Indonesia
[Pasal 26 (2)]
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)]
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara [Pasal 27 (3)]
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, menge­luarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan
dengan undang-undang (Pasal 28)

28. 28
HAK ASASI MANUSIA
berkewajiban menghargai
hak orang dan pihak lain
serta tunduk kepada
pembatasan UU
(Pasal 28J)
tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut dan bebas dari
perlakuan diskriminatif
(Pasal 28I)
hidup sejahtera lahir dan batin,
memperoleh pelayanan
kesehatan, mendapat perlakuan
khusus (Pasal 28H)
perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda
serta bebas dari
penyiksaan
(Pasal 28G)
mempertahankan
hidup dan
kehidupan
(Pasal 28A)
HAK
ASASI
MANUSIA
berkomunikasi dan
memperoleh informasi
(Pasal 28F)
membentuk keluarga, keturunan
dan perlindungan anak dari
kekerasan dan diskriminasi
(Pasal 28B)
mengembangkan dan memajukan
diri, serta mendapat pendidikan
dan manfaat dari IPTEK
(Pasal 28C)
pengakuan yang sama di
hadapan hukum, hak untuk
bekerja dan kesempatan yg sama
dalam pemerintahan
(Pasal 28D)
kebebasan beragama, meyakini
kepercayaan, memilih
kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal, kebebasan
berserikat, berkumpul dan
berpendapat (Pasal 28E)

29. 29
AGAMA
A G A M A
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa [Pasal 29
(1)]
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu [Pasal 29 (2)]

30. 30
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
Tiap-tiap warga
negara berhak dan
wajib ikut serta
dalam usaha
pertahanan dan
keamanan negara
[Pasal 30 (1)]
Pertahanan dan
Keamanan Negara
Tugas dan Wewenang
TNI (AD, AL, AU)
POLRI
sebagai alat negara
sebagai alat negara
yang menjaga
bertugas
keamanan dan
mempertahankan,
ketertiban masyarakat
melindungi, dan
bertugas melindungi,
memelihara keutuhan
mengayomi, melayani
dan kedaulatan
masyarakat, serta
negara
menegakkan hukum
[Pasal 30 (3)]
[Pasal 30 (4)]
Usaha hankamneg
dilaksanakan melalui
sishankamrata oleh
TNI dan POLRI sbg
kekuatan utama, dan
rakyat sbg kekuatan
pendukung
[Pasal 30 (2)]

31. 31
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengan undang-undang [Pasal 31 (3)]
Setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajib
membiayainya [Pasal 31 (2)]
PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAA
N
Setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan
[Pasal 31 (1)]
negara memajukan kebudayaan
Nasional Indonesia di tengah
peradaban dunia dengan menjamin
kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan
nilai-nilai budayanya [Pasal 32 (1)]
negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
APBN dan APBD untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional [Pasal 31 (4)]
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan
persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat
manusia [Pasal 31 (5)]
negara menghormati dan memelihara
bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya Nasional [Pasal 32 (2)]

32. 32
PEREKONOMIAN
NASIONAL
disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan
[Pasal 33 (1)]
Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara
[Pasal 33 (2)]
PEREKONOMIAN
NASIONAL
diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional [Pasal 33 (4)]
Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran
rakyat [Pasal 33 (3)]

33. 33
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Fakir miskin dan
anak-anak yang
terlantar dipelihara
oleh negara
[Pasal 34 (1)]
Negara mengembangkan
sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan
[Pasal 34 (2)]
KESEJAHTERA
AN SOSIAL
Negara bertanggung
jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang
layak
[Pasal 34 (3)]

34. 34
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU
KEBANGSAAN
ATRIBUT KENEGARAAN
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35)
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36)
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan
Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A)
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B)

35. 35
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
DASAR
MPR
berwenang mengubah
dan menetapkan
[Pasal 3 (1)]
Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat
diagendakan dalam sidang MPR apabila
diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari
jumlah anggota MPR [Pasal 37 (1)]
Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD
diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan
jelas bagian yang diusulkan untuk diubah
beserta alasannya [Pasal 37 (2)]
Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang
MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota MPR [Pasal 37 (3)]
Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD
dilakukan dengan persetujuan sekurangkurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh
anggota MPR [Pasal 37 (4)]
Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat
dilakukan perubahan [Pasal 37 (5)]
Pasal-pasal
Perubahan
UUD

36. 36
ATURAN PERALIHAN
ATURAN
PERALIHAN
Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih
tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
Undang-Undang Dasar ini
Pasal II
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi
sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang
Dasar dan belum diadakan yang baru menurut UndangUndang Dasar ini
Pasal III
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17
Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya
dilakukan oleh Mahkamah Agung

37. 37
ATURAN TAMBAHAN
ATURAN TAMBAHAN
Pasal I
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan
peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang
Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003
Pasal II
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal