MILITER
•
1 gefällt mir•10,474 views
Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang pertahanan nasional Indonesia khususnya di bidang militer dan keamanan. 2. Pertahanan nasional merupakan upaya bersama sipil dan militer untuk melindungi negara dari ancaman. 3. Ketahanan nasional Indonesia didasarkan pada delapan aspek yang saling terkait.
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Andere mochten auch
Andere mochten auch (20)
Ähnlich wie MILITER
Ähnlich wie MILITER (20)
Mehr von natal kristiono
MILITER
- 1. PAPER PERTAHANAN NASIONAL DIBIDANG MILITER DAN KEAMANAN Oleh DIEN CAHYANI HAYATININGRUM 7101413211 ROMBEL 48 DISUSUN GUNA MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH PKN PENGAMPU: NATAL KRISTIONO, S.PD, M.H. UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2014
- 2. BAB I PENDAHULUAN Abstrak Kita sering dengar bahwa suatu Negara yang kuat adalah Negara yang mampu mengendalikan segala aspek yang ada pada Negara tersebut. Ketahanan Nasional (Tannas) adalah konsep bangsa Indonesia, Keselamatan Nasional atau kelangsungan hindup bangsa. Tannas yang juga disebut sebagai comprehensive security, berpendapat bahwa kelangsungan hidup suatu bangsa atau masyarakat tergantung pada keserasian aspek kehidupan seperti Ideologi-Politik-Ekonomi-Sosial Budaya-Militer, dimana tiap aspek saling mempengaruhi. Stabilitas dari networking aspek-aspek tersebut akan menciptakan Tannas yang kuat. Tannas lahir di Seskoad (Sekolah Staf & Komanda Angkatan Darat) pada tahun 1969-1970, yang pada saat itu berusaha mengembangkan doktrin sendiri tentang national security, berdasarkan pengalaman sendiri dan bangsa lain. Hasilnya menyatakan bahwa kelangsungan hidup suatu masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer saja, tetapi juga tergantung pada kemampuan aspek kehidupan yang lain. Keadaan ekonomi dan konflik antar kelompok karena alasan politik, agama dan sumberdaya dapat menghancurkan kemampuan negara untuk bertahan. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri. Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara ( sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal, dll. Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/membalas serangan. Kata Kunci : Pertahanan Nasional / ketahanan nasional , Militer / keamanan.
- 3. BAB II PEMBAHASAN A. Ketahanan Nasional Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Hakekat ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional ini tergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina aspek alamiah serta aspek social sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Ketahanan nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional baik fisik maupun sosial serta memiliki hubungan erat antara gatra di dalamnya secara komprehensif dan integral. B. Aspek dalam Ketahanan Nasional Indonesia A. Aspek Trigatra yang Merupakan Aspek Alamiah 1. Posisi dan lokasi geografi negara 2. Keadaan dan kekayaan alam 3. Keadaan dan kemampuan penduduk B. Aspek Pancagatra yang merupakan aspek sosial kemasyarakatan / Ipoleksosbudhankam 1. Ideologi 2. Politik 3. Ekonomi 4. Sosial Budaya / Sosbud 5. Pertahanan Keamanan / Hankam
- 4. C. Aspek dibidang Ketahanan Keamanan (Militer) Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara (militer). Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Pertahanan keamanan adalah daya upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata sebagai inti dan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan perjuangannya. Hal itu dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan dan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan masyarakat dalam seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Wujud ketahanan nasional pada aspek pertahanan dan keamanan yakni sebuah perlindungan dalam hal mempertahankan negaranya serta memberikan keamanan untuk bangsanya. Mempertahankan suatu negara, dengan harapan agar negara tersebut nantinya bisa berkembang dengan cepat sekaligus dapat memberi keuntungan bagi bangsanya. Sedangkan keamanan adalah melindungi dan memberikan rasa aman dari segala bentuk ancaman apapun yang datang baik itu berasal dari dalam maupun luar negeri, yang nantinya akan menimbulkan suatu kerugian. Maka dalam hal ini kemanan sangat di perlukan, agar bangsanya dapat hidup tenang dan tentram serta terlidungi tanpa ada yang menganggu mereka. Karena rasa tenang, tentram, dan men dapatkan perlindungan merupakan hak asasi setiap manusia. Faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional di bidang pertahanan keamanan ialah : 1. Doktrin 2. Wawasan Nasional 3. Sistem Hankam 4. Geografi 5. Manusia 6. Integrasi Angkatan Bersenjata dan Rakyat 7. Pendidikan Kewiraan 8. Materiil
- 5. 9. Iptek 10. Manajemen 11. Pengaruh luar negeri 12. Kepimpinan C. Aspek Astagatra / Antargatra Merupakan gabungan dari aspek trigatra dan pancagatra / ipoleksosbudhankam di mana antara keduanya terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat / korelasi yang saling ketergantungan / interdependensi. Kualitas Pancagatra dalam kehidupan nasional Indonesia tersebut secara terintegrasi dan dalam integrasinya dengan Trigatra adalah mencerminkan tingkat Ketahanan Nasional Indonesia. Ketahanan Nasional adalah suatu pengertian holistik, dimana terdapat saling hubungan antar gatra didalam keseluruhan kehidupan nasional (Astagatra). Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Ketahanan Nasional Indonesia bukanlah merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultante keterkaitan yang integratif dari kondisi2 dinamik kehidupan bangsa di seluruh aspek kehidupannya. Jenis pertahanan Pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer, dan Pertahanan nonmiliter/nirmiliter untuk menghadapi ancaman nonmiliter/nirmiliter. Komponen pertahanan Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai "komponen utama" dengan didukung oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung". Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur unsur lain dari kekuatan bangsa. a. Komponen utama "Komponen utama" adalah Tentara Nasional Indonesia, yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas tugas pertahanan.
- 6. b. Komponen cadangan "Komponen cadangan" (Komcad) adalah "sumber daya nasional" yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. c. Komponen pendukung "Komponen pendukung" adalah "sumber daya nasional" yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan fisik. "Sumber daya nasional" terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber daya nasional yang dapat dimobilisasi dan didemobilisasi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang mencakup berbagai cadangan materiil strategis, faktor geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi. Komponen pendukung terdiri dari 5 segmen : 1. Para militer Polisi (Brimob) - (lihat pula Polri) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Perlindungan masyarakat(Linmas) lebih dikenal dengan sebutanpertahanan sipil (Hansip) Satuan pengamanan (Satpam) Resimen Mahasiswa (Menwa) Organisasi kepemudaan Organisasi bela diri Satuan tugas (Satgas) partai 2. Tenaga ahli/profesi Sumber daya manusia sesuai keahlian atau berdasarkan profesi. 3. Industri Semua Industri yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kekuatan utama dan kekuatan cadangan dalam menghadapi ancaman.
- 7. Sumber daya alam/buatan Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara. 4. sarana prasarana Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional. Sumber daya manusia Sumber daya manusia adalah warga negara yang secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung komponen kekuatan pertahanan keamanan negara. Seluruh warga negara secara individu atau kelompok, misalnya organisasi masyarakat (seperti: LSM, dsb) D. Ciri-ciri ketahanan nasional : Merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan Tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak. Di dasarkan pada metode astagrata; seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika astagarata yang terdiri atas 3 aspek alamiah (trigatra) yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan dan lima aspek sosial (pancagatra) yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berpedoman pada wawasan nasional; Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Wawasan nusantara juga merupakan sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional sehingga wawasan nusantara dapat disebut sebagai wawasan nasional dan merupakan landasan ketahanan nasional.
- 8. E. Pengaruh Aspek Pertahanan dan Keamanan Pokok-pokok Pengetahuan Pertahanan Dan Keamanan. Pertahanan dan keamanan Indonesia merupakan kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan NKRI dilaksanakan dengan menyusun, mengarahkan dan menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah dan negara Indonesia dengan TNI- POLRI sebagai intinya guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan Pertahanan dan Keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam baik secara langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wujud Ketahanan Pertahanan dan Keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Analog dengan pengertian Ketahanan Nasional maka Ketahanan Pertahanan dan Keamanan pada hakikatnya adalah keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara, suatu perjuangan rakyat semesta, dalam mana seluruh potensi dan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer dan kepolisian disusun dan dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi dan terkoordinasi, untuk menjamin penyelenggaraan Sistem Keamanan Nasional (dahulu Sishankamrata), menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang ditandai sebagai berikut:
- 9. a. Pandangan Bangsa Indonesia Tentang Perang Dan Damai. Bangsa Indonesia cinta damai dan ingin bersahabat dengan semua bangsa di dunia serta tidak menghendaki terjadinya sengketa bersenjata ataupun perang. Oleh karena itu bangsa Indonesia dalam menyelesaikan pertikaian baik nasional maupun internasional menggunakan cara-cara damai. Walau cinta damai, namun lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya. Bagi bangsa Indonesia perang adalah jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh untuk mempertahankan ideologi dan dasar negara Pancasila, kemerdekaan dan kedaulatan negara RI serta keutuhan bangsa. b. Penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan NKRI. Dilandasi landasan Idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan visional Wawasan Nusantara. Pertahanan Dan Keamanan Negara merupakan hak dan kewajiban bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan bangsa dan wilayah, terpeliharanya keamanan nasional dan tercapainya tujuan nasional. c. Pertahanan dan Keamanan Negara Merupakan Upaya Nasional Terpadu. Hal ini melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kerelaan berjuang dan berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, tanpa mengenal menyerah. Upaya pertahanan dan keamanan negara yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional tersebut dirumuskan kedalam doktrin yang selama ini disebut Doktrin Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. d. Pertahanan dan Keamanan Negara RI Diselenggarakan Dengan Siskamnas (Sishankamrata). Hal ini bersifat total, kerakyatan dan kewilayahan. Pendayagunaan potensi nasional dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan negara dilakukan secara optimal dan terkoordinasi untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan negara dalam keseimbangan dan keserasian antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan.
- 10. e. Segenap Kekuatan Dan Kemampuan Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta. Diorganisasikan dalam satu wadah tunggal yang dinamakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dengan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional, perannya tetap diabdikan bagi kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. F. Postur Kekuatan Pertahanan Dan Keamanan. Postur Kekuatan Hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan dan gelar kekuatan. Untuk membangun postur kekuatan Hankam terdapat empat pendekatan yang digunakan yaitu : - Ancaman. - Misi. - Kewilayahan. - Politik. Dalam konteks ini perlu ada pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara masalah pertahanan dan masalah keamanan. Pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari luar negeri dan menjadi tanggung jawab TNI. Keamanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri dan menjadi tanggung jawab POLRI, TNI dapat dilibatkan untuk ikut menangani masalah keamanan apabila diminta atau POLRI sudah tidak mampu lagi. Disamping itu kekuatan Hankam perlu antisipatif terhadap prediksi ancaman dari luar sejalan dengan pesatnya perkembangan Iptek Militer yang telah menghasilkan daya gempur yang tinggi dan jarak jangkau yang jauh. G. Ketahanan Pada Aspek Pertahanan Dan Keamanan. Bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan mengamankan kedaulatan negara yang mencakup wilayah tanah air beserta segenap isinya merupakan suatu kehormatan demi martabat bangsa dan negara, oleh karenanya haruslah diselenggarakan dengan mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri.
- 11. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan yang diabdikan untuk kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus dilindungi dari segala ancaman dan gangguan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin segenap lapisan masyarakat bangsa Indonesia. Perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan, kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan sedapat mungkin harus dihasilkan oleh industri dalam negeri, pengadaan dari luar negeri dilakukan karena terpaksa dimana industri dalam negeri masih terbatas kemampuannya oleh karena itu harus ditingkatkan kemampuannya. Pembangunan dan penggunaan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan haruslah diselenggarakan oleh manusia-manusia yang berbudi luhur, arif bijaksana, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan menghayati makna nilai dan hakikat perang dan damai. Kelangsungan hidup dan perkembangan hidup bangsa, memerlukan dukungan manusia-manusia yang bermutu tinggi, tanggap dan tangguh serta bertanggungjawab, kerelaan berjuang dan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional, TNI berpedoman pada Sapta Marga yang merupakan penjabaran Pancasila. Sebagai kekuatan pertahanan, dalam keadaan damai TNI dikembangkan dengan kekuatan, profesional, efektif, efisien dan modern bersama segenap kekuatan perlawanan bersenjata dalam wadah tunggal TNI, disusun dalam Siskamnas (Sishankamrata) dengan strategi penangkalan. Sebagai kekuatan inti Kamtibmas, POLRI berpedoman pada Tri Brata dan Catur Prasetiya dan dikembangkan sebagai kekuatan yang mampu melaksanakan penegakkan hukum, memelihara dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat secara terus menerus perlu ditingkatkan kesadaran dan ketaatannya kepada hukum. Dengan demikian Ketahanan Pertahanan dan Keamanan yang diinginkan adalah : Kondisi daya tangkal bangsa dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.
- 12. H. Reformasi di Tubuh TNI Sejatinya, dalam sistem monarki tradisional, militer hanyalah "penjaga malam" yang dalam sistem pemerintahan modern disebut sebagai fungsi pertahanan keamanan (hankam). Dalam negara-negara maju seperti di Amerika Utara dan Eropa Barat, pemetaan kedua fungsi (militer dan sipil) ini sudah bisa berjalan seimbang. Masing-masing bisa berperan sesuai dengan fungsinya, tidak tumpang-tindih dan intervensi. Kalaupun ada pengaruh, maka sipil mempengaruhi militer, bukan sebaliknya. Karena yang berjalan adalah "supremasi sipil" maka kebijakan-kebijakan politik yang ditempuh dan dijalankan pemerintahan sipil berpengaruh pada langkah-langkah yang harus ditempuh militer. Yang terjadi di Indonesia adalah kebalikan dari itu: sipil berada di bawah supremasi militer. Sepanjang rezim Orde Baru, kondisi semacam itu berjalan mulus walaupun bukan berarti tanpa kritik. Kritik- kritik yang dilontarkan ada, tetapi selalu muncul di bawah permukaan. Karena kalau muncul di permukaan akan segera dituduh subversif: melawan pemerintahan yang sah. Informasi- informasi yang berkaitan dengan kritik-kritik terhadap peran militer pun diberangus tanpa ampun. Di dalam doktrin pertahanan negara dan perjuangan militer, dikenal dua konsep utama yang secara langsung akan melibatkan militer dalam proses demokratisasi, yakni konsepsi tentang perang dan konsepsi tentang musuh. Doktrin militer di Indonesia mengajarkan konsep "perang rakyat semesta" dimana atas perintah pimpinan militer, seluruh rakyat harus ikut berperang. Implikasi dari pelaksanaan doktrin ini adalah: Pertama, militer bisa menentukan arah kebijakan politik yang bukan saja harus dipatuhi oleh kalangan prajurit militer, tetapi juga oleh seluruh komponen masyarakat sipil. Kedua, karena mencakup semua komponen bangsa maka otomatis menutup peluang bagi pemimpin untuk mengambil kebijakan-kebijakan politik yang memberikan kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasi sesuai dengan bisikan hati nuraninya karena yang ada dan berhak disalurkan hanyalah aspirasi pimpinan militer. Hal ini sangat erat kaitannya dengan konsepsi militer mengenai "musuh". Dalam doktrin militer Indonesia terdapat rumusan "ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan" (AGHT) yang merupakan strategi yang lahir dari rumusan fungsi hankam ABRI yang menyatakan bahwa tugas militer adalah "memelihara dan memperkuat ketahanan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan nasional untuk secara defensif aktif mempertahankan dan mengamankankedaulatan serta integritas negara, wilayah, dan bangsa Indonesia." Lewat konsep AGHT-nya militer bisa dengan mudah merumuskan siapa "kawan" dan "lawan".
- 13. Dengan begitu akan dengan mudah membungkam setiap aspirasi yang bernada kritis baik terhadap pemerintah maupun pimpinan militer. Apalagi dalam konteks Indonesia, antara kepala pemerintahan dan panglima tertinggi militer berada dalam satu lembaga kepresidenan. Jadi, sempurnalah otoritas dan kewenangan menentukan "lawan" dan "musuh" itu dalam satu tangan: presiden. Di samping itu, konsepsi tentang negara integralistik yang menyatukan rakyat dengan negara berdampak pada subordinasi seluruh kepentingan dan aspirasi rakyat pada negara yang sudah diidentifikasi dengan kekuasaan militer. Dalam konsep ini sulit dibedakan mana militer yang merupakan bagian dari Negara dengan militer yang dikuasai negara. Kosepsi kenegaraan seperti itu akan membenarkan militer untuk berperan atas nama negara dan rakyat sekaligus. Di sinilah letak akutnya hubungan antara peran militer dengan otoritarianisme negara dan dengan demikian berarti demokrasi yang sejati otomatis akan menjauh dari peran sosial politik militer. Dalam perspektif ini, demokratisasi bisa dibangun dengan tiga cara. Pertama, penghapusan Dwifungsi TNI dalam bentuk: (1) penarikan unsur militer dari jajaran birokrasi; (2) penghapusan fungsi centeng dalam sektor ekonomi; (3) reformasi doktrin militer seperti Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Kedua, mereformasi doktrin TNI. Loyalitas TNI sejatinya bukanlah kepada pemerintah, tetapi kepada negara dan bangsa secara keseluruhan. ketiga, perlu adanya pembaruan kurikulum pendidikan militer agar sesuai dengan paradigma sistem pertahanan sekarang yang tidak lagi berorientasi pada pertahanan secara fisik. Sejak berakhirnya perang dingin, paradigm pertahanan negara beralih dari "mempertahankan diri dari kekuatan lawan" menjadi "mempertahankan diri agar tidak terjerumus pada tindakan melanggar hak asasi manusia (HAM)." I. Militer Dan Demokrasi Indonesia sedang berada dalam masa transisi menuju pada sebuah nuansa demokrasi seutuhnya. Hal ini dikarenakan demokrasi Indonesia masih sangat muda dan baru saja melewati masa otoritarianisme sehingga menuntut penataan ulang hubungan sipil-militer melalui legislasi. Wacana mengenai hubungan sipil-militer ini cenderung mempertentangkan institusi militer dengan demokrasi.
- 14. Tak jarang muncul pemahaman yang menyatakan bahwa militer adalah antidemokrasi. Penilaian ini berdasarkan struktur TNI yang memang dibangun atas disiplin atasan–bawahan, mekanisme geraknya menggunakan rantai komando yang ketat, strateginya menggunakan pendekatan keamanan (security approach), dan fungsinya identik dengan monopoli penggunaan kekerasan (monopoly of violence). Pada umumnya militer merupakan pengertian yang bersangkutan dengan kekuatan bersenjata. militer itu sendiri berarti Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu organisasi yang merupakan kekuatan bersenjata dan yang harus menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Militer merupakan satu hal yang sangat penting bagi satu bangsa. Ini dikarenakan memiliki pengaruh besar terhadap ketahanan nasional bangsa tersebut. Ketahanan nasional sendiri merupakan perihal tahan (kuat), keteguhan hati, ketabahan dalam rangka kesadaran. Atau lebih jelasnya lagi dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional memiliki pengertian perihal tahan (kuat), keteguhan hati, ketabahan dari kesatuan dalam memperjuangkan kepentingan nasional suatu bangsa yang telah menegara. Karakteristik kepemimpinan pada umumnya harus mempunyai kewibawaan dan kelebihan untuk mempengaruhi serta mengajak orang lain untuk berjuang bersama, bekerja, dan berusaha mencapai satu tujuan bersama. Setiap pemimpin Indonesia harus memiliki dan mencerminkan kepemimpinan Pancasila. Di bawah ini merupakan beberapa sifat kepemimpinan yang dimiliki orang-orang dari kalangan militer, yaitu: 1. Otoriter lewat komando dan asas efisiensi. Memiliki stamina fisik dan mental yang tinggi/kuat berkat latihan-latihan rutin setiap hari dengan daya reaksi cepat, hati-hati, cermat dan teliti. 2. Memiliki loyalitas dan integritas yang tinggi. Selalu bersikap terbuka terhadap perubahan, kemajuan, ide-ide baru, inovasi dan modernisasi. Jika memperhatikan lebih teliti sifat-sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang dari kalangan militer, memang ada baiknya jika jabatan kepemimpinan negara Indonesia dipegang oleh militer. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri tidak melarang militer untuk menjabat sebagai presiden. Wujud sikap militer adalah disiplin yang tinggi, taat kepada atasan (terutama bangsa dan negara), loyalitas, komitmen, dan dedikasi.
- 15. Dari penjelasan militer dan militerisme di atas menunjukkan perbedaan yang jauh bahwa yang terpenting bukanlah pemimpin dari kalangan militer melainkan wujud sikap militer yang harus dimiliki para calon presiden kita. Keterlibatan militer dalam ranah politik akan sangat mengganggu ketahanan nasional bangsa kita. Mengapa demikian? Militer yang harusnya bertugas sebagai pertahanan pertama sebuah negara dari segala ancaman yang datangnya dari luar. Namun dikesampingkan karena terlalu sibuk dengan urusannya di dunia politik. Asas legalitas akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti ditentukan dalam ketentuan UU itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam UU tersebut. Di satu sisi, ini merupakan bentuk demokrasi militer yang merupakan bagian dari masyarakat juga. Membuktikan kedinamisan militer sebagai sebuah lembaga yangmenjunjung tinggi proses yang berusaha dilakukan sama halnya dengan masyarakat syang senantiasa melakukan perubahan. Di sisi lain, ini dapat menghambat terbentuknya tatanan demokratis di kalangan masyarakat. Jika militer dilarang untuk dapat mengakses dunia polotik, maka yang hadir adalah akan menodai proses demokrasi yang sedang dilakukan. Keadaan lembaga pertahanan negara kita ini sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat sebagai bukti dari keterlibatan militer dalam dunia politik. Militer kurang mendapat perhatian dari pemerintah dalam pengadaan fasilitas dan inilah salah satu penyebab mengapa militer harus terjun ke ranah-ranah yang lain. Jika saja pemerintah mengadakan fasilitas yang lengkap untuk militer maka militer bisa fokus dengan tugas utamanya dan tidak akan mengganggu jalannya demokrasi. Selain itu, pemerintah juga perlu mengadakan wajib militer bagi masyarakat. Wajib militer juga bisa dipandang dalam dua ranah yang mendasar, yakni hak dan kewajiban warga negara. Wajib militer sebagai hak dapat dimaknai sebagai upaya negara dalam memberikan dasar- dasar pertahanan dalam keadaan darurat. Sebagai kewajiban, wajib militer bisa diletakkan sebagai wujud partisipasi masyarakat untuk bela negara dan ikhtiar menciptakan TNI yang profesional. Wajib militer bisa menjadi alat yang efektif untuk memangkas bisnis TNI dan mendorong TNI lebih profesional. Sebab, untuk membangun tentara profesional, TNI tidaklah boleh berbisnis. TNI tidak boleh mencari uang dari luar anggaran negara.
- 16. Sehingga kehidupan demokrasi negara kita pun bisa berjalan dengan baik. Dengan begitu ketahanan nasional negara kita bisa terwujudkan. Untuk itulah lembaga ketahanan nasional diperlukan keprofesionalan mereka dalam mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut, geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategis untuk mengembangkan keuletan daya tahan, pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal. Dalam sistem politik Indonesia militer merupakan sebuah kekuatan yang perlu dipertimbangkan, mengingat posisinya sebagai sebuah lembaga yang memiliki potensi yang sangat besar untuk mempertahankan sebuah kekuasaan, bahkan untuk meruntuhkan sebuah dominasi kekuasaan. Dalam pendekatan neo-institusionalism, militer sebagai sebuah lembaga yang memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan peta kekuatan politik sebuah negara. Pendekatan ini menganggap bahwa, sebuah lembaga bukan hanya sebagai sebuah wadah dimana tempat individu melakukan kegiatan yang mempengaruhi sebuah masyarakat, tapi lebih dari itu, yaitu sebagai sebuah variabel bagian dari sebuah sistem yang memiliki peran yang dominan pula. Jadi pendekatan ini menganggap bukan hanya aktor yang melakukan peran politik, tapi lembaga politik pun sedang menjalankan peran politik tersebut. Dalam perkembangannya militer di Indonesia mengalami banyak perubahan, mulai dari peningkatan sumber daya materil, hingga pada reformasi dalam tubuh militer. Ini merupakan akibat dari bergulirnya arus demokrasi yang dikawal oleh tuntutan masyarakat yang menganggap bahwa militer telah sepantasnya melakukan perubahan guna meningkatkan profesionalismenya, yaitu sebagai pertahanan pertama sebuah negara dari segala ancaman yang datangnya dari luar. Hal ini membuktikan adanya kedinamisan militer sebagai sebuah lembaga yang menjunjung tinggi proses yang berusaha dilakukan sama halnya dengan masyarakat yang senantiasa melakukan perubahan. Dari adanya pola penyeragaman yang dilakukan serta menjadikan stabilitas nasional diatas segala-galanya untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.
- 17. BAB III PENUTUP KESIMPULAN Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara (militer). Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan yang diabdikan untuk kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Wujud ketahanan nasional pada aspek pertahanan dan keamanan yakni sebuah perlindungan dalam hal mempertahankan negaranya serta memberikan keamanan untuk bangsanya Contoh Para militer : Polisi (Brimob) - (lihat pula Polri), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Perlindungan masyarakat(Linmas) lebih dikenal dengan sebutanpertahanan sipil (Hansip), Satuan pengamanan (Satpam), Resimen Mahasiswa (Menwa), Organisasi kepemudaan, Organisasi bela diri, Satuan tugas (Satgas) partai. militer merupakan pengertian yang bersangkutan dengan kekuatan bersenjata. militer itu sendiri berarti Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu organisasi yang merupakan kekuatan bersenjata dan yang harus menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Ketahanan Pertahanan dan Keamanan yang diinginkan adalah Kondisi daya tangkal bangsa dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. SARAN Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara, yang berisi ketangguhan, kemampuan dan kekuatan melalui penyelenggaraan Siskamnas (Sishankamrata) untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.