1. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Advokasi Anggaran
(Budget Advocacy)
Drh. Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
National Consultant for Budget Advocacy Training
Lanjutan I

2. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
1.2 Pengembangan Rencana
Advokasi Anggaran

3. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Daftar Isi
1.2.1 Penetapan tujuan dalam Advokasi
Anggaran
1.2.2 Proses Anggaran Pemerintah Daerah
1.2.3 Pelaku kunci dalam Anggaran Pemerintah
Daerah
1.2.4 Pendekatan Anggaran
1.2.5 Penetapan target dalam Advokasi Anggaran
1.2.6 Strategi dan Tahapan Advokasi Anggaran

4. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
1.2.1 Penetapan tujuan
dalam Advokasi Anggaran

5. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Indikator SMART
• Tujuan haruslah kongkrit
• Menggunakan indikator SMART
• S = Specific (spesifik – tidak umum)
• M = Measureable (terukur)
• A = Attainable (dapat dicapai)
• R = Realistic (realistis)
• T = Timely (memiliki jangka waktu)

6. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Spesifik (Tidak umum)
• Tujuan harus jelas, dibentuk dengan baik, dan
spesifik!– apa yang anda inginkan dari
pemerintah untuk dilakukan?
• Tujuan harus dapat diukur di masa depan jika
tujuan telah dicapai
• Contoh:
– Penekanan pada TINDAKAN bukan masalah:
– “Kita menginginkan adanya peningkatan tingkat
kelahiran anak sapi melalui pengendalian
brucellosis” (bukan sekedar “menghentikan
penyebaran brucellosis”)

7. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Dapat Diukur (measureable)
• Setepat mungkin dalam menetapkan sumberdaya
yang diminta
• Apabila kita tidak bisa mengukurnya, maka kita tidak
bisa mengelolanya
• “Pengukuran” merujuk pada jumlah yang anda
inginkan dari pemerintah untuk dialokasikan atau
dibelanjakan
• Contoh:
– “Kita menginginkan Rp. 100 milyar, untuk dialokasikan
pada program pemberantasan brucellosis” (Bukan
sekedar “pemerintah harus mengalokasikan untuk
pemberantasan penyakit hewan menular”)

8. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Dapat Dicapai (attainable)
• Tujuan harus praktis, layak, dan cenderung untuk
dicapai dengan jumlah anggaran yang diminta
• Apabila anda menetapkan tujuan diluar
kemampuan, anda mungkin tidak akan dapat
berkomitmen untuk melakukannya
• Contoh:
– “Memberantas brucellosis” bukan sesuatu yang dapat
dicapai dalam waktu dekat.
– Alternatifnya:”Mengadakan program uji dan potong
dengan anggaran kompensasi sebanyak 100 ekor
untuk mengurangi jumlah reaktor brucellosis”

9. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Realistis (realistic)
• Tujuan mempertimbangkan realitas politik, tidak
terlalu besar atau terlalu kecil
• Hindarkan risiko upaya sia-sia dalam
menghasilkan output yang kemudian diabaikan
• Contoh: Tentukan rencana secara realistis
– Apa yang dapat kita ajukan untuk realokasi pada
Perubahan APBD
– Apa yang kita minta pemerintah untuk lakukan
untuk meningkatkan pendapatan pada anggaran
tahun depan (bukan tahun ini)

10. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Berjangka Waktu (timely)
• Tujuan harus ditetapkan berdasarkan jangka waktu
untuk alokasi anggaran, pelaksanaan strategi
kesehatan hewan, hasil dankeuntungan yang akan
dicapai
• Gagal dalam menetapkan jangka waktu berisiko
perkembangan akan terlambat
• Contoh:
– Peningkatan anggaran kesehatan hewan sebesar
10% pada tahun 2014
– Memasukkan usulan realokasi anggaran tahun
berjalan pada pembahasan Perubahan APBD di
bulan Juni

11. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Contoh: tujuan dalam advokasi anggaran
“Vaksinasi semua anjing di Sulawesi
Selatan” adalah suatu tujuan yang luas
dan tidak spesifik. Suatu tujuan yang
spesifik – “vaksinasi 400 ekor anjing di
Kabupaten Barru selama tahun 2014” –
sepertinya tujuan ini bisa dicapai

12. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
1.2.2 Proses Anggaran
Pemerintah Daerah

13. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Sumber Pendapatan Pemerintah Daerah
• Dana alokasi umum (DAU) adalah dana hibah dari Pemerintah
Pusat. Hampir sebagian besar Pemerintah Daerah, DAU
merupakan 70-80% dari anggaran dan cukup untuk
menanggulangi gaji dan biaya opersaional, tetapi hanya tersisa
sedikit untuk proyek pembangunan dan pelayanan
• Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan
Pemerintah Pusat untuk inisiatif program pemerintah pusat yang
dilaksanakan di daerah. Jumlah terbatas dan dalam banyak
kasus asumsi pembiayaan didasarkan atas alokasi tahun
sebelumnya
• Pendapatan asli daerah (PAD) adalah dana yang dihasilkan oleh
Pemerintah Daerah. Pemda sangat dimotivasi untuk terus
meningkatkan PAD. Sumber terbesar PAD adalah retribusi, tetapi
sangat kecil kaitannya dengan pelayanan yang diberikan Pemda

14. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Siklus Perencanaan Anggaran
• Tahun fiskal berlangsung dari 1 Januari sampai 31
Desember
• Penyusunan anggaran memiliki 2 komponen:
1) Proses perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up)
yang disebut musrenbang; dan
2) Proses persiapan dari atas ke bawah (top-down) yang
dilaksanakan oleh dinas-dinas di bawah Pemerintah
Daerah
• Proses ini ditetapkan dalam UU No. 17/2003 dan No.
25/2004. Kedua proses tersebut ditujukan untuk
melengkapi rencana strategis yang dikembangkan
Pemda

15. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Tahapan Anggaran
1) Tahapan
penyusunan
2) Tahapan
penetapan
3) Tahapan
pelaksanaan
4) Tahapan
pemeriksaan

16. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Siklus Anggaran

17. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
1.2.3 Pelaku Kunci dalam
Anggaran Pemerintah Daerah

18. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Siapa aktor kunci dalam
perencanaan anggaran?
• Perencanaan anggaran di tingkat Kabupaten/Kota
menggunakan pendekatan partisipatif dengan
melibatkan multi pemangku jabatan di setiap level
• Aktor kunci:
– Pemerintah
o Eksekutif (Bupati/Walikota, Bappeda, Sekda, TAE,
SKPD, BPKD)
o Legislatif (PAL, Komisi DPRD)
– Musrenbang
– LSM (PKK, LSM Lokal)
– Organisasi (PDHI, GKSI, PPSKI dlsbnya)

19. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Musrenbang
• Musrenbang = Musyawarah Perencanaan Pembangunan
• Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang
dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku
kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun
anggaran yang berjalan sesuai dengan tingkatannya
• Tujuan diadakannya Musrenbang yaitu untuk
menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai
kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah
perencanaan yang sesuai dengan tingkatan dibawahnya
serta menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD
maupun sumber pendanaan lainnya

20. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
SKPD
• SKPD = Satuan Kegiatan Perangkat Daerah
• SKPD adalah unit kerja Pemerintah
Kabupaten/Kota yang merupakan pengguna
anggaran dan mempunyai tugas untuk
menyusun dan melaksanakan anggaran dari
unitnya
• Jumlah SKPD di tiap kabupaten/kota berbeda-
beda, tergantung kepada struktur organisasi
kepemerintahan Kabupaten/Kota

21. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
1.2.4 Pendekatan Anggaran

22. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Pendekatan Anggaran
1) Penganggaran Terpadu (unified budget): pendekatan
penganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh
proses perencanaan dan penganggaran sesuai dengan dengan
klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja
2) Penganggaran Berbasis Kinerja (performance based
budgeting): pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran
dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian
hasil dan keluaran tersebut
3) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (medium term
expenditure framework): pendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang
menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari
satu tahun anggaran

23. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Penganggaran Berbasis Kinerja
• Penerapan PBK pada dasarnya mengubah pola pengalokasian
anggaran dari semula berbasis input menjadi berbasis
output, sehingga fokus pengukuran kinerja terhadap
program/kegiatan akan bergeser dari besarnya jumlah alokasi
sumber daya menjadi hasil yang dicapai dari penggunaan
sumber daya
• Dalam pengalokasian anggaran untuk sebuah output kegiatan
harus tergambar secara jelas asumsi yang digunakan, baik
kuantitas dan kualitas komponen input yang digunakan serta
relevansi masing-masing komponen input sebagai tahapan
dalam rangka pencapaian output kegiatan
• Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sebuah
program/kegiatan, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja
dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan

24. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Siapa yang paling berpengaruh dalam
pengambilan keputusan untuk anggaran Keswan?
• Beberapa level dalam proses pengambilan
keputusan untuk alokasi anggaran Keswan
– Plafon anggaran untuk institusi
– Anggaran final
• Tahap paling krusial dalam perencanaan anggaran
– Review plafon anggaran – TAPD
– Ekspos dari eksekutif ke legislatif
• “Beberapa orang” terlibat dalam pengambilan
keputusan untuk anggaran Keswan, tetapi setiap
kabupaten/kota mempunyai aktor kunci yang
spesifik dalam pengambilan keputusan

25. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
1.2.5 Penetapan Target
Dalam Advokasi Anggaran

26. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Target Audiens sangat penting!
• Memahami siapa yang menjadi target audiens
dalam advokasi anggaran sangat penting
• Target advokasi:
– Target utama yaitu pihak-pihak yang memiliki
kekuasaan dalam memenuhi tuntutan
advokasi anda
– Target sekunder yaitu pihak-pihak yang
kurang spesifik, namun demikian mereka juga
sama pentingnya

27. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Data/informasi untuk advokasi anggaran
• Tidak semua target audiens anda memahami
data/informasi statistik dan ilmiah, sehingga
mereka sulit menginterpretasikan data atau
hasil analisa
• Dalam mengkomunikasikan data/informasi
statistik dan ilmiah dengan audiens, sebaiknya
digunakan pesan-pesan yang sederhana dan
relevan, jumlah data/informasi tidak terlalu
banyak, dalam bentuk grafik, dlsbnya

28. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
1.2.6 Strategi dan Tahapan
Advokasi Anggaran

29. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Rencana Advokasi Anggaran
• Advokasi anggaran dapat digunakan untuk memahami
lebih baik mekanisme penetapan anggaran di
Kabupaten/Kota
• Sebagai masukan untuk pengembangan strategi
advokasi:
- Aktor kunci dalam perencanaan anggaran
- Mekanisme perencanaan anggaran
- Mekanisme pelaporan
- Siapa target advokasi
- Siapa yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan

30. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Kerangka Kerja Rencana Advokasi Anggaran
1) Identifikasi dan memahami masalah, yang akan diangkat
menjadi isu strategis
2) Pemanfaatan data sebagai bahan advokasi, dilakukan
pengumpulan dan analisis data untuk dapat mengidentifikasi dan
memilih masalah serta dikembangkan dalam tujuan advokasi, membuat
pesan, memperluas basis dukungan dan mempengaruhi pembuat
kebijakan
3) Tentukan tujuan advokasi, penentuan tujuan diharapkan fokus
pada satu tujuan kunci, yang merupakan pernyataan apa saja harapan
yang ingin dicapai dengan melakukan advokasi, baik dalam hal
kebutuhan-kebutuhan kepada pembuat kebijakan maupun hasil-hasil
jangka menengah, disusun dengan prinsip SMART: Specific,
Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound
4) Identifikasi target audiens
Penentuan ini juga berkaitan dengan permasalahan yang ingin diatasi
oleh komunikator melalui advokasi

31. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Kerangka Kerja Rencana Advokasi Anggaran
(lanjutan)
5) Analisis SWOT, metode perencanaan strategi menggunakan
analisis SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threat
6) Identifikasi peluang kerjasama
Organisasi / grup yang dapat menjadi mitra/patner:
– Institusi/organisasi atau individu yang memiliki komitmen terhadap
tujuan yang sama
– Pengalaman dalam hal komunikasi (communication specialist)
7) Agenda/aktivitas advokasi dan mengumpulkan /
menyusun dokumen rencana strategi, penyusunan agenda
kegiatan secara detail, terdiri dari rencana implementasi,
mengembangkan pesan dan memilih saluran komunikasi, dan
anggaran kegiatan

32. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Pengusulan anggaran sangat kompetitif!
• Anggaran sangat terbatas, sehingga selalu ada
kompetisi untuk alokasi anggaran
• Memahami kepentingan pesaing akan
membantu kita membangun strategi untuk
advokasi anggaran
• Membangun suatu analisa SWOT (Kekuatan,
Kelemahan, Peluang dan Tantangan) bisa
membantu kita dalam membangun strategi
advokasi menghadapi kepentingan pesaing kita

33. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Penggunaan data dan informasi
Dalam Advokasi Anggaran
• Data dan informasi yang akurat tentang
berbagai fakta (evidence base) yang
terkait dengan anggaran dapat
dimanfaatkan untuk berbagai advokasi
• Begitu juga indikator kinerja (performance
indicator) yang terkait dengan anggaran
dapat dimanfaatkan dalam advokasi

34. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Contoh Faktor-faktor Pendukung dan
Penghambat Advokasi Anggaran
Faktor-faktor yang mendukung
Advokasi Anggaran
Faktor-faktor yang menghambat
Advokasi Anggaran
▪ Ketersediaan informasi
▪ Kedekatan dengan pemimpin daerah
dan perangkatnya (aktor kunci dalam
proses penganggaran)
▪ Sikap dan dukungan aktor-aktor
kunci di DPRD
▪ Akses ke media yang terbuka luas,
misalnya radio, koran, atau media
yang diciptakan sendiri
▪ Jaringan dengan akar rumput
(kepala desa, kelompok masyarakat)
▪ Kedekatan dengan anggota partai
politik
▪ Akses ke dana (donor, APBD)
▪ Kepemimpinan Daerah yang masih
menutup diri akan transparansi publik
▪ Batasan birokrasi
▪ Adanya kenyataan bahwa dokumen
anggaran, misalnya APBD dan DASK
masih dianggap rahasia negara
▪ Legal basis yang mengatur partisipasi
dalam proses penganggaran yang
masih belum jelas
▪ Lemahnya kemauan dari warga untuk
terlibat dalam kegiatan pengaggaran,
karena faktor ekonomi atau
kesempatan/waktu yang tersedia

35. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Kesimpulan
• Dinas yang menangani fungsi Keswan di
daerah perlu strategi jelas untuk meningkatkan
alokasi anggaran Keswan:
- Menggunakan data “evidence base” dan “indikator
kinerja” untuk advokasi anggaran Keswan
- Beraliansi dengan pemangku jabatan kunci di
bidang Peternakan dan Keswan dengan komunikasi
yang baik
- Melakukan advokasi dengan menggunakan tujuan
yang tepat, strategi terarah, pesan terarah dan
ditujukan ke target audiens yang tepat

36. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Lanjut ke 2.1
Apa yang dimaksud dengan
Indikator Kinerja?