SlideShare a Scribd company logo
1 of 47
Download to read offline
DrhTri Satya Putri Naipospos MPhil, PhD
1. Aquatic Animal Health Code 2021
2. Appropriate Level of Protection (ALOP)
PERTEMUAN KOORDINASI HARMONISASI KARANTINA DAN KESEHATAN IKAN
Jakarta, 28 Oktober 2021
FAKTA KUNCI SEKTOR PERIKANAN
• Konsumsi manusia terhadap hewan akuatik dan produknya terus meningkat.
• Akuakultur adalah sektor produksi pangan dengan pertumbuhan tercepat di
dunia.
• Kesehatan hewan akuatik berkontribusi dalam melestarikan biodiversitas,
meningkatkan mata pencaharian, dan memastikan ketahanan pangan.
• Produksi yang diintensifikasi dan volume perdagangan yang tinggi dari hewan
akuatik dan produknya telah menjadi alur yang signifikan untuk penyebaran
penyakit hewan akuatik.
• OIE mengelaborasi standar-standar internasional untuk kesehatan hewan akuatik
dan kesejahteraan ikan yang dibudidayakan (farmed fish) untuk perdagangan
internasional yang aman dan untuk penggunaan antimikroba pada hewan akuatik.
Sumber: Aquatic animals - OIE - World Organisation for Animal Health
2
TREN KESEHATAN HEWAN AKUATIK
• Manusia mengonsumsi lebih banyak ikan dari sebelumnya.
Suplai ikan per kapita adalah >20 kg/orang/tahun pada era 2000-an dibandingkan
dengan 10 kg/orang/tahun pada era 1960-an
• Lebih banyak ikan yang dibudidayakan dari sebelumnya.
Setengah dari semua ikan untuk konsumsi manusia bertumbuh di akuakultur
• Lebih banyak ikan yang diperdagangkan sebelumnya.
Nilai ekspor makanan laut lebih dari dua kali dalam 10 tahun
3
Sumber: Dr Ingo Ernst (OIE 2018).Activities of the Aquatic Animal Health Standards Commission.
TREN KESEHATAN HEWAN AKUATIK
…konsekuensi penyakit hewan akuatik lebih besar
dari sebelumnya
Penyakit hewan akuatik telah menyebabkan:
• Sumber daya perikanan yang hancur (misal kerang abalon, sardin)
• Produktivitas budidaya yang rusak atau hancur (misal OsHV-1,WSD)
• Biodiversitas yang hancur (misal crayfish plague, chytrid fungus pada katak)
• Ekonomi yang rusak (misal AHPND - 2015, ISA)
* Implementasikan standar-standar OIE *
Sumber: Dr Ingo Ernst (OIE 2018).Activities of the Aquatic Animal Health Standards Commission.
STANDAR KESEHATAN HEWAN AKUATIK OIE
• Standar diadopsi oleh OIE International Committee di
Sidang Umum (General assembly) setiap tahun yang
dihadiri semua Delegasi Negara Anggota OIE.
• Nilai standar OIE ada 2 (dua):
– Standar yang diterbitkan dalam OIE Code adalah
hasil konsensus di antara OtoritasVeteriner
Negara Anggota OIE; dan
– Standar dalam OIE Code merupakan referensi
dalam Perjanjian Sanitary and Phyto-sanitary (SPS)
sebagai standar internasional untuk kesehatan
hewan (akuatik) dan zoonosis.
5
MANUAL DIAGNOSTIK HEWAN AKUATIK
• Tujuan: menyediakan pendekatan standar untuk
diagnosis penyakit yang tercantum dalam OIE
Akuatik Code dan untuk memfasilitasi sertifikasi
kesehatan untuk perdagangan hewan akuatik dan
produk hewan akuatik.
• Uji diagnostik digunakan untuk memenuhi standar
lalu lintas atau perdagangan internasional hewan
akuatik.
• Manual diterbitkan setiap 2-3 tahun, pembaharuan
(updates) dibuat dalam bentuk online.
HUBUNGAN ANTARA AKUATIK CODE DAN MANUAL
• Gunakan OIE Manual untuk
memastikan aplikasi uji diagnostik
dan vaksin yang tepat.
• Gunakan Akuatik Code dan
Manual untuk
mempertimbangkan tindakan-
tindakan sanitary yang tidak dapat
dijustifikasi secara ilmiah oleh
negara pengimpor.
HUBUNGAN ANTARA AKUATIK CODE DAN MANUAL
• Tidak seperti hewan darat (terrestrial animals),
krustasea, amfibi, ikan dan moluska tidak sering
menunjukkan gejala-gejala klinis penyakit yang
spesifik.
• Oleh karena itu diagnostik yang paling tepat
dilakukan untuk penyakit- penyakit hewan akuatik
adalah deteksi patogen.
• Metoda yang digunakan terutama adalah metoda
langsung (direct method), sedangkan metoda
tidak langsung seperti deteksi antibodi umumnya
tidak dapat diterima.
PERTIMBANGAN DIAGNOSIS PENYAKIT HEWAN AKUATIK
• Moluska dan krustasea tidak memproduksi
antibodi.
• Pendekatan umum: isolasi dan identifikasi
patogen, atau
• Deteksi antigen dengan imunologi atau
teknik molekuler (seperti PCR)
• PCR direkomendasikan untuk deteksi dan
konfirmasi, tetapi tidak untuk skrining dalam
hal membuktikan tidak adanya penyakit.
OIE AQUATIC ANIMAL HEALTH CODE
• Tujuan:
– Untuk menjamin keamanan sanitary perdagangan internasional hewan akuatik (ikan,
amfibi, moluska dan krustasea) dan produknya.
• Metoda:
– Merinci tindakan-tindakan kesehatan yang akan digunakan oleh OtoritasVeteriner atau
Otoritas Kompeten lainnya dari negara pengimpor dan pengekspor.
• Referensi:
– Hanya untuk situasi kesehatan hewan akuatik di negara pengekspor, dengan asumsi
bahwa penyakit tidak ada di negara pengimpor atau menjadi subyek dari program
pengendalian atau pemberantasan (officially control program).
– Ketika menentukan tindakan-tindakan impor, negara pengimpor harus melakukannya
dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip perlakuan nasional dan ketentuan
lain dari Perjanjian SPS WTO.
10
ASPEK PENTING DARI OIE CODE
• Jangan gunakan Code sebagai buku teks
(textbooks) tentang penyakit.
• Gunakan Code sebagai standar internasional
untuk mengevaluasi dan menentukan tindakan-
tindakan untuk melindungi kesehatan hewan
akuatik dalam perdagangan hewan akuatik dan
produknya.
• Pastikan bahwa penerapan standar kesehatan
nasional sesuai dengan kewajiban Anggota
WTO berdasarkan Perjanjian SPS.
BAGAIMANA MENGGUNAKAN OIE CODE?
• Gunakan Section 3 mengenai evaluasi sistim kesehatan hewan akuatik
sebagai dasar penting (essential baseline).
• ‘OIE PVS Tool’ menyediakan informasi dan prosedur tambahan untuk
evaluasi formal kualitas Otoritas Kompeten.
• Gunakan Code untuk membangun argumen dasar dalam menetapkan
ekuivalensi untuk negosiasi perdagangan.
• Gunakan Code untuk menetapkan tindakan-tindakan mitigasi risiko yang
hemat biaya (cost-effective) untuk perdagangan.
• Gunakan Code dan Manual untuk menantang tindakan-tindakan sanitary
ilmiah yang tidak dapat dijustifikasi dari mitra dagang.
PRINSIP DARI OIE AQUATIC CODE
• KewajibanWTO terpenuhi jika negara menerapkan standar OIE.
• Negara pengimpor dianggap bebas dari penyakit tertentu atau dengan program
pengendalian resmi (official control program) untuk penyakit tersebut.
• Tindakan-tindakan dalam Code yang harus diperhitungkan:
– Penilaian faktor risiko dalam situasi dunia yang nyata.
– Kualitas Sistim Kesehatan Hewan Akuatik Nasional (Aquatic Animal Health
Services) / Otoritas Kompeten
– Zonasi dan kompartementalisasi
– Surveilans penyakit dan notifikasi tepat waktu
Sertifikasi kesehatan yang kredibel untuk komoditas yang diperdagangkan
13
KESEMPATAN NEGARA ANGGOTA MEMPENGARUHI
PENETAPAN STANDAR INTERNASIONAL
• Negara-negara Anggota OIE harus
bertanggung jawab penuh untuk menetapkan
dan megadopsi standar-standar internasional
dan karena itu harus selalu berusaha secara
aktif dalam proses pengajuan standar
(standard setting process).
• Permintaan untuk merevisi standar atau
mengkaji ulang standar dapat juga dilakukan
di SPS CommitteeWTO.
INFORMASI YANG TERSEDIA DALAM AQUATIC
ANIMAL HEALH CODE
Analisis
risiko impor
Penyakit
daftar OIE
Kewajiban notifikasi
penyakit
Model
Sertifikat
kesehatan
Kesejahteraan ikan
budidaya selama
transportasi
Chapter
spesifik
penyakit
Prosedur untuk
disposal limbah
hewan akuatik
Surveilans
untuk penyakit
Komoditi aman
Zonasi dan
kompartementalisasi
15
Chapter 1.3.
Chapter 1.1.
Chapter 5.11.
Chapter 2.1.
Chapter 4.2.
dan 4.3
Chapter 5.4.
Chapter 6.1. s/d
Chapter 6.5
Pengendalian
resistensi
antimikroba
Chapter 7.2.
Chapter 8.1. s/d
Chapter 11.7
Chapter 4.8.
Chapter 1.4.
Rencana
Kontinjensi Chapter 4.6.
KRITERIA DAFTAR PENYAKIT HEWAN AKUATIK
(ARTICLE 1.2.1.)
• Kerugian produksi yang signifikan / dampak negatif terhadap
populasi liar / zoonotik.
• Penyebab infeksi terbukti / ada kaitan yang kuat dengan penyebab.
• Kapasita untuk penyebaran internasional.
• Metoda diagnostik tersedia.
TUJUAN DAFTAR PENYAKIT OIE
• Tujuan utama dari daftar penyakit dalam OIE Aquatic Animal Health
Code (AAHC) adalah untuk memastikan transparansi status
kesehatan hewan akuatik (aquatic animals) di seluruh dunia, dengan
mewajibkan Negara-Negara Anggota untuk melaporkan kejadiannya
ke OIE secara transparan, tepat waktu dan konsisten.
• OIE menyusun dan menyebarkan informasi yang diterima dalam
laporan tentang status penyakit dalam daftar (listed aquatic diseases)
yang terjadi di Negara-negara Anggota melalui World Animal Health
Information System (WAHIS) dan World Animal Health Information
Database (WAHID).
17
CHAPTER SPESIFIK PENYAKIT
• Daftar penyakit OIE (OIE listed diseases) – penyakit-penyakit yang penting
untuk perdagangan internasional.
• Section 8 : Diseases of Amphibians
(Penyakit Amfibi)
• Section 9 : Diseases of Crustaceans
(Penyakit Krustasea)
• Section 10 : Diseases of Fish
(Penyakit Ikan)
• Section 11 : Diseases of Molluscs
(Penyakit Moluska)
DAFTAR PENYAKIT HEWAN AKUATIK OIE
• OIE list of aquatic animal diseases (2021)
• 10 penyakit ikan (fish diseases)
• 7 penyakit moluska (mollusc diseases)
• 10 penyakit krustasea (crustacean diseases)
• 3 penyakit amfibi (amphibian diseases)
• Persyaratan notifikasi dan pelaporan berlaku untuk semua penyakit
yang ada dalam daftar dan setiap penyakit hewan akuatik baru muncul
(new emerging aquatic diseases).
• Kewajiban notifikasi dan pelaporan untuk daftar penyakit baru mulai
berlaku pada1 Januari tahun berikutnya.
PENYAKIT IKAN (ARTIKEL 1.3.1)
• Infection with Aphanomycesinvadans (epizootic ulcerative syndrome)
• Infection with epizootic haematopoietic necrosis virus
• Infection with Gyrodactylus salaris
• Infection with HPR-deleted or HPR0 infectious salmon anaemia virus
• Infection with infectious haematopoietic necrosis virus
• Infection with koi herpesvirus
• Infection with red sea bream iridovirus
• Infection with salmonid alphavirus
• Infection with spring viraemia of carp virus
• Infection with viral haemorrhagic septicaemia virus
PENYAKIT MOLUSKA (ARTIKEL 1.3.2.)
• Infection with abalone herpesvirus
• Infection with Bonamia ostreae
• Infection with Bonamia exitiosa
• Infection with Marteilia refringens
• Infection with Perkinsus marinus
• Infection with Perkinsus olseni
• Infection with Xenohaliotis californiensis
PENYAKIT KRUSTASEA (ARTIKEL 1.3.3.)
• Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)
• Infection with Aphanomyces astaci (crayfish plague)
• Infection with decapod iridescent virus 1
• Infection with Hepatobacter penaei (necrotising hepatopancreatitis)
• Infection with infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus
• Infection with infectious myonecrosis virus
• Infection with Macrobrachium rosenbergii nodavirus (white tail disease)
• Infection with Taura syndrome virus
• Infection with white spot syndrome virus
• Infection with yellow head virus genotype 1
PENYAKIT AMFIBI (ARTIKEL 1.3.4.)
• Infection with Batrachochytrium dendrobatidis
• Infection with Batrachochytrium salamandrivorans
• Infection with Ranavirus species
PENYAKIT HEWAN AKUATIK YANG MASUK
DAFTAR PENYAKIT OIE
• Daftar dikaji ulang setiap tahun oleh Aquatic
Animals Commission dan membuat
rekomendasi untuk menghapus dan
menambahkan suatu penyakit hewan akuatik
yang diusulkan oleh Negara Anggota OIE.
• Perubahan terhadap daftar penyakit diadopsi
pada OIE General Session pada setiap bulan
Mei secara konsensus (one vote one country)
REKOMENDASI DALAM OIE AAHC
SETIAP CHAPTER SPESIFIK PENYAKIT MENCAKUP:
Rekomendasi untuk mencegah penyakit tertentu dalam daftar OIE yang dapat diintroduksi ke
negara pengimpor
• Definisi patogen / penyakit;
• Daftar spesies hospes yang rentan terhadap penyakit dan diperdagangkan secara internasional;
• Daftar ‘komoditi aman’ (safe commodities) (terlepas dari status penyakit)
• Cara menentukan status bebas suatu negara, zona atau kompartemen
• Rekomendasi untuk impor komoditas hewan akuatik dari suatu negara, zona atau kompartemen
yang dideklarasikan bebas
– (dengan mempertimbangkan sifat dasar komoditas (hidup atau mati); tujuan yang dimaksudkan
(misal akuakultur, pakan hewan akuatik)
• Rekomendasi untuk importasi komoditas hewan akuatik dari negara, zona atau kompartemen
yang tidak dideklarasikan bebas
– (dengan mempertimbangkan sifat dasar komoditas (hidup atau mati); tujuan yang dimaksudkan
(misal akuakultur, pakan hewan akuatik)
ANCAMAN PENYAKIT AKUATIK
• Penyakit baru hewan akuatik sering muncul dan dapat mengancam akuakultur, perikanan dan
lingkungan.
• Ada banyak contoh penyakit baru muncul (emerging diseases) yang memiliki dampak negatif
terhadap ketahanan pangan, profitabilitas, mata pencaharian, dan biodiversitas.
• Infeksi tilapia lake virus (TiLV) adalah penyakit baru muncul yang menjadi perhatian khusus
karena ikan nila (tilapia) adalah kelompok ikan budidaya terpenting di seluruh dunia dan penting
bagi ketahanan pangan di banyak negara.
• TiLV pertama kali diperjelas pada tahun 2014 setelah ditemukan menjadi penyebab dari kematian
masal ikan nila di Israel. Sejak itu penyakit telah dilaporkan di negara-negara di Afrika, Asia dan
Amerika.
• Penyakit baru muncul menjadi tantangan karena sedikit sekali diketahui tentang penyakit
tersebut ketika pertama kali terjadi. Namun demikian, agar respons efektif, diperlukan tindakan
cepat (dan mungkin mahal biayanya).
KEWAJIBAN UNTUK NOTIFIKASI PENYAKIT
• Article 1.1.2. :‘Negara Anggota harus menyediakan ke Negara
Anggota lainnya, melalui OIE, informasi apapun yang diperlukan untuk
meminimalkan penyebaran penyakit hewan akuatik yang penting dan
membantu dalam mencapai pengendalian yang lebih baik di seluruh
dunia terhadap penyakit tersebut.’
Jika suatu negara bergabung dengan OIE, maka negara tersebut
menyetujui untuk memenuhi komitmen internasionalnya untuk
menotifikasi OIE sebagaimana tercantum dalam Chapters 1.1. OIE
Aquatic Code tentang ‘Notifikasi dan Informasi Epidemiologi.’
PENGGUNAAN ANTIMIKROBA UNTUK
HEWAN AKUATIK (CHAPTER 6)
• Penggunaan antimikroba yang
bertanggung jawab dan bijak pada hewan
akuatik penting untuk memastikan
kesehatan masyarakat, keamanan pangan,
kesehatan dan produksi hewan akuatik,
dan perlindungan biodiversitas dan
lingkungan.
PENGATURAN OIE UNTUK RESISTENSI
ANTIBIOTIK
• Chapter 6.1.: Introduksi mengenai rekomendasi untuk mengendalikan
resistensi antimikroba.
• Chapter 6.2.: Prinsip-prinsip penggunaan antimikroba pada hewan akuatik
yang bertanggung jawab dan bijak.
• Chapter 6.3.: Monitoring kuantitas dan pola penggunaan antimikroba yang
digunakan pada hewan akuatik.
• Chapter 6.4.: Pengembangan dan harmonisasi surveilans resistensi
antibiotik nasional dan program untuk hewan akuatik.
• Chapter 6.5.: Analisis Risiko untuk resistensi antibiotik yang muncul dari
penggunaan antimikroba pada hewan akuatik.
APPROPRIATE LEVEL OF PROTECTION (ALOP)
• Berdasarkan Perjanjian SPS, anggota
WTO berhak untuk mempertahankan
suatu tingkat perlindungan yang mereka
anggap tepat untuk melindungi
kehidupan atau kesehatan di wilayah
negaranya – ini disebut Appropriate Level
of Protection (ALOP).
PENGERTIAN ALOP
• Appropriate level of protection (ALOP):
- Tingkat perlindungan yang dianggap tepat oleh
suatu negara dalam menentukan tindakan Sanitary
atau Phytosanitary (SPS) untuk melindungi kehidupan
atau kesehatan manusia, hewan (termasuk hewan
akuatik) atau tumbuhan di dalam wilayah negaranya
(WTO, 1995, Annex A Perjanjian SPS).
• ALOP dapat disebut juga sebagai ALOR (tingkat risiko
yang dapat diterima atau risiko yang dapat ditoleransi).
FAKTOR NEGOSIASI UTAMA UNTUK
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Bagaimana jaminan SPS dari negara pengekspor diterima dan seberapa
dekat jaminan tersebut memenuhi tingkat perlindungan yang diinginkan atau
yang tepat (appropriate level of protection/ALOP) untuk kesehatan manusia dan
hewan (termasuk hewan akuatik) serta zoonosis dari negara pengimpor.
Sumber: Gideon Brückner 2011.The OIE judgement of equivalence.
KETENTUAN KOMITE SPS WTO DALAM
PENETAPAN ALOP
1. ALOP harus ditentukan dengan cara cukup jelas sehingga
memungkinkan dilakukan pemeriksaan sejauh mana tindakan SPS dapat
mencapai tingkat perlindungan tersebut
2. ALOP dapat kualitatif atau kuantitatif, meskipun yang terakhir akan
lebih berguna dalam membantu identifikasi aplikasi yang tidak konsisten
3. ALOP harus diterapkan secara konsisten dari waktu ke waktu
4. ALOP dapat dimodifikasi pada suatu waktu
5. ALOP dapat dinyatakan sebagai tujuan kebijakan secara menyeluruh atau
untuk situasi tertentu
Sumber: Howard Pharo. Methodologies for risk assessment: state of the art & challenges.
IMPLEMENTASI ALOP DALAM
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
• ALOP dapat dicapai dengan mengurangi risiko
berkembangnya HPHK sampai ke tingkat risko tertentu
yang dapat diterima (ALOR).
• ALOP suatu negara harus dapat memastikan ALOR.
Tingkat risiko ini berbeda untuk setiap negara, tetapi tidak
bisa nol (zero).
• Jika risiko yang ditimbulkan oleh negara pengekspor dapat
diterima oleh suatu negara pengimpor, risiko yang sama
dari negara lain juga harus dapat diterima oleh negara
pengimpor tersebut.
Sumber: http://spstraining.pk/spsweb/Trainings/Module1/index-page_id=2032.html
KEGUNAAN ALOP
• ALOP merupakan pernyataan praktis dalam penentuan
kebijakan impor nasional tetapi juga dalam
pelaksanaan Analisis Risiko Impor (ARI) yang digunakan
untuk menginformasikan keputusan tentang aplikasi impor
hewan akuatik dan produk hewan akuatik dari luar negeri.
• ALOP dapat digunakan sebagai sarana untuk
menyelesaikan sengketa perdagangan dengan
membandingkan tingkat risiko yang dapat diterima
(ALOR) oleh negara yang berbeda untuk jenis produk
yang sama (WTO, 1995)
PERTIMBANGAN PENETAPAN ALOP (1)
• Keputusan untuk menentukan ALOP tidak hanya didasarkan pada kriteria biologik
tetapi juga dapat memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, dan
politik.
• Contoh:
- Negara memproduksi kurang dari yang dibutuhkan dan oleh karenanya harus
mengimpor untuk mensuplai pasar domestik (menekan ALOP turun).
- Negara akan kehilangan pasar internasional dengan berkembangnya penyakit akuatik
(menekan ALOP naik).
- Importasi akan menurunkan harga produk, mengurangi tekanan permintaan dan
membantu mengurangi tekanan inflasi (mendorong ALOP turun).
- Perkembangan penyakit akuatik akan meningkatkan biaya produksi dan produk akan
kehilangan daya saing (mendorong ALOP turun).
PERTIMBANGAN PENETAPAN ALOP (2)
• Contoh (lanjutan):
- Industri nasional harus meningkatkan daya saing produknya dengan
memperbaiki kualitas produk dan menurunkan harga (mendorong ALOP
turun).
- Lapangan kerja baru akan dihasilkan karena kebutuhan penanganan volume
produk yang lebih besar (mendorong ALOP turun).
- Industri perikanan di negara pengimpor memiliki kedudukan ekonomi yang
strategis dan kepentingan sosial yang besar, dan perkembangan suatu penyakit
baru muncul akan menyebabkan konsekuensi bencana yang besar
(mendorong sangat kuat ALOP naik).
Sumber: Ricardo Sgrillo. Considerations on the Appropriate Level of
Protection,Acceptable Level of Risk and Phytosanitary Measures
KEWAJIBAN NEGARA PENGIMPOR DAN
NEGARA PENGEKSPOR
NEGARA PENGEKSPOR
NEGARA PENGIMPOR
• Pertimbangkan status SPS negara
pengekspor
• Pilih ‘appropriate level of protection’
(ALOP)
• Pertimbangkan jaminan SPS yang
ditawarkan negara pengekspor
• Lakukan analisis risiko impor
(import risk analysis) jika diperlukan
• Sediakan informasi sebagaimana
diminta oleh negara pengimpor
• Inspeksi dan sertifikasi oleh
dokter hewan pemerintah dari
negara pengimpor
• Transparansi dalam memberikan
informasi SPS
Sumber: Gideon Brückner 2011.The OIE judgement of equivalence.
ANALISIS RISIKO DAN ALOP
• ALOP merupakan output dari Penilaian Risiko
(Risk Assessment).
• Penting untuk membedakan secara jelas antara
ALOP yang ditetapkan oleh suatu negara dan
tindakan-tindakan SPS.
• Tujuan ALOP adalah luas (broad objective).
• Tindakan-tindakan SPS ditetapkan untuk
mencapai tujuan ALOP.
• Penetapan ALOP secara logis mendahului
penetapan suatu tindakan SPS.
ALOP adalah tujuan,
sedangkan tindakan
SPS adalah instrumen
untuk mencapai atau
mengimplementasikan
tujuan
KERANGKA ANALISIS RISIKO
Identifikasi
Bahaya
Penilaian
Risiko
Manajemen
Risiko
Penilaian
Pemasukan
Penilaian
Pendedahan
Penilaian
Konsekuensi
Evaluasi Risiko
Evaluasi Opsi
Evaluasi
Pengamanan
Implementasi,
Monitoring &
Tinjauan
Estimasi
Risiko
ALOP
ALOR
<
ALOP
Analisis risiko menghitung
tingkat risiko (bukan tingkat
perlindungan yang diperlukan),
ALOR digunakan dalam
Evaluasi Risiko.
IMPLEMENTASI ALOP DALAM
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
• ALOP dapat dicapai dengan mengurangi risiko berkembangnya
HPHK sampai ke tingkat risko tertentu yang dapat diterima
(ALOR).
• ALOP suatu negara harus dapat memastikan ALOR.Tingkat risiko
ini berbeda untuk setiap negara, tetapi tidak bisa nol (zero).
• Jika risiko yang ditimbulkan oleh negara pengekspor dapat diterima
oleh suatu negara pengimpor, risiko yang sama dari negara lain juga
harus dapat diterima oleh negara pengimpor tersebut.
Sumber: http://spstraining.pk/spsweb/Trainings/Module1/index-page_id=2032.html
KETERKAITAN ALOP DAN ANALISIS RISIKO
• ALOP dan ALOR adalah topik
penting dalam harmonisasi
tindakan-tindakan SPS dalam
perdagangan bilateral
Pilihan
‘Appropriate
Level of
Protection’
(ALOP)
Estimasi
‘Acceptable
Level of
Risk’
(ALOR)
Analisis
Risiko Impor
Risiko
<
ALOR
Analisis dan
pilihan
tindakan
SPS
Tidak
diperlukan
tindakan
SPS
Sumber: Ricardo Sgrillo. Considerations on the Appropriate Level of
Protection, Acceptable Level of Risk and Phytosanitary Measures
Tidak
Ya
CONTOH: ALOR DALAM EVALUASI RISIKO
Penilaian Konsekuensi: Moderate risk (risiko sedang)
Estimasi Risiko: Very low risk (risiko sangat rendah)
ALOR yang diusulkan: Very Low risk (risiko sangat rendah)
Kesimpulan: ALOR = ALOP - risiko dapat diterima.
Penilaian Pemasukan: Low
risk (rissko rendah)
Penilaian Pendedahan: Low
risk (risiko rendah)
Penilaian Pemasukan dan
Pendedahan: Very low risk
(risiko sangat rendah)
HAK UNTUK MENETAPKAN ALOP
• Setiap negara memiliki hak berdaulat (sovereignity) untuk menentukan ALOP-
nya.
• Ini bukan hak yang dibatasi, tetapi setiap negara harus mempertimbangkan
tujuannya yaitu meminimalkan dampak negatif terhadap perdagangan (Pasal 5.4
Perjanjian SPS) dan konsisten dalam penerapannya (Pasal 5.5 Perjanjian SPS).
• Perjanjian SPS tidak mengharuskan suatu negara untuk memiliki dasar ilmiah
untuk ALOP-nya, begitu juga untuk mengekspresikannya dalam istilah kuantitatif.
• ALOP adalah pernyataan kebijakan pemerintah dan merefleksikan harapan
masyarakat sehubungan dengan risiko secara umum dan, khususnya, yang
berkaitan dengan perlindungan terhadap industri perikanan dan lingkungan.
Sumber: David Wilson.The Appropriate Level of Protection.AFFA.
KUNCI PENTING ALOP/ALOR
• ALOP merupakan penilaian nilai sosial (societal) yang merefleksikan risiko
maksimal (atau kerugian yang hilang) dari penyebaran dan/atau berkembangnya
patogen yang dianggap ‘dapat diterima’ (acceptable) oleh suatu negara.
• Menetapkan ALOP nasional merupakan keputusan politik, sehingga para analis
risiko tidak menetapkan ALOP, mereka hanya menggunakannya untuk
menentukan apakah risiko ‘dapat diterima’ atau ‘tidak dapat diterima’.
• Risiko ‘dapat diterima’ jika berada dalam ALOP (yaitu sama dengan atau lebih
rendah dari ALOP nasional.
• ALOP nasional harus konsisten di semua sektor – baik untuk tumbuhan, hewan
darat dan hewan akuatik.
PENUTUP
• Hak untuk menetapkan ALOP secara fleksibel, dibarengi juga dengan
beberapa kewajiban, termasuk bahwa ALOP harus diterapkan secara
konsisten dan harus meminimalkan efek negatif terhadap perdagangan.
• Perjanjian SPS tidak membatasi penetapan ALOP. Berbagai nilai dan
pertimbangan kepentingan nasional - sosial, ekonomi, lingkungan, budaya,
politik - dapat diterapkan dalam menetapkan ALOP.
• ALOP juga harus diterapkan secara konsisten dan transparan di situasi
risiko impor yang berbeda.
• Sampai saat ini, tidak ada negara yang menyatakan ALOP-nya dengan
ketepatan (precision) yang tinggi.
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Workshop Penguatan Hukum Kesejahteraan Hewan - CIVAS-BAWA-JAN, Jakarta, 18 Ma...
Workshop Penguatan Hukum Kesejahteraan Hewan - CIVAS-BAWA-JAN, Jakarta, 18 Ma...Workshop Penguatan Hukum Kesejahteraan Hewan - CIVAS-BAWA-JAN, Jakarta, 18 Ma...
Workshop Penguatan Hukum Kesejahteraan Hewan - CIVAS-BAWA-JAN, Jakarta, 18 Ma...Tata Naipospos
 
Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...
Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...
Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...Tata Naipospos
 
Memahami Virus Penyakit Mulut dan Kuku - Zoom, PPSKI-Yayasan CBC - Jakarta, 1...
Memahami Virus Penyakit Mulut dan Kuku - Zoom, PPSKI-Yayasan CBC - Jakarta, 1...Memahami Virus Penyakit Mulut dan Kuku - Zoom, PPSKI-Yayasan CBC - Jakarta, 1...
Memahami Virus Penyakit Mulut dan Kuku - Zoom, PPSKI-Yayasan CBC - Jakarta, 1...Tata Naipospos
 
Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...
Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...
Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...Tata Naipospos
 
Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...
Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...
Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...Tata Naipospos
 
Analisa Risiko Sebuah Instrumen - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provin...
Analisa Risiko Sebuah Instrumen - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provin...Analisa Risiko Sebuah Instrumen - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provin...
Analisa Risiko Sebuah Instrumen - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provin...Tata Naipospos
 
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021Tata Naipospos
 
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...Tata Naipospos
 
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019Tata Naipospos
 
Siskeswannas di Era Globalisasi dan Teknologi Informasi - Ditkeswan, Cibubur,...
Siskeswannas di Era Globalisasi dan Teknologi Informasi - Ditkeswan, Cibubur,...Siskeswannas di Era Globalisasi dan Teknologi Informasi - Ditkeswan, Cibubur,...
Siskeswannas di Era Globalisasi dan Teknologi Informasi - Ditkeswan, Cibubur,...Tata Naipospos
 
Risiko Masuknya Virus PMK Melalui Importasi Ternak Ruminansia Besar Dari Braz...
Risiko Masuknya Virus PMK Melalui Importasi Ternak Ruminansia Besar Dari Braz...Risiko Masuknya Virus PMK Melalui Importasi Ternak Ruminansia Besar Dari Braz...
Risiko Masuknya Virus PMK Melalui Importasi Ternak Ruminansia Besar Dari Braz...Tata Naipospos
 
Pengaturan Appropriate Level of Protection (ALOP) dan Analisis Risiko - Prese...
Pengaturan Appropriate Level of Protection (ALOP) dan Analisis Risiko - Prese...Pengaturan Appropriate Level of Protection (ALOP) dan Analisis Risiko - Prese...
Pengaturan Appropriate Level of Protection (ALOP) dan Analisis Risiko - Prese...Tata Naipospos
 
Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...
Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...
Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...Tata Naipospos
 
Dampak dan Antisipasi Masuknya PMK ke Indonesia Bagi Peternakan Babi - ASOSIA...
Dampak dan Antisipasi Masuknya PMK ke Indonesia Bagi Peternakan Babi - ASOSIA...Dampak dan Antisipasi Masuknya PMK ke Indonesia Bagi Peternakan Babi - ASOSIA...
Dampak dan Antisipasi Masuknya PMK ke Indonesia Bagi Peternakan Babi - ASOSIA...Tata Naipospos
 
Analisis Risiko African Swine Fever dan Probabilitas Produk Daging babi Ilega...
Analisis Risiko African Swine Fever dan Probabilitas Produk Daging babi Ilega...Analisis Risiko African Swine Fever dan Probabilitas Produk Daging babi Ilega...
Analisis Risiko African Swine Fever dan Probabilitas Produk Daging babi Ilega...Tata Naipospos
 
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...Tata Naipospos
 
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...Tata Naipospos
 
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Tata Naipospos
 
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...Tata Naipospos
 

What's hot (20)

Workshop Penguatan Hukum Kesejahteraan Hewan - CIVAS-BAWA-JAN, Jakarta, 18 Ma...
Workshop Penguatan Hukum Kesejahteraan Hewan - CIVAS-BAWA-JAN, Jakarta, 18 Ma...Workshop Penguatan Hukum Kesejahteraan Hewan - CIVAS-BAWA-JAN, Jakarta, 18 Ma...
Workshop Penguatan Hukum Kesejahteraan Hewan - CIVAS-BAWA-JAN, Jakarta, 18 Ma...
 
Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...
Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...
Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...
 
Memahami Virus Penyakit Mulut dan Kuku - Zoom, PPSKI-Yayasan CBC - Jakarta, 1...
Memahami Virus Penyakit Mulut dan Kuku - Zoom, PPSKI-Yayasan CBC - Jakarta, 1...Memahami Virus Penyakit Mulut dan Kuku - Zoom, PPSKI-Yayasan CBC - Jakarta, 1...
Memahami Virus Penyakit Mulut dan Kuku - Zoom, PPSKI-Yayasan CBC - Jakarta, 1...
 
Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...
Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...
Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...
 
Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...
Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...
Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...
 
Analisa Risiko Sebuah Instrumen - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provin...
Analisa Risiko Sebuah Instrumen - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provin...Analisa Risiko Sebuah Instrumen - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provin...
Analisa Risiko Sebuah Instrumen - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provin...
 
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
 
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
 
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
 
Siskeswannas di Era Globalisasi dan Teknologi Informasi - Ditkeswan, Cibubur,...
Siskeswannas di Era Globalisasi dan Teknologi Informasi - Ditkeswan, Cibubur,...Siskeswannas di Era Globalisasi dan Teknologi Informasi - Ditkeswan, Cibubur,...
Siskeswannas di Era Globalisasi dan Teknologi Informasi - Ditkeswan, Cibubur,...
 
Risiko Masuknya Virus PMK Melalui Importasi Ternak Ruminansia Besar Dari Braz...
Risiko Masuknya Virus PMK Melalui Importasi Ternak Ruminansia Besar Dari Braz...Risiko Masuknya Virus PMK Melalui Importasi Ternak Ruminansia Besar Dari Braz...
Risiko Masuknya Virus PMK Melalui Importasi Ternak Ruminansia Besar Dari Braz...
 
Penyakit Zoonosis Pada Ternak
Penyakit Zoonosis Pada TernakPenyakit Zoonosis Pada Ternak
Penyakit Zoonosis Pada Ternak
 
Pengaturan Appropriate Level of Protection (ALOP) dan Analisis Risiko - Prese...
Pengaturan Appropriate Level of Protection (ALOP) dan Analisis Risiko - Prese...Pengaturan Appropriate Level of Protection (ALOP) dan Analisis Risiko - Prese...
Pengaturan Appropriate Level of Protection (ALOP) dan Analisis Risiko - Prese...
 
Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...
Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...
Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...
 
Dampak dan Antisipasi Masuknya PMK ke Indonesia Bagi Peternakan Babi - ASOSIA...
Dampak dan Antisipasi Masuknya PMK ke Indonesia Bagi Peternakan Babi - ASOSIA...Dampak dan Antisipasi Masuknya PMK ke Indonesia Bagi Peternakan Babi - ASOSIA...
Dampak dan Antisipasi Masuknya PMK ke Indonesia Bagi Peternakan Babi - ASOSIA...
 
Analisis Risiko African Swine Fever dan Probabilitas Produk Daging babi Ilega...
Analisis Risiko African Swine Fever dan Probabilitas Produk Daging babi Ilega...Analisis Risiko African Swine Fever dan Probabilitas Produk Daging babi Ilega...
Analisis Risiko African Swine Fever dan Probabilitas Produk Daging babi Ilega...
 
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
 
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
 
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
 
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...
 

Similar to Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021

Peran PVS dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan Akuatik - Dit. Kawasan ...
Peran PVS dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan Akuatik - Dit. Kawasan ...Peran PVS dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan Akuatik - Dit. Kawasan ...
Peran PVS dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan Akuatik - Dit. Kawasan ...Tata Naipospos
 
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...Tata Naipospos
 
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...Tata Naipospos
 
Aquatic Animal Health Code dan Perkembangan Terkini - Pusat Karantina Ikan, B...
Aquatic Animal Health Code dan Perkembangan Terkini - Pusat Karantina Ikan, B...Aquatic Animal Health Code dan Perkembangan Terkini - Pusat Karantina Ikan, B...
Aquatic Animal Health Code dan Perkembangan Terkini - Pusat Karantina Ikan, B...Tata Naipospos
 
Workshop Otoritas Veteriner - FKH UGM, Yogyakarta, 14 November 2013
Workshop Otoritas Veteriner - FKH UGM, Yogyakarta, 14 November 2013Workshop Otoritas Veteriner - FKH UGM, Yogyakarta, 14 November 2013
Workshop Otoritas Veteriner - FKH UGM, Yogyakarta, 14 November 2013Tata Naipospos
 
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...Tata Naipospos
 
Pengelolaan Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Dukungan Kerjasama PDHI dan KKP,...
Pengelolaan Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Dukungan Kerjasama PDHI dan KKP,...Pengelolaan Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Dukungan Kerjasama PDHI dan KKP,...
Pengelolaan Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Dukungan Kerjasama PDHI dan KKP,...Tata Naipospos
 
Ruang Lingkup Keamanan Hasil Perikanan.pptx
Ruang Lingkup Keamanan Hasil Perikanan.pptxRuang Lingkup Keamanan Hasil Perikanan.pptx
Ruang Lingkup Keamanan Hasil Perikanan.pptxigustiayu
 
Pembangunan Kerangka Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Direktorat Kesehatan Ik...
Pembangunan Kerangka Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Direktorat Kesehatan Ik...Pembangunan Kerangka Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Direktorat Kesehatan Ik...
Pembangunan Kerangka Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Direktorat Kesehatan Ik...Tata Naipospos
 
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Tata Naipospos
 
1-kebijakan-cpib-palangkaraya-1 (1).pptx
1-kebijakan-cpib-palangkaraya-1 (1).pptx1-kebijakan-cpib-palangkaraya-1 (1).pptx
1-kebijakan-cpib-palangkaraya-1 (1).pptxssuser2b36ba
 
Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...
Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...
Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...Tata Naipospos
 
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...Tata Naipospos
 
Cara Pengolahan Pangan Olahan yang Baik BPPOM
Cara Pengolahan Pangan Olahan yang Baik BPPOMCara Pengolahan Pangan Olahan yang Baik BPPOM
Cara Pengolahan Pangan Olahan yang Baik BPPOMindah784916
 
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tata Naipospos
 
Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...
Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...
Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...Tata Naipospos
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Tata Naipospos
 
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Tata Naipospos
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Tata Naipospos
 
2_Sistem_Pengendalian_Mutu_Terpadu_menuju_Kemandirian_UKM_Ir_Kuncoro.pptx
2_Sistem_Pengendalian_Mutu_Terpadu_menuju_Kemandirian_UKM_Ir_Kuncoro.pptx2_Sistem_Pengendalian_Mutu_Terpadu_menuju_Kemandirian_UKM_Ir_Kuncoro.pptx
2_Sistem_Pengendalian_Mutu_Terpadu_menuju_Kemandirian_UKM_Ir_Kuncoro.pptxPujoyuwonoMartosuyon
 

Similar to Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021 (20)

Peran PVS dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan Akuatik - Dit. Kawasan ...
Peran PVS dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan Akuatik - Dit. Kawasan ...Peran PVS dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan Akuatik - Dit. Kawasan ...
Peran PVS dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan Akuatik - Dit. Kawasan ...
 
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
 
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
 
Aquatic Animal Health Code dan Perkembangan Terkini - Pusat Karantina Ikan, B...
Aquatic Animal Health Code dan Perkembangan Terkini - Pusat Karantina Ikan, B...Aquatic Animal Health Code dan Perkembangan Terkini - Pusat Karantina Ikan, B...
Aquatic Animal Health Code dan Perkembangan Terkini - Pusat Karantina Ikan, B...
 
Workshop Otoritas Veteriner - FKH UGM, Yogyakarta, 14 November 2013
Workshop Otoritas Veteriner - FKH UGM, Yogyakarta, 14 November 2013Workshop Otoritas Veteriner - FKH UGM, Yogyakarta, 14 November 2013
Workshop Otoritas Veteriner - FKH UGM, Yogyakarta, 14 November 2013
 
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
 
Pengelolaan Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Dukungan Kerjasama PDHI dan KKP,...
Pengelolaan Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Dukungan Kerjasama PDHI dan KKP,...Pengelolaan Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Dukungan Kerjasama PDHI dan KKP,...
Pengelolaan Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Dukungan Kerjasama PDHI dan KKP,...
 
Ruang Lingkup Keamanan Hasil Perikanan.pptx
Ruang Lingkup Keamanan Hasil Perikanan.pptxRuang Lingkup Keamanan Hasil Perikanan.pptx
Ruang Lingkup Keamanan Hasil Perikanan.pptx
 
Pembangunan Kerangka Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Direktorat Kesehatan Ik...
Pembangunan Kerangka Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Direktorat Kesehatan Ik...Pembangunan Kerangka Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Direktorat Kesehatan Ik...
Pembangunan Kerangka Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Direktorat Kesehatan Ik...
 
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
 
1-kebijakan-cpib-palangkaraya-1 (1).pptx
1-kebijakan-cpib-palangkaraya-1 (1).pptx1-kebijakan-cpib-palangkaraya-1 (1).pptx
1-kebijakan-cpib-palangkaraya-1 (1).pptx
 
Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...
Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...
Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...
 
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
 
Cara Pengolahan Pangan Olahan yang Baik BPPOM
Cara Pengolahan Pangan Olahan yang Baik BPPOMCara Pengolahan Pangan Olahan yang Baik BPPOM
Cara Pengolahan Pangan Olahan yang Baik BPPOM
 
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
 
Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...
Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...
Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
 
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
 
2_Sistem_Pengendalian_Mutu_Terpadu_menuju_Kemandirian_UKM_Ir_Kuncoro.pptx
2_Sistem_Pengendalian_Mutu_Terpadu_menuju_Kemandirian_UKM_Ir_Kuncoro.pptx2_Sistem_Pengendalian_Mutu_Terpadu_menuju_Kemandirian_UKM_Ir_Kuncoro.pptx
2_Sistem_Pengendalian_Mutu_Terpadu_menuju_Kemandirian_UKM_Ir_Kuncoro.pptx
 

More from Tata Naipospos

Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Tata Naipospos
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Tata Naipospos
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Tata Naipospos
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Tata Naipospos
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Tata Naipospos
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Tata Naipospos
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Tata Naipospos
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Tata Naipospos
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Tata Naipospos
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Tata Naipospos
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Tata Naipospos
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Tata Naipospos
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Tata Naipospos
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Tata Naipospos
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023Tata Naipospos
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Tata Naipospos
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Tata Naipospos
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Tata Naipospos
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Tata Naipospos
 
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...Tata Naipospos
 

More from Tata Naipospos (20)

Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
 
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
 

Recently uploaded

E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAAmmar Ahmad
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...Kanaidi ken
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxwawan479953
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanAdePutraTunggali
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxJuliBriana2
 
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptannanurkhasanah2
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...MuhammadSyamsuryadiS
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptnovibernadina
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxDedeRosza
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxriscacriswanda
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxsyahrulutama16
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYNovitaDewi98
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024RoseMia3
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfIwanSumantri7
 

Recently uploaded (20)

E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 

Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021

  • 1. DrhTri Satya Putri Naipospos MPhil, PhD 1. Aquatic Animal Health Code 2021 2. Appropriate Level of Protection (ALOP) PERTEMUAN KOORDINASI HARMONISASI KARANTINA DAN KESEHATAN IKAN Jakarta, 28 Oktober 2021
  • 2. FAKTA KUNCI SEKTOR PERIKANAN • Konsumsi manusia terhadap hewan akuatik dan produknya terus meningkat. • Akuakultur adalah sektor produksi pangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. • Kesehatan hewan akuatik berkontribusi dalam melestarikan biodiversitas, meningkatkan mata pencaharian, dan memastikan ketahanan pangan. • Produksi yang diintensifikasi dan volume perdagangan yang tinggi dari hewan akuatik dan produknya telah menjadi alur yang signifikan untuk penyebaran penyakit hewan akuatik. • OIE mengelaborasi standar-standar internasional untuk kesehatan hewan akuatik dan kesejahteraan ikan yang dibudidayakan (farmed fish) untuk perdagangan internasional yang aman dan untuk penggunaan antimikroba pada hewan akuatik. Sumber: Aquatic animals - OIE - World Organisation for Animal Health 2
  • 3. TREN KESEHATAN HEWAN AKUATIK • Manusia mengonsumsi lebih banyak ikan dari sebelumnya. Suplai ikan per kapita adalah >20 kg/orang/tahun pada era 2000-an dibandingkan dengan 10 kg/orang/tahun pada era 1960-an • Lebih banyak ikan yang dibudidayakan dari sebelumnya. Setengah dari semua ikan untuk konsumsi manusia bertumbuh di akuakultur • Lebih banyak ikan yang diperdagangkan sebelumnya. Nilai ekspor makanan laut lebih dari dua kali dalam 10 tahun 3 Sumber: Dr Ingo Ernst (OIE 2018).Activities of the Aquatic Animal Health Standards Commission.
  • 4. TREN KESEHATAN HEWAN AKUATIK …konsekuensi penyakit hewan akuatik lebih besar dari sebelumnya Penyakit hewan akuatik telah menyebabkan: • Sumber daya perikanan yang hancur (misal kerang abalon, sardin) • Produktivitas budidaya yang rusak atau hancur (misal OsHV-1,WSD) • Biodiversitas yang hancur (misal crayfish plague, chytrid fungus pada katak) • Ekonomi yang rusak (misal AHPND - 2015, ISA) * Implementasikan standar-standar OIE * Sumber: Dr Ingo Ernst (OIE 2018).Activities of the Aquatic Animal Health Standards Commission.
  • 5. STANDAR KESEHATAN HEWAN AKUATIK OIE • Standar diadopsi oleh OIE International Committee di Sidang Umum (General assembly) setiap tahun yang dihadiri semua Delegasi Negara Anggota OIE. • Nilai standar OIE ada 2 (dua): – Standar yang diterbitkan dalam OIE Code adalah hasil konsensus di antara OtoritasVeteriner Negara Anggota OIE; dan – Standar dalam OIE Code merupakan referensi dalam Perjanjian Sanitary and Phyto-sanitary (SPS) sebagai standar internasional untuk kesehatan hewan (akuatik) dan zoonosis. 5
  • 6. MANUAL DIAGNOSTIK HEWAN AKUATIK • Tujuan: menyediakan pendekatan standar untuk diagnosis penyakit yang tercantum dalam OIE Akuatik Code dan untuk memfasilitasi sertifikasi kesehatan untuk perdagangan hewan akuatik dan produk hewan akuatik. • Uji diagnostik digunakan untuk memenuhi standar lalu lintas atau perdagangan internasional hewan akuatik. • Manual diterbitkan setiap 2-3 tahun, pembaharuan (updates) dibuat dalam bentuk online.
  • 7. HUBUNGAN ANTARA AKUATIK CODE DAN MANUAL • Gunakan OIE Manual untuk memastikan aplikasi uji diagnostik dan vaksin yang tepat. • Gunakan Akuatik Code dan Manual untuk mempertimbangkan tindakan- tindakan sanitary yang tidak dapat dijustifikasi secara ilmiah oleh negara pengimpor.
  • 8. HUBUNGAN ANTARA AKUATIK CODE DAN MANUAL • Tidak seperti hewan darat (terrestrial animals), krustasea, amfibi, ikan dan moluska tidak sering menunjukkan gejala-gejala klinis penyakit yang spesifik. • Oleh karena itu diagnostik yang paling tepat dilakukan untuk penyakit- penyakit hewan akuatik adalah deteksi patogen. • Metoda yang digunakan terutama adalah metoda langsung (direct method), sedangkan metoda tidak langsung seperti deteksi antibodi umumnya tidak dapat diterima.
  • 9. PERTIMBANGAN DIAGNOSIS PENYAKIT HEWAN AKUATIK • Moluska dan krustasea tidak memproduksi antibodi. • Pendekatan umum: isolasi dan identifikasi patogen, atau • Deteksi antigen dengan imunologi atau teknik molekuler (seperti PCR) • PCR direkomendasikan untuk deteksi dan konfirmasi, tetapi tidak untuk skrining dalam hal membuktikan tidak adanya penyakit.
  • 10. OIE AQUATIC ANIMAL HEALTH CODE • Tujuan: – Untuk menjamin keamanan sanitary perdagangan internasional hewan akuatik (ikan, amfibi, moluska dan krustasea) dan produknya. • Metoda: – Merinci tindakan-tindakan kesehatan yang akan digunakan oleh OtoritasVeteriner atau Otoritas Kompeten lainnya dari negara pengimpor dan pengekspor. • Referensi: – Hanya untuk situasi kesehatan hewan akuatik di negara pengekspor, dengan asumsi bahwa penyakit tidak ada di negara pengimpor atau menjadi subyek dari program pengendalian atau pemberantasan (officially control program). – Ketika menentukan tindakan-tindakan impor, negara pengimpor harus melakukannya dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip perlakuan nasional dan ketentuan lain dari Perjanjian SPS WTO. 10
  • 11. ASPEK PENTING DARI OIE CODE • Jangan gunakan Code sebagai buku teks (textbooks) tentang penyakit. • Gunakan Code sebagai standar internasional untuk mengevaluasi dan menentukan tindakan- tindakan untuk melindungi kesehatan hewan akuatik dalam perdagangan hewan akuatik dan produknya. • Pastikan bahwa penerapan standar kesehatan nasional sesuai dengan kewajiban Anggota WTO berdasarkan Perjanjian SPS.
  • 12. BAGAIMANA MENGGUNAKAN OIE CODE? • Gunakan Section 3 mengenai evaluasi sistim kesehatan hewan akuatik sebagai dasar penting (essential baseline). • ‘OIE PVS Tool’ menyediakan informasi dan prosedur tambahan untuk evaluasi formal kualitas Otoritas Kompeten. • Gunakan Code untuk membangun argumen dasar dalam menetapkan ekuivalensi untuk negosiasi perdagangan. • Gunakan Code untuk menetapkan tindakan-tindakan mitigasi risiko yang hemat biaya (cost-effective) untuk perdagangan. • Gunakan Code dan Manual untuk menantang tindakan-tindakan sanitary ilmiah yang tidak dapat dijustifikasi dari mitra dagang.
  • 13. PRINSIP DARI OIE AQUATIC CODE • KewajibanWTO terpenuhi jika negara menerapkan standar OIE. • Negara pengimpor dianggap bebas dari penyakit tertentu atau dengan program pengendalian resmi (official control program) untuk penyakit tersebut. • Tindakan-tindakan dalam Code yang harus diperhitungkan: – Penilaian faktor risiko dalam situasi dunia yang nyata. – Kualitas Sistim Kesehatan Hewan Akuatik Nasional (Aquatic Animal Health Services) / Otoritas Kompeten – Zonasi dan kompartementalisasi – Surveilans penyakit dan notifikasi tepat waktu Sertifikasi kesehatan yang kredibel untuk komoditas yang diperdagangkan 13
  • 14. KESEMPATAN NEGARA ANGGOTA MEMPENGARUHI PENETAPAN STANDAR INTERNASIONAL • Negara-negara Anggota OIE harus bertanggung jawab penuh untuk menetapkan dan megadopsi standar-standar internasional dan karena itu harus selalu berusaha secara aktif dalam proses pengajuan standar (standard setting process). • Permintaan untuk merevisi standar atau mengkaji ulang standar dapat juga dilakukan di SPS CommitteeWTO.
  • 15. INFORMASI YANG TERSEDIA DALAM AQUATIC ANIMAL HEALH CODE Analisis risiko impor Penyakit daftar OIE Kewajiban notifikasi penyakit Model Sertifikat kesehatan Kesejahteraan ikan budidaya selama transportasi Chapter spesifik penyakit Prosedur untuk disposal limbah hewan akuatik Surveilans untuk penyakit Komoditi aman Zonasi dan kompartementalisasi 15 Chapter 1.3. Chapter 1.1. Chapter 5.11. Chapter 2.1. Chapter 4.2. dan 4.3 Chapter 5.4. Chapter 6.1. s/d Chapter 6.5 Pengendalian resistensi antimikroba Chapter 7.2. Chapter 8.1. s/d Chapter 11.7 Chapter 4.8. Chapter 1.4. Rencana Kontinjensi Chapter 4.6.
  • 16. KRITERIA DAFTAR PENYAKIT HEWAN AKUATIK (ARTICLE 1.2.1.) • Kerugian produksi yang signifikan / dampak negatif terhadap populasi liar / zoonotik. • Penyebab infeksi terbukti / ada kaitan yang kuat dengan penyebab. • Kapasita untuk penyebaran internasional. • Metoda diagnostik tersedia.
  • 17. TUJUAN DAFTAR PENYAKIT OIE • Tujuan utama dari daftar penyakit dalam OIE Aquatic Animal Health Code (AAHC) adalah untuk memastikan transparansi status kesehatan hewan akuatik (aquatic animals) di seluruh dunia, dengan mewajibkan Negara-Negara Anggota untuk melaporkan kejadiannya ke OIE secara transparan, tepat waktu dan konsisten. • OIE menyusun dan menyebarkan informasi yang diterima dalam laporan tentang status penyakit dalam daftar (listed aquatic diseases) yang terjadi di Negara-negara Anggota melalui World Animal Health Information System (WAHIS) dan World Animal Health Information Database (WAHID). 17
  • 18. CHAPTER SPESIFIK PENYAKIT • Daftar penyakit OIE (OIE listed diseases) – penyakit-penyakit yang penting untuk perdagangan internasional. • Section 8 : Diseases of Amphibians (Penyakit Amfibi) • Section 9 : Diseases of Crustaceans (Penyakit Krustasea) • Section 10 : Diseases of Fish (Penyakit Ikan) • Section 11 : Diseases of Molluscs (Penyakit Moluska)
  • 19. DAFTAR PENYAKIT HEWAN AKUATIK OIE • OIE list of aquatic animal diseases (2021) • 10 penyakit ikan (fish diseases) • 7 penyakit moluska (mollusc diseases) • 10 penyakit krustasea (crustacean diseases) • 3 penyakit amfibi (amphibian diseases) • Persyaratan notifikasi dan pelaporan berlaku untuk semua penyakit yang ada dalam daftar dan setiap penyakit hewan akuatik baru muncul (new emerging aquatic diseases). • Kewajiban notifikasi dan pelaporan untuk daftar penyakit baru mulai berlaku pada1 Januari tahun berikutnya.
  • 20. PENYAKIT IKAN (ARTIKEL 1.3.1) • Infection with Aphanomycesinvadans (epizootic ulcerative syndrome) • Infection with epizootic haematopoietic necrosis virus • Infection with Gyrodactylus salaris • Infection with HPR-deleted or HPR0 infectious salmon anaemia virus • Infection with infectious haematopoietic necrosis virus • Infection with koi herpesvirus • Infection with red sea bream iridovirus • Infection with salmonid alphavirus • Infection with spring viraemia of carp virus • Infection with viral haemorrhagic septicaemia virus
  • 21. PENYAKIT MOLUSKA (ARTIKEL 1.3.2.) • Infection with abalone herpesvirus • Infection with Bonamia ostreae • Infection with Bonamia exitiosa • Infection with Marteilia refringens • Infection with Perkinsus marinus • Infection with Perkinsus olseni • Infection with Xenohaliotis californiensis
  • 22. PENYAKIT KRUSTASEA (ARTIKEL 1.3.3.) • Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) • Infection with Aphanomyces astaci (crayfish plague) • Infection with decapod iridescent virus 1 • Infection with Hepatobacter penaei (necrotising hepatopancreatitis) • Infection with infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus • Infection with infectious myonecrosis virus • Infection with Macrobrachium rosenbergii nodavirus (white tail disease) • Infection with Taura syndrome virus • Infection with white spot syndrome virus • Infection with yellow head virus genotype 1
  • 23. PENYAKIT AMFIBI (ARTIKEL 1.3.4.) • Infection with Batrachochytrium dendrobatidis • Infection with Batrachochytrium salamandrivorans • Infection with Ranavirus species
  • 24. PENYAKIT HEWAN AKUATIK YANG MASUK DAFTAR PENYAKIT OIE • Daftar dikaji ulang setiap tahun oleh Aquatic Animals Commission dan membuat rekomendasi untuk menghapus dan menambahkan suatu penyakit hewan akuatik yang diusulkan oleh Negara Anggota OIE. • Perubahan terhadap daftar penyakit diadopsi pada OIE General Session pada setiap bulan Mei secara konsensus (one vote one country)
  • 25. REKOMENDASI DALAM OIE AAHC SETIAP CHAPTER SPESIFIK PENYAKIT MENCAKUP: Rekomendasi untuk mencegah penyakit tertentu dalam daftar OIE yang dapat diintroduksi ke negara pengimpor • Definisi patogen / penyakit; • Daftar spesies hospes yang rentan terhadap penyakit dan diperdagangkan secara internasional; • Daftar ‘komoditi aman’ (safe commodities) (terlepas dari status penyakit) • Cara menentukan status bebas suatu negara, zona atau kompartemen • Rekomendasi untuk impor komoditas hewan akuatik dari suatu negara, zona atau kompartemen yang dideklarasikan bebas – (dengan mempertimbangkan sifat dasar komoditas (hidup atau mati); tujuan yang dimaksudkan (misal akuakultur, pakan hewan akuatik) • Rekomendasi untuk importasi komoditas hewan akuatik dari negara, zona atau kompartemen yang tidak dideklarasikan bebas – (dengan mempertimbangkan sifat dasar komoditas (hidup atau mati); tujuan yang dimaksudkan (misal akuakultur, pakan hewan akuatik)
  • 26. ANCAMAN PENYAKIT AKUATIK • Penyakit baru hewan akuatik sering muncul dan dapat mengancam akuakultur, perikanan dan lingkungan. • Ada banyak contoh penyakit baru muncul (emerging diseases) yang memiliki dampak negatif terhadap ketahanan pangan, profitabilitas, mata pencaharian, dan biodiversitas. • Infeksi tilapia lake virus (TiLV) adalah penyakit baru muncul yang menjadi perhatian khusus karena ikan nila (tilapia) adalah kelompok ikan budidaya terpenting di seluruh dunia dan penting bagi ketahanan pangan di banyak negara. • TiLV pertama kali diperjelas pada tahun 2014 setelah ditemukan menjadi penyebab dari kematian masal ikan nila di Israel. Sejak itu penyakit telah dilaporkan di negara-negara di Afrika, Asia dan Amerika. • Penyakit baru muncul menjadi tantangan karena sedikit sekali diketahui tentang penyakit tersebut ketika pertama kali terjadi. Namun demikian, agar respons efektif, diperlukan tindakan cepat (dan mungkin mahal biayanya).
  • 27. KEWAJIBAN UNTUK NOTIFIKASI PENYAKIT • Article 1.1.2. :‘Negara Anggota harus menyediakan ke Negara Anggota lainnya, melalui OIE, informasi apapun yang diperlukan untuk meminimalkan penyebaran penyakit hewan akuatik yang penting dan membantu dalam mencapai pengendalian yang lebih baik di seluruh dunia terhadap penyakit tersebut.’ Jika suatu negara bergabung dengan OIE, maka negara tersebut menyetujui untuk memenuhi komitmen internasionalnya untuk menotifikasi OIE sebagaimana tercantum dalam Chapters 1.1. OIE Aquatic Code tentang ‘Notifikasi dan Informasi Epidemiologi.’
  • 28. PENGGUNAAN ANTIMIKROBA UNTUK HEWAN AKUATIK (CHAPTER 6) • Penggunaan antimikroba yang bertanggung jawab dan bijak pada hewan akuatik penting untuk memastikan kesehatan masyarakat, keamanan pangan, kesehatan dan produksi hewan akuatik, dan perlindungan biodiversitas dan lingkungan.
  • 29. PENGATURAN OIE UNTUK RESISTENSI ANTIBIOTIK • Chapter 6.1.: Introduksi mengenai rekomendasi untuk mengendalikan resistensi antimikroba. • Chapter 6.2.: Prinsip-prinsip penggunaan antimikroba pada hewan akuatik yang bertanggung jawab dan bijak. • Chapter 6.3.: Monitoring kuantitas dan pola penggunaan antimikroba yang digunakan pada hewan akuatik. • Chapter 6.4.: Pengembangan dan harmonisasi surveilans resistensi antibiotik nasional dan program untuk hewan akuatik. • Chapter 6.5.: Analisis Risiko untuk resistensi antibiotik yang muncul dari penggunaan antimikroba pada hewan akuatik.
  • 30. APPROPRIATE LEVEL OF PROTECTION (ALOP) • Berdasarkan Perjanjian SPS, anggota WTO berhak untuk mempertahankan suatu tingkat perlindungan yang mereka anggap tepat untuk melindungi kehidupan atau kesehatan di wilayah negaranya – ini disebut Appropriate Level of Protection (ALOP).
  • 31. PENGERTIAN ALOP • Appropriate level of protection (ALOP): - Tingkat perlindungan yang dianggap tepat oleh suatu negara dalam menentukan tindakan Sanitary atau Phytosanitary (SPS) untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan (termasuk hewan akuatik) atau tumbuhan di dalam wilayah negaranya (WTO, 1995, Annex A Perjanjian SPS). • ALOP dapat disebut juga sebagai ALOR (tingkat risiko yang dapat diterima atau risiko yang dapat ditoleransi).
  • 32. FAKTOR NEGOSIASI UTAMA UNTUK PERDAGANGAN INTERNASIONAL Bagaimana jaminan SPS dari negara pengekspor diterima dan seberapa dekat jaminan tersebut memenuhi tingkat perlindungan yang diinginkan atau yang tepat (appropriate level of protection/ALOP) untuk kesehatan manusia dan hewan (termasuk hewan akuatik) serta zoonosis dari negara pengimpor. Sumber: Gideon Brückner 2011.The OIE judgement of equivalence.
  • 33. KETENTUAN KOMITE SPS WTO DALAM PENETAPAN ALOP 1. ALOP harus ditentukan dengan cara cukup jelas sehingga memungkinkan dilakukan pemeriksaan sejauh mana tindakan SPS dapat mencapai tingkat perlindungan tersebut 2. ALOP dapat kualitatif atau kuantitatif, meskipun yang terakhir akan lebih berguna dalam membantu identifikasi aplikasi yang tidak konsisten 3. ALOP harus diterapkan secara konsisten dari waktu ke waktu 4. ALOP dapat dimodifikasi pada suatu waktu 5. ALOP dapat dinyatakan sebagai tujuan kebijakan secara menyeluruh atau untuk situasi tertentu Sumber: Howard Pharo. Methodologies for risk assessment: state of the art & challenges.
  • 34. IMPLEMENTASI ALOP DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL • ALOP dapat dicapai dengan mengurangi risiko berkembangnya HPHK sampai ke tingkat risko tertentu yang dapat diterima (ALOR). • ALOP suatu negara harus dapat memastikan ALOR. Tingkat risiko ini berbeda untuk setiap negara, tetapi tidak bisa nol (zero). • Jika risiko yang ditimbulkan oleh negara pengekspor dapat diterima oleh suatu negara pengimpor, risiko yang sama dari negara lain juga harus dapat diterima oleh negara pengimpor tersebut. Sumber: http://spstraining.pk/spsweb/Trainings/Module1/index-page_id=2032.html
  • 35. KEGUNAAN ALOP • ALOP merupakan pernyataan praktis dalam penentuan kebijakan impor nasional tetapi juga dalam pelaksanaan Analisis Risiko Impor (ARI) yang digunakan untuk menginformasikan keputusan tentang aplikasi impor hewan akuatik dan produk hewan akuatik dari luar negeri. • ALOP dapat digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dengan membandingkan tingkat risiko yang dapat diterima (ALOR) oleh negara yang berbeda untuk jenis produk yang sama (WTO, 1995)
  • 36. PERTIMBANGAN PENETAPAN ALOP (1) • Keputusan untuk menentukan ALOP tidak hanya didasarkan pada kriteria biologik tetapi juga dapat memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, dan politik. • Contoh: - Negara memproduksi kurang dari yang dibutuhkan dan oleh karenanya harus mengimpor untuk mensuplai pasar domestik (menekan ALOP turun). - Negara akan kehilangan pasar internasional dengan berkembangnya penyakit akuatik (menekan ALOP naik). - Importasi akan menurunkan harga produk, mengurangi tekanan permintaan dan membantu mengurangi tekanan inflasi (mendorong ALOP turun). - Perkembangan penyakit akuatik akan meningkatkan biaya produksi dan produk akan kehilangan daya saing (mendorong ALOP turun).
  • 37. PERTIMBANGAN PENETAPAN ALOP (2) • Contoh (lanjutan): - Industri nasional harus meningkatkan daya saing produknya dengan memperbaiki kualitas produk dan menurunkan harga (mendorong ALOP turun). - Lapangan kerja baru akan dihasilkan karena kebutuhan penanganan volume produk yang lebih besar (mendorong ALOP turun). - Industri perikanan di negara pengimpor memiliki kedudukan ekonomi yang strategis dan kepentingan sosial yang besar, dan perkembangan suatu penyakit baru muncul akan menyebabkan konsekuensi bencana yang besar (mendorong sangat kuat ALOP naik). Sumber: Ricardo Sgrillo. Considerations on the Appropriate Level of Protection,Acceptable Level of Risk and Phytosanitary Measures
  • 38. KEWAJIBAN NEGARA PENGIMPOR DAN NEGARA PENGEKSPOR NEGARA PENGEKSPOR NEGARA PENGIMPOR • Pertimbangkan status SPS negara pengekspor • Pilih ‘appropriate level of protection’ (ALOP) • Pertimbangkan jaminan SPS yang ditawarkan negara pengekspor • Lakukan analisis risiko impor (import risk analysis) jika diperlukan • Sediakan informasi sebagaimana diminta oleh negara pengimpor • Inspeksi dan sertifikasi oleh dokter hewan pemerintah dari negara pengimpor • Transparansi dalam memberikan informasi SPS Sumber: Gideon Brückner 2011.The OIE judgement of equivalence.
  • 39. ANALISIS RISIKO DAN ALOP • ALOP merupakan output dari Penilaian Risiko (Risk Assessment). • Penting untuk membedakan secara jelas antara ALOP yang ditetapkan oleh suatu negara dan tindakan-tindakan SPS. • Tujuan ALOP adalah luas (broad objective). • Tindakan-tindakan SPS ditetapkan untuk mencapai tujuan ALOP. • Penetapan ALOP secara logis mendahului penetapan suatu tindakan SPS. ALOP adalah tujuan, sedangkan tindakan SPS adalah instrumen untuk mencapai atau mengimplementasikan tujuan
  • 40. KERANGKA ANALISIS RISIKO Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko Manajemen Risiko Penilaian Pemasukan Penilaian Pendedahan Penilaian Konsekuensi Evaluasi Risiko Evaluasi Opsi Evaluasi Pengamanan Implementasi, Monitoring & Tinjauan Estimasi Risiko ALOP ALOR < ALOP Analisis risiko menghitung tingkat risiko (bukan tingkat perlindungan yang diperlukan), ALOR digunakan dalam Evaluasi Risiko.
  • 41. IMPLEMENTASI ALOP DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL • ALOP dapat dicapai dengan mengurangi risiko berkembangnya HPHK sampai ke tingkat risko tertentu yang dapat diterima (ALOR). • ALOP suatu negara harus dapat memastikan ALOR.Tingkat risiko ini berbeda untuk setiap negara, tetapi tidak bisa nol (zero). • Jika risiko yang ditimbulkan oleh negara pengekspor dapat diterima oleh suatu negara pengimpor, risiko yang sama dari negara lain juga harus dapat diterima oleh negara pengimpor tersebut. Sumber: http://spstraining.pk/spsweb/Trainings/Module1/index-page_id=2032.html
  • 42. KETERKAITAN ALOP DAN ANALISIS RISIKO • ALOP dan ALOR adalah topik penting dalam harmonisasi tindakan-tindakan SPS dalam perdagangan bilateral Pilihan ‘Appropriate Level of Protection’ (ALOP) Estimasi ‘Acceptable Level of Risk’ (ALOR) Analisis Risiko Impor Risiko < ALOR Analisis dan pilihan tindakan SPS Tidak diperlukan tindakan SPS Sumber: Ricardo Sgrillo. Considerations on the Appropriate Level of Protection, Acceptable Level of Risk and Phytosanitary Measures Tidak Ya
  • 43. CONTOH: ALOR DALAM EVALUASI RISIKO Penilaian Konsekuensi: Moderate risk (risiko sedang) Estimasi Risiko: Very low risk (risiko sangat rendah) ALOR yang diusulkan: Very Low risk (risiko sangat rendah) Kesimpulan: ALOR = ALOP - risiko dapat diterima. Penilaian Pemasukan: Low risk (rissko rendah) Penilaian Pendedahan: Low risk (risiko rendah) Penilaian Pemasukan dan Pendedahan: Very low risk (risiko sangat rendah)
  • 44. HAK UNTUK MENETAPKAN ALOP • Setiap negara memiliki hak berdaulat (sovereignity) untuk menentukan ALOP- nya. • Ini bukan hak yang dibatasi, tetapi setiap negara harus mempertimbangkan tujuannya yaitu meminimalkan dampak negatif terhadap perdagangan (Pasal 5.4 Perjanjian SPS) dan konsisten dalam penerapannya (Pasal 5.5 Perjanjian SPS). • Perjanjian SPS tidak mengharuskan suatu negara untuk memiliki dasar ilmiah untuk ALOP-nya, begitu juga untuk mengekspresikannya dalam istilah kuantitatif. • ALOP adalah pernyataan kebijakan pemerintah dan merefleksikan harapan masyarakat sehubungan dengan risiko secara umum dan, khususnya, yang berkaitan dengan perlindungan terhadap industri perikanan dan lingkungan. Sumber: David Wilson.The Appropriate Level of Protection.AFFA.
  • 45. KUNCI PENTING ALOP/ALOR • ALOP merupakan penilaian nilai sosial (societal) yang merefleksikan risiko maksimal (atau kerugian yang hilang) dari penyebaran dan/atau berkembangnya patogen yang dianggap ‘dapat diterima’ (acceptable) oleh suatu negara. • Menetapkan ALOP nasional merupakan keputusan politik, sehingga para analis risiko tidak menetapkan ALOP, mereka hanya menggunakannya untuk menentukan apakah risiko ‘dapat diterima’ atau ‘tidak dapat diterima’. • Risiko ‘dapat diterima’ jika berada dalam ALOP (yaitu sama dengan atau lebih rendah dari ALOP nasional. • ALOP nasional harus konsisten di semua sektor – baik untuk tumbuhan, hewan darat dan hewan akuatik.
  • 46. PENUTUP • Hak untuk menetapkan ALOP secara fleksibel, dibarengi juga dengan beberapa kewajiban, termasuk bahwa ALOP harus diterapkan secara konsisten dan harus meminimalkan efek negatif terhadap perdagangan. • Perjanjian SPS tidak membatasi penetapan ALOP. Berbagai nilai dan pertimbangan kepentingan nasional - sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, politik - dapat diterapkan dalam menetapkan ALOP. • ALOP juga harus diterapkan secara konsisten dan transparan di situasi risiko impor yang berbeda. • Sampai saat ini, tidak ada negara yang menyatakan ALOP-nya dengan ketepatan (precision) yang tinggi.