Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Andere mochten auch
Andere mochten auch (20)
Ähnlich wie 3 uud indonesia
Ähnlich wie 3 uud indonesia (20)
Mehr von Mystic333
Mehr von Mystic333 (18)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
3 uud indonesia
- 1. Perbedaan UUD 1945, konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 ASPEK UUD 1945 Konstitusi RIS UUDS 1950 No 1 Sitematika penulisan UUD - Pembukaan terdiri dari 5 alinea ³ « maka disusunlah kemersekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada«´. - UUD 1945 terdiri dari XVI bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. - Mukadimah terdiri dari 4 alinea disebutkan : Kemerdekaan disusun dalam suatu Piagam negara yang berbentuk Republik- Federasi (Alinea ke 3). - Konstitusi RIS batang tubuh terdiri dari 6 bab dan 197 Pasal. - Mukadimah terdiri dari 4 alinea disebutkan: Kemerdekaan disusun dalam suatu Piagam negara, yang berbentuk negara Republik- Kesatuan.( alinea ke4). - Batang tubuh UUDS 1950 terdiri dari 6 bab, 116 pasal dan 1 pasal penutup. 2 Mengenai bentuk Negara dan kedaulatan - Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik (pasal 1 ayat 1) - Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2) - RIS yang merseka berdaulat ialah suatu Negara okum yang demokrasi dan berbentuk federasi. (dalam pasal I ayat 1). - Kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan bersama antara pemerintah, DPR dan Senat. (dalam pasal I ayat 2) - Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara okum yang demokratis dan berbentuk kesatuan ( dalam pasal I ayat 1) - Kedaulatan RI berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR (dalam pasal I ayat 2) 3 Daerah Negara - UUD 1945 tidak menjelaskan dengan terinci mengenai mana saja wilayah Indonesia itu. - RIS meliputi seluruh daerah Indonesia yaitu daerah bersama : - Negara Indonesia Timur. Negara - Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia (pasal 2).
- 2. Pasundan (termasuk distrik federal Jakarta), Negara Madura, Negara Sumatera Timur (Asahan Selatan dan labuhan Batu), Negara Sumatera Selatan. - Satuan kenegaraan yang tegak sendiri, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur. (Pasal 2) 4 Alat kelengkapan Negara Alat-alat kelengkapan Negara terdiri dari : y Majelis Permusyawarata n Rakyat y Presiden y Dewan Perwakilan Rakyat y Dewan Pertimbangan Agung y Mahkamah Agung y Badan Pemeriksa Keuangan Alat- alat perlengkapan Negara dalam konstitusi RIS terdiri dari : y Presiden y Menteri-menteri y Senat y Dewan Perwakilan Rakyat y Mahkamah Agung Indonesia y Dewan Pengawasan Keuangan Alat-alat perlengkapan Negara dalam UUDS 1950 terdiri dari : y Presiden dan Wakil Presiden y Menteri-menteri y Dewan Perwakilan Rakyat y Mahkamah Agung y Dewan Pengawas Keuangan 5 Penjelasan Alat-alat kelengkapan Negara MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan UU, putusan MPR ditetapkan dengan Dalam konstitusi RIS tidak ada MPR Tidak ada MPR.
- 3. suara terbanyak, bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibukota Negara dan menetapkan UUD dan GBHN. Presiden y Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak (pasal 6 ayat 2) y Sebelum memangku jabatan, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh- sungguh di hadapan MPR atau DPR y UUD 1945 kedudukan adalah kuat, Presiden tidak dapat membubarkanny a. Menteri y Tidak ada menteri Presiden y Presiden dipilih oleh orang- orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian (pasal 69 ayat 2) y Presiden sebelum memangku jabatan, mengangkat sumpah dihadapn orang- orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah bagian. y Dalam konstitusi RIS 1949 ini, antara pemerintah dengan parlemen memiliki kedudukan yang sama-sama kuat dimana pemerintah tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen dan parlemen pula tidak dapat dibubarkan oleh pemerintah. Menteri y Menteri-menteri bersidang dalam dewan menteri yang dipimpin oleh perdana menteri, jika Presiden y Presiden dan Wakil Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan UU (pasal 45 ayat 3). y Presiden sebelum memangku jabatan mengangkat sumpah dihadapan DPR. y Pemerintah dapat dijatuhkan oleh presiden (presiden berhak membubarkan DPR dengan syarat dalam waktu 30 hari harus dilakukan pemilihan baru). Menteri y Menteri-menteri bersidang dalam dewan menteri yang dipimpin oleh perdana menteri, jika
- 4. Senat y Tidak ada senat dalam alat kelengkapan UUD 1945 DPR y Susunan DPR ditetapkan dengan Undang- undang (pasal 19 ayat 1) DPA y Susnan DPA ditetapkan dengan Undang- undang, dewan ini berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak maengajukan usul kepada pemerintah. MA y Susunan keanggotaan tidak dibahas secara rinci, hanya menyebutkan susunan kekuasaan badan-badan kehakiman itu berhalangan digantikan oleh menteri yang berkedudukan khusus. Senat y Mewakili daerah-daerah bagian, setiap daerah bagian mempunyai dua anggota senat dan setiap anggota senat mengeluarkan suara. DPR y DPR mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota. DPA Tidak ada. Mahkamah Agung Indonesia y Susunan dan kekuasaanya diatur dengan Undang-undang federal. berhalangan digantikan oleh menteri yang ditujukan oleh dewan menteri. Senat y DPR mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdassar atas perhitungan setiap 300.000 jiwa penduduk Indonesia memiliki seorang wakil. DPA y Tidak ada MA y Susunan dan kekuasaan MA diatur dengan Undang-undang.
- 5. diatur dengan UU. BPK y Suatu badan yang tugasnya lebih banyak dititk beratkan kepada tindakan yang bersifat represif. DPK y BPK diganti dengan nama Dewan Pengawas Keuangan, yaitu suatu badan yang tugasnya lebih banyak dititk beratkan kepada tindakan yang bersifat mencegah. DPK y BPK diganti dengan nama Dewan Pengawas Keuangan, yaitu suatu badan yang tugasnya lebih banyak dititik beratkan kepada tindakan yang bersifat mencegah. 6 Hubungan Luar Negeri y Presiden mengangkat duta dan konsul, presiden menerima duta Negara lain. y Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain hanya dilakukan oleh presiden dengan kuasa undang-undang federal. y Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain, dilakukan oleh presiden hanya dengan kuasa undang-undang. 7 Konstituante y Tidak ada konstituante, tetapi mengenal MPR yang memeliki fungsi yang hampir sama dengan konstituante. y Konstituante dibentuk dengan jalan memperbesar DPR yang dipilih dan Senat baru yang ditunjuk serta anggota-anggota luar biasa sebanyak jumlah anggota luar biasa sebanyak jumlah anggota majelis. y Konstituante terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya di tetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga Negara Indonesia memiliki seorang wakil (pasal 135 ayat 1 ) 8 Penyusun y UUD 1945 rancangan nya telah di setujui pada tanggal 16 juli 1945, oleh BPUPK dan formalnya berlaku sejak di sahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal y Konstituante RIS rancangannya disusun oleh wakil-wakil republik Indonesia dan BFO (pertemuan untuk musyawarah federal) y UUDS 1950 ini di rancang oleh panitia gabungan antara republik Indonesia serikat dengan republik Indonesia
- 6. 14 desember 1945. 9 Agama y Negara berdasarkan atas ketuhanan YME (pasal 29 ayat 1) y Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama nya masing- masing dan untuk beribadah menurut agama nya dan kepercayaan nya itu. y Dalam RIS tidak di sebutkan bahwa Negara berdasarkan ketuhanan YME. y Tidak ada pasal khusus yang mengatur jaminan bagi tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. y Negara berdasarkan ketuhanan YME (pasal 43 ayat 1). y Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 10 Pertahanan negara y Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara y Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain. y Presiden pemegang kekuasaan yang tertinggi atas AD,AL dan AU y Tidak dijelaskan y Lebih spesifik di sebutkan temtar republic Indonesia serikat bertugas melindungi kepentingan- kepentingan RIS (pasal 180 ayat 1) y Pemerintah tidak menyatakan perang melainkan jika itu di izinkan oleh DPR dan senat. y Presiden adalah panglima tertinggi tentara RIS y Pemerintah jika perlu menaruh tentara di bawah seorang panglima umum, menteri pertahanan dapat di tunjuk merangkap jabatan itu. y Angkatan perang republic Indonesia bertugas melindungi kepentigan- kepentingan Negara RI. y Presiden tidak menyatakan perang melainkan jika hal itu di izinkan oleh DPR. y Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas APRI. y Dalam keadaan perang pemerintah menetapkan AP di bawah seorang panglima besar. 11 Sistim pemerintaha y Sistim pemerintahan y Sistim pemerintahan y Sistim pemerintahan
- 7. n presidentil parlementer. parlementer. 12 Pemerintaha n daerah y Tidak terperinci karna diatur kembali dengan UUD. y Di jelaskan secara rinci mengenai aturan dari Negara bagian dari alat kelengkapan,pel aksanaan,pemeri ntah,hak,kewaji ban,administrasi dll. y Tidak dijelaskan secara rinci hanya di sebutkan bahwa tiap-tiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan UU. 13 Undang- undang y Kekuasan perundang- undangan dilaksanakan antara pemerintah bersama DPR. y Kekuasaan perundang- undangan di lakukan oleh pemerintah bersama DPR dan senat. y Kekuasaan perundang- undangan di laksanakan antara pemerintah bersama pemerintah.
- 8. No. Tahap Perkembangan Jangka Waktu Bentuk Perundang-undangan 1 Di bawah UUD 1945 (18 Agustus 1945) sampai dengan terbentuknya Negara republik Indonesia serikat (27 Desember 1945) 5 Tahun y Undang-undang (pasal 5 ayat (1) UUD) y Peraturan pemerintah (pasal 5 ayat (2) UUD) y Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (pasal 22 UUD) 2 Di bawah konstitusi RIS (27 Desember 1945) sampai dengan di tetapkannya UUD sementara RI (15 Agustus 1950) 8 Bulan y Undang-undang (pasal 127 konstitusi RIS) y Perauturan pemerintah (pasal 141 konstitusi RIS) y Undang-undang darurat (pasal 139 konstitusi RIS) 3 Di bawah UUD sementara RI (15 Agustus 1950) sampai dengan Dekrit Presiden 5 juli 1959 9 Tahun y Undang-undang (pasal 89 UUDS) y Peraturan pemerintah (pasal 98 UUDS) y Undang-undang Darurat (pasal 198 UUDS)