Sistem nasional penanggulangan bencana
•Als PPTX, PDF herunterladen•
6 gefällt mir•1,841 views
mata diklat pada diklat penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh BNPB tahun 2017
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Sistem nasional penanggulangan bencana
Ähnlich wie Sistem nasional penanggulangan bencana (20)
Mehr von Widyaiswara/trainer
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (14)
Sistem nasional penanggulangan bencana
- 1. SISTEM NASIONAL PelatihanTeknis DASAR MANAJEMEN BENCANA Mataram, 4 April 2017 Dr. MUSLIHIN Widyaiswara BPSDM NTB
- 2. PelatihanTeknis DASAR MANAJEMEN BENCANA Muslihin Tujuan Pembelajaran a. Memahami sistem penanggulangan bencana, b. Mengerti tentang legislasi / peraturan perundangan terkait penanggulangan bencana, c. Mengerti tentang kelembagaan penanggulangan bencana, d. Mengerti tentang perencanaan penanggulangan bencana, e. Mengerti tentang pendanaan penanggulangan bencana.
- 3. PelatihanTeknis DASAR MANAJEMEN BENCANA Muslihin 1. Pola penanggulangan bencana alam di NTB? 2. Kelembagaannya seperti apa? 3. Bagaimana pendanaan dan perencanaannya? Bencana di NTB 2016 Apa yang ANDA tahu tentang:
- 4. PelatihanTeknis DASAR MANAJEMEN BENCANA Muslihin UU 24 Tahun 2007 SISTEM LAMA SISTEM BARU Dasar Hukum Bersifat sektoral Berlaku umum dan mengikat seluruh departemen, masyarakat dan lembaga non pemerintah Paradigma Tanggap darurat Mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi Lembaga Bakornas PB, Satkorlak dan Satlak BNPB, BPBD PROPINSI, BPBD Kab/Kota Peran Masyarakat Terbatas Melibatkan masyarakat secara aktif Pembagian Tanggung Jawab Sebagian besar pemerintah pusat Tanggung jawab pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten Perencanaan Pembangunan Belum menjadi bagian aspek perencanaan pembangunan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN PRB) • Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) • Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB) Pendekatan Mitigasi Kerentanan Analilsa resiko (menggabungkan antara kerentanan dan kapasitas) Forum kerjasama antar pemangku kepentingan Belum ada National Platform (akan)
- 5. PelatihanTeknis DASAR MANAJEMEN BENCANA Muslihin sistem pengaturan yang menyeluruh tentang kelembagaan, penyelenggaraan, tata kerja dan mekanisme serta pendanaan dalam Penangguangan Bencana berdasarkan UU No. 24/2007. sistem penanggulangan bencana Sistem Penanggula ngan Bencana Legisla si Kelem- bagaan Peren- canaan Pen- danaa n
- 6. PelatihanTeknis DASAR MANAJEMEN BENCANA Muslihin • Pra Bencana : • kurang diperhatikan, • kesiapsiagaan kurang, Bencana terjadi pada waktu kita tidak siap • Pada saat kondisi darurat : • Panik berkepanjangan • Tidak tahu apa yang harus diperbuat • Koordinasi kacau, kewenangan tidak jelas • Stress (diri, famili/Keluarga, tetangga menjadi korban) • Distribusi bantuan kacau • Ketidakpercayaan pada pemerintah • Tekanan Media • Isu yang menyesatkan dari pihak yang tidak bertanggungjawab • Semua ingin membantu tapi tidak banyak yang bisa diperbuat • Keamanan terganggu • Kondisi Pasca Bencana: • Pemulihan Fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan berjalan lambat, dan tidak menyeluruh • Bantuan hanya sebatas pada masa tanggap darurat • Bantuan tidak merata • Psikososial tidak tertangani secara tuntas, menyisakan depresi yang mendalam Experience is the best teacher
- 7. Muslihin Widyaiswara BPSDM NTB • Setiap kejadian bencana merupakan tanggungjawab Bupati/Walikota. • Gubernur merapat untuk memberikan dukungan. • Pemerintah Pusat memberikan bantuan pada kondisi yang ekstrim. • TNI dan POLRI dilibatkan dalam penanganan darurat bencana • Penanggulangan Bencana harus dilakukan sedini mungkin
- 8. PelatihanTeknis DASAR MANAJEMEN BENCANA Muslihin 1. Undang-undang Nomor 24/2007 2. Peraturan Pemerintah: • Penyelenggaraan PB (PP. No. 21/2007). • Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP. No. 22/2007). • Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah (PP. No. 23/2007). 3. Peraturan Presiden : Pembentukan BNPB (No. Perpres 8/2008). 4. Peraturan Kepala Badan
- 9. PelatihanTeknis DASAR MANAJEMEN BENCANA Muslihin BNPB Unsur Pengarah Unsur Pelaksana BPBD Provinsi Unsur Pengarah Unsur Pelaksana BPBD Kab./Kota Unsur Pengarah Unsur Pelaksana BNPB Unsur Pengarah Unsur Pengarah Unsur Pengarah BNPB Unsur Pengarah Unsur Pengarah Unsur Pengarah BNPB Unsur Pengarah Unsur Pengarah Unsur Pelaksana Unsur Pelaksana 19 orang [10 unsur pemerintah dan 9 unsur profesional] 11 orang [6 unsur pemerintah dan 5 unsur profesional] 9 orang [5 unsur pemerintah dan 4 unsur profesional] KELEMBAGAAN Penanggulangan Bencana
- 10. PelatihanTeknis DASAR MANAJEMEN BENCANA Muslihin KEPALA BNPB Sekretaris Utama Inspektur Utama Deputi Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaa n Deputi Tanggap Darurat Deputi Rehabilitasi & Rekonstruksi Deputi Logistik & Peralatan Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Pusat UPT Pusat Direktur UNSUR PENGARAH Pejabat Pemerintah Masyarakat Profesional 9 orang masyarakat profesional (Pakar/Profesional dan atau tokoh masyarakat) Dalam Negeri Sosial Pekerjaan Umum Kesehatan Keuangan Perhubungan ESDM Kantor Menko Kesra TNI POLRI UNSUR PELAKSANA
- 12. PelatihanTeknis DASAR MANAJEMEN BENCANA Muslihin NATIONAL PLATFORM (PLANAS PRB) FORUM MASYARAKAT SIPIL FORUM LEMBAGA USAHA FORUM PERGURUAN TINGGI FORUM MEDIA FORUM LEMBAGA INTERNASIONAL LOCAL PLATFORM Forum PRB NTT Forum PRB Jogjakarta PLATFORM TEMATIC Forum Merapi Forum Slamet Perlu terus dikembangkan Lembaga NONFORMAL
- 13. PelatihanTeknis DASAR MANAJEMEN BENCANA Muslihin • Perencanaan Penanggulangan Bencana • Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan) o Tingkat Nasional RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA o Tingkat Provinsi/Kab./Kota RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA • Rencana Tiap Jenis Bencana o Rencana Mitigasi (Mitigation Plan) o Rencana Kontinjensi (Contingency Plan) o Rencana Operasi (Operation Plan) o Rencana Pemulihan (Recovery Plan) • Pemaduan PB dalam Perencanaan Pembangunan (Nasional / Daerah) • Penanggulangan Bencana dalam RPJP (N/D), RPJM (N/D) dan RKP (N/D) PERENCANAAN Penanggulangan Bencana
- 14. PelatihanTeknis DASAR MANAJEMEN BENCANA Muslihin • Dana DIPA (APBN/APBD) • untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga/departemen terutama untuk kegiatan pengurangan risiko bencana • Dana Contingency • untuk penanganan kesiapsiagaan • Dana Siap Pakai (on call) • untuk bantuan kemanusiaan (relief) pada saat terjadi bencana atau pada saat dinyatakan kondisi darurat • Dana bantuan Sosial berpola Hibah • Dana yang dialokasikan untuk bantuan pasca bencana di daerah • Dana yang bersumber dari masyarakat 14 PENDANAAN Penanggulangan Bencana
- 15. PelatihanTeknis DASAR MANAJEMEN BENCANA Muslihin Bantuan yang diberikan Gubernur Jawa Barat, H.Ahmad Heryawan Rp 3 miliar, belum tercatat. Sementara tim gelombang kedua dan ketiga masih akan turun, berikutnya akan melakukan pemantauan terhadap penyaluran. SUMBER JUMLAH Dana siap pakai BNPB 10.200.000.000 Dana Tak Terduga BPBD NTB 2.700.000.000, Masyarakat, BUMN, BUMD, Pemda 1.035.861.058 Transfer Bank dari Masyarakat, BUMN, BUMD, CSR, Pengusaha 471.511.00 Jumlah 14.732.410.556 bantuan yang masuk dan tercatat sejak 31 Desember 2016 sampai 5 Januari 2017 Pembiayaan PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR BIMA
- 16. PelatihanTeknis DASAR MANAJEMEN BENCANA Muslihin PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Prabencana Saat Tanggap Darurat Pascabencana Situasi Tidak Ada Bencana Situasi Terdapat Potensi Bencana Perencanaan Pencegahan Pengurangan Risiko Pendidikan Pelatihan Penelitian Penaatan Tata Ruang Mitigasi Peringatan Dini Kesiapsiagaan Kajian Cepat Status Keadaan Darurat Penyelamatan & Evakuasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perlindungan Pemulihan Rehabilitasi Rekonstruksi Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi Kesehatan Kamtib Lingkungan PENYELENGGARAAN Penanggulangan Bencana
Hinweis der Redaktion
- (inilah identifikasi permasalahan penanggulangan bencana sebelum adanya UU No. 24 Tahun 2007 yang sudah dibagi pra benacan, tanggap darurat dan pasca bencana). Catatan : bagi fasilitator dibaca satu persatu dengan penambahan sepengetahuan fasilitator.
- Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibagi menjadi 2 yaitu : Perencanaan yang berlaku untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana, yang kemudian didiskripsikan menjadi rencana aksi Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu : - rencana mitigasi : pra bencana tanpa potensi bencana, satu jenis bencana, upaya mitigasi (struktural dan non struktural), siapa melakukan apa, budget - rencana kontijensi : pra bencana dengan potensi bencana, satu jenis bencana, gunakan skenario kejadian yang paling mungkin, siaps melakukan apa, budget, dokumen komitmen antar stakeholder - rencana operasi : saat bencana, melaksanakan rencana kontijensi - rencana pemulihan : pasca bencana, dasar wilayah terdampak, apa saja yang dipulihkan, siap melakukan apa, budget
- Dengan meningkatnya kapasitas di daerah diharapkan dapat melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan lebih baik. Penyelenggaraan penanggulangan dibagi menjadi 3 (tiga) sesuai siklus penanggulangan bencana (baca : UU No. 24 Tahun 2007 dan PP21/2008). Penjelasan : - jelas -