SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI, DAN KEWENANGAN
Aidy Risyawal, S.STP, M.Sos.
PENDAHULUAN
Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.
tentang Desa
Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah No. 43/2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa
tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa
tentang Badan
Permusyawaratan Desa
tentang Badan
Permusyawaratan Desa
KEANGGOTAAN
• Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis
melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
• Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan
paling banyak 9 (sembilan) orang dengan ketentuan: (a) jumlah penduduk 0 - 5.000
jiwa = 5 anggota BPD; (b) jumlah penduduk 5.001 - 9.000 jiwa = 7 anggota BPD; (c)
jumlah penduduk > 9.000 jiwa = 9 anggota BPD.
• Penetapan jumlah anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan
keuangan desa.
• Penentuan kuota jumlah anggota BPD tiap wilayah baik RW/RT atau pangerak
memiliki formula: (jumlah penduduk wilayah x jumlah anggota BPD) / jumlah
penduduk desa.
Pengisiankeanggotaan BPD
melaluiprosespemilihan
langsung,panitiapemilihan
menyelenggarakan pemilihan
langsungcalonanggotaBPDoleh
unsurmasyarakat yang
mempunyaihakpilih(ayat1)
CalonanggotaBPDterpilihadalah
calonanggotaBPDdengansuara
terbanyak (ayat3)
01
02 Pengisiankeanggotaan BPDmelalui
prosesmusyawarah,calonanggota
BPDdipilihdalamproses
musyawarahperwakilanolehunsur
wakilmasyarakat yangmempunyai
hakpilih(ayat 2)dandilaksanakan
berdasarkan hasilmusyawarahdan
mufakat(ayat 4).
03 PengisiananggotaBPD
melaluiprosesmusyawarah
jikatidakdiperoleh
kesepakatan,maka
dilakukanpemungutan
suaraolehpeserta
musyawarah(ayat5).
04 PengisiananggotaBPD
melaluidenganpemungutan
suaraadalahcalonanggota
BPDyangmemperoleh
suaraterbanyakberurutan
(ayat6).
05 Setiappeserta
musyawarahmemiliki1
(satu)haksuaradalam
pemungutansuarauntuk
memilihanggotaBPD
(ayat7).
*Perda Kab.Tabalong No.07/2019 Pasal11
PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD
• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
• memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika;
• berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau
sudah/pernah menikah;
• berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
pertama atau sederajat;
• bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
• bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
• wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
• bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
• Tidak pernah atau sedang dihukum pidana berdasarkan
Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap;
• tidak sedang terganggu ingatannya;
• aparatur Sipil Negara harus mendapat ijin dari Pejabat
Pembina Kepegawaian;
• bukan sebagai Karyawan Tetap dari suatu Perusahaan;
• tidak mengidap suatu penyakit yang kronis sehingga
mengganggu aktifitasnya sebagai anggota BPD;
• bebas dari Narkoba;
• bukan anggota dari suatu Partai Politik; dan
• belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3
periode baik berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam
desa yang sama.
PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
Anggota BPD berhenti karena :
1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Diberhentikan.
Diberhentikan :
1. berakhir masa keanggotaan;
2. tidak dapat melaksanakan tugas
secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-
turut selama 6 (enam) bulan tanpa
keterangan apapun;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai
anggota BPD;
4. tidak melaksanakan kewajiban;
5. melanggar larangan sebagai anggota
BPD;
6. melanggar sumpah/janji jabatan dan
kode etik BPD;
7. dinyatakan bersalah berdasarkan
putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana
dengan ancaman pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih;
8. tidak menghadiri rapat paripurna
dan/atau rapat BPD lainnya yang
menjadi tugas dan kewajibannya
sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut
tanpa alasan yang sah;
9. adanya perubahan status Desa
menjadi kelurahan, penggabungan 2
(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu)
Desa baru, pemekaran atau
penghapusan Desa;I
10. bertempat tinggal di luar wilayah asal
pemilihan; dan/atau
11. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa
*Perda Kab. Tabalong No. 07/2019 Pasal 20
LARANGANANGGOTA
BADANPERMUSYAWARATANDESA
• merugikan kepentingan umum,
meresahkan sekelompok
masyarakat Desa, dan
mendiskriminasikan warga atau
golongan masyarakat Desa;
• melakukan korupsi, kolusi, dan
nepotisme, menerima uang,
barang, dan/atau jasa dari pihak
lain yang dapat memengaruhi
keputusan atautindakan yang
akan dilakukannya;
• menyalahgunakan wewenang;
• melanggar sumpah/ janji
jabatan;
• merangkap jabatan
sebagai Kepala Desa dan
perangkat Desa;
• merangkap sebagai anggota
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Daerah Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi atau
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/ Kota, dan
jabatan lain yang ditentukan
dalam peraturan
perundangan-undangan;
• sebagai pelaksana proyek
Desa;
• menjadi pengurus partai
politik; dan/ atau
• menjadi anggota dan/atau
pengurus organisasi
terlarang.
*Perda Kab. Tabalong No. 07/2019 Pasal 27
KELEMBAGAAN BPD
PIMPINAN
• 1 orang ketua
• 1 orang wakil ketua
• 1 orang sekretaris
BIDANG
• Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan
Pembinaan Kemasyarakatan
• Bidang Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dipimpin oleh Ketua Bidang
Merangkap menjadi
anggota BPD
FUNGSI DAN TUGAS BPD
FUNGSI
1. Membahas dan menyepakati
Rancangan Peraturan Desa
Bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja
Kepala Desa
TUGAS BPD
1. menggali aspirasi masyarakat;
2. menampung aspirasi masyarakat;
3. mengelola aspirasi masyarakat;
4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. menyelenggarakan musyawarah
BPD;
6. menyelenggarakan musyawarah
Desa;
7. membentuk panitia pemilihan Kepala
Desa;
8. menyelenggarakan musyawarah
Desa khusus untuk pemilihan Kepala
Desa antarwaktu;
9. membahas dan menyepakati
rancangan Peraturan Desa bersama
Kepala Desa;
10. melaksanakan pengawasan
terhadap kinerja Kepala Desa;
11. melakukan evaluasi laporan
keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
12. menciptakan hubungan kerja yang
harmonis dengan Pemerintah Desa
dan lembaga Desa lainnya; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diatur
dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
PENGGALIAN ASPIRASI MASYARAKAT
1. BPD melakukan penggalian aspirasi
masyarakat.
2. Penggalian aspirasi dapat dilakukan langsung
kepada kelembagaan dan masyarakat Desa
termasuk kelompok masyarakat miskin,
masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan,
kelompok marjinal.
3. Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan
keputusan musyawarah BPD yang dituangkan
dalam agenda kerja BPD.
4. Pelaksanaan penggalian aspirasi
menggunakan panduan kegiatan yang
sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan,
sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
5. Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa
disampaikan dalam musyawarah BPD.
TUGAS BPD
MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT
1. Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi
masyarakat dilakukan di sekretariat BPD atau
tempat representatif lainnya.
2. Aspirasi masyarakat diadministrasikan dan
disampaikan dalam musyawarah BPD.
PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT
1. BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui
pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
2. Pengadministrasian aspirasi berdasarkan pembidangan
yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat Desa.
3. Perumusan aspirasi dilakukan dengan cara menganalisa
dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk
disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka
mewujudkan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.
PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT
1. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
2. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh
BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
3. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan seperti penyampaian aspirasi melalui surat
dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan
keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari
usulan BPD.
TUGAS BPD
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH BPD
1. Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang
bersifat strategis.
2. Hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan
Peraturan Desa, evaluasi laporan Pemerintahan keterangan penyelenggaraan Desa, menetapkan
peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan
BPD
1
2
3
4
5
Musyawarah BPD dinayatakan sah jika dihadiri
2/3 dari jumlah anggota BPD
Pengambilan keputusan dilakukan dengan
cara musyawarah mufakat
Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan
suara yang disetujui paling sedikit 1/2 ditambah 1 dari jml anggota
BPD hadir
Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD
dan dilampiri notulen musyawarah oleh sekretaris BPD
Mekanisme Musyawarah BPD
TUGAS BPD
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA
1. Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
2. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Desa, dan unsur masyarakat
Desa BPD, Pemerintah untuk hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan memusyawarahkan
Pemerintahan Desa.
3. Musyawarah Desa dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Musyawarah yang bersifat strategis :
a. penataan Desa;
b. perencanaan Desa;
c. kerja sama Desa;
d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. pembentukan BUM Desa;
f. penambahan dan pelepasan Aset Desa;
g. pemanfaatan dan penggunaan aset
desa; dan
h. kejadian luar biasa.
Unsur masyarakat yang terlibat :
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok
tani;
f. perwakilan kelompok
nelayan;
g. perwakilan kelompok
perajin;
h. perwakilan kelompok
perempuan;
i. perwakilan kelompok
pemerhati dan
pelindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok
masyarakat tidak
mapan.
TUGAS BPD
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KADES
1. BPD membentuk panitia pemilihan Kades serentak dan panitia pemilihan Kades antarwaktu. Panitia
terdiri dari perangkat desa, anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
2. Pembentukan panitia ditetapkan melalui keputusan BPD.
3. Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
4. Panitia pemilihan bertanggungjawab kepada BPD.
5. Anggota panitia pemilihan tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan
keputusan BPD.
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA KHUSUS UNTUK PEMILIHAN KADES ANTARWAKTU
1. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
2. Penyelenggaraan musyawarah Desa dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang
diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
3. Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada panitia untuk
disampaikan kepada BPD.
TUGAS BPD
EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAN PEMDES
BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam 1 tahun
meliputi :
a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa;
b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten;
c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
d. Prestasi Kades.
MENCIPTAKAN HUBUNGAN KERJA YG HARMONIS DG PEMDES DAN LEMBAGA DESA
1. BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar
Kelembagaan Desa (FKADKD).
2. FKADKD ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.
3. Tugas forum menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.
HAK BPD
BPD Berhak :
1. mengawasi dan meminta keterangan tentang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan
tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.
Anggota BPD Berhak :
1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa,
mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul
dan/atau pendapat, dan memilih dan dipilih.
Hak-hak ini digunakan dalam musyawarah
BPD.
2. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.
3. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui
pendidikan dan pelatihan, sosialisasi,
pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan
seperti studi banding yang dilakukan di dalam
negeri
4. Penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi
pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
KEWAJIBAN ANGGOTA BPD
Kewajiban Anggota :
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Indonesia
Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok,dan/atau golongan;
4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga
desa lainnya; dan
6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata
kelola pemerintahan yang baik.
KEWENANGAN BPD
13 Kewenangan BPD (1) :
• Mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
• Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
• Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
• Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa;
• Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa;
• Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan
Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
KEWENANGAN BPD
13 Kewenangan BPD (2) :
• Menyusun peraturan tata tertib BPD;
• Menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa yang
bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
• Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis
kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
• Mengelola biaya operasional BPD;
• Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada
Kepala Desa; dan
• Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
TERIMA KASIH

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Kewenangan desa
Kewenangan desaKewenangan desa
Kewenangan desa
Eka Saputra
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Ardi Susanto
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
TV Desa
 
Evaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpdEvaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpd
Pekerja Sosial Masyarakat
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
Formasi Org
 
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatMateri pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Nene Mulyana
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
Pemdes Seboro Sadang
 
Penyusunana Perdes Kewenangan Desa
Penyusunana Perdes Kewenangan DesaPenyusunana Perdes Kewenangan Desa
Penyusunana Perdes Kewenangan Desa
Formasi Org
 
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.pptMATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
CHAIRUDIN2
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
Eka Saputra
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
Formasi Org
 
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptxTUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
Saripudin19
 
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Pemdes Seboro Sadang
 
Tatib bpd 2019 2025-dikonversi
Tatib bpd 2019 2025-dikonversiTatib bpd 2019 2025-dikonversi
Tatib bpd 2019 2025-dikonversi
KecamatanLinggaUtara
 
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
erisugiartoeri
 
Musyawarah desa
Musyawarah desaMusyawarah desa
Musyawarah desa
Eka Saputra
 
Badan permusyawaratan desa fd
Badan permusyawaratan desa   fdBadan permusyawaratan desa   fd
Badan permusyawaratan desa fd
Frans Dione
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
Ardi Susanto
 
Materi musdes
Materi musdesMateri musdes
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Formasi Org
 

Was ist angesagt? (20)

Kewenangan desa
Kewenangan desaKewenangan desa
Kewenangan desa
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 
Evaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpdEvaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpd
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
 
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatMateri pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
 
Penyusunana Perdes Kewenangan Desa
Penyusunana Perdes Kewenangan DesaPenyusunana Perdes Kewenangan Desa
Penyusunana Perdes Kewenangan Desa
 
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.pptMATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptxTUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
 
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
 
Tatib bpd 2019 2025-dikonversi
Tatib bpd 2019 2025-dikonversiTatib bpd 2019 2025-dikonversi
Tatib bpd 2019 2025-dikonversi
 
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
 
Musyawarah desa
Musyawarah desaMusyawarah desa
Musyawarah desa
 
Badan permusyawaratan desa fd
Badan permusyawaratan desa   fdBadan permusyawaratan desa   fd
Badan permusyawaratan desa fd
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
 
Materi musdes
Materi musdesMateri musdes
Materi musdes
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 

Ähnlich wie 2023_Tugas Pokok Fungsi Kewenangan BPD 0317.pptx

Permendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptx
Permendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptxPermendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptx
Permendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptx
harnawan
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Badanpermusyawaratandesabpd 120728234229-phpapp01
Badanpermusyawaratandesabpd 120728234229-phpapp01Badanpermusyawaratandesabpd 120728234229-phpapp01
Badanpermusyawaratandesabpd 120728234229-phpapp01
Drt Boyjk
 
TUPOKSI BPD 2019.pptx
TUPOKSI BPD 2019.pptxTUPOKSI BPD 2019.pptx
TUPOKSI BPD 2019.pptx
Arif Merdesa
 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pptx
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pptxBADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pptx
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pptx
Didi584616
 
BPD.pptx
BPD.pptxBPD.pptx
BPD.pptx
SatrioRibutR
 
Bpd
BpdBpd
Membangun CARAKTER BUILDING bagi aparat pemerintah desa.pptx
Membangun CARAKTER BUILDING bagi aparat pemerintah desa.pptxMembangun CARAKTER BUILDING bagi aparat pemerintah desa.pptx
Membangun CARAKTER BUILDING bagi aparat pemerintah desa.pptx
andikhaidir6
 
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptxBimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
DionFranata2
 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA BPD 2024.pptx
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  LEMBAGA BPD 2024.pptxTUGAS POKOK DAN FUNGSI  LEMBAGA BPD 2024.pptx
TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA BPD 2024.pptx
edygunawan35
 
2 pedoman pelaksanaan bpd slide
2 pedoman pelaksanaan bpd slide2 pedoman pelaksanaan bpd slide
2 pedoman pelaksanaan bpd slide
Udin Solehudin, S.Pd
 
BPD NEW.pptx
BPD NEW.pptxBPD NEW.pptx
BPD NEW.pptx
andi969125
 
390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf
390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf
390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf
anantadiraja
 
Pembentukan BPD
Pembentukan BPDPembentukan BPD
Pembentukan BPD
Yudhi Aldriand
 
Bpd 2019 Sukabumi
Bpd 2019 SukabumiBpd 2019 Sukabumi
Bpd 2019 Sukabumi
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptxPeran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
halagam
 
Perda 9 th_2015_ttg_bpd
Perda 9 th_2015_ttg_bpdPerda 9 th_2015_ttg_bpd
Perda 9 th_2015_ttg_bpd
Kantor Desa Junwangi
 
KELEMBAGAAN DESA. Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
KELEMBAGAAN DESA.  Tinjauan ttg Kelembagaan DesapptxKELEMBAGAAN DESA.  Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
KELEMBAGAAN DESA. Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
BudyHermawan3
 
Mengatasi kongkalikong bpd dan kepala desa
Mengatasi kongkalikong bpd dan kepala desaMengatasi kongkalikong bpd dan kepala desa
Mengatasi kongkalikong bpd dan kepala desa
Darul Azis
 
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptxPB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
buyaaqilah
 

Ähnlich wie 2023_Tugas Pokok Fungsi Kewenangan BPD 0317.pptx (20)

Permendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptx
Permendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptxPermendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptx
Permendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptx
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
 
Badanpermusyawaratandesabpd 120728234229-phpapp01
Badanpermusyawaratandesabpd 120728234229-phpapp01Badanpermusyawaratandesabpd 120728234229-phpapp01
Badanpermusyawaratandesabpd 120728234229-phpapp01
 
TUPOKSI BPD 2019.pptx
TUPOKSI BPD 2019.pptxTUPOKSI BPD 2019.pptx
TUPOKSI BPD 2019.pptx
 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pptx
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pptxBADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pptx
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pptx
 
BPD.pptx
BPD.pptxBPD.pptx
BPD.pptx
 
Bpd
BpdBpd
Bpd
 
Membangun CARAKTER BUILDING bagi aparat pemerintah desa.pptx
Membangun CARAKTER BUILDING bagi aparat pemerintah desa.pptxMembangun CARAKTER BUILDING bagi aparat pemerintah desa.pptx
Membangun CARAKTER BUILDING bagi aparat pemerintah desa.pptx
 
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptxBimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA BPD 2024.pptx
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  LEMBAGA BPD 2024.pptxTUGAS POKOK DAN FUNGSI  LEMBAGA BPD 2024.pptx
TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA BPD 2024.pptx
 
2 pedoman pelaksanaan bpd slide
2 pedoman pelaksanaan bpd slide2 pedoman pelaksanaan bpd slide
2 pedoman pelaksanaan bpd slide
 
BPD NEW.pptx
BPD NEW.pptxBPD NEW.pptx
BPD NEW.pptx
 
390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf
390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf
390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf
 
Pembentukan BPD
Pembentukan BPDPembentukan BPD
Pembentukan BPD
 
Bpd 2019 Sukabumi
Bpd 2019 SukabumiBpd 2019 Sukabumi
Bpd 2019 Sukabumi
 
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptxPeran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
 
Perda 9 th_2015_ttg_bpd
Perda 9 th_2015_ttg_bpdPerda 9 th_2015_ttg_bpd
Perda 9 th_2015_ttg_bpd
 
KELEMBAGAAN DESA. Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
KELEMBAGAAN DESA.  Tinjauan ttg Kelembagaan DesapptxKELEMBAGAAN DESA.  Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
KELEMBAGAAN DESA. Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
 
Mengatasi kongkalikong bpd dan kepala desa
Mengatasi kongkalikong bpd dan kepala desaMengatasi kongkalikong bpd dan kepala desa
Mengatasi kongkalikong bpd dan kepala desa
 
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptxPB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
 

Kürzlich hochgeladen

Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...
Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...
Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...
pandu335381
 
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdfPengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
ssuseraf42c3
 
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.pptPERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
Yuzarsif2
 
Rwanda, Sebuah Kisah Sukses Transformasi
Rwanda, Sebuah Kisah Sukses TransformasiRwanda, Sebuah Kisah Sukses Transformasi
Rwanda, Sebuah Kisah Sukses Transformasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAKButir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
Deputi KKIAN LAN RI
 
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3KTahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
KuswoyoAlTamiran
 
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptxMateri Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
Yuzarsif2
 
yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...
yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...
yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...
BontzkyDantzky
 
Studi Kebijakan untuk JF Analis Kebijakan
Studi Kebijakan untuk JF Analis KebijakanStudi Kebijakan untuk JF Analis Kebijakan
Studi Kebijakan untuk JF Analis Kebijakan
Deputi KKIAN LAN RI
 
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami olehpresentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
BontzkyDantzky
 
240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf
240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf
240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf
Galih Putro
 
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdfBimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
sittisufyani04021974
 
Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024
Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024
Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024
Deputi KKIAN LAN RI
 
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung UtaraPedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
Suwarso2
 
ppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptx
ppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptxppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptx
ppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptx
yustina11
 
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptxPERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
FadhilReaganHarahap
 
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdfIndeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
nahjargenki
 
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Irwan Dharmawan
 
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
Deputi KKIAN LAN RI
 
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdfRINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
ssuseraf42c3
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...
Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...
Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...
 
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdfPengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
 
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.pptPERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
 
Rwanda, Sebuah Kisah Sukses Transformasi
Rwanda, Sebuah Kisah Sukses TransformasiRwanda, Sebuah Kisah Sukses Transformasi
Rwanda, Sebuah Kisah Sukses Transformasi
 
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAKButir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
 
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3KTahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
 
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptxMateri Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
 
yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...
yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...
yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...
 
Studi Kebijakan untuk JF Analis Kebijakan
Studi Kebijakan untuk JF Analis KebijakanStudi Kebijakan untuk JF Analis Kebijakan
Studi Kebijakan untuk JF Analis Kebijakan
 
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami olehpresentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
 
240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf
240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf
240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf
 
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdfBimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
 
Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024
Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024
Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024
 
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung UtaraPedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
 
ppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptx
ppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptxppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptx
ppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptx
 
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptxPERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
 
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdfIndeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
 
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
 
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
 
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdfRINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
 

2023_Tugas Pokok Fungsi Kewenangan BPD 0317.pptx

  • 1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN KEWENANGAN Aidy Risyawal, S.STP, M.Sos.
  • 2. PENDAHULUAN Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  • 3. tentang Desa Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang Badan Permusyawaratan Desa tentang Badan Permusyawaratan Desa
  • 4. KEANGGOTAAN • Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. • Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan ketentuan: (a) jumlah penduduk 0 - 5.000 jiwa = 5 anggota BPD; (b) jumlah penduduk 5.001 - 9.000 jiwa = 7 anggota BPD; (c) jumlah penduduk > 9.000 jiwa = 9 anggota BPD. • Penetapan jumlah anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. • Penentuan kuota jumlah anggota BPD tiap wilayah baik RW/RT atau pangerak memiliki formula: (jumlah penduduk wilayah x jumlah anggota BPD) / jumlah penduduk desa.
  • 5. Pengisiankeanggotaan BPD melaluiprosespemilihan langsung,panitiapemilihan menyelenggarakan pemilihan langsungcalonanggotaBPDoleh unsurmasyarakat yang mempunyaihakpilih(ayat1) CalonanggotaBPDterpilihadalah calonanggotaBPDdengansuara terbanyak (ayat3) 01 02 Pengisiankeanggotaan BPDmelalui prosesmusyawarah,calonanggota BPDdipilihdalamproses musyawarahperwakilanolehunsur wakilmasyarakat yangmempunyai hakpilih(ayat 2)dandilaksanakan berdasarkan hasilmusyawarahdan mufakat(ayat 4). 03 PengisiananggotaBPD melaluiprosesmusyawarah jikatidakdiperoleh kesepakatan,maka dilakukanpemungutan suaraolehpeserta musyawarah(ayat5). 04 PengisiananggotaBPD melaluidenganpemungutan suaraadalahcalonanggota BPDyangmemperoleh suaraterbanyakberurutan (ayat6). 05 Setiappeserta musyawarahmemiliki1 (satu)haksuaradalam pemungutansuarauntuk memilihanggotaBPD (ayat7). *Perda Kab.Tabalong No.07/2019 Pasal11
  • 6. PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD • bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; • memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; • berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; • berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; • bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; • bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; • wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; • bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
  • 7. • Tidak pernah atau sedang dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; • tidak sedang terganggu ingatannya; • aparatur Sipil Negara harus mendapat ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian; • bukan sebagai Karyawan Tetap dari suatu Perusahaan; • tidak mengidap suatu penyakit yang kronis sehingga mengganggu aktifitasnya sebagai anggota BPD; • bebas dari Narkoba; • bukan anggota dari suatu Partai Politik; dan • belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 periode baik berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam desa yang sama. PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD
  • 8. PEMBERHENTIAN ANGGOTA Anggota BPD berhenti karena : 1. Meninggal dunia 2. Mengundurkan diri 3. Diberhentikan. Diberhentikan : 1. berakhir masa keanggotaan; 2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut- turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun; 3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; 4. tidak melaksanakan kewajiban; 5. melanggar larangan sebagai anggota BPD; 6. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD; 7. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 8. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; 9. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;I 10. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau 11. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa *Perda Kab. Tabalong No. 07/2019 Pasal 20
  • 9. LARANGANANGGOTA BADANPERMUSYAWARATANDESA • merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; • melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya; • menyalahgunakan wewenang; • melanggar sumpah/ janji jabatan; • merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa; • merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; • sebagai pelaksana proyek Desa; • menjadi pengurus partai politik; dan/ atau • menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. *Perda Kab. Tabalong No. 07/2019 Pasal 27
  • 10. KELEMBAGAAN BPD PIMPINAN • 1 orang ketua • 1 orang wakil ketua • 1 orang sekretaris BIDANG • Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan • Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dipimpin oleh Ketua Bidang Merangkap menjadi anggota BPD
  • 11. FUNGSI DAN TUGAS BPD FUNGSI 1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa; 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa TUGAS BPD 1. menggali aspirasi masyarakat; 2. menampung aspirasi masyarakat; 3. mengelola aspirasi masyarakat; 4. menyalurkan aspirasi masyarakat; 5. menyelenggarakan musyawarah BPD; 6. menyelenggarakan musyawarah Desa; 7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; 8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; 9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; 11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan 13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 12. PENGGALIAN ASPIRASI MASYARAKAT 1. BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat. 2. Penggalian aspirasi dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal. 3. Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD. 4. Pelaksanaan penggalian aspirasi menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan. 5. Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD. TUGAS BPD MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT 1. Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD atau tempat representatif lainnya. 2. Aspirasi masyarakat diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD. PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT 1. BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. 2. Pengadministrasian aspirasi berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. 3. Perumusan aspirasi dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.
  • 13. PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT 1. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan. 2. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. 3. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD. TUGAS BPD PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH BPD 1. Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis. 2. Hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan Pemerintahan keterangan penyelenggaraan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
  • 14. Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD 1 2 3 4 5 Musyawarah BPD dinayatakan sah jika dihadiri 2/3 dari jumlah anggota BPD Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara yang disetujui paling sedikit 1/2 ditambah 1 dari jml anggota BPD hadir Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah oleh sekretaris BPD Mekanisme Musyawarah BPD
  • 15. TUGAS BPD PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA 1. Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. 2. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Desa, dan unsur masyarakat Desa BPD, Pemerintah untuk hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan memusyawarahkan Pemerintahan Desa. 3. Musyawarah Desa dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Musyawarah yang bersifat strategis : a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; g. pemanfaatan dan penggunaan aset desa; dan h. kejadian luar biasa. Unsur masyarakat yang terlibat : a. tokoh adat; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan; e. perwakilan kelompok tani; f. perwakilan kelompok nelayan; g. perwakilan kelompok perajin; h. perwakilan kelompok perempuan; i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
  • 16. TUGAS BPD PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KADES 1. BPD membentuk panitia pemilihan Kades serentak dan panitia pemilihan Kades antarwaktu. Panitia terdiri dari perangkat desa, anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat. 2. Pembentukan panitia ditetapkan melalui keputusan BPD. 3. Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan. 4. Panitia pemilihan bertanggungjawab kepada BPD. 5. Anggota panitia pemilihan tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD. PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA KHUSUS UNTUK PEMILIHAN KADES ANTARWAKTU 1. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu. 2. Penyelenggaraan musyawarah Desa dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih. 3. Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.
  • 17. TUGAS BPD EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAN PEMDES BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam 1 tahun meliputi : a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa; b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan d. Prestasi Kades. MENCIPTAKAN HUBUNGAN KERJA YG HARMONIS DG PEMDES DAN LEMBAGA DESA 1. BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKADKD). 2. FKADKD ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa. 3. Tugas forum menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.
  • 18. HAK BPD BPD Berhak : 1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; 2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan 3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggota BPD Berhak : 1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, dan memilih dan dipilih. Hak-hak ini digunakan dalam musyawarah BPD. 2. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 3. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri 4. Penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
  • 19. KEWAJIBAN ANGGOTA BPD Kewajiban Anggota : 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok,dan/atau golongan; 4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; 5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan 6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
  • 20. KEWENANGAN BPD 13 Kewenangan BPD (1) : • Mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi; • Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis; • Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa; • Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; • Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; • Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
  • 21. KEWENANGAN BPD 13 Kewenangan BPD (2) : • Menyusun peraturan tata tertib BPD; • Menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat; • Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa; • Mengelola biaya operasional BPD; • Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan • Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.