1. Policy Analysis Matrix (PAM) atau Matriks Analisis Kebijakan merupakan model analisis yang digunakan untuk menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif suatu komoditas 2. PAM bertujuan mengukur daya saing komoditas dan dampak kebijakan harga input, output, atau kombinasinya terhadap produsen 3. PAM terdiri dari dua identitas dan tiga baris empat kolom yang menganalisis keuntungan, daya saing, dan

1. Happy Bornyarso 135150076
Raden Chrisna Brillianto 135150077
Kurniawati 135150079
Atika Wulansari 135150085
Kinda Reggi 131350093
Made Dwi Ayu M. 135150096
Gunawan Nusantara A. 135150108
Muhammad Hanif S. 135150109

2. Dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian, pemerintah
pusat, provinsi, maupun daerah bisa mengintervensi sektor pertanian dengan
menggunakan tiga bentuk kebijakan. Kebijakan harga, kebijakan investasi
publik, dan kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi hanya bisa
diterapkan pada tingkat pusat dan memerlukan analisis tersendiri, oleh para
ahli ekonomi makro. Dilain pihak, para ahli ekonomi pertanian melakukan
pengkajian tentang pengaruh kebijakan harga dan kebijakan investasi.
Namun demikian, dampak kebijakan harga dan kebijakan investasi pertanian
dapat dikaji melalui satu pendekatan yang sama yaitu Policy Analysis Matrix
(PAM).
Policy Analysis Matrix (PAM) atau Matriks Analisis Kebijakan
merupakan Model analisis yang digunakan untuk menganalisis keunggulan
komparatif (analisis ekonomi) dan keunggulan kompetitif (analisis financial)
terhadap suatu komoditi.

3. Policy Analysis Matrix (PAM) atau Matriks Analisis
Kebijakan merupakan model analisis yang digunakan untuk
menganalisis keunggulan komparatif (analisis ekonomi) dan
keunggulan kompetitif (analisis financial) terhadap suatu
komoditi yang diperkenalkan pertama kali oleh Monke dan
Pearson pada tahun 1989

4. Menghitung tingkat keuntungan privat sebuah ukuran daya saing usahatani pada
tingkat harga pasar atau harga aktual
Menghitung tingkat keuntungan sosial sebuah usahatani yang dihasilkan dengan
menilai output dan biaya pada tingkat harga efisiensi (social opportunity cost).
Menghitung transfer effect, sebagai dampak dari sebuah kebijakan. Dengan
membandingkan pendapatan dan biaya, untuk selanjutnya dinamakan sebagai
budget sebelum dan sesudah penerapan kebijakan

5. IDENTITAS
IdentitasTingkat
Keuntungan
Identitas
Penyimpanan

6. Identitas keuntungan pada sebuah tabel PAM adalah hubungan
perhitungan lintas kolom dan matriks. Keuntungan didefinisikan
sebagai pendapatan dikurangi biaya. Semua angka di bawah kolom
bernama profits dengan sendirinya identik dengan selisih antara
kolom yang berisi revenue dan kolom yang berisi costs (termasuk
di dalamnya biaya input tradable dan faktor domestik)

7. Identitas penyimpangan (divergences identity) adalah hubungan
lintas baris dari matriks. Divergensi menyebabkan harga privat
suatu komoditas berbeda dengan harga sosialnya. Divergensi
meningkat, baik karena pengaruh kebijakan yang distortif yang
menyebabkan harga privat berbeda dengan harga sosialnya, atau
karena kekuatan pasar gagal menghasilkan harga efisiensi. Semua
angka pada baris ketiga dari tabel PAM didefinisikan sebagai
effect of divergences dan sama dengan selisih antara pada baris
pertama (private price) dan baris kedua (social price).

8. Keterangan :
A = Penerimaan Privat
B = Biaya Input Tradable Privat
C = Biaya Input Non Tradable
Privat
D = Keuntungan Privat
E = Penerimaan Sosial
F = Biaya Input Tradable Sosial
G = Biaya Input Non Tradable
Sosial
H = Keuntungan Sosial
I = Transfer Output
J = Transfer Input Tradabl
K = Transfer Faktor
L = Transfer Bersih

9. Analisis PAM
Analisis Keuntungan
(Privat Dan Sosial)
Analisis Daya Saing
Analisis Dampak
Kebijakan

10. Keuntungan Privat
Keuntungan privat (PP) menunjukan selisih
antara penerimaan dengan biaya yang
sesungguhnya diterima dan dibayarkan.
PP = D = Penerimaan Privat (A) – Biaya Input
Tradable Privat (B) - Biaya Input
Domestik Privat (C)
 Nilai PP > nol berarti secara finansial
adanya kebijakan pemerintah atau
komoditi menguntungkan untuk
diusahakan.
 Nilai PP < atau = nol maka yang terjadi
adalah sebaliknya, yaitu kegiatan usaha
tidak menguntungkan pada kondisi
adanya intervensi pemerintah terhadap
input dan output
Keuntungan Sosial
Keuntungan sosial (SP) menunjukan selisih
antara penerimaan dengan biaya yang
dihitung dengan harga sosial.
SP = H = Penerimaan Sosial (E) - Biaya Input
Tradable Sosial (F)
- Biaya Input Domestik Sosial (G)
 Jika nilai SP > nol maka secara ekonomi,
yaitu pada kondisi pasar persaingan
sempurna, kegiatan pengusahaan komoditi
dapat dilanjutkan karena menguntungkan
atau komoditi tersebut memiliki
keunggulan komparatif.
 Jika nilai SP < atau = nol maka kegiatan
usaha tidak menguntungkan.

11. Keunggulan Komparatif
Untuk menentukan apakah penggunaan
sumberdaya dalam negeri tersebut
menguntungkan atau tidak (Layak atau
tidak). Untuk hal ini dapat
mempergunakan analisis DRC (Domestic
Resources Cost).
DRC = G / (E – F)
Kriteria Pengambilan Keputusan:
 DRC  1, maka terdapat keunggulan
komparatif dalam usahatani
 DRC  1, maka tidak terdapat
keunggulan komparatif dalam
usahatani
Keunggulan Kompetitif
PCR = C / (A – B)
Kriteria Pengambilan
Keputusan:
 PCR  1, maka terdapat
keunggulan kompetitif
dalam usahatani
 PCR  1, maka tidak
terdapat keunggulan
kompetitif dalam
usahatani

12. Analisis Dampak
Kebijakan
Kebijakan
Pemerintah Thd
Output
Kebijakan
Pemerintah Thd
Input
Kebijakan
Pemerintah Thd
Input dan Output

13. Kebijakan ini dapat diterangkan dengan Nominal Protection Coefficient on Output
(NPCO) dan Output Transfer (OT). Nilai NPCO menunjukkan dampak intensif dari
kebijakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai output yang
diukur dengan harga privat dan harga sosial. Nilai NPCO juga menunjukkan
indikasi dari transfer output.
Nominal Protection Coefficient on Output
NPCO = A / E
Kriteria Pengambilan Keputusan:
 NPCO  1, tidak terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah
 NPCO  1, terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah
Output Transfer
OT = Penerimaan privat (A) – Penerimaan sosial (E)

14. Kebijakan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar campur tangan
pemerintah terhadap petani dan juga untuk melihat seberapa besar subsidi yang
diberikan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
usahatani. Indikator yang digunakan Nominal Protection Coefficient Input (NPCI)
dan Transfer Input (IT). Nilai NPCI merupakan ratio harga privat dari input yang
diperdagangkan dengan harga sosialnya.
Nominal Protection Coefficient Input
NPCI = B / F
Kriteria Pengambilan Keputusan:
NPCI  1, terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah
NPCI  1, tidak terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah
Transfer Input
IT = Biaya input tradable privat (B) – Biaya input tradable sosial (F)

15. Transfer Faktor (FT)
Net Policy Transfer
Indikator untuk mengetahui perbedaan harga sosial dan harga privat
yang diterima petani, terutama untuk input produksi yang tidak
diperdagangkan pada pasar internasional.
Indikator yang bila memberikan nilai negatif berarti kebijakan
pemerintah tersebut belum memberi nilai tambah pada pengembangan
usahatani.

16. Profitability
Coefficient (PC)
Untuk mengukur pengaruh insentif dari seluruh kebijakan pemerintah. PC
menunjukkan perbedaan tingkat keuntungan privat dan keuntungan
sosial. Ratio ini menunjukkan pengaruh keseluruhan dari kebijakan yang
menyebabkan keuntungan privat berbeda dengan keuntungan sosial
Effective Protection
Coefficient (EPC)
Untuk melihat kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan daya saing
guna mendorong kegiatan sistem pertanian

17. Subsidiy Ratio to
Producers (SRP)
Merupakan ratio antara tranfer bersih dengan penerimaan sosial (nilai output tanpa
adanya gangguan kegagalan pasar atau kebijakan pemerintah). SRP memberikan indikasi
tentang seberapa besar kebijakan pemerintah meningkatkan/mengurangi biaya produksi
NPT = D – H
PC = D / H
EPC = (A – B) / (E – F)
SRP = L / E
Kriteria Pengambilan Keputusan:
 SRP dan NPT positif, terdapat dampak positif dari
kebijakan pemerintah
 SRP dan NPT negatif, tidak terdapat dampak positif dari
kebijakan pemerintah
 PC dan EPC  1, tidak terdapat dampak positif dari
kebijakan pemerintah
 PC dan EPC  1, terdapat dampak positif dari kebijakan
pemerintah

18. Dalam metode PAM, terdapat asumsi-asumsi yang digunakan dalam antara lain :
 Perhitungan berdasarkan harga privat (privat cost) yaitu harga yang
benar-benar diterima produsen dan konsumen atau harga yang terjadi
setelah adanya kebijakan.
 Perhitungan berdasarkan harga sosial (social cost) atau harga
bayangan (shadow price) yaitu harga pada kondisi pasar persaingan
sempurna atau harga yang terjadi bila tidak ada kebijakan pemerintah.
Pada komoditi tradable harga bayangan adalah harga yang terjadi di
pasar Internasional.
 Output bersifat tradable dan input dapat digolongkan ke dalam
komponen tradable dan komponen non tradable.
 Eksternalitas positif dan negatif dianggap saling menghilangkan

21. Hasil
Produksi
Biaya
Produksi
USAHA TANI
Tahun Pertama
Rp 6.100.000
Tahun 2 sampai 8
Rp 5.100.000
3,8 ton
Rp 16.300.000/ha
Tahun 9 sampai 25
Rp 6.800.000
7,7 ton
Rp 40.000.000/ha

23. nilai PCR dan DRCR masing-
masing sebesar 0,40 dan
0,19, berarti lebih kecil dari
1(<1). Nilai yang dihasilkan
tersebut menunjukkan bahwa
usaha manggis di Kabupaten
Purwakarta secara finansial
dan ekonomis memiliki daya
saing atau keunggulan
kompetitif maupun
komparatif.

24. Penerimaan
Sosial > Private
Berarti secara
aktual petani
menerima
penerimaan yang
lebih rendah dari
yang seharusnya.
Dengan demikian
perusahaan lebih
dominan dalam
menentukan
harga

25. Indikator keunggulan kompetitif maupun keunggulan
komparatif (PAM) manggis di lokasi penelitian menunjukkan
nilai PCR <1, yakni 0,40 dan nilai DRC<1, yakni 0,19. Nilai
NPCO <1 beraplikasi bahwa komoditas manggis ini belum di
dukung oleh kebijakan protektif terhadap output. Meskipun
demikian, nilai NPCI <1 menyimpulkan bahwa kebijakan
pemerintah ada dalam bentuk insentif melalui harga input
yang lebih rendah dari seharusnya. Nilai EPC sangat kecil
menyatakan bahwa kebijakan pemerintah belum bersifat
protektif terhadap komoditas manggis

26. 1. PAM atau Matriks Analisis Kebijakan merupakan Model analisis yang digunakan untuk
menganalisis keunggulan komparatif (analisis ekonomi) dan keunggulan kompetitif (analisis
financial) terhadap suatu komoditi
2. PAM secara garis besar bertujuan untuk mengukur daya saing suatu komoditas, PAM juga dapat
melihat sejauh mana dampak kebijakan harga input, kebijakan harga output, atau kombinasi
keduanya yang dilakukan pemerintah terhadap produsen.
3. PAM terdiri atas dua identitas, identitas tingkat keuntungan (profitability identity) dan identitas
penyimpanan (divergences identity).
4. Matriks PAM terdiri dan tiga baris dan empat kolom. Baris pertama mengestimasi keuntungan
privat, Baris kedua mengestimasi keunggulan ekonomi dan daya saing (komparatif), baris ketiga
merupakan selisih antara baris pertama dan kedua yang menggambarkan divergensi
5. PAM dapat mengidentifikasi tiga analisis, yaitu Analisis Keuntungan (Privat Dan Sosial), Analisis
Daya Saing (Keunggulan Komparatif Dan Keunggulan Kompetitif), Analisis Dampak Kebijakan
(pemerintah terhadap input, output serta terhadap output dan input)
6. Dalam metode PAM, terdapat asumsi-asumsi yang digunakan antara lain Perhitungan
berdasarkan harga privat (privat cost), Perhitungan berdasarkan harga sosial (social cost) atau
harga bayangan (shadow price), Output bersifat tradable dan input dapat digolongkan ke dalam
komponen tradable dan komponen non tradable, dan Eksternalitas positif dan negatif dianggap
saling menghilangkan
KESIMPULAN

27. Aritonang, Indah. 2014. Teori Policy Analysis Matrix (PAM).
http://indaharitonang-fakultaspertanianunpad.blogspot.co.id.
(diakses pada 20 November 2017)
Pearson, Scott. 2005. Aplikasi Policy Analysis Matrix pada Pertanian.
Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
Santoso, Agung Budi. 2017. Pengantar Policy Analysis Matriks.
https://agungbudisantoso.com. (diakses pada 20 November 2017)