SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Disusun oleh Muhammad Fitra Saputra
Kelas X.2
Kompetensi dasar:
1. Mendeskripsikan hubungan dasar negara
dengan Konstitusi
2. Menganalisis substansi kontitusi negara
3. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD
‘45 negara kesatuan Republik Indonesia
4. Menunjukan sikap positif terhadap konstitusi
negara
Dasar negara dan
Konstitusi
Pembukaan UUD 1945
Pokok Pikiran
Kedudukan Pembukaan
UUD 1945
Makna Alinea Pembukaan
UUD „45
Perkembangan Konstitusi
di Indonesia
Periode Berlakunya
Kontitusi RI
Tahapan Amandemen
UUD ‟45
Kesepakatan Dasar
Amandemen UUD ‟45 dan
Sifat Positif Terhadap
Kontitusi Negara
Pembukaan UUD;45 mengandung pokok-pokok pikiran yang harus
dituangkan dalam pasal-pasal atau batang tubuh UUD‟45.
a. Pokok Pikiran Persatuan
b. Pokok Pikiran Keadilan Sosial
c. Pokok Pikiran Kedaulatan Rakyat
d. Pokok Pikiran Ketuhanan YME
Menurut J.W Sulandra bahwa dalam pembukaan UUD’45 ditemukan
unsur-unsur yang menurut ilmu pengetahuan hukum diisyaratkan
bagi adanya suatu tertib hukum. Yaitu kebulatan dari seluruh
peraturan-peraturan hukum. Pembukaan UUD’45 tidak bisa diganti
karena memuat:
1. Norma dasar negara yang fundamental
2. Norma dasar negara yang fundamental yaitu Pancasila
3. Pernyataan kemerdekaan yang terperinci
4. Tertib hukum tertinggi
5. Sumbeer dari cita-cita hukum dan moral yang diinginkan
Pembukaan UUD’45 kedudukannya tidak dapat dipisahkan dengan
Batang Tubuh UUD’45. Namun, Pembukaan UUD’45 sebagai pokok
kaidah negara yang fundamental, kedudukannya lebih tinggi
daripada Batang Tubuh UUD’45. Dengan demikian, Pembukaan
UUD’45 merupakan:
1. Tertib hukum tertinggi dan terpisah dengan Batang Tubuh
UUD’45
2. Pokok kaidah yang fundamental menentukan Batang Tubuh
UUD’45
3. Pokok kaidah yang fundamental, mengandung pokok pikiran
yang dituangkan dalam batang tubuh UUD’45
Pembukaan UUD’45 mempunyai nilai-nilai yang UNIVERSAL dan
LESTARI.
Alinea 1:
1. Indonesia mendukung setiap bangsa untuk memperoleh
kemerdekaannya.
2. Indonesia berkeinginan untuk membebaskan diri dari penjajahan
Alinea 2:
1. Perjuangan pergerakan kemerdekaan indonesia telah sampai
pada saat yang menentukan.
2. Momentum yang dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan
kemerdekaan
Alinea 3:
1. Bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang
berkeseimbangan
2. Kemerdekaan indonesia bukan hanya dengan kekuatan fisik
namun juga karena rahmat dan ridho Tuhan YME
3. Menunjukan ketakwaan terhadap Tuhan YME
4. Bentuk pernyataan kemerdekaan Indonesia kepada negara-
negara diseluruh dunia
Alinea 4:
1. Indonesia mempunyai tujuan dan fungsi negara yang merdeka
2. Indonesia adlah negara yang menganut sistem kontitusional dan
negara hukum
3. Indonesia adalah negara republik dan negara yang demokrasi
4. Indonesia mempunya falsafah dan dasar negara Pancasila.
Dalam sistem ketataegaraan modern ada dua sistem perubahan
konstitusi yang sedang berkembang, yaitu:
A. Pembaharuan(renewel), sistem ini dilakukan jika suatu knstitusi
mengalami perubahan, maka yang diberlakukan adalah
konstitusi yang baru secara keseluruhan.
B. Perubahan (amandment), Sistem ini dilakukan jika suatu
konstitusi diubah, tetapi konstitusi yag asli tetap berlaku.
Dalam negara anglo saxon, amandemen dilakukan apabila suatu
konstitusi diubah, maka konstitusi asli tetap berlaku.
1. Terdapat beberapa kelemahan utama dari UUD’45 yang
menyebabkan penyimpangan konstitusional.
2. Terlalu banyak atribut kewenangan legislatif dalam UUD’45
sehingga menyebabkan penyimpangan konstitusional.
3. Terdapat pasal-pasal multitafsir dalam UUD’45 yang
implementasinya tafsir presidenlah yang diterima sehingga
menyebabkan penyimpangan konstitusional.
Dalam mengadakan perubahan dalam UUD NKRI tahun ‟45, MPR
bersepakat bahwa hal-hal yang mendasar tidak diadakan
perubahan, yaitu seperti:
1. Tidak mengubah Pembukaan UUD‟45
2. Tetap mempertahankan NKRI
3. Mempertegas sistem presidensial
4. Penjelasan UUD‟45 yang memuat hal-hal normatif akan
dimasukan ke dalam pasal-pasal
5. Perubahan dilakukan secara “adendum” (tambahan)
Sikap positif masyarakat terhadap konstitusi negara diwujudkan dengan:
1. Mampu mempertahankan dan mengamankan serta
mengimplementasikan UUD’45 dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
2. Mampu mensosialisaikan tau memasyarakatkan UUD’45 dalam
berbagai lingkungan kehidupan masing-masing.
3. Mnjadikan UUD’45 sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah.
4. Bersikap konstitusif dalam setiap penyelesaian persoalan
bangsa, dengan menghindarkan sikap yang melanggar nilai-nilai
demokrasi
1. Sebutkan alasan mengapa pembukaan UUD‟45 tidak dapat
diganti!
2. Apa saja makna yang terkandung pada pembukaan UUD‟45
alinea 3?
3. Jelaskan 2 sistem perubahan konstitusi yang sedang
berkembang!
4. Sebutkan alasan perlu diadakan amandemen UUD‟45!
5. Sebutkan sikap posititf yang dapat dilakukan warga negara
terhadap kelestarian dan keutuhan konstitusi negara!
dasarnegara dan kontitusi

More Related Content

What's hot

Konstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesiaKonstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesiaAhmad Thoriq
 
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45Vina R Ipina
 
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945pjj_kemenkes
 
BAB 2 PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
BAB 2 PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB 2 PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
BAB 2 PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Hakman Hamdani
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiIqlima Andini
 
Memahami arti dan pentingnya pembukaan uud 19945
Memahami arti dan pentingnya pembukaan uud 19945Memahami arti dan pentingnya pembukaan uud 19945
Memahami arti dan pentingnya pembukaan uud 19945KANDA IZUL
 
Makalah perilaku positif terhadap konstitusi negara
Makalah perilaku positif terhadap konstitusi negaraMakalah perilaku positif terhadap konstitusi negara
Makalah perilaku positif terhadap konstitusi negaraOperator Warnet Vast Raha
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusinanda_auliana
 
Hubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudHubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudFitria Nuri
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiOperator Warnet Vast Raha
 

What's hot (20)

FORMAT KELEMBAGAAN NEGARA DAN PERGESERAN KEKUASAAN DALAM UUD 1945
FORMAT KELEMBAGAAN NEGARA DAN PERGESERAN KEKUASAAN DALAM UUD 1945FORMAT KELEMBAGAAN NEGARA DAN PERGESERAN KEKUASAAN DALAM UUD 1945
FORMAT KELEMBAGAAN NEGARA DAN PERGESERAN KEKUASAAN DALAM UUD 1945
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
Konstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesiaKonstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesia
 
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
 
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 
Modul 1 kb 3
Modul 1 kb 3Modul 1 kb 3
Modul 1 kb 3
 
BAB 2 PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
BAB 2 PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB 2 PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
BAB 2 PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Memahami arti dan pentingnya pembukaan uud 19945
Memahami arti dan pentingnya pembukaan uud 19945Memahami arti dan pentingnya pembukaan uud 19945
Memahami arti dan pentingnya pembukaan uud 19945
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Makalah perilaku positif terhadap konstitusi negara
Makalah perilaku positif terhadap konstitusi negaraMakalah perilaku positif terhadap konstitusi negara
Makalah perilaku positif terhadap konstitusi negara
 
LEMBAGA KEPRESIDENAN
LEMBAGA KEPRESIDENANLEMBAGA KEPRESIDENAN
LEMBAGA KEPRESIDENAN
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Makalah konstitusional dan negara
Makalah konstitusional dan negaraMakalah konstitusional dan negara
Makalah konstitusional dan negara
 
UUD 1945
UUD 1945UUD 1945
UUD 1945
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Hubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudHubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uud
 
Alpian
AlpianAlpian
Alpian
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
 
Presentasi uud 1945
Presentasi uud 1945Presentasi uud 1945
Presentasi uud 1945
 

Similar to dasarnegara dan kontitusi

SUKRON MUZILLI.ppt
SUKRON MUZILLI.pptSUKRON MUZILLI.ppt
SUKRON MUZILLI.pptIrwnSptr
 
Tugas Raihanah PKN Menumbuhkan kesadaran uud nkri 1945 [Autosaved].pptx
Tugas Raihanah PKN Menumbuhkan kesadaran uud nkri 1945 [Autosaved].pptxTugas Raihanah PKN Menumbuhkan kesadaran uud nkri 1945 [Autosaved].pptx
Tugas Raihanah PKN Menumbuhkan kesadaran uud nkri 1945 [Autosaved].pptxRustynaHasanEffendy
 
Undang-Undang Dasar 1945 (Slide 4.lanjutan minggu 5 ).ppt
Undang-Undang Dasar 1945 (Slide 4.lanjutan minggu 5 ).pptUndang-Undang Dasar 1945 (Slide 4.lanjutan minggu 5 ).ppt
Undang-Undang Dasar 1945 (Slide 4.lanjutan minggu 5 ).pptRipreme
 
Pkn modul 1 kb 3. -
Pkn modul 1 kb 3. -Pkn modul 1 kb 3. -
Pkn modul 1 kb 3. -pjj_kemenkes
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan Risky Saputra
 
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945 PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945 Fauzan Ardana
 
Kelompok 2 - Pancasila dan Ketatanegaraan.pptx
Kelompok 2 - Pancasila dan Ketatanegaraan.pptxKelompok 2 - Pancasila dan Ketatanegaraan.pptx
Kelompok 2 - Pancasila dan Ketatanegaraan.pptxAiniAuliaZahra
 
Kelas 8 Bab 2 PKn Part 1.pptx
Kelas 8 Bab 2 PKn Part 1.pptxKelas 8 Bab 2 PKn Part 1.pptx
Kelas 8 Bab 2 PKn Part 1.pptxEmailRidwanSyarif
 
Tugas Raihanah PKN Menumbuhkan kesadaran uud nkri 1945 (1).pptx
Tugas Raihanah PKN Menumbuhkan kesadaran uud nkri 1945 (1).pptxTugas Raihanah PKN Menumbuhkan kesadaran uud nkri 1945 (1).pptx
Tugas Raihanah PKN Menumbuhkan kesadaran uud nkri 1945 (1).pptxRustynaHasanEffendy
 
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945pjj_kemenkes
 
Materi Kelas X Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.pptx
Materi Kelas X Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.pptxMateri Kelas X Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.pptx
Materi Kelas X Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.pptxLuthfiFadhillah4
 
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAKONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAar00927
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia07051994
 
Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945Iko Ishva
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesiarezekysholikhah
 
Kelompok 4, 1 eb
Kelompok 4, 1 ebKelompok 4, 1 eb
Kelompok 4, 1 ebratnatoana
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusibyunbella
 

Similar to dasarnegara dan kontitusi (20)

SUKRON MUZILLI.ppt
SUKRON MUZILLI.pptSUKRON MUZILLI.ppt
SUKRON MUZILLI.ppt
 
Tugas Raihanah PKN Menumbuhkan kesadaran uud nkri 1945 [Autosaved].pptx
Tugas Raihanah PKN Menumbuhkan kesadaran uud nkri 1945 [Autosaved].pptxTugas Raihanah PKN Menumbuhkan kesadaran uud nkri 1945 [Autosaved].pptx
Tugas Raihanah PKN Menumbuhkan kesadaran uud nkri 1945 [Autosaved].pptx
 
Bab 2b.pptx
Bab 2b.pptxBab 2b.pptx
Bab 2b.pptx
 
Undang-Undang Dasar 1945 (Slide 4.lanjutan minggu 5 ).ppt
Undang-Undang Dasar 1945 (Slide 4.lanjutan minggu 5 ).pptUndang-Undang Dasar 1945 (Slide 4.lanjutan minggu 5 ).ppt
Undang-Undang Dasar 1945 (Slide 4.lanjutan minggu 5 ).ppt
 
Pkn modul 1 kb 3. -
Pkn modul 1 kb 3. -Pkn modul 1 kb 3. -
Pkn modul 1 kb 3. -
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan
 
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945 PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945
 
Kelompok 2 - Pancasila dan Ketatanegaraan.pptx
Kelompok 2 - Pancasila dan Ketatanegaraan.pptxKelompok 2 - Pancasila dan Ketatanegaraan.pptx
Kelompok 2 - Pancasila dan Ketatanegaraan.pptx
 
PPT PKN Kelas 8 Kel 3.pptx
PPT PKN Kelas 8  Kel 3.pptxPPT PKN Kelas 8  Kel 3.pptx
PPT PKN Kelas 8 Kel 3.pptx
 
Kelas 8 Bab 2 PKn Part 1.pptx
Kelas 8 Bab 2 PKn Part 1.pptxKelas 8 Bab 2 PKn Part 1.pptx
Kelas 8 Bab 2 PKn Part 1.pptx
 
Tugas Raihanah PKN Menumbuhkan kesadaran uud nkri 1945 (1).pptx
Tugas Raihanah PKN Menumbuhkan kesadaran uud nkri 1945 (1).pptxTugas Raihanah PKN Menumbuhkan kesadaran uud nkri 1945 (1).pptx
Tugas Raihanah PKN Menumbuhkan kesadaran uud nkri 1945 (1).pptx
 
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 
Materi Kelas X Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.pptx
Materi Kelas X Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.pptxMateri Kelas X Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.pptx
Materi Kelas X Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.pptx
 
Presentation pkn
Presentation pknPresentation pkn
Presentation pkn
 
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAKONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
 
Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
 
Kelompok 4, 1 eb
Kelompok 4, 1 ebKelompok 4, 1 eb
Kelompok 4, 1 eb
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
 

More from Muhammad Fitra Saputra (20)

hubungan internasional
hubungan internasionalhubungan internasional
hubungan internasional
 
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesiaSistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
 
Pkn sosialisasi politik
Pkn sosialisasi politik Pkn sosialisasi politik
Pkn sosialisasi politik
 
reformasi UU kewarganeraan RI
reformasi UU kewarganeraan RIreformasi UU kewarganeraan RI
reformasi UU kewarganeraan RI
 
Kampung budaya
Kampung budayaKampung budaya
Kampung budaya
 
Tumbuhan khas jawa barat
Tumbuhan khas jawa baratTumbuhan khas jawa barat
Tumbuhan khas jawa barat
 
PLH teori etika lingkungan
PLH teori etika lingkunganPLH teori etika lingkungan
PLH teori etika lingkungan
 
Pendidikan lingkungan hidup 2
Pendidikan lingkungan hidup 2Pendidikan lingkungan hidup 2
Pendidikan lingkungan hidup 2
 
Desa budaya
Desa budaya Desa budaya
Desa budaya
 
Biopori
BioporiBiopori
Biopori
 
Atarashii kotoba
Atarashii kotoba Atarashii kotoba
Atarashii kotoba
 
keanekaragaman hayati
keanekaragaman hayatikeanekaragaman hayati
keanekaragaman hayati
 
Biologi (2)
Biologi (2)Biologi (2)
Biologi (2)
 
Biologi
BiologiBiologi
Biologi
 
Sistem gerak hewan
Sistem gerak hewanSistem gerak hewan
Sistem gerak hewan
 
Transplantasi
TransplantasiTransplantasi
Transplantasi
 
Sistem peredaran darah manusia
Sistem peredaran darah manusiaSistem peredaran darah manusia
Sistem peredaran darah manusia
 
Kultur Jaringan, Transplantasi, dan Kloning
Kultur Jaringan, Transplantasi, dan KloningKultur Jaringan, Transplantasi, dan Kloning
Kultur Jaringan, Transplantasi, dan Kloning
 
sistem gerak manusia
 sistem gerak manusia sistem gerak manusia
sistem gerak manusia
 
Sistem pencernaan pada manusia dan ruminansia
Sistem pencernaan pada manusia dan ruminansiaSistem pencernaan pada manusia dan ruminansia
Sistem pencernaan pada manusia dan ruminansia
 

dasarnegara dan kontitusi

  • 1. Disusun oleh Muhammad Fitra Saputra Kelas X.2
  • 2. Kompetensi dasar: 1. Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan Konstitusi 2. Menganalisis substansi kontitusi negara 3. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD ‘45 negara kesatuan Republik Indonesia 4. Menunjukan sikap positif terhadap konstitusi negara
  • 3. Dasar negara dan Konstitusi Pembukaan UUD 1945 Pokok Pikiran Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Makna Alinea Pembukaan UUD „45 Perkembangan Konstitusi di Indonesia Periode Berlakunya Kontitusi RI Tahapan Amandemen UUD ‟45 Kesepakatan Dasar Amandemen UUD ‟45 dan Sifat Positif Terhadap Kontitusi Negara
  • 4.
  • 5. Pembukaan UUD;45 mengandung pokok-pokok pikiran yang harus dituangkan dalam pasal-pasal atau batang tubuh UUD‟45. a. Pokok Pikiran Persatuan b. Pokok Pikiran Keadilan Sosial c. Pokok Pikiran Kedaulatan Rakyat d. Pokok Pikiran Ketuhanan YME
  • 6. Menurut J.W Sulandra bahwa dalam pembukaan UUD’45 ditemukan unsur-unsur yang menurut ilmu pengetahuan hukum diisyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum. Yaitu kebulatan dari seluruh peraturan-peraturan hukum. Pembukaan UUD’45 tidak bisa diganti karena memuat: 1. Norma dasar negara yang fundamental 2. Norma dasar negara yang fundamental yaitu Pancasila 3. Pernyataan kemerdekaan yang terperinci 4. Tertib hukum tertinggi 5. Sumbeer dari cita-cita hukum dan moral yang diinginkan
  • 7. Pembukaan UUD’45 kedudukannya tidak dapat dipisahkan dengan Batang Tubuh UUD’45. Namun, Pembukaan UUD’45 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, kedudukannya lebih tinggi daripada Batang Tubuh UUD’45. Dengan demikian, Pembukaan UUD’45 merupakan: 1. Tertib hukum tertinggi dan terpisah dengan Batang Tubuh UUD’45 2. Pokok kaidah yang fundamental menentukan Batang Tubuh UUD’45 3. Pokok kaidah yang fundamental, mengandung pokok pikiran yang dituangkan dalam batang tubuh UUD’45
  • 8. Pembukaan UUD’45 mempunyai nilai-nilai yang UNIVERSAL dan LESTARI. Alinea 1: 1. Indonesia mendukung setiap bangsa untuk memperoleh kemerdekaannya. 2. Indonesia berkeinginan untuk membebaskan diri dari penjajahan Alinea 2: 1. Perjuangan pergerakan kemerdekaan indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. 2. Momentum yang dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
  • 9. Alinea 3: 1. Bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeseimbangan 2. Kemerdekaan indonesia bukan hanya dengan kekuatan fisik namun juga karena rahmat dan ridho Tuhan YME 3. Menunjukan ketakwaan terhadap Tuhan YME 4. Bentuk pernyataan kemerdekaan Indonesia kepada negara- negara diseluruh dunia Alinea 4: 1. Indonesia mempunyai tujuan dan fungsi negara yang merdeka 2. Indonesia adlah negara yang menganut sistem kontitusional dan negara hukum 3. Indonesia adalah negara republik dan negara yang demokrasi 4. Indonesia mempunya falsafah dan dasar negara Pancasila.
  • 10.
  • 11.
  • 12. Dalam sistem ketataegaraan modern ada dua sistem perubahan konstitusi yang sedang berkembang, yaitu: A. Pembaharuan(renewel), sistem ini dilakukan jika suatu knstitusi mengalami perubahan, maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. B. Perubahan (amandment), Sistem ini dilakukan jika suatu konstitusi diubah, tetapi konstitusi yag asli tetap berlaku. Dalam negara anglo saxon, amandemen dilakukan apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi asli tetap berlaku.
  • 13. 1. Terdapat beberapa kelemahan utama dari UUD’45 yang menyebabkan penyimpangan konstitusional. 2. Terlalu banyak atribut kewenangan legislatif dalam UUD’45 sehingga menyebabkan penyimpangan konstitusional. 3. Terdapat pasal-pasal multitafsir dalam UUD’45 yang implementasinya tafsir presidenlah yang diterima sehingga menyebabkan penyimpangan konstitusional.
  • 14. Dalam mengadakan perubahan dalam UUD NKRI tahun ‟45, MPR bersepakat bahwa hal-hal yang mendasar tidak diadakan perubahan, yaitu seperti: 1. Tidak mengubah Pembukaan UUD‟45 2. Tetap mempertahankan NKRI 3. Mempertegas sistem presidensial 4. Penjelasan UUD‟45 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal 5. Perubahan dilakukan secara “adendum” (tambahan)
  • 15. Sikap positif masyarakat terhadap konstitusi negara diwujudkan dengan: 1. Mampu mempertahankan dan mengamankan serta mengimplementasikan UUD’45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Mampu mensosialisaikan tau memasyarakatkan UUD’45 dalam berbagai lingkungan kehidupan masing-masing. 3. Mnjadikan UUD’45 sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah. 4. Bersikap konstitusif dalam setiap penyelesaian persoalan bangsa, dengan menghindarkan sikap yang melanggar nilai-nilai demokrasi
  • 16. 1. Sebutkan alasan mengapa pembukaan UUD‟45 tidak dapat diganti! 2. Apa saja makna yang terkandung pada pembukaan UUD‟45 alinea 3? 3. Jelaskan 2 sistem perubahan konstitusi yang sedang berkembang! 4. Sebutkan alasan perlu diadakan amandemen UUD‟45! 5. Sebutkan sikap posititf yang dapat dilakukan warga negara terhadap kelestarian dan keutuhan konstitusi negara!