PENELITIAN HUKUM NORMATIF

1. PENELITIAN HUKUM DOKTRINAL Oleh : Muhamad Aljebra Aliksan Rauf

2. PENELITIAN HUKUM DOKTRINAL (NORMATIF) 1. Karakter Normatif Ilmu Hukum Ilmu hukum memiliki karakter yang khas. Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif. Ciri yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu mulai meragukan hakikat keilmuan hukum. Keraguan itu disebabkan karena dengan sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah ilmu empiris.

3. Sarjana Hukum (juris) Indonesia berusaha mengempiriskan ilmu hukum melalui kajian-kajian sosiologik. Hal ini merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai kerancuan dalam usaha pengembangan ilmu hukum. Sebagian juris Indonesia kehilangan kepribadiannya dan konsekuensi selanjutnya ialah pembangunan hukum melalui pembentukan hukum yang tidak ditangani secara profesional.

4. Usaha mengilmiahkan ilmu hukum secara empiris, ialah menerapkan metode-metode penelitian sosial dalam kajian hukum normatif. Metode ilmu sosial dapat digunakan dalam fundamental research yang memandang hukum sebagai penomena sosial. Kajian hukum diempiriskan antara lain dengan merumuskan format-format penelitian hukum yang dilatarbelakangi oleh metode penelitian ilmu sosial yang notabene adalah penelitian empiris.

5. Kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan antara lain memaksakan format penelitian ilmu sosial dalam penelitian hukum normatif seperti :  Rumusan masalah dalam kalimat tanya. Kata- kata bagaimana, seberapa jauh, dan lain-lain, dipaksakan dalam rumusan masalah penelitian hukum normatif.  Sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Tanpa disadari bahwa data bermakna empiris, sedangkan penelitian hukum normatif tidak mengumpulkan data; dan

6.  Populasi dan sampling. Seorang peneliti hukum normatif tidak boleh membatasi kajiannya hanya pada satu undang-undang tersebut dengan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian populasi dan sampling tidak dikenal dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif seringkali juga diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif adalah pada sifat data, karena penelitian itu menyangkut data dan konsekuesinya pada analisisnya.

7. Oleh karena penelitian itu menyangkut data dengan sendirinya merupakan penelitian empiris. Kesalahpahaman terhadap penelitian hukum ialah karena penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kualitatif (statistik), serta merta penelitian hukum dikualifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Dengan predikat itu penelitian hukum dianggap kurang ilmiah karena tidak kuantitatif, tidak menggunakan statistik. Penelitian hukum normatif semestinya tidaklah diidentifikasikan dengan penelitian kualitatif.

8. Penulisan mengenai metode penelitian hukum di Indonesia tampaknya tidak beranjak dari hakikat keilmuan hukum tetapi dari sudut pandang ilmu sosial, yaitu bagaimana suatu metode penelitian dapat digunakan dalam penelitian hukum. Langkah demikian akan sangat menyulitkan dan dapat mengaburkan ilmu hukum itu sendiri. Menetapkan metode penelitian hukum atau dalam cakupan luas dikatakan sebagai pengkajian ilmu hukum, seharusnya beranjak dari hakikat keilmuan hukum. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjelaskan hakikat keilmuan hukum dan dengan sendirinya membawa konsekuensi pada metode kajiannya.

9. Dua pendekatan tersebut ialah : Dua pendekatan tersebut ialah : 1.Pendekatan dari sudut falsafah ilmu 2. Pendekatan dari sudut pandang teori hukum. Falsafah ilmu membedakan ilmu dari dua sudut pandangan, yaitu pandangan positivistic yang melahirkan ilmu empiris dan pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif. Dari sudut ini ilmu hukum memiliki dua sisi tersebut. Pada satu sisi ilmu hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif dan pada sisi lain ilmu hukum memiliki segi-segi empiris. Sisi empiris itulah yang menjadi kajian ilmu hukum empiris seperti sociological jurisprudence, dan socio legal jurisprudence.

10. Dengan demikian dari sudut pandang ini, ilmu hukum dibedakan atas ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Ilmu hukum normatif metode kajiannya khas, sedangkan ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui penelitian kualitatif atau kuantitatif, tergantung sifat datanya. Dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu : dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum.

11. Temuan normatif tersebut telah membawa pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan ekonomi, karena dengan temuan itu suatu usaha tidaklah semata tergantung pada usia pemilik modal yang notabene terbatas, sedangkan suatu badan usaha tidak mengenal usia tua. Temuan lain dalam hukum pidana misalnya tentang tanggung jawab korporasi dan dalam hukum administrasi tentang asas- asas umum pemerintahan yang baik, dan lain-lain.

12. Ketiga lapisan tersebut dan juga praktik hukum masing-masing mempunyai karakter yang khas dengan sendirinya juga memiliki metode yang khas. Persoalan tentang metode dalam ilmu hukum merupakan bidang kajian teori hukum (dalam arti sempit). Dengan pendekatan yang obyektif, ditetapkan metode mana yang paling tepat dalam pengkajian ilmu hukum. Sikap yang mengunggulkan penelitian hukum empiris dan meremehkan penelitian hukum normatif adalah sikap yang tidak benar. Sikap demikian menutup mata pada pola kerja ilmu hukum dan hasil-hasil yang dicapai oleh ilmu hukum normatif. Sebagai contoh temuan ilmu hukum normatif antara lain tentang badan hukum sebagai subjek hukum.

13. Dengan tidak bermaksud untuk meremehkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh studi-studi hukum empiris kiranya cukup banyak kritik yang diajukan terhadap studi-studi hukum empiris. Satu contoh misalnya kritik dari Lord Lloyd O Hamstead dalam “Lloyd’s Introduction to Jurisprudence” 1986. Mengatakan bahwa studi socio- legal menekankan arti penting menempatkan hukum dalam konteks sosialnya, tentang penggunaan metode- metode penelitian, tentang pengakuan bahwa banyak permasalahan hukum tradisional pada hakikatnya bersifat empiris dan murni konseptual. Tema utamanya adalah kesenjangan (the gap) antara “Law in the books” and “law in action”. Namun demikian studi-studi tersebut hanya sampai pada tingkatan menggambarkan “kesenjangan” tetapi jarang menjelaskan.

14. Seorang peneleliti harus menentukan satu sikap, yaitu janganlah mengempiriskan segi-segi normatif ilmu hukum dan sebaliknya janganlah menormatifkan segi-segi empiris dalam penelitian hukum. Dalam kajian normatif sebaiknya berpegang pada tradisi keilmuan hukum itu sendiri, sedangkan dalam kajian ilmu hukum empiris sebaiknya digunakan metode-metode penelitian empiris yang sesuai.

15. 2. Terminologi Ilmu Hukum Dalam bahasa Belanda, dan bahasa Inggris digunakan istilah berikut :  Rechtswetenschap (Belanda)  Rechtstheorie (Belanda)  Jurisprudence (Inggris)  Legal science (Inggris)  Jurisprudent (Jerman)

16. Kepustakaan bahasa Indonesia tidak tajam dalam penggunaan istilah. Istilah ilmu hukum tampaknya begitu saja disejajarkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing seperti dalam bahasa Belanda : rechtswetenschap, rechtstheorie, dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris dikenal istilah-istilah seperti : jurisprudence, legal science. Istilah Belanda rechtswetenschap dalam arti sempit adalah dogmatic hukum atau ajaran hukum (de rechtsleer) yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif dan dalam hal tersebut juga eksplanasi. Dengan demikian dogmatik hukum tidak bebas nilai tetapi syarat nilai. Rechtswetenschap dalam arti luas meliputi : dogmatic hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum.

17. Rechtstheorie juga mengandung makna sempit dan luas. Dalam arti sempit rechtstheorie adalah lapisan ilmu hukum yang berada di antara dogmatik hukum dan filsafat hukum. Teori hukum dalam arti ini merupakan ilmu eksplanasi hukum. Teori hukum merupakan ilmu yang sifatnya interdispliner. Dalam arti luas, rechtstheorie digunakan dalam arti yang sama dengan rechtswetenschap dalam arti luas.

18. Istilah Inggris jurisprudence, legal science, dan legal philosophy mempunyai makna yang berbeda dengan istilah-istilah Belanda seperti yang telah diuraikan di atas. Dari sudut pandang filsafat ilmu. Menggunakan istilah rechtswetenschappen (Ilmu-ilmu hukum), merumuskan bahwa semua disiplin yang obyeknya. Hukum adalah ilmu hukum.

19. Dari segi obyeknya Ilmu hukum dibedakan atas:  Ilmu Hukum Normatif  Ilmu Hukum Empiris  2. Jenis Ilmu Hukum

20. UNTUK ILMU HUKUM EMPIRIS: 1. Sociological jurisprudence : law in action # law in the books Studi sociological jurisprudence memfokuskan diri pada problema kesenjangan antara law in book dan law in action. Kritik terhadap studi ini adalah bahwa mereka hanya memaparkan kesenjangan tetapi tidak menjelaskan kenapa terjadi kesenjangan, sehingga tidak ada solusi. 2. Socio – legal studies Studi ini melihat hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Yang disatu sisi pengaruh hukum terhadap masyarakat dan disisi lain pengaruh masyarakat terhadap hukum.

21. Hanya kelompok yurislah yang kompeten untuk menduduki profesi hukum seperti hakim, jaksa dan advokad. Di Belanda kualitas yuris melekat pada gelar Mr. (Meester in the rechten), dalam sistem anglo- Amerika karakter melekat pada gelar LL.M (Master of laws atau Legume Magister). Lulusan pendidikan tinggi hukum di Indonesia dengan gelar yang tidak langsung menunjuk pada gelar yuris. Seperti lulusan S1 bergelar sarjana hukum (S.H), lulusan S2 awalnya bergelar M.S (Magister Sains). Kemudian M.H (Magister Hukum). Tidak jelas menunjukkan karakter yuris.

22. Perbedaan antara ilmu hukum normatif dengan ilmu hukum empiris oleh D.H.M Meawissen digambarkan sebagai berikut:  Ilmu hukum empiris secara tegas membedakan fakta dari norma.  Bagi ilmu hukum empiris, gejalah hukum harus murni, yaitu fakta sosial.  Bagi ilmu hukum empiris, metode yang digunakan adalah metode ilmu empiris.  Ilmu hukum empiris merupakan ilmu yang bebas nilai.

23. J.J.H. Bruggink menggambarkan perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif sebagai berikut : Pandangan positivistik : Ilmu hukum empirik Pandangan normatif: Ilmu hukum normatif Hubungan dasar Subyek - obyek Subyek - obyek Sikap ilmuwan Penonton (toeschouwer) Partisipan (doelnemer) PERSPEKTIF EKSTERN INTERN Teori kebenaran Korespondensi Pragmatik Proposisi Hanya informatif atau empiris Normatif dan evaluatif Metode Hanya metode yang bisa diamati pancaindera Juga metode lain Moral Non kognitif Kognitif Hubungan antar moral dan hukum Pemisahan tegas Tidak ada pemisahan Ilmu Hanya sosiologi hukum empiris dan teori hukum empiris Ilmu hukum dalam arti luas

24. Beberapa perbedaan mendasar antara ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris: Pertama-tama dari hubungan dasar sikap ilmuwan, dan yang sangat penting adalah teori kebenaran. Dalam ilmu hukum empiris sikap ilmuwan adalah sebagai penonton yang mengamati gejalah-gejalah obyeknya yang ditangkap oleh pancaindra. Dalam ilmu hukum normatif, yuris secara aktif menganalisis norma, sehingga peranan subyek sangat menonjol. Dari segi kebenaran ilmiah, kebenaran hukum empiris adalah kebenaran korespondensi, artinya bahwa sesuatu itu benar karena didukung oleh fakta (correspond to reality). Dalam ilmu hukum normatif dengan dasar kebenaran pragmatik yang pada dasarnya adalah konsensus sejawat keahlian.

25. Hukum dikonsepkan sebagai gejala empirik yang teramati di alam pengalaman, tidak lagi dimaknakan sebagai norma yang eksis di dalam suatu sistem legitimasi yang formal. Dari segi substansi, hukum sebagai suatu kekuatan sosial yang nyata di dalam masyarakat , yang mungkin saja akan efektif atau tidak efektif untuk membentuk pola perilaku aktual masyarakat. Segi strukturnya hukum sebagai institusi peradilan yg kerjanya mentranspormasi materi hukum in abstracto

26. 4. Lapisan Ilmu Hukum J. Gijssels dan Marck van Hoecke mengemukakan lapisan ilmu hukum. Secara kronologis perkembangan ilmu hukum diawali oleh filsafat dan disusul dogmatic hukum (ilmu hukum positif). Dua disiplin tersebut memiliki perbedaan yang sangat extrem. Filsafat hukum sangat spekulatif, sedangkan hukum positif sangat teknis. Dalam hubungan dengan itu dibutuhkan disiplin tengah yang menjembatani filsafat hukum dan ilmu hukum positif. Disiplin tengah tersebut mula-mula berbentuk ajaran hukum umum (algemene rechtsleer) yang berisi ciri-ciri umum seperti asas-asas hukum dari berbagai sistem hukum. Dari ajaran hukum umum berkembang menjadi teori hukum. Disiplin baru ini tidak hanya dengan fokus ciri-ciri yang sama tetapi juga permasalahan yang sama dari berbagai sistem hukum.

27. Lapisan Ilmu Hukum Praktik Hukum Dogmatik hukum, teori hukum, filsafat hukum pada akhirnya harus diarahkan kepada praktik hukum. Praktik hukum menyangkut dua aspek utama yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum. Filsafat Hukum Teori Hukum Dogmatik Hukum

28. Permasalahan penerapan hukum antara lain mengenai: interprestasi hukum, kekosongan hukum (leemten in het recht), antinomy dan norma yang kabur (vage normen). Hubungan antara filsafat hukum, teori hukum dan dogmatic hukum dapat digambarkan dalam gambar berikut ini. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa hukum positif didukung oleh ilmu hukum positif, teori hukum dan filsafat hukum. Tiap lapisan ilmu hukum memiliki karakteristik khusus mengenai: konsep, eksplanasi dan sifat atau hakikat keilmuannya. Hal tersebut dapat diuraikan dalam Gambar berikut.

29. Sebagai ilustrasi, dalam Pasal 13 UU No. 5 Tahun 1986 dirumuskan Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, yang merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final. Filsafat Hukum Meta - teori Filsafat Hukum Meta - teori Filsafat Hukum teori teoriteori Hukum Positif

30. Gambar Hubungan Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Dogmatik Hukum Lapisan Ilmu Hukum Konsep Eksplanasi Sifat Filsafat Hukum (FH) Grondbegrippen Reflektif Spekulatif Teori Hukum (TH) Algemene begrippen Analitis -> Normatif Dogmatik Hukum (DH) Technischjuridisch begrippen Teknis yuridis Normatif Gambar Karakteristik Lapisan Ilmu Hukum

31. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan konsep teknis, namun unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara harus ditelusuri dalam ranah teori hukum, dalam hal ini teori Hukum Administrasi. Contoh : untuk menjelaskan unsur tindakan Hukum Tata Usaha Negara haruslah pertama- tama menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud Hukum Tata Usaha Negara. Konsep Hukum Tata Usaha Negara adalah konsep teori, jadi merupakan konsep umum (algemene begrippen).

32. H. P.H. Visser Thooft menggambarkan lapisan ilmu hukum sebagai berikut (Gambar 5). Teori Hukum (Rechts Theorie) Ilmu Hukum Praktik (Praktische rechtswetenschap) Ilmu-ilmu Hukum lain (Andere rechtswetenschappen) Filsafat Hukum (Rechts Filosofie) Gambar Lapisan Ilmu Hukum Menurut H.P.H Visser Thooft

33. Membandingkan gambar dari Visser dengan gambar dari J.J.H. Bruggink, yang merujuk pada pendapat J. Gijssels dan Mark Van Hoecke dapat disimpulkan bahwa dogmatic hukum (ilmu hukum positif) adalah ilmu hukum praktis. Fungsi ilmu praktis adalah problem solving. Dengan demikian, dogmatic hukum sebagai ilmu hukum praktis tujuannya adalah legal problem solving. Untuk tujuan tersebut dibutuhkan ars, yang merupakan keterampilan ilmiah. Art itu dibutuhkan para yuris untuk menyusun legal opinion sebagai output dari langkah legal problem solving. Art yang dimaksud adalah legal reasoning atau legal argumentation.

34. 5. Penyusunan Proposal Penelitian  A. MERUMUSKAN JUDUL PENELITIAN Judul suatu penelitian hukum normatif merupakan refleksi terhadap tema sentral yang menjadi obyak penelitian. Judul dibuat singkat dan jelas sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang menyimpang dari materi yang akan diteliti.

35. B. LATAR BELAKANG MASALAH Merefleksikan motivasi yang mendorong diadakannya suatu penelitian hukum. Penelitian yang baik harus memberikan manfaat praktis dan teoritis. Harus berisi uraian tentang apa yang menjadi pokok permasalahan yang diangkat sehingga permasalahan itu penting untuk diteliti. Harus ditunjukkan letak permasalahan yang akan diteliti dalam konteks teori, serta apa sumbangan terhadap permasalahan yang lebih luas.

36. C. RUMUSAN MASALAH Harus dibuat dalam suatu kalimat yang sejelas mungkin, karena rumusan masalah akan menentukan arah penelitian yang dikehendaki. Rumusan konkret permasalahan yang akan diteliti harus dilandasi oleh pemikiran teoritis. Rumusan masalah dalam penelitian hukum normatif tidak harus dalam suatu kalimat tanya (?), namun dapat juga dalam bentuk pernyataan. Rumusan masalah untuk suatu penelitian hukum normatif tidak sama dengan penelitian hukum empiris.

40. C. KEASLIAN PENELITIAN Disertasi adalah suatu karya ilmiah, seorang peneliti harus memberikan pertanggung jawa ban ilmiah bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya. Peneliti harus memilih konsentrasi tertentu yang menarik perhatian dan belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Keaslian penelitian adalah tempat seorang peneliti memberikan pertanggungjawaban ilmiah terhadap keaslian karyanya.

41. E. TUJUAN PENELITIAN  Tujuan penelitian senantiasa mengikuti apa yang telah menjadi rumusan masalah dan menjelaskan apa yang ingin diperoleh dalam proses penelitian.  Tujuan penelitian harus jelas dan tegas serta memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah.

42. F. Manfaat Penelitian Berisi uraian tentang temuan baru yang di upayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta apa manfaat temuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau praktik hukum. Uraian manfaat penelitian hendaknya dirinci baik manfaat praktis maupun teoritis yang dihasilkan dalam penelitian.

43. G. TINJAUAN PUSTAKA  Berisi uraian teoritis yang menjadi pisau analisis terhadap pemecahan permasalahan hukum yang diteliti.  Memuat uraian sistematis tentang teori dasar yang relevan terhadap fakta hukum dan hasil penelitian sebelumnya.  Kejujuran akademis mewajibkan peneliti untuk memaparkan dan menunjukkan sumber-sumber teori yang digunakannya.

44. h. Metode Penelitian  a. tipe penelitian  b. Pendekatan masalah  b. bahan hukum  c. prosedur pengumpulan bahan hukum  d. pengolahan dan analisis bahan hukum  e. Pertanggungjawaban sistimatika

50.  F. Manfaat Penelitian berisi uraian tentang temuan baru yang di upayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta apa manfaat temuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau praktik hukum. Uraian manfaat penelitian hendaknya dirinci baik manfaat praktis maupun teoritis yang dihasilkan dalam penelitian.

PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Ähnlich wie PENELITIAN HUKUM NORMATIF (20)

Mehr von Muhamad Aljebra Aliksan Rauf

Mehr von Muhamad Aljebra Aliksan Rauf (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (6)

PENELITIAN HUKUM NORMATIF