Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah di era pandemi Covid-19. Pandemi berpotensi melemahkan pengendalian internal yang telah dibangun, sehingga diperlukan evaluasi dan penyesuaian. Auditor internal perlu mengubah strategi penilaian risiko dan menguji pengendalian yang diterapkan untuk menangani risiko baru selama pandemi."

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
di era Pandemi Covid 19
Oleh:
Sujatmiko Wibowo
Auditor Madya Itjen Kemendikbud
Value of Money dan Sustainable Actions adalah dua hal yang harus selalu menjadi
pertimbangan dan orientasi secara penuh bagi suatu entitas atau organisasi, baik lembaga
publik maupun privat. Terlebih pada masa badai pandemi Covid 19 seperti saat ini yang tidak
ada kepastian kapan berakhirnya. Manajemen organisasi harus berupaya untuk menghadapi
badai pandemi Covid 19 ini dengan melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan
biaya operasional dengan lebih cermat. Organisasi harus lebih fokus dan menjaga agar
pengendalian internal tidak ikut terdampak dari risiko pandemi yang terjadi.
Organisasi publik maupun privat menghadapi tantangan pandemi yang menekan segala sisi
operasional organisasi yang dapat berdampak serius terhadap capaian kinerja jika tidak
dilakukan pengendalian yang memadai. Ironisnya, beberapa tindakan yang diambil oleh
manajemen untuk menghadapi pandemi ini, secara langsung maupun tidak langsung berpotensi
melemahkan sistem pengendalian internal yang sudah dibangun sebelumnya. Karena itu,
manajemen perlu berhati-hati dengan kebijakan yang diambil selama masa pandemi, harus
dilakukan evaluasi dan penilaian secara menyeluruh terkait kemungkinan melemahnya sistem
pengendalian internal organisasi.
Pandemi Covid 19 telah mengganggu sebagian besar area dan fungsi bisnis pada semua lini
organisasi di berbagai belahan bumi, termasuk manajemen pengendalian internal. Kombinasi
yang tepat dari penerapan manajemen risiko, penentuan ruang lingkup, pengujian, dan
pemanfaatan teknologi dapat membantu tim audit internal mengurangi bahkan mencegah
dampak serius dari gangguan ini (Matt Kelly, 2020).
Lebih lanjut, Matt Kelly (2020) menyatakan bahwa pandemi Covid 19 telah mengubah
sebagian besar kehidupan sehari-hari dan operasional organisasi menjadi terbalik, termasuk
bagaimana suatu organisasi menilai dan menguji pengendalian internal. Proses bisnis berubah
sebagai reaksi terhadap pandemi Covid 19, operasional organisasi yang sebelumnya stabil kini
mengalami volatilitas, dan penilaian risiko sekarang dituntut harus lebih ekspansif. Pada saat
yang sama, auditor internal akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan penilaian dan
pengujian, diantaranya disebahkan oleh metode kerja yang sebagian harus melaksanakan Work
From Home, kurangnya sarana prasarana teknologi, dan pemotongan anggaran audit yang tidak
direncanakan sebelumnya.
Dampak pandemi Covid 19 di Indonesia menurut hasil survey kajian Badan Perencanaan dan
Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Naker) menyebutkan sebanyak 40,6 persen
responden mengaku kondisi perusahaannya sangat merugi di masa pandemi Covid-19.
Sementara 47,4 persen mengalami kerugian. Menaker Ida Fauziah menyatakan bahwa meski
dampaknya sangat merugikan, namun masih ada beberapa perusahaan tidak berpengaruh sama

2. sekali akibat pandemi Covid-19. Sementara, 0,8 persen responden mengatakan
menguntungkan dan 0,1 persen menyatakan sangat menguntungkan. (Merdeka.com, 2020)
Sejumlah negara di dunia juga telah mengalami resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hal
tersebut terjadi setelah pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I dan II 2020 menjadi minus.
Beberapa negara yang mengalami resesi ekonomi antara lain Singapura, Korea Selatan,
Jerman, Jepang, Perancis, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2020 menjadi negatif
(-5,32%). Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2020 tercatat
mencapai 2,97% atau mulai menunjukkan adanya perlambatan (Wuryandini, 2020).
Realisasi pendapatan negara tahun 2020 mencapai Rp1.633,6 triliun (96,1% dari target Perpres
72/2020). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, realisasi pendapatan negara tahun
2020 tersebut tumbuh negatif sebesar -16,7%. Penerimaan pajak yang paling terpukul dampak
dari pandemi di sisi lain karena pemerintah juga memberikan insentif pajak kepada UMKM
dan dunia usaha yang terimbas pandemi Covid-19. Selanjutnya, realisasi belanja negara
mencapai Rp2.589,9 triliun (94,6% dari pagu Perpres 72/2020), atau tumbuh 12,2% dari
realisasinya di tahun 2019. Hal ini sejalan dengan strategi ekspansif yang diambil Pemerintah
untuk menahan laju perlambatan ekonomi akibat pandemi dengan melakukan peningkatan
belanja yang diarahkan untuk penanganan dampak Covid-19 di bidang kesehatan, melindungi
masyarakat terdampak, serta pemulihan ekonomi (Kemenkeu, 2021).
Pada masa pandemi Covid 19 yang tidak jelas kapan berakhirnya ini, pelaporan keuangan suatu
entitas atau organisasi berkualitas tinggi yang mencakup pengungkapan informasi yang tepat
waktu, andal, dan berwawasan sangat penting dalam lingkungan saat ini. Sistem pengendalian
internal yang komprehensif dan dinamis sangat diperlukan untuk menjamin semua lini entitas
atau organisasi dapat berjalan dengan optimal dan efektif. Auditor internal harus bertindak
sebagai bagian dari ekosistem pelaporan keuangan yang mencakup manajemen, pihak yang
bertanggung jawab atas tata kelola entitas atau organisasi (Deloitt, 2021).
Auditor internal perlu mengubah strategi dalam melakukan penilaian risiko atas fraud. Setiap
proses yang rentan terhadap fraud (meski risiko rendah) harus diperiksa. Audit cenderung fokus
pada proses perubahan sistem operasional dan pengendalian internal karena Covid 19, dan juga
harus lebih teliti karena timbulnya risiko lebih besar karena pengendalian internal yang menjadi
lebih lemah atau bahkan mungkin tidak ada. Auditor internal juga harus mempertimbangkan
kemungkinan munculnya risiko baru, karena organisasi menggunakan metode operasional dan
pengendalian yang juga baru seiring tuntutan masa pandemi Covid 19.
Berdasarkan hasil audit dan risk assesment tersebut, auditor internal perlu mendorong
peningkatan dan pembaharuan pengendalian untuk mengatasi risiko yang berubah. Auditor
internal juga harus melakukan pengujian perencanaan dan pelaksanaan program anti fraud dan
sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh organisasi untuk melihat seberapa efektif
dapat mencegah timbulnya resiko fraud yang baru atau malah mungkin lebih besar selama masa
pandemi Covid 19.
Menurut Nasional System of Public Land (NSPL, 2010), Pengendalian internal adalah suatu
proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu organisasi, dirancang untuk memberikan

3. jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut: efektivitas dan
efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan. Lebih jauh NSPL menyebutkan bahwa terdapat 6 (enam) program dalam
pengendalian internal yang dapat dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan, yaitu: a)
Verifikasi komponen pengendalian internal; b) verifikasi dan identifikasi risiko; c)
dokumentasi proses kunci dan pengendalian; d) penilaian pengendalian internal; e)
dokumentasi dan implementasi pengembangan; dan e) monitoring rencana aksi perbaikan.
Gambar 1. Program Pengandalian Internal (NSPL, 2010)
Pada sektor pemerintahan, pengendalian internal dirumuskan berdasarkan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 58 ayat 1 antara lain menyatakan
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan Negara, Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan
sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh.
Salah satu perwujudan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 untuk mengoptimalkan penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
yang berperan dalam tiga hal, yaitu sebagai landasan pembinaan penyelenggaraan
pengendalian intern, landasan penyelenggaraan pengawasan intern, dan standar
penyelenggaraan pengendalian intern. Untuk memberikan keyakinan memadai tentang
kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Pemerintah, maka dilakukan
Pengukuran Tingkat Maturitas pada setiap entitas pemerintahan.
Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan wujud dari proses Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP dalam rangka pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP
berdasarkan PP 60 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2) huruf b serta pasal 59 ayat (1) dan (2).
Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan

4. konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP, hingga pengukuran keberhasilan
penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam
mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern di lingkungan pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (BPKP, 2016).
Sebuah jaringan jasa profesional multinasional, dan merupakan salah satu dari empat
organisasi akuntansi terbesar di dunia, Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG, 2020)
menyatakan bahwa terdapat 7 (tujuh) pertimbangan yang dapat diterapkan oleh entitas sebagai
kerangka kerja pengendalian internal untuk menangani pandemi Covid 19, yaitu:
1. Strategi
- Perencanaan strategi terkait Internal Control over Financial Reporting (ICoFR), yaitu
memfokuskan pada pengendalian internal atas laporan keuangan yang dapat
memberikan nilai secara berkelanjutan.
- Perencanaan strategi untuk mempertahankan kualitas bisnis organisasi secara
berkelanjutan.
- Mempertimbangkan adanya kemungkinan perubahan ruang lingkup ICoFR.
- Mempertimbangkan adanya kemungkingan perubahan metode penerapan SPIP
menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada.
2. Analisis Risiko
- Memperbaharui register risiko menyesuaikan perkembangan pandemi Covid 19.
- Melakukan evaluasi dan menangani masalah dan risiko yang muncul terkait kesalahan
dalam pelaksanaan penilaian analisis risiko.
- Menilai perubahan atas risiko ketergantungan pada pihak ketiga.
- Menilai kembali risiko atas fraud yang telah terjadi dan menilai perubahan yang terjadi.
3. Pengendalian tingkat entitas
- Melakukan perubahan dan update atas struktur dan susunan organisasi sesuai kondisi
dan kebutuhan pengendalian pada masa pandemi.
- Melakukan perubahan dan update atas program kerja dan kegiatan pengendalian internal
yang akan dan sedang dilakukan.
4. Pengendalian Standarisasi
- Melakukan pencatatan dan pendokumentasian perubahan mekanisme dan metode
pengendalian internal selama pandemi Covid 19.
- Melakukan penetapan dan pendokumentasian mekanisme dan metode pengendalian
internal yang baru (terkait kerja jarak jauh, work from home, work from office, dsb)

5. - Melakukan identifikasi peluang untuk otomatisasi dan analitik data untuk membantu
konsistensi pelaksanaan mekanisme dan standar pengendalian internal yang telah
ditetapkan.
5. Pengujian pengendalian intern
- Pengujian pengendalian tingkat Entitas dilakukan dengan cara Evaluasi terhadap setiap
faktor dari kelima unsur pengendalian intern yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian
Risiko, Aktivitas Pengendalian, Komunikasi dan Informasi, dan Monitoring.
- Melakukan pengujian dan tinjauan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengendalian
internal.
- Melakukan identifikasi penggunaan sumber daya untuk memastikan pengendalian
internal yang konsisten.
- Menetapkan dan menentukan prosedur untuk memperkuat pengendalian atas self
assesment dan prosedur pengujian jarak jauh melalui penggunaan IT.
6. Evaluasi
- Melakukan identifikasi kunci pengendalian yang mengakibatkan program dan kegiatan
tidak berjalan secara efektif sebagai akibat dari pandemi Covid 19.
- Melakukan pencatatan dan pendokumentasian penyebab utama tidak berjalannya
program pengendalian internal karena tidak tersedianya sumber daya.
- Melakukan evaluasi dan pendokumentasian risiko kerentanan dunia maya atau serangan
terhadap lingkungan pengendalian.
- Mempertimbangkan untuk mengevaluasi pendekatan dari kejadian yang berdampak
besar.
- Melakukan identifikasi berbagai permasalahan yang berdampak terhadap kelangsungan
organisasi dan berupaya melakukan perubahan dan perbaikan.
7. Tata Kelola
- Memastikan pelaksanaan program dan kegiatan telah memenuhi kepatuhan terhadap
peraturan dan melakukan penilaian atas dampak terjadi.
- Memastikan bahwa perubahan dan pembaharuan periodik yang telah disampaikan
kepada manajemen pusat dan pengawas internal.
- Memastikan bahwa pengawas internal telah memberikan pertimbangan secara
terstruktur pada pelaksanaan pengendalian internal atas dampak Covid 19.
- Melakukan identifikasi melalui audit internal atau pengawasan lainnya atas pelaksanaan
program kegiatan yang berisiko dan dapat mempengaruhi tujuan organisasi.
Berdasarkan data dan fakta yang ada terkait dampak pandemi Covid 19 baik di sektor publik
maupun privat pada sebagian besar negara di dunia, menunjukkan bahwa dampak yang
ditimbulkan sangat besar. Setiap lini dan bisnis organisasi dipaksa merubah strategi dan proses

6. bisnisnya yang harus dijalankan atau bahkan ada yang menghentikan sebagian operasionalnya
karena mengalami kerugian yang tidak diprediksi sebelumnya.
Entitas dan organisasi yang dengan cepat melakukan perubahan proses bisnis, mekanisme
operasional dan merampingkan struktur organisasinya cenderung dapat beradaptasi dengan
baik terhadap pandemi Covid 19. Selain itu, entitas atau organisasi yang berhasil
mempertahankan bahkan meningkatkan sistem pengendalian internalnya cenderung dapat
mengurangi bahkan mencegah risiko dampak yang akan ditimbulkan.
Pada sektor pemerintahan juga semestinya melakukan perubahan dan adaptasi dalam berbagai
bidang, terutama Kementerian/lembaga yang berfungsi memberikan pelayanan atau
menghasilkan barang/jasa baik secara langsung atau tidak langsung untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Langkah kongkrit yang dapat dijalankan adalah dengan
mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja SPIP pada semua Kementerian/Lembaga
pemerintahan di Indonesia.
Tidak dipungkiri, dampak pendemi Covid 19 juga berimbas pada sektor pemerintahan. Pada
semester I Tahun 2020 daya serap dan realisasi fisik maupun anggaran hanya 33,8 persen atau
turun 6 persen dari pencapaian tahun 2019. Hal ini terjadi karena hampir sebagian program dan
kegiatan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan, bahkan berbagai program yang tidak strategis
anggarannya dipangkas untuk dialihkan untuk penanggulangan bencana pandemi Covid 19.
Tidak terkecuali anggaran pengendalian internal dan pemeriksaan juga tidak luput dari
pemangkasan anggaran (Kemenkeu, 2020).
Pada tahun 2021, pandemi Covid di Indonesia belum juga menunjukkan tanda-tanda adanya
penurunan kasus positif yang ada. Kondisi ini memaksa pemerintah menghilangkan dan atau
memangkas anggaran program dan kegiatan yang tidak strategis. Meski begitu, Pemerintah
harus mendorong semua Kementerian/Lembaga untuk tetap mempertahankan bahkan
meningkatkan SPIP pada setiap satuan kerja yang ada.
Peningkatan SPIP ini diantaranya dengan mengoptimalkan unsur-unsur dalam SPIP sesuai PP
60 tahun 2008 dan melakukan pengembangan SPIP menghadapi pandemi Covid 19 sesuai
usulan KPMG, yaitu : perencanaan strategi, analisis risiko, pengendalian tingkat entitas,
pengendalian standarisasi, pengujian pengendalian internal, monitoring dan meningkatkan tata
kelola organisasi.
Meskipun anggaran untuk penerapan SPIP pada pemerintahan dipangkas, namun jika
direncanakan, dilaksanakan dan dilakukan monitoring secara berkelanjutan sesuai kaidah-
kaidah yang baik dan melakukan kombinasi yang tepat dari penerapan manajemen risiko,
penentuan ruang lingkup, pengujian, dan pemanfaatan teknologi dapat membantu organisasi
pemerintahan mengurangi bahkan mencegah dampak serius dari pandemi Covid 19. Lebih
jauh, penerapan dan peningkatan SPIP yang optimal dan efektif akan membantu
Kementerian/lembaga untuk memastikan bahwa efektivitas dan efisiensi operasional,
keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan terpenuhi.

7. Daftar Pustaka
Deloitt, 2021. Internal controls Considerations related to COVID-19. Deloitte Global.
Kelly, Matt, 2020. The impact of COVID-19 on internal controls management. Wegalvanize,
Howe Street Vancouver, BC, Canada.
KPMG, 2020. COVID-19 vs Internal Controls : How to sustain your internal control
framework under COVID-19. KPMG International Cooperative.
Kementerian Keuangan, 2021. APBN 2020: Kebijakan Extraordinary APBN Untuk Membantu
Masyarakat Serta Dunia Usaha Pulih Dan Bangkit. Direktorat Jenderal Anggaran,
Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan, 2020. Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Semester I Tahun 2020.
NSPL, 2010. Internal Control Review Handbook. Internal Control Training, The Buerau of
Land Management, USA.
Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
Republik Indonesia, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Republik Indonesia, 2016. Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pegendalian Intern Pemerintah
(SPIP).
Wuryandini, Dewi, 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia 2020 Dan Solusinya. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis
Puslit Bkd. Vol. XII, No. 15/I/Puslit/Agustus/2020.
https://www.merdeka.com/peristiwa/infografis-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-
perusahaan.html (diakses pada 13 Maret 2021)