Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (17)
Similar to Proposal skripsi (Melinda 12160279)
Similar to Proposal skripsi (Melinda 12160279) (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Proposal skripsi (Melinda 12160279)
- 1. “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Serang ” Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Periode 2015 - 2019 BINA BANGSA UNIVERSITY MELINDA 12160279 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK BINA BANGSA UNIVERSITY Dosen : Ade Fauji, SE., MM
- 2. Rumusan Masalah Latar Belakang Identifikasi Masalah Pembatasan Masalah BAB I Tujuan & Manfaat Penelitian
- 3. BAB I 1.1 Latar Belakang Kurangnya ketaatan dan kepedulian atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku masih banyak terjadi di daerah di Indonesia. Oleh karena itu guna mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan ketaatan atas peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. 1.3 Pembatasan Masalah Berdasarkan pada judul, latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang diuraikan sebelumnya penulis memberikan batasan masalah pada Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2018. 1.2 Identifikasi Masalah Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintah yang demokratis . Pemahaman akuntansi merupakan faktor yang perlu untuk dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna. Ketaatan pada peraturan perundangan juga merupakan elemen penting guna mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 1.4 Rumusan Masalah • Apakah Penerapan (SAPD) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)? • Apakah Pemahaman Akuntansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)? • Apakah Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)? 1.5 Tujuan & Manfaat Tujuan Penelitian • Untuk menguji secara empiris SAPD terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemrintah (AKIP). • Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). • Untuk menguji secara empiris pengaruh Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Manfaat Penelitian Bagi Penulis Bagi Lembaga (Universitas Bina Bangsa) Bagi Instansi Bagi Peneliti Selanjutnya
- 5. Landasan Teori • Ketaaatan Terhadap Peraturan Perundangan • Pemahaman Akuntansi • Sistem akuntansi pemerintah daerah • Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, peraturan ini terdiri dari 18 bab dan 154 pasal. kemampuan dari seseorang untuk menerima, mengerjakan serta mengevaluasi suatu hal yang berkaitan dengan akuntansi.
- 6. PENELITIAN TERDAHULU D DDD D No. Nama Peneliti dan Tahun Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 1 Agnestasia Laura Lumenta (2016) Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitaas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan) Independen : Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, Ketaatan Peraturan Perundangan Dependen : Akuntabilitaas Kinerja Instansi Pemerintah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitaas Kinerja di Kabupaten Minahasa Selatan
- 7. Akuntabilitas Kinerja Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pemahaman Akuntansi Ketaatan Peraturan Perundangan H1 : Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaru positif terhadap akuntabilitas kinerja. H2 : Pemahaman akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. H3 : Ketaatan Peraturan Perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Pengembangan Hipotesis
- 8. D DDD D METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian ini digolongkan kepada penelitian kausatif yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat yang menggambarkan fakta-fakta yang terjadi secara jelas dan melihat pengaruh dari masing-masing variabel penyebab (X) dan variabel terikat (Y). Populasi dan Sampel Populasi seluruh SKPD di Kota Serang. Sampel Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Periode Tahun 2015 - 2019 Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sensus, Sumber data dari penelitian ini adalah pengelola keuangan SKPD di Kota Serang yang terdapat dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang yang meliputi Bendahara, PPK atau PPTK yang mewakili masing-masing SKPD.
- 9. TEKNIK PENGUMPULAN DATA Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer ini adalah melalui daftar pertanyaan yang disebut kuesioner yang disebar langsung ke pegawai SKPD Kota Serang yang terdapat dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang bagian pengelola keuangan. Media kuesioner akan memberikan beberapa pilihan jawaban alternatif yang sesuai dengan proporsi dari masing-masing pernyataan.
- 10. Analisis Data Uji Asumsi Klasik Uji Hipotesis Uji Kualitas Data Uji Kualitas Data terdiri atas : 1. Uji Reliabilitas 2. Uji Validitas Uji Asumsi Klasik terdiri atas : 1. Uji Normalitas 2. Uji Multikolinearitas 3. Uji Heteroskedastisitas Uji Asumsi Klasik terdiri atas : 1. Uji F 2. Uji t