SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
Download to read offline
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

                           NOMOR 37 TAHUN 2012

                                  TENTANG

                 PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

                DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang :   a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41
                 Tahun     1999   tentang   Kehutanan,    dengan      terjadinya
                 penurunan    daya   dukung   Daerah     Aliran    Sungai   yang
                 dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi,
                 sedimentasi dan kekeringan, yang dapat mengakibatkan
                 terganggunya     perekonomian     dan      tata     kehidupan
                 masyarakat, maka daya dukung Daerah Aliran Sungai harus
                 ditingkatkan;

              b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7
                 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sebagian kewenangan
                 pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat
                 diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka
                 mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran
                 Sungai;

              c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
                 dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
                 Pemerintah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

Mengingat :   1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
                 Indonesia Tahun 1945;



                                                       2. Undang-Undang . . .
-2-


2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
  167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
  Nomor    19    Tahun      2004   tentang      Penetapan    Peraturan
  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
  1999     tentang     Kehutanan        menjadi       Undang-Undang
  (Lembaran      Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
  86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  4412);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
  Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
  Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
  Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
  Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  Nomor 4725);

5. Undang-Undang       Nomor       32     Tahun       2004     tentang
  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
  Republik      Indonesia    Nomor      4437)     sebagaimana    telah
  beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
  Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
  Tahun    2008    Nomor     59,   Tambahan        Lembaran     Negara
  Republik Indonesia Nomor 4844);

                                                6. Undang-Undang . . .
-3-
               6. Undang-Undang      Nomor    32     Tahun    2009      tentang
                 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
                 Negara   Republik    Indonesia   Tahun   2009    Nomor    140,
                 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                 5059);

                               MEMUTUSKAN:

Menetapkan :     PERATURAN       PEMERINTAH        TENTANG     PENGELOLAAN
                 DAERAH ALIRAN SUNGAI.



                                     BAB I

                            KETENTUAN UMUM

                                    Pasal 1

                 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

                1.   Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS
                     adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
                     kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang
                     berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air
                     yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
                     secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah
                     topografis dan batas di laut sampai dengan daerah
                     perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

                2.   Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur
                     hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan
                     manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar
                     terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta
                     meningkatnya    kemanfaatan     sumberdaya    alam     bagi
                     manusia secara berkelanjutan.

                                                             3. Klasifikasi . . .
-4-


3.   Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan
     kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas
     air,   sosial    ekonomi,      investasi     bangunan      air    dan
     pemanfaatan ruang wilayah.

4.   DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang
     kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas
     air,   sosial    ekonomi,      investasi     bangunan      air    dan
     pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana
     mestinya.

5.   DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS
     yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas
     air,   sosial    ekonomi,      investasi    bangunan       air,   dan
     pemanfaatan       ruang       wilayah     berfungsi   sebagaimana
     mestinya.

6.   Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk
     mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta
     meningkatnya          kemanfaatan       sumberdaya      alam      bagi
     manusia         dan     makhluk         hidup    lainnya       secara
     berkelanjutan.

7.   Instansi        Terkait        adalah       kementerian/lembaga
     pemerintahan non kementerian, pemerintah provinsi,
     pemerintah kabupaten/kota yang berkepentingan dengan
     pengelolaan das.

8.   Forum      koordinasi       pengelolaan    DAS    adalah     wahana
     koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.

9.   Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
     pemerintahan di bidang kehutanan.

                                                     10. Pemerintah . . .
-5-
10. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
      adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
      kekuasaan     Pemerintah     Negara    Republik     Indonesia
      sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
      Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

                     Pasal 2

(1)   Peraturan Pemerintah ini mengatur Pengelolaan DAS dari
      hulu ke hilir secara utuh.

(2)   Pengelolaan DAS secara utuh sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan:
      a. perencanaan;
      b. pelaksanaan;
      c. monitoring dan evaluasi; dan
      d. pembinaan dan pengawasan.
(3)   Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata
      ruang dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai
      dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
      bidang penataan ruang dan sumber daya air.
(4)   Dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada
      ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diselenggarakan secara
      terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait pada
      lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat.

                        Pasal 3

Peraturan         Pemerintah       ini       ditujukan       untuk
mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan,
dan     mensinergikan     Pengelolaan       DAS   dalam     rangka
meningkatkan Daya Dukung DAS.

                                                         BAB II . . .
-6-
                    BAB II
               PERENCANAAN
                Bagian Kesatu
                    Umum

                    Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf a, dilakukan dengan tahapan kegiatan:
a. inventarisasi DAS;
b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS; dan
c. penetapan Rencana Pengelolaan DAS.

                Bagian Kedua
              Inventarisasi DAS
                  Paragraf 1
                    Umum
                    Pasal 5
Inventarisasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf a meliputi:
a. proses penetapan batas DAS; dan
b. penyusunan klasifikasi DAS.

                  Paragraf 2
        Proses Penetapan Batas DAS

                    Pasal 6

Proses penetapan batas DAS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui tahapan kegiatan:
a. penyiapan bahan;
b. penentuan batas DAS;
c. verifikasi batas DAS; dan
d. penetapan batas DAS.
                                                  Pasal 7 . . .
-7-
                          Pasal 7

(1)   Penyiapan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
      huruf a, merupakan pengadaan bahan-bahan paling
      sedikit:
      a. piranti keras;
      b. piranti lunak;
      c. citra satelit;
      d. citra radar;
      e. peta dasar; dan
      f. peta tematik.
(2)   Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan
      untuk setiap provinsi.
(3)   Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
      untuk memperoleh data dan informasi mengenai DAS dan
      jaringan sungai.
(4)   Penyiapan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      dilaksanakan oleh Menteri.

                          Pasal 8

(1)   Data dan informasi mengenai DAS dan jaringan sungai
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijadikan
      dasar dalam penentuan batas DAS indikatif.

(2)   Penentuan batas DAS indikatif sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) dilakukan dengan cara delineasi DAS dan
      jaringan sungai.

(3)   Dalam penentuan batas DAS Menteri membentuk tim
      penentuan batas DAS yang melibatkan Instansi Terkait.


                                                   Pasal 9 . . .
-8-
                        Pasal 9

(1)   Berdasarkan hasil penentuan batas DAS sebagaimana
      dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan verifikasi
      batas DAS indikatif untuk mendapatkan batas DAS
      definitif.

(2)   Verifikasi batas DAS indikatif dilakukan bersama-sama
      dengan       instansi    yang   menyelenggarakan    urusan
      pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional.

(3)   Verifikasi batas DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
      menghasilkan batas DAS definitif.

                      Pasal 10

(1)   Batas DAS definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
      ayat (3) dilakukan penetapan batas DAS.

(2)   Penetapan batas DAS sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1) dilakukan oleh Menteri.

                      Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas
DAS diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi
dengan menteri terkait.

                     Paragraf 3
           Penyusunan Klasifikasi DAS

                      Pasal 12

(1) Berdasarkan hasil proses penetapan batas DAS yang
      telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
      dilakukan penyusunan Klasifikasi DAS.

                                              (2) Penyusunan . . .
-9-
(2) Penyusunan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) dilakukan untuk menentukan:

    a. DAS yang dipulihkan; dan
    b. DAS yang dipertahankan,
    daya dukungnya.

(3) Penentuan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada
    ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria:

    a. kondisi lahan;
    b. kualitas, kuantitas dan kontinuitas air;
    c. sosial ekonomi;
    d. investasi bangunan air; dan
    e. pemanfaatan ruang wilayah.

                   Pasal 13

Kriteria kondisi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat sub kriteria:

a. persentase lahan kritis;
b. persentase penutupan vegetasi; dan
c. indeks erosi.

                   Pasal 14

Kriteria kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, paling sedikit
memuat sub kriteria:

a. koefisien rezim aliran;
b. koefisien aliran tahunan;
c. muatan sedimen;
d. banjir; dan
e. indeks penggunaan air.
                                                   Pasal 15 . . .
- 10 -
                       Pasal 15

Kriteria sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (3) huruf c, paling sedikit memuat sub kriteria :
a. tekanan penduduk terhadap lahan;
b. tingkat kesejahteraan penduduk; dan
c. keberadaan dan penegakan peraturan.

                       Pasal 16

Kriteria investasi bangunan air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (3) huruf d, paling sedikit memuat sub kriteria :
a. klasifikasi kota; dan
b. klasifikasi nilai bangunan air.

                       Pasal 17

Kriteria pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, paling sedikit memuat sub
kriteria:

a. kawasan lindung; dan

b. kawasan budidaya.

                       Pasal 18

(1)   DAS   yang       diklasifikasikan   untuk   dipulihkan   daya
      dukungnya memiliki kualifikasi indikator tinggi sampai
      sangat tinggi.

(2)   DAS yang diklasifikasikan untuk dipertahankan daya
      dukungnya memiliki kualifikasi indikator rendah sampai
      sangat rendah.

                       Pasal 19

Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ditetapkan oleh Presiden.
                                                       Pasal 20 . . .
- 11 -
                       Pasal 20

(1)   Klasifikasi DAS dievaluasi sekali dalam 5 (lima) tahun
      sejak ditetapkan.

(2)   Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam
      skala besar Klasifikasi DAS dapat ditinjau kembali
      kurang dari 5 (lima) tahun.

                       Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan Klasifikasi
DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur
dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan
menteri terkait.


                   Bagian Ketiga
      Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS
                     Paragraf 1
                       Umum
                       Pasal 22
(1)   Berdasarkan penetapan Klasifikasi DAS sebagaimana
      dimaksud       dalam   Pasal   12,   dilakukan    penyusunan
      Rencana Pengelolaan DAS.

(2)   Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh:

      a. Menteri untuk DAS lintas negara dan DAS lintas
         Provinsi;
      b. gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam
         provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota;
      c. bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk DAS
         dalam kabupaten/kota.
                                                       (3) Dalam . . .
- 12 -
    (3)    Dalam menyusun Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana
           dimaksud    pada           ayat    (2)     Menteri,     gubernur,
           bupati/walikota       sesuai         kewenangannya           dapat
           membentuk tim dengan melibatkan Instansi Terkait.

                       Pasal 23

    Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS, meliputi:

    a. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan
          daya dukungnya; dan
    b. penyusunan         Rencana            Pengelolaan         DAS     yang
          dipertahankan daya dukungnya.


                       Paragraf 2
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang Dipulihkan
                    Daya Dukungnya

                         Pasal 24

    Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya
    dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a,
    dilakukan dengan perumusan:
    a. permasalahan DAS;
    b. tujuan pemulihan Daya Dukung DAS;
    c. strategi pemulihan Daya Dukung DAS; dan
    d. monitoring dan evaluasi DAS.

                         Pasal 25
    Perumusan      permasalahan          DAS        yang   dipulihkan    daya
    dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a,
    dilakukan melalui:
    a. identifikasi dan analisis masalah; dan
    b. rumusan masalah.
                                                                 Pasal 26 . . .
- 13 -
                    Pasal 26
(1)   Perumusan     tujuan      pemulihan      Daya      Dukung       DAS
      sebagaimana    dimaksud        dalam     Pasal     24     huruf   b,
      dilakukan    dengan      mengacu      pada    hasil      perumusan
      masalah.
(2)   Perumusan     tujuan      pemulihan      Daya      Dukung       DAS
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
      cara mengedepankan keterpaduan kepentingan antar dan
      di dalam sektor serta wilayah administrasi.

                    Pasal 27
(1)   Hasil perumusan tujuan pemulihan Daya Dukung DAS
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dijadikan dasar
      dalam   perumusan         strategi    Pengelolaan        DAS   yang
      dipulihkan daya dukungnya.
(2)   Perumusan     strategi    pemulihan       Daya     Dukung       DAS
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan
      kebijakan, program dan kegiatan.

                    Pasal 28
(1)   Berdasarkan hasil perumusan strategi pemulihan Daya
      Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
      dilakukan     perumusan          monitoring        dan      evaluasi
      pengelolaan DAS.
(2)   Monitoring    dan     evaluasi       Pengelolaan      DAS      harus
      memperhatikan antara lain:
      a. sistem analisis;
      b. indikator kinerja;
      c. pelaksana; dan
      d. capaian hasil.
                                                          Paragraf 3 . . .
- 14 -
                          Paragraf 3
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang Dipertahankan
                       Daya Dukungnya

                           Pasal 29
      Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan
      daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
      huruf b, dilakukan dengan perumusan:
      a. permasalahan DAS;
      b. tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS;
      c. strategi mempertahankan Daya Dukung DAS; dan
      d. monitoring dan evaluasi DAS.

                           Pasal 30
      Perumusan permasalahan DAS yang dipertahankan daya
      dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a,
      dilakukan melalui:
      a. identifikasi dan analisis masalah; dan
      b. rumusan masalah.

                           Pasal 31
      (1)   Perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS
            sebagaimana     dimaksud    dalam   Pasal   29    huruf   b,
            dilakukan   dengan    mengacu   pada   hasil     perumusan
            masalah.
      (2)   Perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS
            sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
            cara mengedepankan keterpaduan kepentingan berbagai
            sektor dan wilayah.


                                                           Pasal 32 . . .
- 15 -
                      Pasal 32
(1)   Hasil perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung
      DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dijadikan
      dasar dalam perumusan strategi Pengelolaan DAS yang
      dipertahankan daya dukungnya.
(2)   Perumusan strategi mempertahankan Daya Dukung DAS
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan
      kebijakan, program dan kegiatan.


                      Pasal 33
Berdasarkan hasil perumusan strategi mempertahankan Daya
Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c,
dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan
DAS.
                       Pasal 34
Monitoring     dan      evaluasi   Pengelolaan    DAS      harus
memperhatikan antara lain:
a. sistem analisis;
b. indikator kinerja;
c. pelaksana; dan
d. capaian hasil.


                 Bagian Keempat
      Penetapan Rencana Pengelolaan DAS

                      Pasal 35
(1)   Berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana
      dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan penetapan Rencana
      Pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan daya dukungnya
      dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

                                                 (2) Rencana . . .
- 16 -
(3)   Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada
      ayat (1) ditetapkan oleh:

      a. Menteri untuk DAS lintas negara dan/atau DAS lintas
         Provinsi;

      b. gubernur sesuai kewenangannya untuk das dalam
         provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota;

      c. bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk das
         dalam kabupaten/kota.

(4)   Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada
      ayat (2), menjadi salah satu dasar dalam penyusunan
      rencana pembangunan sektor dan wilayah di tiap-tiap
      Provinsi dan Kabupaten/Kota.

                      Pasal 36

(1) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam
      Pasal 35 ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas)
      tahun.

(2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada
      ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima)
      tahun sekali.

(3) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam
      skala besar Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau
      kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

                      Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Rencana
Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan
Pasal    36    diatur    dengan   Peraturan   Menteri   setelah
berkoordinasi dengan menteri terkait.

                                                    BAB III . . .
- 17 -
                       BAB III

                PELAKSANAAN

                      Pasal 38

Kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana
Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan dan menjadi acuan
rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan
wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (3).

                      Pasal 39

Kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 dilaksanakan pada:

a. DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
b. DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.

                       Pasal 40

(1)   Pelaksanaan      kegiatan    Pengelolaan    DAS     yang    akan
      dipulihkan    daya    dukungnya       sebagaimana     dimaksud
      dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:

      a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi
        dan Daya Dukung wilayah;

      b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan
        dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah
        tangkapan        air,     menjaga     kualitas,    kuantitas,
        kontinuitas dan distribusi air;

      c. pengelolaan       vegetasi   dilakukan     dalam        rangka
        pelestarian     keanekaragaman        hayati,     peningkatan
        produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi
        dan reklamasi lahan;

                                                  d. peningkatan . . .
- 18 -
      d. peningkatan kepedulian dan peran serta Instansi
        Terkait dalam pengelolaan DAS; dan/atau

      e. pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS untuk
         meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
         sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

(2)   Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing
      kegiatan.

                     Pasal 41

(1)   Pelaksanaan       kegiatan          Pengelolaan      DAS       yang
      dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud
      dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:

      a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan
        ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;

      b. bimbingan      teknis     dan      fasilitasi   dalam     rangka
        penerapan teknik konservasi tanah dan air demi
        kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga
        kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;

      c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
        sinergi antar sektor       dan wilayah administrasi dalam
        rangka       mempertahankan              kelestarian     vegetasi,
        keanekaragaman           hayati    dan    produktivitas     lahan;
        dan/atau

      d. peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS
        untuk        meningkatkan            koordinasi,         integrasi,
        sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah
        administrasi.

                                                    (2) Pelaksanaan . . .
- 19 -


(2)    Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
       (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing
       kegiatan.

                      Pasal 42

Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 dan Pasal 41 menjadi wewenang dan tanggung
jawab:
a. Menteri dan menteri terkait sesuai kewenangannya untuk
      DAS lintas Negara dan lintas Provinsi;

b. gubernur        sesuai     kewenangannya       untuk     DAS   dalam
      provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota; dan

c. bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam
      kabupaten/kota.

                      Pasal 43

Dalam hal pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota
melalaikan penyelenggaraan kewenangan dalam pengelolaan
DAS,      penyelenggaraannya         dilaksanakan    oleh   Pemerintah
dengan pembiayaan bersumber dari APBD daerah yang
bersangkutan.


                      Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
Pengelolaan        DAS       yang    dipulihkan     dan     DAS     yang
dipertahankan       diatur     dengan    peraturan   Menteri      setelah
berkoordinasi dengan menteri terkait.



                                                             BAB IV . . .
- 20 -
                     BAB IV
            MONITORING DAN EVALUASI
                     Pasal 45

Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan dalam Pengelolaan
DAS baik dalam pemulihan maupun mempertahankan Daya
Dukung DAS.

                     Pasal 46

(1)   Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data indikator
      kinerja DAS.

(2)   Indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1)    ditentukan     berdasarkan     kriteria   sebagaimana
      dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17.

                      Pasal 47

(1)   Monitoring terhadap indikator kinerja DAS sebagaimana
      dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan secara periodik
      paling sedikit setiap tahun sekali.

(2)   Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      menjadi    dasar     untuk   melakukan      evaluasi   kinerja
      pengelolaan DAS.

                      Pasal 48

(1)   Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud
      dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh
      gambaran perubahan Daya Dukung DAS.

(2)   Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
      evaluasi sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan.

(3)   Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
      paling sedikit 2 (dua) tahun.

                                                       Pasal 49 . . .
- 21 -
                        Pasal 49

Hasil evaluasi digunakan dalam rangka:

a. penyempurnaan         perencanaan      sebagaimana    dimaksud
      dalam Pasal 36 ayat (2); dan/atau

b. pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud
      dalam Pasal 38.


                        Pasal 50

Menteri,     gubernur     atau     bupati/walikota   melaksanakan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan
DAS sesuai dengan kewenangannya.

                         Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai cara monitoring dan evaluasi
Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
sampai dengan Pasal 50 diatur dengan peraturan Menteri
setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.



                        BAB V

         PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

                  Bagian Kesatu

                    Pembinaan

                     Pasal 52

(1)    Pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh
       Menteri dan menteri terkait sesuai kewenangannya,
       gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya.

                                                 (2) Pembinaan . . .
- 22 -
(2)    Pembinaan    sebagaimana   dimaksud     pada   ayat    (1)
       dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan
       maupun monitoring dan evaluasi.

                     Pasal 53

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan
oleh institusi pemerintah secara berjenjang.

                     Pasal 54

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan
dengan kegiatan:

a. koordinasi;

b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
      teknis;

c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;

d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;

e. pemberian bantuan teknis;

f. fasilitasi;

g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau

h. penyediaan sarana dan prasarana.



                   Bagian Kedua

                   Pengawasan

                     Pasal 55

(1)    Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas
       dan kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan DAS dengan
       peraturan perundang-undangan.

                                                (2) Menteri . . .
- 23 -
  (2)    Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan
         kewenangannya        melakukan       pengawasan          terhadap
         pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS.

                           Pasal 56

  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan
  pengawasan       kegiatan     Pengelolaan       DAS    diatur    dengan
  peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri
  terkait.

                        BAB VI

PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

                    Bagian Kesatu

                     Peran Serta

                       Pasal 57

  (1)    Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.

  (2)    Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
         ayat (1) dapat dilakukan baik perorangan maupun
         melalui forum koordinasi pengelolaan DAS.

  (3)    Forum     koordinasi       pengelolaan    DAS     sebagaimana
         dimaksud pada ayat (2) membantu dalam mendukung
         keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS.

                       Pasal 58

  Forum koordinasi pengelolaan DAS mempunyai fungsi untuk:

  a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait
        pengelolaan DAS;

  b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan
        DAS; dan

                                                  c. menumbuhkan . . .
- 24 -
c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan
      masyarakat dalam pengelolaan DAS.

                         Pasal 59

Peran serta masyarakat secara perorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), dapat berupa:
a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan
      hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
b. mendapatkan           dan   memberikan    informasi,    saran    dan
      pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan
c. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan
      dengan pengelolaan DAS.

                         Pasal 60

Ketentuan        lebih     lanjut    mengenai     forum    koordinasi
pengelolaan DAS diatur dengan peraturan Menteri setelah
berkoordinasi dengan menteri terkait.

                     Bagian Kedua
              Pemberdayaan Masyarakat

                         Pasal 61
Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas      dan    kapabilitas,   kepedulian    dan    peran    serta
masyarakat dalam pengelolaan DAS.
                         Pasal 62

(1)    Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan
       DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan
       oleh      kementerian/lembaga            pemerintahan        non
       kementerian,         pemerintah      provinsi,      pemerintah
       kabupaten/kota.

                                                (2) Pemberdayaan . . .
- 25 -


(2)   Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan
      DAS   sebagaimana       dimaksud   pada   ayat   (1)   dapat
      dilakukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, dan
      organisasi masyarakat.

                    Pasal 63

(1)   Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan
      DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan
      paling sedikit melalui:

      a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;

      b. pendampingan;

      c. pemberian bantuan modal;

      d. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau

      e. penyediaan sarana dan prasarana.

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan
      masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS diatur
      dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan
      menteri terkait.



                     BAB VII

  SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS

                    Pasal 64

(1)   Untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS
      dibangun Sistem Informasi Pengelolaan DAS di setiap
      provinsi.



                                                   (2) Sistem . ..
- 26 -


(2)   Sistem     informasi         Pengelolaan     DAS    sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh
      Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
      bidang    Pengelolaan        DAS    dengan    mengikutsertakan
      Instansi Terkait.

                        Pasal 65

(1)   Sistem     informasi         Pengelolaan     DAS    sebagaimana
      dimaksud dalam Pasal 64 harus dapat diakses oleh
      Instansi Terkait.

(2)   Sistem     informasi         Pengelolaan     DAS    sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian Simpul Data
      Spasial Nasional.

                        Pasal 66

(1)   Sistem     informasi         Pengelolaan     DAS    sebagaimana
      dimaksud dalam Pasal 65, paling sedikit memuat:
      a. data pokok DAS baik spasial maupun non spasial; dan
      b. sistem pendukung pengambilan keputusan dalam
         pengelolaan DAS.
(2)   Sistem informasi Pengelolaan DAS dijabarkan secara
      makro    dalam       Pola     Umum     Kriteria    dan   Standar
      Pengelolaan DAS.
(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan
      pengelolaan sistem informasi Pengelolaan DAS diatur
      lebih    lanjut     dengan       peraturan    Menteri     setelah
      berkoordinasi dengan menteri terkait.
                                                          BAB VIII . . .
- 27 -
                        BAB VIII
PENDANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

                        Pasal 67

   (1)   Sumber dana untuk penyelenggaraan Pengelolaan DAS
         dapat berasal APBN, APBD, hibah dan/atau sumber dana
         lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-
         undangan.
   (2)   Penggunaan        sumber       dana     lainnya     sebagaimana
         dimaksud      pada     ayat    (2)   diatur    sesuai   peraturan
         perundang-undangan.


                         BAB IX
               KETENTUAN PERALIHAN
                        Pasal 68
   (1)   Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka
         peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
         Pengelolaan    DAS      yang    telah   ada     sepanjang     tidak
         bertentangan dan belum diganti dengan yang baru
         dengan     Peraturan    Pemerintah      ini,    dinyatakan    tetap
         berlaku.
   (2)   Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang tidak sesuai dengan
         Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling
         lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini
         ditetapkan    wajib     menyesuaikan           dengan   Peraturan
         Pemerintah ini.

                         BAB X
               KETENTUAN PENUTUP
                        Pasal 69
   Peraturan      Pemerintah     ini    mulai    berlaku    pada     tanggal
   diundangkan.

                                                                   Agar . . .
- 28 -


               Agar     setiap   orang        mengetahuinya,   memerintahkan
               pengundangan        Peraturan      Pemerintah     ini   dengan
               penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


                                     Ditetapkan di Jakarta
                                     pada tanggal 1 Maret 2012

                                     PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


                                                      ttd.


                                     DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO




Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
         REPUBLIK INDONESIA,


                 ttd.


          AMIR SYAMSUDIN


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 62
PENJELASAN
                                    ATAS
               PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
                         NOMOR 37 TAHUN 2012
                                TENTANG
                  PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI


I. UMUM

  Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS yang tersebar di
  seluruh wilayah Indonesia, merupakan kesatuan ekosistem alami yang utuh
  dari hulu hingga hilir beserta kekayaan sumber daya alam dan sumber daya
  buatan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa
  Indonesia. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri,
  dilindungi dan diurus dengan sebaik-baiknya, DAS wajib dikembangkan
  dan didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan melalui upaya
  Pengelolaan DAS bagi sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat
  Indonesia.

  Tujuan Pengelolaan DAS untuk mewujudkan kesadaran, kemampuan dan
  partisipasi aktif Instansi Terkait dan masyarakat dalam Pengelolaan DAS
  yang lebih baik, mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan
  Daya Dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan,
  mewujudkan kuantitas, kualitas dan keberlanjutan ketersediaan air yang
  optimal   menurut   ruang   dan   waktu   dan   mewujudkan   peningkatan
  kesejahteraan masyarakat.

  Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan tercapai seiring dengan
  terwujudnya kondisi lahan yang produktif serta kuantitas, kualitas dan
  kontinuitas air yang baik, kondisi sosial ekonomi    yang kondusif dan
  pemanfaatan tata ruang wilayah yang optimal. Tujuan tersebut dapat

                                                                dicapai . . .
-2-
dicapai melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor
dan antar wilayah administrasi, serta masyarakat dalam pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan DAS.

Guna mewujudkan daya guna dan hasil guna yang tinggi, konsepsi
Pengelolaan     DAS   perlu      dipahami    meliputi   beberapa    dimensi    yaitu
pendekatan sistem yang terencana, proses manajemen dan keterkaitan
aktivitas antar sektor, antar wilayah administrasi dan masyarakat secara
terpadu serta penanganannya dilakukan secara utuh mulai dari hulu
sampai hilir.

Pengelolaan DAS merupakan upaya yang sangat penting sebagai akibat
terjadinya penurunan kualitas lingkungan DAS-DAS di Indonesia yang
disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah
lingkungan dan meningkatnya potensi ego sektoral dan ego kewilayahan
karena pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam pada DAS
melibatkan kepentingan berbagai sektor, wilayah administrasi dan disiplin
ilmu.   Oleh    karena    itu     Pengelolaan   DAS     diselenggarakan     melalui
perencanaan, pelaksanaan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat,
pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta
mendayagunakan sistem informasi pengelolaan DAS.

Rencana Pengelolaan DAS disusun secara terpadu dan disepakati oleh para
pihak sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan
rencana pembangunan wilayah pada setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk    membantu        dalam    mendukung       keterpaduan      penyelenggaraan
Pengelolaan DAS diperlukan forum koordinasi Pengelolaan DAS pada
berbagai tingkat wilayah administrasi dan/atau daerah aliran sungai.

Untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan Pengelolaan DAS
sesuai dengan tujuan yang diinginkan tersebut, maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

                                                                      II. PASAL . . .
-3-
II. PASAL DEMI PASAL
   Pasal 1
        Cukup jelas.
   Pasal 2
        Ayat (1)
              Cukup jelas.
        Ayat (2)
              Cukup jelas.
        Ayat (3)
              Cukup jelas.
        Ayat (4)
              Yang     dimaksud      dengan      “Instansi    Terkait”     antara   lain
              kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
              bidang sumber daya air, serta perlindungan dan pengelolaan
              lingkungan hidup.
   Pasal 3
        Cukup jelas.
   Pasal 4
        Perencanaan Pengelolaan DAS dimaksudkan untuk analisis masalah,
        merumuskan tujuan,          sinkronisasi program dan sistem monitoring
        dan evaluasi program dalam DAS.

   Pasal 5
        Cukup jelas.
   Pasal 6
        Huruf a
               Penyiapan bahan terdiri dari hardware (komputer), software
               SIG     dan   data    raster    (citra   Satelite   Radar   Topographic
               Missions/SRTM resolusi 90 meter dan Citra Landsat) serta
               data     vektor      skala     1:250.000      (Peta   Dasar     Tematik
               Kehutanan/PDTK, Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI).
                                                                           Huruf b . . .
-4-


     Huruf b

            Yang dimaksud dengan “penentuan batas DAS” adalah
            dengan cara membuat deliniasi secara otomatis dari citra
            SRTM (topografi) dengan bantuan software SIG.

     Huruf c

            Verifikasi    Batas   DAS    dilakukan   dengan   bantuan   Balai
            Pengelolaan DAS sekaligus pemberian nama DAS dan tidak
            dilakukan pada semua batas DAS.

     Huruf d

            Cukup jelas.

Pasal 7

     Cukup jelas.

Pasal 8

     Cukup jelas.

Pasal 9

     Cukup jelas.

Pasal 10

     Ayat (1)

           Cukup jelas.

     Ayat (2)

           Penetapan batas DAS meliputi pemberian kode nama DAS.

           DAS yang telah ditetapkan oleh Menteri menjadi batas definitif.



                                                                Pasal 11 . . .
-5-
Pasal 11
    Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang
    diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum,
    dalam negeri, dan lingkungan hidup.
    Peraturan Menteri Kehutanan memuat antara lain:
    a. kerangka dasar dalam kegiatan pengelolaan DAS;
    b. kriteria   adalah   ukuran    yang    menjadi   dasar   penilaian   dan
       penetapan sesuatu; dan
    c. standar adalah spesifikasi teknis atas sesuatu yang dibakukan
       sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.
Pasal 12
    Ayat (1)
           Yang      dimaksud       dengan     “klasifikasi    DAS”     adalah
           pengkategorisasian DAS.

           Penyusunan Klasifikasi DAS dilakukan mengingat keterbatasan
           SDA dan sumber dana pembangunan serta keragaan derajat
           mendesaknya permasalahan pengelolaan DAS.

    Ayat (2)

           Cukup jelas.

    Ayat (3)

           Huruf a

                   Kondisi lahan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat
                   kekritisan lahan, kesesuaian penggunaan lahan, indeks
                   erosi, morfoerosi.

           Huruf b
                   Yang dimaksud dengan “kualitas air” adalah kondisi
                   perairan darat yang diukur dan/atau diuji berdasarkan
                   parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan
                   peraturan perundang-undangan.

                                                                 Huruf c . . .
-6-


           Huruf c
                   Sosial ekonomi dan kelembagaan dimaksudkan untuk
                   mengetahui       tekanan       penduduk      terhadap       lahan,
                   kesejahteraan penduduk, keberadaan dan penegakan
                   norma.
           Huruf d
                   Cukup jelas.
           Huruf e
                   Pemanfaatan        ruang       wilayah      dilakukan       untuk
                   mengetahui       prioritas    pada    kawasan     lindung,    dan
                   kawasan tertentu.
Pasal 13
       Huruf a
             Yang dimaksud dengan “lahan kritis” adalah lahan yang
             sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air
             dan     unsur produktivitas         lahan    sehingga   menyebabkan
             terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.
             Persentase luas lahan kritis adalah perbandingan antara
             lahan kritis yang ada dalam DAS dengan luas DAS tersebut.
       Huruf b
             Yang dimaksud dengan “penutupan vegetasi”                         adalah
             tanaman tahunan seperti vegetasi hutan, semak belukar
             dan/atau       kebun     yang      dapat    berfungsi   lindung    atau
             konservasi.
             Persentase penutupan vegetasi adalah perbandingan antara
             luas lahan berpenutupan vegetasi yang ada dalam DAS
             dengan luas DAS tersebut.


                                                                       Huruf c . . .
-7-
       Huruf c
                Yang dimaksud dengan “indeks erosi” adalah perbandingan
                antara besaran erosi aktual dengan erosi yang dapat
                ditoleransi didalam DAS.
Pasal 14
       Huruf a
                Yang dimaksud dengan “koefisien rezim aliran” adalah
                bilangan yang menunjukkan perbandingan antara nilai debit
                maksimum dengan nilai debit minimum pada suatu DAS.
       Huruf b
                Yang dimaksud dengan “koefisien aliran tahunan” adalah
                bilangan yang menunjukkan perbandingan antara besarnya
                limpasan dengan curah hujan.
           Huruf c
                Muatan     sedimen      diukur   dengan       pendekatan      nisbah
                hantaran     sedimen     yang    merupakan        bilangan      yang
                menunjukkan perbandingan antara nilai total hasil sedimen
                yang masuk ke sungai dengan nilai total erosi pada daerah
                tangkapan air
       Huruf d
                Cukup jelas.
       Huruf e
                Yang     dimaksud       dengan      “indeks    penggunaan        air”
                perbandingan     antara     total     kebutuhan      air      dengan
                ketersediaan air di dalam DAS.
Pasal 15
       Huruf a
                Tekanan    penduduk       terhadap     lahan     dihitung     melalui
                pendekatan     indeks    ketersediaan    lahan    yang      diketahui
                dengan menghitung perbandingan antara luas lahan di
                dalam DAS dengan jumlah kepala keluarga di dalam DAS.

                                                                      Huruf b . . .
-8-
       Huruf b
                 Cukup jelas.
           Huruf c
                 Cukup jelas.
Pasal 16
       Huruf a
                 Cukup jelas.
       Huruf b
                 Yang   dimaksud   klasifikasi   nilai   bangunan   air   adalah
                 klasifikasi besarnya investasi bangunan air antara lain
                 waduk, bendungan, dam, saluran irigasi.
Pasal 17
       Cukup jelas.


Pasal 18
       Ayat (1)

                 Termasuk DAS yang memiliki indikator tinggi sampai sangat
                 tinggi dalam hal jumlah nilai lebih besar dari 100 yang
                 dihitung berdasarkan pembobotan dan skoring.

           Ayat (2)

                 Termasuk DAS yang memiliki indikator rendah sampai
                 sangat rendah dalam hal jumlah nilai sama dengan 100 yang
                 dihitung berdasarkan pembobotan dan skoring.

Pasal 19
      Cukup jelas.
Pasal 20
      Cukup jelas.
                                                                    Pasal 21 . . .
-9-
Pasal 21
      Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang
      diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum,
      dalam negeri, lingkungan hidup dan pertanian.
Pasal 22
      Ayat (1)
             Cukup jelas.
      Ayat (2)
                 Cukup jelas.
      Ayat (3)
             Tim terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah
             termasuk di dalamnya forum koordinasi pengelolaan DAS,
             asosiasi,     organisasi,    lembaga   atau   perorangan   yang
             berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan
             lingkungan hidup.

Pasal 23
      Cukup jelas.
Pasal 24
      Cukup jelas.
Pasal 25
      Cukup jelas.
Pasal 26
     Cukup jelas.
Pasal 27
     Cukup jelas.
Pasal 28
     Cukup jelas.
Pasal 29
     Cukup jelas.


                                                                Pasal 30 . . .
- 10 -
Pasal 30
     Huruf a
            Identifikasi dan analisis masalah meliputi aspek biofisik,
            sosial ekonomi, kelembagaan, hubungan hulu hilir, dan
            hubungan antar sektor.
     Huruf b
            Cukup jelas.
Pasal 31
     Cukup jelas.
Pasal 32
     Cukup jelas.
Pasal 33
     Cukup jelas.
Pasal 34
     Cukup jelas.
Pasal 35
     Ayat (1)

           Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan paling sedikit
           memuat:

           a. inventarisasi karakteristik DAS yang meliputi antara lain,
                data biofisik, sosial ekonomi, dan kelembagaan;
           b. identifikasi masalah dan parapihak untuk mengetahui
                permasalahan, tugas, fungsi dan keterkaitan aktivitas
                parapihak; dan
           c. tujuan, program dan kebijakan, kelembagaan, sistem
                pemantauan dan evaluasi, dan sistem pendanaan, untuk
                menyepakati kondisi DAS yang ingin dicapai pada akhir
                periode   Rencana    Pengelolaan   DAS   serta     menyusun
                kebutuhan, mekanisme dan alokasi pendanaan.
                                                                  Ayat (2) . . .
- 11 -
     Ayat (2)
           Rencana    Pengelolaan   DAS   yang   ditetapkan    merupakan
           Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.
     Ayat (3)
           Kegiatan pembangunan sektor yang disusun setiap instansi
           disinkronkan dengan kebijakan dan strategi masing-masing
           Rencana Pengelolaan DAS.

           Sasaran kegiatan pembangunan sektor ditetapkan sesuai
           dengan wilayah kerja di masing-masing Instansi Terkait.

           Kegiatan pembangunan wilayah disusun mengacu kepada hasil
           musyawarah perencanaan dan pengembangan (Musrenbang) di
           masing-masing daerah;

           Sasaran kegiatan pembangunan wilayah ditetapkan sesuai
           dengan Rencana Pengelolaan DAS yang mencakup wilayah
           administrasi daerah terkait;

           Kegiatan pembangunan wilayah tersebut sudah memasukan
           volume kegiatan dan mengindikasikan satuan kerja (satker)
           terkait.

Pasal 36
     Ayat (1)
           Jangka waktu Rencana Pengelolaan DAS disesuaikan dengan
           jangka waktu rencana pembangunan jangka panjang Nasional
           dan Daerah (RPJP Nasional dan Daerah).
     Ayat (2)
           Cukup jelas.
     Ayat (3)
           Cukup jelas.


                                                              Pasal 37 . . .
- 12 -
Pasal 37
     Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang
     diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum,
     dalam negeri, dan lingkungan hidup.
Pasal 38
     Cukup jelas.
Pasal 39
     Cukup jelas.
Pasal 40
     Cukup jelas.
Pasal 41
     Ayat (1)
           Huruf a
                    Cukup jelas.
           Huruf b
                    Pemeliharaan   kelangsungan   daerah   tangkapan    air
                    ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan
                    daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya
                    air termasuk pengisian dengan cadangan air tanah.
           Huruf c
                    Cukup jelas.
           Huruf d
                    Cukup jelas.
     Ayat (2)
           Cukup jelas.
Pasal 42
     Cukup jelas.
Pasal 43
     Cukup jelas.


                                                              Pasal 44 . . .
- 13 -


Pasal 44
     Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang
     diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum,
     dalam negeri, dan lingkungan hidup.
Pasal 45
     Cukup jelas.
Pasal 46
     Ayat (1)
            Monitoring dilakukan untuk mengetahui input dan kegiatan
            Pengelolaan DAS telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
     Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 47
     Cukup jelas.
Pasal 48
     Ayat (1)
           Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan
           kegiatan, keluaran dan dampak jangka pendek dan jangka
           panjang.
     Ayat (2)
           Cukup jelas.
     Ayat (3)
           Cukup jelas.
Pasal 49
     Huruf a
           Cukup jelas.




                                                             Huruf b . . .
- 14 -
      Huruf b
           Hasil evaluasi jika dipandang perlu dapat langsung digunakan
           sebagai bahan pengambilan keputusan melaksanakan kegiatan
           tertentu   dan   yang      bersifat   mendesak   antara    lain
           penanggulangan bencana alam.
Pasal 50
      Cukup jelas.
Pasal 51
      Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang
      diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum,
      dalam negeri, dan lingkungan hidup.
Pasal 52
      Cukup jelas.
Pasal 53
      Cukup jelas.
Pasal 54
      Cukup jelas.
Pasal 55
      Cukup jelas.
Pasal 56
      Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang
      diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum,
      dalam negeri, dan lingkungan hidup.
Pasal 57
      Cukup jelas.
Pasal 58
      Cukup jelas.
Pasal 59
      Cukup jelas.


                                                             Pasal 60 . . .
- 15 -
Pasal 60
     Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang
     diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum,
     dalam negeri, dan lingkungan hidup.
Pasal 61
     Cukup jelas.
Pasal 62
     Cukup jelas.
Pasal 63
     Ayat (1)
           Cukup jelas.
     Ayat (2)
           Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri
           yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan
           umum, dalam negeri, lingkungan hidup dan pertanian.
Pasal 64
     Ayat (1)
           Cukup jelas.
     Ayat (2)
           Yang     dimaksud   dengan     “dibangun   dan   dikelola”   yaitu
           menghimpun data dan informasi dari berbagai pihak untuk
           dirumuskan ke dalam sistem informasi Pengelolaan DAS dan
           untuk selanjutnya dikelola sebagai pusat informasi pengelolaan
           DAS.
Pasal 65
     Cukup jelas.
Pasal 66
     Ayat (1)


                                                                Huruf a . . .
- 16 -
           Huruf a
                Yang      dimaksud    dengan   “data     pokok   DAS”   yaitu
                parameter karakteristik DAS baik spasial maupun non
                spasial antara lain: komponen biofisik, sosial, ekonomi
                dan budaya termasuk kebencanaan.
           Huruf b
                Yang      dimaksud   dengan    “sistem    pendukung”    yaitu
                program-program standar pengolahan data, manual,
                kriteria dan standar, kerjasama antar daerah dan sektor
                untuk pengambilan keputusan.
     Ayat (2)
           Cukup jelas.
     Ayat (3)
           Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri
           yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan
           umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup.
Pasal 67
     Ayat (1)
           Dana Pengelolaan DAS dibebankan pada anggaran instansi-
           instansi yang melaksanakan kegiatan yang menjadi bagian dari
           Pengelolaan DAS.
     Ayat (2)
           Sumber dana lainnya       dapat berupa dana lingkungan antara
           lain global environmental facility (GEF), global mechanism (GM),
           trust fund, enviromental fund, pembayaran jasa lingkungan.
Pasal 68
      Cukup jelas.
Pasal 69
      Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5292

More Related Content

What's hot

Permen PU No. 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Air dan atau Sumber Air pada Wi...
Permen PU No. 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Air dan atau Sumber Air pada Wi...Permen PU No. 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Air dan atau Sumber Air pada Wi...
Permen PU No. 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Air dan atau Sumber Air pada Wi...infosanitasi
 
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan AirPeraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Airinfosanitasi
 
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991 tentang RawaPeraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991 tentang Rawainfosanitasi
 
Peraturan Pemerintah No. 43 tahun_2008 tentang Air Tanah
Peraturan Pemerintah No. 43 tahun_2008 tentang Air TanahPeraturan Pemerintah No. 43 tahun_2008 tentang Air Tanah
Peraturan Pemerintah No. 43 tahun_2008 tentang Air TanahPenataan Ruang
 
Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air
Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya AirUndang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air
Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya AirJoy Irman
 
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 tentang Bendungan
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 tentang BendunganPeraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 tentang Bendungan
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 tentang BendunganPenataan Ruang
 
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaBatasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaDidi Sadili
 
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau KecilUU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau KecilPenataan Ruang
 
UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014Parja Negara
 
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...St Rahmawati
 
UU 11 1974 pengairan
UU 11 1974 pengairanUU 11 1974 pengairan
UU 11 1974 pengairanF Bari
 
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Sumberdaya Air
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Sumberdaya AirPeraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Sumberdaya Air
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Sumberdaya AirJoy Irman
 
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air
Permen PU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya AirPermen PU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air
Permen PU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya AirPenataan Ruang
 
PP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
PP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan HidupPP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
PP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan HidupLAKSMI WIJAYANTI
 
Study on Technical Differences in Sea Boundary Determination Based on Permend...
Study on Technical Differences in Sea Boundary Determination Based on Permend...Study on Technical Differences in Sea Boundary Determination Based on Permend...
Study on Technical Differences in Sea Boundary Determination Based on Permend...Luhur Moekti Prayogo
 

What's hot (19)

Permen PU No. 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Air dan atau Sumber Air pada Wi...
Permen PU No. 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Air dan atau Sumber Air pada Wi...Permen PU No. 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Air dan atau Sumber Air pada Wi...
Permen PU No. 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Air dan atau Sumber Air pada Wi...
 
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan AirPeraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
 
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991 tentang RawaPeraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa
 
Peraturan Pemerintah No. 43 tahun_2008 tentang Air Tanah
Peraturan Pemerintah No. 43 tahun_2008 tentang Air TanahPeraturan Pemerintah No. 43 tahun_2008 tentang Air Tanah
Peraturan Pemerintah No. 43 tahun_2008 tentang Air Tanah
 
Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air
Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya AirUndang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air
Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air
 
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 tentang Bendungan
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 tentang BendunganPeraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 tentang Bendungan
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 tentang Bendungan
 
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaBatasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
 
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau KecilUU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 
UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014
 
1 uu-2014-1
1 uu-2014-11 uu-2014-1
1 uu-2014-1
 
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...
 
UU 11 1974 pengairan
UU 11 1974 pengairanUU 11 1974 pengairan
UU 11 1974 pengairan
 
Perda 21 2011
Perda 21 2011Perda 21 2011
Perda 21 2011
 
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Sumberdaya Air
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Sumberdaya AirPeraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Sumberdaya Air
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Sumberdaya Air
 
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
 
Permen PU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air
Permen PU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya AirPermen PU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air
Permen PU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air
 
PP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
PP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan HidupPP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
PP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
 
Uu 24 1992
Uu 24 1992Uu 24 1992
Uu 24 1992
 
Study on Technical Differences in Sea Boundary Determination Based on Permend...
Study on Technical Differences in Sea Boundary Determination Based on Permend...Study on Technical Differences in Sea Boundary Determination Based on Permend...
Study on Technical Differences in Sea Boundary Determination Based on Permend...
 

Viewers also liked

Jihad awad with jean nouvel
Jihad awad with jean nouvelJihad awad with jean nouvel
Jihad awad with jean nouvelJihad Awad
 
Wellington Residences - Lisa
Wellington Residences - LisaWellington Residences - Lisa
Wellington Residences - Lisanikatherez
 
Proyecto de Gobierno 2012 - 2015
Proyecto de Gobierno 2012 - 2015Proyecto de Gobierno 2012 - 2015
Proyecto de Gobierno 2012 - 2015Edwin Anaya
 
Registry of Course Trainers For 2013
Registry of Course Trainers For 2013Registry of Course Trainers For 2013
Registry of Course Trainers For 2013sohainstitute
 
Daliburgh Progress 131211
Daliburgh Progress 131211Daliburgh Progress 131211
Daliburgh Progress 131211martinjoyce
 
The Maori :background
The Maori :backgroundThe Maori :background
The Maori :backgroundMRINCON002
 
Basic html
Basic htmlBasic html
Basic htmldand_01
 
Beni Gómez - APTIC a knowledge repository for parents and caregivers of chil...
Beni Gómez  - APTIC a knowledge repository for parents and caregivers of chil...Beni Gómez  - APTIC a knowledge repository for parents and caregivers of chil...
Beni Gómez - APTIC a knowledge repository for parents and caregivers of chil...WTHS
 
Wellington Residences Tanza - Sandra with loft
Wellington Residences Tanza - Sandra with loftWellington Residences Tanza - Sandra with loft
Wellington Residences Tanza - Sandra with loftnikatherez
 
Tidy it præsentation
Tidy it præsentationTidy it præsentation
Tidy it præsentationAnders Warrer
 
Alejandro Gonzalez - An iPhone-based application for promoting type 2 diabeti...
Alejandro Gonzalez - An iPhone-based application for promoting type 2 diabeti...Alejandro Gonzalez - An iPhone-based application for promoting type 2 diabeti...
Alejandro Gonzalez - An iPhone-based application for promoting type 2 diabeti...WTHS
 
Humber internet marketing recommendation
Humber internet marketing recommendationHumber internet marketing recommendation
Humber internet marketing recommendationAnthony Veneziano
 
Ccop bestpractises nl
Ccop bestpractises nlCcop bestpractises nl
Ccop bestpractises nlLVooges
 

Viewers also liked (20)

Cvk
CvkCvk
Cvk
 
Jihad awad with jean nouvel
Jihad awad with jean nouvelJihad awad with jean nouvel
Jihad awad with jean nouvel
 
Wellington Residences - Lisa
Wellington Residences - LisaWellington Residences - Lisa
Wellington Residences - Lisa
 
Proyecto de Gobierno 2012 - 2015
Proyecto de Gobierno 2012 - 2015Proyecto de Gobierno 2012 - 2015
Proyecto de Gobierno 2012 - 2015
 
The mao
The maoThe mao
The mao
 
Registry of Course Trainers For 2013
Registry of Course Trainers For 2013Registry of Course Trainers For 2013
Registry of Course Trainers For 2013
 
Career Day 2012
Career Day 2012Career Day 2012
Career Day 2012
 
Daliburgh Progress 131211
Daliburgh Progress 131211Daliburgh Progress 131211
Daliburgh Progress 131211
 
The Maori :background
The Maori :backgroundThe Maori :background
The Maori :background
 
Basic html
Basic htmlBasic html
Basic html
 
Index3c24
Index3c24Index3c24
Index3c24
 
Beni Gómez - APTIC a knowledge repository for parents and caregivers of chil...
Beni Gómez  - APTIC a knowledge repository for parents and caregivers of chil...Beni Gómez  - APTIC a knowledge repository for parents and caregivers of chil...
Beni Gómez - APTIC a knowledge repository for parents and caregivers of chil...
 
Wellington Residences Tanza - Sandra with loft
Wellington Residences Tanza - Sandra with loftWellington Residences Tanza - Sandra with loft
Wellington Residences Tanza - Sandra with loft
 
Presentation 1
Presentation 1Presentation 1
Presentation 1
 
Tidy it præsentation
Tidy it præsentationTidy it præsentation
Tidy it præsentation
 
Cintai pangan lokal
Cintai pangan lokalCintai pangan lokal
Cintai pangan lokal
 
Alejandro Gonzalez - An iPhone-based application for promoting type 2 diabeti...
Alejandro Gonzalez - An iPhone-based application for promoting type 2 diabeti...Alejandro Gonzalez - An iPhone-based application for promoting type 2 diabeti...
Alejandro Gonzalez - An iPhone-based application for promoting type 2 diabeti...
 
Provinsi jawabarat 12-2010
Provinsi jawabarat 12-2010Provinsi jawabarat 12-2010
Provinsi jawabarat 12-2010
 
Humber internet marketing recommendation
Humber internet marketing recommendationHumber internet marketing recommendation
Humber internet marketing recommendation
 
Ccop bestpractises nl
Ccop bestpractises nlCcop bestpractises nl
Ccop bestpractises nl
 

Similar to Pp.37 2012 pengelolaan_das_

Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...
Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...
Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...Penataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air TanahPeraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air TanahPenataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya AirPeraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya AirJoy Irman
 
Permen PU No. 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber Air
Permen PU No. 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber AirPermen PU No. 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber Air
Permen PU No. 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber Airinfosanitasi
 
Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...
Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...
Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...Penataan Ruang
 
Perda air tanah kalsel 2018
Perda air tanah kalsel 2018Perda air tanah kalsel 2018
Perda air tanah kalsel 2018Fikri Azwari Hyt
 
Perpres No. 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.pdf
Perpres No. 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.pdfPerpres No. 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.pdf
Perpres No. 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.pdfFurqanAbdulRaisZordi
 
Qanun 21 tahun 2002 ttg pengelolaan sda
Qanun 21 tahun 2002  ttg pengelolaan sdaQanun 21 tahun 2002  ttg pengelolaan sda
Qanun 21 tahun 2002 ttg pengelolaan sdawalhiaceh
 
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...infosanitasi
 
Undang-Undang No 11 Tahun 1974
Undang-Undang No 11 Tahun 1974Undang-Undang No 11 Tahun 1974
Undang-Undang No 11 Tahun 1974Ssdotnet
 
Rpp pengelolaan das terpadu
Rpp pengelolaan das terpaduRpp pengelolaan das terpadu
Rpp pengelolaan das terpaduwalhiaceh
 
Uu 07-2004-sumber-daya-air
Uu 07-2004-sumber-daya-airUu 07-2004-sumber-daya-air
Uu 07-2004-sumber-daya-airYovi Hardianto
 
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Brantas
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS BrantasPola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Brantas
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS BrantasDe Dwi Saptarahadi
 
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan L...
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan L...Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan L...
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan L...LAKSMI WIJAYANTI
 
Infopublik20151022131946
Infopublik20151022131946Infopublik20151022131946
Infopublik20151022131946Rony Saputra
 
PP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas air
PP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas airPP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas air
PP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas airPT.Jasa Prima Perkasa
 

Similar to Pp.37 2012 pengelolaan_das_ (20)

Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...
Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...
Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...
 
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air TanahPeraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
 
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya AirPeraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air
 
Permen PU No. 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber Air
Permen PU No. 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber AirPermen PU No. 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber Air
Permen PU No. 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber Air
 
Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...
Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...
Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...
 
Perda air tanah kalsel 2018
Perda air tanah kalsel 2018Perda air tanah kalsel 2018
Perda air tanah kalsel 2018
 
Pp 27 1991
Pp 27 1991Pp 27 1991
Pp 27 1991
 
Perpres No. 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.pdf
Perpres No. 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.pdfPerpres No. 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.pdf
Perpres No. 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.pdf
 
Uu 37 2014 kta
Uu 37 2014 ktaUu 37 2014 kta
Uu 37 2014 kta
 
Uu 07 2004
Uu 07 2004Uu 07 2004
Uu 07 2004
 
Qanun 21 tahun 2002 ttg pengelolaan sda
Qanun 21 tahun 2002  ttg pengelolaan sdaQanun 21 tahun 2002  ttg pengelolaan sda
Qanun 21 tahun 2002 ttg pengelolaan sda
 
Uu 7 2004-sd_air
Uu 7 2004-sd_airUu 7 2004-sd_air
Uu 7 2004-sd_air
 
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
 
Undang-Undang No 11 Tahun 1974
Undang-Undang No 11 Tahun 1974Undang-Undang No 11 Tahun 1974
Undang-Undang No 11 Tahun 1974
 
Rpp pengelolaan das terpadu
Rpp pengelolaan das terpaduRpp pengelolaan das terpadu
Rpp pengelolaan das terpadu
 
Uu 07-2004-sumber-daya-air
Uu 07-2004-sumber-daya-airUu 07-2004-sumber-daya-air
Uu 07-2004-sumber-daya-air
 
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Brantas
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS BrantasPola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Brantas
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Brantas
 
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan L...
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan L...Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan L...
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan L...
 
Infopublik20151022131946
Infopublik20151022131946Infopublik20151022131946
Infopublik20151022131946
 
PP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas air
PP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas airPP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas air
PP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas air
 

More from Yayasan Perempuan Kaisa Indonesia (9)

Siaran pers kenaikan ptkp
Siaran pers   kenaikan ptkpSiaran pers   kenaikan ptkp
Siaran pers kenaikan ptkp
 
Buku akhlaq lingkungan
Buku akhlaq lingkunganBuku akhlaq lingkungan
Buku akhlaq lingkungan
 
Bk teologi lingkungan
Bk teologi lingkunganBk teologi lingkungan
Bk teologi lingkungan
 
Uu32 2009
Uu32 2009Uu32 2009
Uu32 2009
 
101738 id id
101738 id id101738 id id
101738 id id
 
2001 03 kajian kebijakan hak-hak masy adat ---otonomi daerah
2001 03 kajian kebijakan hak-hak masy adat ---otonomi daerah2001 03 kajian kebijakan hak-hak masy adat ---otonomi daerah
2001 03 kajian kebijakan hak-hak masy adat ---otonomi daerah
 
114093418 rusun-ciliwung-usulan-menpera (2)
114093418 rusun-ciliwung-usulan-menpera (2)114093418 rusun-ciliwung-usulan-menpera (2)
114093418 rusun-ciliwung-usulan-menpera (2)
 
Citarum
CitarumCitarum
Citarum
 
Penyandang cacat (1)
Penyandang cacat (1)Penyandang cacat (1)
Penyandang cacat (1)
 

Recently uploaded

PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptx
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptxPPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptx
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptxfradillachorysofa14
 
Kel. 4 Administrasi Keuangan.pdf di sekolah
Kel. 4 Administrasi  Keuangan.pdf di sekolahKel. 4 Administrasi  Keuangan.pdf di sekolah
Kel. 4 Administrasi Keuangan.pdf di sekolahaisyahnurul2408
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranapriandanu
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxYusufAmirudin3
 
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...AnnisaArianti2
 
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuciPAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersucietiernawati20
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf
 
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxPPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxRestiana8
 
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxPaket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxDarmiahDarmiah
 
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
 
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdekamateri geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdekaAstriDiniaAgustina1
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptxanisakhairoza
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxSuGito15
 
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024DedeHendra8
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfSMP Hang Kasturi, Batam
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxagunk4
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1LailaTulangRusukMaha
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxPutriSoniaAyu
 

Recently uploaded (20)

PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptx
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptxPPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptx
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptx
 
Kel. 4 Administrasi Keuangan.pdf di sekolah
Kel. 4 Administrasi  Keuangan.pdf di sekolahKel. 4 Administrasi  Keuangan.pdf di sekolah
Kel. 4 Administrasi Keuangan.pdf di sekolah
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
 
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...
 
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptxELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
 
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuciPAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersuci
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
 
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxPPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
 
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxPaket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
 
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdekamateri geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
 
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
 
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptxDEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
 

Pp.37 2012 pengelolaan_das_

  • 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan terjadinya penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai yang dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan, yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat, maka daya dukung Daerah Aliran Sungai harus ditingkatkan; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sebagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang . . .
  • 2. -2- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang . . .
  • 3. -3- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 2. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. 3. Klasifikasi . . .
  • 4. -4- 3. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah. 4. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 5. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya. 6. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. 7. Instansi Terkait adalah kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang berkepentingan dengan pengelolaan das. 8. Forum koordinasi pengelolaan DAS adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. 10. Pemerintah . . .
  • 5. -5- 10. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur Pengelolaan DAS dari hulu ke hilir secara utuh. (2) Pengelolaan DAS secara utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. monitoring dan evaluasi; dan d. pembinaan dan pengawasan. (3) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan sumber daya air. (4) Dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat. Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini ditujukan untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mensinergikan Pengelolaan DAS dalam rangka meningkatkan Daya Dukung DAS. BAB II . . .
  • 6. -6- BAB II PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 4 Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan kegiatan: a. inventarisasi DAS; b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS; dan c. penetapan Rencana Pengelolaan DAS. Bagian Kedua Inventarisasi DAS Paragraf 1 Umum Pasal 5 Inventarisasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi: a. proses penetapan batas DAS; dan b. penyusunan klasifikasi DAS. Paragraf 2 Proses Penetapan Batas DAS Pasal 6 Proses penetapan batas DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui tahapan kegiatan: a. penyiapan bahan; b. penentuan batas DAS; c. verifikasi batas DAS; dan d. penetapan batas DAS. Pasal 7 . . .
  • 7. -7- Pasal 7 (1) Penyiapan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan pengadaan bahan-bahan paling sedikit: a. piranti keras; b. piranti lunak; c. citra satelit; d. citra radar; e. peta dasar; dan f. peta tematik. (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan untuk setiap provinsi. (3) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai DAS dan jaringan sungai. (4) Penyiapan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. Pasal 8 (1) Data dan informasi mengenai DAS dan jaringan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijadikan dasar dalam penentuan batas DAS indikatif. (2) Penentuan batas DAS indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara delineasi DAS dan jaringan sungai. (3) Dalam penentuan batas DAS Menteri membentuk tim penentuan batas DAS yang melibatkan Instansi Terkait. Pasal 9 . . .
  • 8. -8- Pasal 9 (1) Berdasarkan hasil penentuan batas DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan verifikasi batas DAS indikatif untuk mendapatkan batas DAS definitif. (2) Verifikasi batas DAS indikatif dilakukan bersama-sama dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional. (3) Verifikasi batas DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan batas DAS definitif. Pasal 10 (1) Batas DAS definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan penetapan batas DAS. (2) Penetapan batas DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas DAS diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. Paragraf 3 Penyusunan Klasifikasi DAS Pasal 12 (1) Berdasarkan hasil proses penetapan batas DAS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan penyusunan Klasifikasi DAS. (2) Penyusunan . . .
  • 9. -9- (2) Penyusunan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan: a. DAS yang dipulihkan; dan b. DAS yang dipertahankan, daya dukungnya. (3) Penentuan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria: a. kondisi lahan; b. kualitas, kuantitas dan kontinuitas air; c. sosial ekonomi; d. investasi bangunan air; dan e. pemanfaatan ruang wilayah. Pasal 13 Kriteria kondisi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat sub kriteria: a. persentase lahan kritis; b. persentase penutupan vegetasi; dan c. indeks erosi. Pasal 14 Kriteria kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat sub kriteria: a. koefisien rezim aliran; b. koefisien aliran tahunan; c. muatan sedimen; d. banjir; dan e. indeks penggunaan air. Pasal 15 . . .
  • 10. - 10 - Pasal 15 Kriteria sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, paling sedikit memuat sub kriteria : a. tekanan penduduk terhadap lahan; b. tingkat kesejahteraan penduduk; dan c. keberadaan dan penegakan peraturan. Pasal 16 Kriteria investasi bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d, paling sedikit memuat sub kriteria : a. klasifikasi kota; dan b. klasifikasi nilai bangunan air. Pasal 17 Kriteria pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, paling sedikit memuat sub kriteria: a. kawasan lindung; dan b. kawasan budidaya. Pasal 18 (1) DAS yang diklasifikasikan untuk dipulihkan daya dukungnya memiliki kualifikasi indikator tinggi sampai sangat tinggi. (2) DAS yang diklasifikasikan untuk dipertahankan daya dukungnya memiliki kualifikasi indikator rendah sampai sangat rendah. Pasal 19 Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Presiden. Pasal 20 . . .
  • 11. - 11 - Pasal 20 (1) Klasifikasi DAS dievaluasi sekali dalam 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. (2) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Klasifikasi DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun. Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Paragraf 1 Umum Pasal 22 (1) Berdasarkan penetapan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS. (2) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh: a. Menteri untuk DAS lintas negara dan DAS lintas Provinsi; b. gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota; c. bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam kabupaten/kota. (3) Dalam . . .
  • 12. - 12 - (3) Dalam menyusun Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat membentuk tim dengan melibatkan Instansi Terkait. Pasal 23 Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS, meliputi: a. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya. Paragraf 2 Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya Pasal 24 Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan dengan perumusan: a. permasalahan DAS; b. tujuan pemulihan Daya Dukung DAS; c. strategi pemulihan Daya Dukung DAS; dan d. monitoring dan evaluasi DAS. Pasal 25 Perumusan permasalahan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan melalui: a. identifikasi dan analisis masalah; dan b. rumusan masalah. Pasal 26 . . .
  • 13. - 13 - Pasal 26 (1) Perumusan tujuan pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah. (2) Perumusan tujuan pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor serta wilayah administrasi. Pasal 27 (1) Hasil perumusan tujuan pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dijadikan dasar dalam perumusan strategi Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya. (2) Perumusan strategi pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan. Pasal 28 (1) Berdasarkan hasil perumusan strategi pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS. (2) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS harus memperhatikan antara lain: a. sistem analisis; b. indikator kinerja; c. pelaksana; dan d. capaian hasil. Paragraf 3 . . .
  • 14. - 14 - Paragraf 3 Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya Pasal 29 Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan dengan perumusan: a. permasalahan DAS; b. tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS; c. strategi mempertahankan Daya Dukung DAS; dan d. monitoring dan evaluasi DAS. Pasal 30 Perumusan permasalahan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan melalui: a. identifikasi dan analisis masalah; dan b. rumusan masalah. Pasal 31 (1) Perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah. (2) Perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan berbagai sektor dan wilayah. Pasal 32 . . .
  • 15. - 15 - Pasal 32 (1) Hasil perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dijadikan dasar dalam perumusan strategi Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya. (2) Perumusan strategi mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan. Pasal 33 Berdasarkan hasil perumusan strategi mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS. Pasal 34 Monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS harus memperhatikan antara lain: a. sistem analisis; b. indikator kinerja; c. pelaksana; dan d. capaian hasil. Bagian Keempat Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Pasal 35 (1) Berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan penetapan Rencana Pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan daya dukungnya dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya. (2) Rencana . . .
  • 16. - 16 - (3) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. Menteri untuk DAS lintas negara dan/atau DAS lintas Provinsi; b. gubernur sesuai kewenangannya untuk das dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota; c. bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk das dalam kabupaten/kota. (4) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan wilayah di tiap-tiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 36 (1) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun. (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. (3) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun. Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. BAB III . . .
  • 17. - 17 - BAB III PELAKSANAAN Pasal 38 Kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan dan menjadi acuan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3). Pasal 39 Kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan pada: a. DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan b. DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya. Pasal 40 (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi: a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan Daya Dukung wilayah; b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air; c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan; d. peningkatan . . .
  • 18. - 18 - d. peningkatan kepedulian dan peran serta Instansi Terkait dalam pengelolaan DAS; dan/atau e. pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan. Pasal 41 (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi: a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan; b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air; c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan/atau d. peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi. (2) Pelaksanaan . . .
  • 19. - 19 - (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan. Pasal 42 Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 menjadi wewenang dan tanggung jawab: a. Menteri dan menteri terkait sesuai kewenangannya untuk DAS lintas Negara dan lintas Provinsi; b. gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota; dan c. bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam kabupaten/kota. Pasal 43 Dalam hal pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota melalaikan penyelenggaraan kewenangan dalam pengelolaan DAS, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari APBD daerah yang bersangkutan. Pasal 44 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengelolaan DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. BAB IV . . .
  • 20. - 20 - BAB IV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 45 Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan dalam Pengelolaan DAS baik dalam pemulihan maupun mempertahankan Daya Dukung DAS. Pasal 46 (1) Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data indikator kinerja DAS. (2) Indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17. Pasal 47 (1) Monitoring terhadap indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan secara periodik paling sedikit setiap tahun sekali. (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan DAS. Pasal 48 (1) Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahan Daya Dukung DAS. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun. Pasal 49 . . .
  • 21. - 21 - Pasal 49 Hasil evaluasi digunakan dalam rangka: a. penyempurnaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2); dan/atau b. pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. Pasal 50 Menteri, gubernur atau bupati/walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS sesuai dengan kewenangannya. Pasal 51 Ketentuan lebih lanjut mengenai cara monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 52 (1) Pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Menteri dan menteri terkait sesuai kewenangannya, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya. (2) Pembinaan . . .
  • 22. - 22 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi. Pasal 53 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan oleh institusi pemerintah secara berjenjang. Pasal 54 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan kegiatan: a. koordinasi; b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis; c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; e. pemberian bantuan teknis; f. fasilitasi; g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau h. penyediaan sarana dan prasarana. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 55 (1) Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan DAS dengan peraturan perundang-undangan. (2) Menteri . . .
  • 23. - 23 - (2) Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS. Pasal 56 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengelolaan DAS diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. BAB VI PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Peran Serta Pasal 57 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS. (3) Forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS. Pasal 58 Forum koordinasi pengelolaan DAS mempunyai fungsi untuk: a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS; b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS; dan c. menumbuhkan . . .
  • 24. - 24 - c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS. Pasal 59 Peran serta masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), dapat berupa: a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS; b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan c. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS. Pasal 60 Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi pengelolaan DAS diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat Pasal 61 Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS. Pasal 62 (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. (2) Pemberdayaan . . .
  • 25. - 25 - (2) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, dan organisasi masyarakat. Pasal 63 (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling sedikit melalui: a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; b. pendampingan; c. pemberian bantuan modal; d. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau e. penyediaan sarana dan prasarana. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. BAB VII SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS Pasal 64 (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS dibangun Sistem Informasi Pengelolaan DAS di setiap provinsi. (2) Sistem . ..
  • 26. - 26 - (2) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan DAS dengan mengikutsertakan Instansi Terkait. Pasal 65 (1) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus dapat diakses oleh Instansi Terkait. (2) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian Simpul Data Spasial Nasional. Pasal 66 (1) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, paling sedikit memuat: a. data pokok DAS baik spasial maupun non spasial; dan b. sistem pendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS. (2) Sistem informasi Pengelolaan DAS dijabarkan secara makro dalam Pola Umum Kriteria dan Standar Pengelolaan DAS. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan sistem informasi Pengelolaan DAS diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. BAB VIII . . .
  • 27. - 27 - BAB VIII PENDANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Pasal 67 (1) Sumber dana untuk penyelenggaraan Pengelolaan DAS dapat berasal APBN, APBD, hibah dan/atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang- undangan. (2) Penggunaan sumber dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 68 (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan DAS yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku. (2) Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 69 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . .
  • 28. - 28 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 62
  • 29. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI I. UMUM Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, merupakan kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir beserta kekayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi dan diurus dengan sebaik-baiknya, DAS wajib dikembangkan dan didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan melalui upaya Pengelolaan DAS bagi sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tujuan Pengelolaan DAS untuk mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif Instansi Terkait dan masyarakat dalam Pengelolaan DAS yang lebih baik, mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan Daya Dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan, mewujudkan kuantitas, kualitas dan keberlanjutan ketersediaan air yang optimal menurut ruang dan waktu dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan tercapai seiring dengan terwujudnya kondisi lahan yang produktif serta kuantitas, kualitas dan kontinuitas air yang baik, kondisi sosial ekonomi yang kondusif dan pemanfaatan tata ruang wilayah yang optimal. Tujuan tersebut dapat dicapai . . .
  • 30. -2- dicapai melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan antar wilayah administrasi, serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS. Guna mewujudkan daya guna dan hasil guna yang tinggi, konsepsi Pengelolaan DAS perlu dipahami meliputi beberapa dimensi yaitu pendekatan sistem yang terencana, proses manajemen dan keterkaitan aktivitas antar sektor, antar wilayah administrasi dan masyarakat secara terpadu serta penanganannya dilakukan secara utuh mulai dari hulu sampai hilir. Pengelolaan DAS merupakan upaya yang sangat penting sebagai akibat terjadinya penurunan kualitas lingkungan DAS-DAS di Indonesia yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dan meningkatnya potensi ego sektoral dan ego kewilayahan karena pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam pada DAS melibatkan kepentingan berbagai sektor, wilayah administrasi dan disiplin ilmu. Oleh karena itu Pengelolaan DAS diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mendayagunakan sistem informasi pengelolaan DAS. Rencana Pengelolaan DAS disusun secara terpadu dan disepakati oleh para pihak sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah pada setiap provinsi dan kabupaten/kota. Untuk membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan Pengelolaan DAS diperlukan forum koordinasi Pengelolaan DAS pada berbagai tingkat wilayah administrasi dan/atau daerah aliran sungai. Untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan Pengelolaan DAS sesuai dengan tujuan yang diinginkan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. II. PASAL . . .
  • 31. -3- II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “Instansi Terkait” antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Perencanaan Pengelolaan DAS dimaksudkan untuk analisis masalah, merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring dan evaluasi program dalam DAS. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Huruf a Penyiapan bahan terdiri dari hardware (komputer), software SIG dan data raster (citra Satelite Radar Topographic Missions/SRTM resolusi 90 meter dan Citra Landsat) serta data vektor skala 1:250.000 (Peta Dasar Tematik Kehutanan/PDTK, Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI). Huruf b . . .
  • 32. -4- Huruf b Yang dimaksud dengan “penentuan batas DAS” adalah dengan cara membuat deliniasi secara otomatis dari citra SRTM (topografi) dengan bantuan software SIG. Huruf c Verifikasi Batas DAS dilakukan dengan bantuan Balai Pengelolaan DAS sekaligus pemberian nama DAS dan tidak dilakukan pada semua batas DAS. Huruf d Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penetapan batas DAS meliputi pemberian kode nama DAS. DAS yang telah ditetapkan oleh Menteri menjadi batas definitif. Pasal 11 . . .
  • 33. -5- Pasal 11 Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup. Peraturan Menteri Kehutanan memuat antara lain: a. kerangka dasar dalam kegiatan pengelolaan DAS; b. kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan sesuatu; dan c. standar adalah spesifikasi teknis atas sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan. Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “klasifikasi DAS” adalah pengkategorisasian DAS. Penyusunan Klasifikasi DAS dilakukan mengingat keterbatasan SDA dan sumber dana pembangunan serta keragaan derajat mendesaknya permasalahan pengelolaan DAS. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Kondisi lahan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kekritisan lahan, kesesuaian penggunaan lahan, indeks erosi, morfoerosi. Huruf b Yang dimaksud dengan “kualitas air” adalah kondisi perairan darat yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Huruf c . . .
  • 34. -6- Huruf c Sosial ekonomi dan kelembagaan dimaksudkan untuk mengetahui tekanan penduduk terhadap lahan, kesejahteraan penduduk, keberadaan dan penegakan norma. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Pemanfaatan ruang wilayah dilakukan untuk mengetahui prioritas pada kawasan lindung, dan kawasan tertentu. Pasal 13 Huruf a Yang dimaksud dengan “lahan kritis” adalah lahan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS. Persentase luas lahan kritis adalah perbandingan antara lahan kritis yang ada dalam DAS dengan luas DAS tersebut. Huruf b Yang dimaksud dengan “penutupan vegetasi” adalah tanaman tahunan seperti vegetasi hutan, semak belukar dan/atau kebun yang dapat berfungsi lindung atau konservasi. Persentase penutupan vegetasi adalah perbandingan antara luas lahan berpenutupan vegetasi yang ada dalam DAS dengan luas DAS tersebut. Huruf c . . .
  • 35. -7- Huruf c Yang dimaksud dengan “indeks erosi” adalah perbandingan antara besaran erosi aktual dengan erosi yang dapat ditoleransi didalam DAS. Pasal 14 Huruf a Yang dimaksud dengan “koefisien rezim aliran” adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara nilai debit maksimum dengan nilai debit minimum pada suatu DAS. Huruf b Yang dimaksud dengan “koefisien aliran tahunan” adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara besarnya limpasan dengan curah hujan. Huruf c Muatan sedimen diukur dengan pendekatan nisbah hantaran sedimen yang merupakan bilangan yang menunjukkan perbandingan antara nilai total hasil sedimen yang masuk ke sungai dengan nilai total erosi pada daerah tangkapan air Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “indeks penggunaan air” perbandingan antara total kebutuhan air dengan ketersediaan air di dalam DAS. Pasal 15 Huruf a Tekanan penduduk terhadap lahan dihitung melalui pendekatan indeks ketersediaan lahan yang diketahui dengan menghitung perbandingan antara luas lahan di dalam DAS dengan jumlah kepala keluarga di dalam DAS. Huruf b . . .
  • 36. -8- Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 16 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud klasifikasi nilai bangunan air adalah klasifikasi besarnya investasi bangunan air antara lain waduk, bendungan, dam, saluran irigasi. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Termasuk DAS yang memiliki indikator tinggi sampai sangat tinggi dalam hal jumlah nilai lebih besar dari 100 yang dihitung berdasarkan pembobotan dan skoring. Ayat (2) Termasuk DAS yang memiliki indikator rendah sampai sangat rendah dalam hal jumlah nilai sama dengan 100 yang dihitung berdasarkan pembobotan dan skoring. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 . . .
  • 37. -9- Pasal 21 Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, lingkungan hidup dan pertanian. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Tim terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah termasuk di dalamnya forum koordinasi pengelolaan DAS, asosiasi, organisasi, lembaga atau perorangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 . . .
  • 38. - 10 - Pasal 30 Huruf a Identifikasi dan analisis masalah meliputi aspek biofisik, sosial ekonomi, kelembagaan, hubungan hulu hilir, dan hubungan antar sektor. Huruf b Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan paling sedikit memuat: a. inventarisasi karakteristik DAS yang meliputi antara lain, data biofisik, sosial ekonomi, dan kelembagaan; b. identifikasi masalah dan parapihak untuk mengetahui permasalahan, tugas, fungsi dan keterkaitan aktivitas parapihak; dan c. tujuan, program dan kebijakan, kelembagaan, sistem pemantauan dan evaluasi, dan sistem pendanaan, untuk menyepakati kondisi DAS yang ingin dicapai pada akhir periode Rencana Pengelolaan DAS serta menyusun kebutuhan, mekanisme dan alokasi pendanaan. Ayat (2) . . .
  • 39. - 11 - Ayat (2) Rencana Pengelolaan DAS yang ditetapkan merupakan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. Ayat (3) Kegiatan pembangunan sektor yang disusun setiap instansi disinkronkan dengan kebijakan dan strategi masing-masing Rencana Pengelolaan DAS. Sasaran kegiatan pembangunan sektor ditetapkan sesuai dengan wilayah kerja di masing-masing Instansi Terkait. Kegiatan pembangunan wilayah disusun mengacu kepada hasil musyawarah perencanaan dan pengembangan (Musrenbang) di masing-masing daerah; Sasaran kegiatan pembangunan wilayah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pengelolaan DAS yang mencakup wilayah administrasi daerah terkait; Kegiatan pembangunan wilayah tersebut sudah memasukan volume kegiatan dan mengindikasikan satuan kerja (satker) terkait. Pasal 36 Ayat (1) Jangka waktu Rencana Pengelolaan DAS disesuaikan dengan jangka waktu rencana pembangunan jangka panjang Nasional dan Daerah (RPJP Nasional dan Daerah). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 37 . . .
  • 40. - 12 - Pasal 37 Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air termasuk pengisian dengan cadangan air tanah. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 . . .
  • 41. - 13 - Pasal 44 Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Ayat (1) Monitoring dilakukan untuk mengetahui input dan kegiatan Pengelolaan DAS telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Ayat (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan kegiatan, keluaran dan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 49 Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . .
  • 42. - 14 - Huruf b Hasil evaluasi jika dipandang perlu dapat langsung digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan melaksanakan kegiatan tertentu dan yang bersifat mendesak antara lain penanggulangan bencana alam. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 . . .
  • 43. - 15 - Pasal 60 Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, lingkungan hidup dan pertanian. Pasal 64 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “dibangun dan dikelola” yaitu menghimpun data dan informasi dari berbagai pihak untuk dirumuskan ke dalam sistem informasi Pengelolaan DAS dan untuk selanjutnya dikelola sebagai pusat informasi pengelolaan DAS. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Ayat (1) Huruf a . . .
  • 44. - 16 - Huruf a Yang dimaksud dengan “data pokok DAS” yaitu parameter karakteristik DAS baik spasial maupun non spasial antara lain: komponen biofisik, sosial, ekonomi dan budaya termasuk kebencanaan. Huruf b Yang dimaksud dengan “sistem pendukung” yaitu program-program standar pengolahan data, manual, kriteria dan standar, kerjasama antar daerah dan sektor untuk pengambilan keputusan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup. Pasal 67 Ayat (1) Dana Pengelolaan DAS dibebankan pada anggaran instansi- instansi yang melaksanakan kegiatan yang menjadi bagian dari Pengelolaan DAS. Ayat (2) Sumber dana lainnya dapat berupa dana lingkungan antara lain global environmental facility (GEF), global mechanism (GM), trust fund, enviromental fund, pembayaran jasa lingkungan. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5292