presentasi PKN Kelas animasi (yola)

1. KEDUDUKANDANPERANPEMERINTAH
DAERAH
AND
HUBUNGANSTRUKTUALDAN
FUNGSIONALPEMERINTAHPUSATDAN
DAERAH

2. •NAMAKELOMPOK
•1.YUFAHAFIDARDIANSYAH
•2.YOLAPRISTISIAMESA

3. KEDUDUKAN DAN PERAN PEERINTAH
DAERAH
Menurut uu dano.32 tahun 2004, pemerintah daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
n DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas –luasnya dalam sistem dan prinsip
negara kesatuan revuplik indonesia sebagai mana di maksud
dalam undang-undang dasar negara revuplik indonesia tahun
1945 .

4. Tugas pembantuan (medebewind) adalah keikut sertaan pemerintah daerah untuk
melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangan nya lebih luas dan lebih tinggi di
daerah tersebut.
Pembantuan merupakan kewajiban melaksanakan peraturan ruang lingkup
1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah – daerah otonom.
2. Dalam menyelenggarakan tugas bantuan , daerah otonom memiliki kelonggoran
untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang
peraturan memungkinkan.
3. Dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah daerah otonom saja.
Menurut peraturan pemerintah 2 tahun 2015 tentang kewenangan provinsi sebagai daerah
otonom adalah meliputi pertanian , kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan
perkebunan perindustrian dan perdagangan,perkoperasian , penanaman mdal,
kepariwisataan, dll.

5. 1.Hak dan kewajibn pemerintah daerah
Pasal 20uu nomot 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menegaskan
adanya delapan hak yang di punyai daerah dalam penyelenggaraan otonomi ,
diantaranya:
a.Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya
b.Memilih pimpinan daerah
c.Mengelola aparatur daerah dan kekayaan daerah.
d.Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
e.Mendapatkan bagi hasil dari pengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya
yang berada di daerah.
f.Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

6. selain hak, daerah mempunyai kewajiban yang diatur dalam pasal 2,terdapat 15 kewajiban yang
dimiliki oleh daerah, yaitu :
A.Melindungi masyarakat , menjaga persatuan kesatuan dan kerukunan masyarakat serta keutuhan
negara kesatuan revuplik indonesia .
B.Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
C.Mengembangkan kehidupan demokrasi .
D.Mewujudkan keadilan dan pemeratan .
E.Meningkatkan pelayanan dasar pendidkan
F.Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
.

7. G.Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
H.Mengembangkan sistem jaminan sosial.
I.Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
J.Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
K.Melestarikan lingkungan hidup
L.Mengelola administrasi kependudukan
M.Melestarikan nilai sosial budaya
N.Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai
dengan kewenanganya
O.Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

8. 2.Satuan-satuan pemerintah daerah
Pasal 18B (1)UUD 1945 menyatakan bahwa “negara mengakui dan
menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus
atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.
Yang dimaksud satuan pemerintah daerah bersifat khusus adalah
daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu daerah khusus ibu kota
jakarta dan provinsi papua,sedangkan daerah istimewa adalah daerah
istimewa aceh dan daerah istimewa yogyakarta.

9. A.Daerah khusus ibu kota jakarta
Provinsi DKI jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus
dalam kedudukannya sebagai ibu kota negara dan sebagai daerah otonom
memiliki fungsi dan peran penting dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintah.pengkhususan bagi provinsi DKI jakarta diatur dalam UU
nomor 29 tahun 2007.
B.Daerah istimewa yogyakarta
Keistimewaan daerah istimewa yogyakarta diatur dalam UU nomor13 tahun
2012.antara keistimewaan DIY salah satunya adalah dalam bidang tata cara
pengisian jabatan, kedudukan,tugas,dan wewenang gubernur dan wakil
gubernur.syarat bagi calon gubernur DIY dadalah sultan hamengku
buwono yang bertakhta dan wakil gubernur adalah adipati paku alam yang
bertakhta.

10. C.Provinsi aceh
Aceh menerima status istimewa pada tahun 1959. status istimewa diberi
pada aceh dengan keputusan perdana menterirepublik indonesia nomor
1/missi/1959yang meliputi agama,peradaban ,dan pendidikan.nama
aceh berubah menjadi nanggroe aceh darussalam(2001-2009).nama ini
berikan ketika aceh sedang didera konflik berkepanjangan anatara
pemerintah revuplik indonesia dengan gerakan aceh merdeka.nama
aceh kemudian berubah lagi menjadi indonesia “provinsi aceh “sejak
dikeluarkan peraturan gubernur aceh no.46tahun 2009.

11. D.Otonomi khusus papua
Otonomi khusus papua adalah kewenangan khusus yang diakui
dan diberikan kepada provinsi papua, provinsi hasil pemekaran
papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
menurut prakarsa sendiri untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat papua.diatur dalam UU nomor 21
tahun 2001tentang otonomi khusus bagi provinsi papua.

12. 3.Perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah.
Otonomi daerah terdiri atas sekretariat daerah,sekretariat DPRD,
dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
A.Sekretariat daerah
Dipimpim oleh sekretariat daerah,tugasnya adalah membantu kepala
daerah menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan
lembaga teknis daerah.

13. B.Sekretariar DPRD
Tugasnya antaralain:
1.Menyelenggarakan administrasi kesektariatan DPRD
2.Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD
3.Mendukung pelaksaan tugas dan fungsi DPRD
4.Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yg diperlukan
DPRD dala pelaksaan fungsinya sebagai kemampuan daerah.

14. C.Dinas daerah
Adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh
kepala dinas.kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh
kepala daerah.cpntphnya dinas pendidikan, dinas kesehatan dan
lain lain.
D.Lembaga teknis daerah
Merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dala
menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang sifatnya
spesifik yang berbentuk badan ,kantor , atau rumah sakit.

15. 4.Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)
A.Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (DPRD provinsi)
Merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah berkedudukan sebagai
lembaga daerah provinsi.menurut UU no.12 tahun 2003 pasal 49,
anggota DPRD berjumlah 35 orangdan sebantak 100 orang .
Diresmikan dengan keputusan menteri dalam negeri atas nama
presiden .masa jabatan selama lima tahun dengan berakhir
mengucapkan sumpah.fungsi DPRD provinsi yaitu legislatif ,anggran,
dan pengawasan.

16. B.Dewan perwakilan rakyat darah kabupaten / kota ( DPRD kabupaten /
kota )
Merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
lembaga daerah kabupaten / kota menurut UU no.12 tahun 2003 pasal 50 ,
anggota DPRD berjumlah 20 orang dan sebanyak 45 orang. Diresmikan
berdasarkan keputusan gubernur atas nama presiden.jabatannya selama
lima tahun dan berakhir bersamaan ketika mengucapkan
sumpah.mempunyai tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran,dan pwngawasan.

17. 5.Proses pemilihan kepala daerah
Pemilihan kepala daerah ( pilkada ) diatur dalam perundang –
undangan sebagai berikut :
a.Pasal 56 UU No.32 tahun 2004 tenteang pemerintah daerah
b.Pasal 1 ayat (4)UU No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan
pemilu
c.Pasal 1 ayat (5) UU No.22 tahun 2004tentang pemilihan gubernur ,
bupati, dan wali kota
d.UU No.1 tahun 2015
e.Pasal 1ayat (1)UU No.8 tahun 2015

18. Diselenggarakan oelh pemilihan umum daerag (KPUD) yang
bertanggung jaab kepada DPRD. Disebut dalam pasal UU No.32
tahun 2004 tentang pemerintah aderah , pilkada dilakukan dalam dua
tahap yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan.
Adapun mekanisme penetapan calon pasangan kepala daerah dan
wakil kepala daerah yaitu;
a. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
memperoleh suara lebih dari 50 % jumlah suara sah ditetapkan
sebagai calon terpilih.

19. b.Apabila ketentuan pada poin tidak terpenuhi ,pasangan calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara
kebih dari 25% yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan
sebagai pasangan calon terpilih.
c.Apabila tidak yang tercapai 25% dari jumlah suara
sah,dilakukan pemilihan pemutaran kedua yang diikuti oleh
pemenang dan pemengan kedua.
d.Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan
sebagai pasangan calon terpilih

20. 6.Peraturan daerah(PORDA)
Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undang yang dibentuk oleh dewan perwakilan
rakyat daerah (DPRD)dengan persetujuan bersama kepala daerah.berdasarkan UU no.10 yahun
2004 pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa peraturan daerah melipuyi .
a).peraturan daerah provinsi dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur.
b).peraturan daerah kabupaten dibuat oleh DPRD kabupaten atau kota bersam bupati
/walikota.
c).peraturan desa atau peraturan yang setingkat ,dibuat oelh badan perwakilan desa
(BPD)bersam dengan kepala desa.

21. 7.Keuangan daerah
Keuangan pemerintah daerah mencakup sumber penerimaan atau pendapatan
daerah dan pembelanjaan daerah.
a).sumber penerimaan daerah
Sumber penerimaan daerah terdiri atas:
1.Pendapatan asli daerah
Pendapatan asli daerah, yaitu penerimaan- penerimaan yang diperoleh dari
pungutan – pungutan daerah , seperti pajak daerah , retribusidaerah,hasil
pengolahan kekayaan , keuntungan dari perusahaan – perusahaan milik
daerah,dll

22. 2.Dana perimbangan
Adalah dana yang dialokasikan dalam APBN bentuk daerah. Dana perimbangan
meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan alokasi khusus.
a.Dana bagi hasil,yaitu dana yang berdasar dari APBN yang dialokasikan kepada
daerah sebagai bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam di daerah oleh
negara.
b.Dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan
kepada daerah dengan tujuan sebagai wujud dari pemertaan kemampuan
keuangn antardaerah.
c.Dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah
yang disesuaikan dalam prioritas nasional.

23. 3.Pinjaman daerah
4.Penerimaan lain lain yang sah
b)Pembelanjaan daerah
Adanya otnomi daerah (sistem desentralisasi)maka jenis jenis pembelanjaan tiap
tiap daerah akan berbeda, yang diwarnai dan disesuaikan dengan kondisi dan
keunikan yang dimiliki pleh setiap daerah.secara umum jenis jenis pembelanjaan
daerah meliputi belanja rutin dan belanja pembangunan belanja rutin adalah
pengeluaran yang secara rutin dibelnjakan oleh pemerintah daerah,antara lain
untuk belanja gaji pegawai,belanja barang,pemeliharaan,dan belanja perjalanan
dinas.

24. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah
1.Hubungan struktural pemerintahan pusat dan daerah.
Secara struktural, presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
penyelenggara urusan pemerintahan ditingkat nasional.secara struktural
hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam peraturan No.84 tahun
2000.dalam sistem negara kesatuan revuplik indonesia ,terdapat dua cara yang
dapat menghubungkan anatara pemerintah pusat dan daerah ,yaitusentralisasi
dan desain tralisasi.

25. a.Sentalisasi adalah preneyrahan kekuasaan dan wewewnang pemerintahan
secara penuh kepada pemerintah pusat.
b.Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga nya sendiri.namun
penyerahan wewenang ini tidak diberikan secara penuh.
2.Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah
Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-
masing pemerintahan yang saling memengaruhi dan saling bergantung antara
satu dengan yang lain.

26. Hubungan tersebut terletak pada visi ,misi,tujuan,dan fungsinya masing-masing
a).visi dan misi kedua lembaga ini ,baik di tingkat lokal maupun nasional adalah
melindungi serta memberi ruang kebebesan kepada daerah untuk mengolah dan
mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemempuan daerah.
b).tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam
berbagai aspek kehidupan .
c).fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan , pengatur,dan
pemberdaya masyarakat .