Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan daerah tentang urusan wajib dan pilihan kabupaten Lembata. Dokumen ini membahas empat bidang utama yaitu: 1) Pekerjaan Umum yang mencakup sumber daya air, binamarga, perkotaan dan perdesaan. 2) Air Minum. Dokumen ini menjelaskan kebijakan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan di setiap bidang.

1. LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
TENTANG URUSAN WAJIB DAN URUSAN
PILIHAN
NOMOR :
TANGGAL :
C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
Rincian urusan kabupaten Prioritas Anggaran
Sub Bidang / Operasionalisasi
No Lembata sesuai PP No. 38
Sub – Sub Bidang Teknis Tinggi Sedang
Tahun 2007
1 2 3 4 5 6
1. SUMBER DAYA
AIR
1. Pengaturan 1. Penetapan Kebijakan 1 Penyusunan dan
Pengelolaan Sumber Penetapan PERDA,
Daya Air di Kabupaten Peraturan Bupati,
Lembata Keputusan Bupati
tentang Pengelolaan
2. Penetapan Pola Sumber Daya Air
Pengelolaan Sumber sesuai Kebijakan
Daya Air pada wilayah Nasional dan Propinsi
sungai dalam satu ( 1 s/d 4 )
kabupaten/kota
3. Penetapan Rencana
Pengelolaan Sumber
Daya Air pada wilayah
sungai dalam satu
kabupaten / kota
4. Penetapan dan
Pengelolaan Kawasan
Lindung para wilayah
sungai dalam satu
kabupaten / kota 1. Pembentukan
Kelembagaan
5. Pembentukan Wadah ( 5 ran 9 )
Koordinasi Sumber Daya
Air di tingkat kabupaten /
kota dan / atau pada
wilayah sungai dalam
satu kabupaten
6. ------
7. ------
8. ------
9. Pembentukan Komisi
Irigasi kabupaten.
2. Pembinaan 1. Penetapan dan
Pemberian Izin atas
1. Penetapan dan Penyediaan,
Pemberian izin atas Peruntukan,
Penyediaan, Penggunaan dan

2. Peruntukan, Pengusahaan Sumber
Penggunaan dan Daya Air pada wilayah
Pengusahaan Sumber sungai dan Air Tanah
Daya Air pada wilayah dalam satu wilayah
sungai dalam satu kabupaten ( 1 s/d 2 )
kabupaten / kota
2. Penetapan dan
Pemberian izin atas
Penyediaan, 1. a. Melakukan
Peruntukan, sosialisasi dan
Penggunaan dan pemantauan
Pengusahaan Air Tanah (monitoring)
b. Melakukan uji
3. Menjaga efektivitas, kualitas air
sfisiensi, kualitas dan
ketertiban pelaksanaan
pengelolaan sumber
daya air pada wilayah
sungai dalam satu
kabupaten / kota
4. -----
5. -----
6. Pemberian Izin 1 Pemberian izin
Pembangunan, pembangunan,
Pemanfaatan, pemanfaatan,
Pengubahan, dan / atau pengubahan dan/ atau
Pembongkaran pembongkaran
Bangunan dan / atau bangunan dan / atau
Saluran Irigasi pada saluran irigasi pada
jaringan irigasi primer, jaringan irigasi primer,
sekunder dalam daerah sekunder pada daerah
irigasi dalam satu irigasi dalam
kabupaten kabupaten
1. Melakukan
7. Pemberdayaan para Pelatihan,
pemilik kepentingan Bimbingan Teknik,
dalam Seminar bagi para
pengelolaansumber pemilik kepentingan
daya air tingkat dan kelembagaan
kabupaten Pengelola sumber
daya air ( 7 & 8 )
8. Pemberdayaan
kelembagaan sumber
3. Pembangunan daya air tingkat
/ Pengelolaan kabupaten 1. Melakukan
Pengendalian DAS
1. Konservasi sumber raya
air pada wilayah sungai 1. Pengaturan
dalam satu kabupaten pemanfaatan SDA
secara efektif dan
2. Pendayagunaan sumber efisien

3. daya air pada wilayah
sungai dalam satu 1. Membangun
kabupaten konstruksi pengaman /
pengendali
3. Pengendalian daya
rusak air yang 1. Pembuatan system
berdampak skala informasi manajemen
kabupaten 2. Pembuatan Data
Base sumber daya
4. Penyelenggaraan Sistem air
Informasi Sumber Daya 3. Pengadaan dan
Air tingkat kabupaten pemasangan alat
ukur debit air / banjir
1. Merencanakan dan
membangun system
irigasi primer dan
5. Pembangunan dan sekunder pada daerah
peningkatan Sistem irigasi dalam satu
Irigasi Peimer dan kabupaten
Sekunder pada daerah
irigasi dalam satu 1. Melakukan operasi,
kabupaten pemeliharaan dan
rehabilitasi system
irigasi primer dan
6. Operasi, sekunder pada DI
pemeliharaandan dalam salam satu
rehabilitasi system irigasi kabupaten yang
primer dan sekunder luasnya kurang dari
pada daerah irigasi 1000 ha.
dalam satu kabupaten
yang luasnya kurang dari 1. Melakukan operasi,
1000 ha. pemeliharaan dan
rehabilitasi pada
sungai, danau, waduk
dan pantai pada
wilayah sungai dalam
4. Pengawasan 7. Operasi, pemeliharaan salam satu kabupaten
dan dan rehabilitasi pada
Pengendalian sungai, danau, waduk 1. Melakukan evaluasi
dan pantai dalam dan monitoring
wilayah sungai dalam
satu kabupaten
1. Penetapan dan
Pemberian izin atas
Penyediaan,
Peruntukan,
Penggunaan dan
Pengusahaan Air Tanah
2. BINA MARGA
1. Pengaturan 1. a.---

4. b.---
c.---
d.---
2. Pengaturan Jalan 1 Penyusunan dan
Kabupaten / Kota penetapan PERDA,
a. Perumusan kebijakan Peraturan Bupati dan
penyelenggaraan jalan Keputusan Bupati
kabupaten / desa dan tentang jaringan jalan
jalan kota berdasarkan kabupaten / desa dan
kebijakan nasional di jalan kota dalan
bidang jalan dengan kabupaten ( 2 a s/d
memperhatikan d)
keserasian antar
daerah dan antar
kawasan
b. Penyusunan pedoman
operasional
penyelenggaraan jalan
kabupaten / desa dan
jalan kota
c. Penetapan status jalan
kabupaten /Desa dan
Jalan Kota
d. Penyusunan
Perencanaan Umum
dan Pembiayaan
Jaringan Jalan
Kabupaten / Desa dan
Jalan Kota
3. a. ---
2. Pembinaan b. ---
1. Memberikan Bimtek,
1. Pembinaan Jalan Pelatihan, Penyuluhan
Kabupaten / Kota bagi para aparatur
a. penyelenggara jalan
b. Pemberian bimbingan, kabupaten / desa dan
penyuluhan serta jalan kota
pendidikan dan pelatihan -----
para aparatur
penyelenggara jalan
kabupaten / desa dan
jalan kota.
c. ----
1. Memberikan izin,
d. Pemberian izin, rekomendasi,
rekomendasi, dispensasi dispensasi dan
dan pertimbangan pertimbangan
pemanfaatan Ruang pemanfaatan
Manfaat Jalan, Ruang RUMAJA, RUMIJA
Milik Jalan, dan Ruang dan RUWASJA
Pengawasan Jalan
2. Pengembangan
teknologi terapan di
bidang jalan untuk jalan

5. kabupaten / desa dan
jalan kota
3. ---- 1. a. Melaksanakan
system informasi
4. Pengembangan system Manajemen Jalan
informasi jalan dan dan jembatan
jembatan b. Pemuatan Data
Base jalan dan
jembatan
3. Pembangunan
dan 1. a. Membuat
Pengusahaan perencanaan teknis,
1. Pembangunan jalan penganggaran,
kabupaten / kota pengadaan lahan
a. Pembiayaan untuk pembangunan
pembangunan jalan jalan serta
kabupaten / desa dan melakukan operasi
jalan kota dan pemeliharaan
b. Perencanaan teknis, jalan kabupaten ( 1 a
pemrograman dan s/d c dan 3 )
penganggaran,
pengadaan lahan serta
pelaksanaan konstruksi
jalan kabupaten / drsa
dan jalan kota
c. Pengoperasian dan
pemeliharaan jalan
kabupaten / desa dan
jalan kota

6. d. Pengembangan dan b. Melakukan
pengelolaan manajemen pengembang an dan
jalan kabupaten / desa pengelolaan jalan
dan jalan kota kabupaten / desa
dan jalan kota
2. a.
b. ---
3. Pembangunan dan
penyediaan sarana dan
prasarana kebinamargaan
4. Pengawasan 1. ---
a. ---
b. ---
2. Pengawasan jalan 1. Melakukan
kabupaten / kota Monitoring dan
a. Evaluasi kinerja evaluasi
penyelenggaraan jalan penyelengaraan
kabupaten / desa dan jalan kabupaten /
jalan kota desa dan jalan kota
b. Pengendalian fungsi
dan manfaat hasil
pembangunan jalan
kabupaten / desa dan
jalan kota
3. ---
a. ---
b. ---
3. PERKOTAAN DAN
PERDESAAN
1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan
dan strategi 1. Penyusunan dan
pembangunan perkotaan Penetapan PERDA,
dan perdesaan wilayah Peraturan Bupati,
kabupaten / kota Keputus an Bupati
( mengacu kebijakan tentang kebijak an dan
nasional dan propinsi ) strategi pembangunan
Perkotaan dan
2. Penetapan Peraturan Perdesaan tingkat
Daerah Kabupaten kabupaten dengan
mengenai menga cu kepada
Pengembangan kebijakan nasi onal
Perkotaan dan dan propinsi (1 s/d 2 )
Perdesaan berdasarkan
2. Pembinaan NSPK
1 .Melakukan seminar,
sosialisasi, pelaihan
1. Fasilitasi peningkatan mengenai
kapasitas manajemen pembangunan dan
pembangunan dan pengelolaan PS
pengelolaan PS perkotaan dan
perkotaan dan perdesaan ( 1 s/d 2 )
perdesaan tingkat
kabupaten

7. 2. Pemberdayaan
masarakat dan dunia
usaha dalam
pembangunan perkotaan
3. Pembangunan dan perdesaan di
wilayah kabupaten 1. Menyiapkan program
pembangunan,
1. Penyiapan program menyeleng garakan
pembangunan sarana kerja sama kemitraan
dan prasarana perkotaan dan melaksana kan
dan perdesaan jangka pembangunan
panjang dan jangka (1 s/d 3 )
menengah kabupaten
dengan mengacu pada
RPJP dan RPJM
nasional dan propinsi
2. Penyelenggaraan kerja
sama kemitraan antara
pemerintah daerah /
dunia usaha / masarakat
dalam pengelolaan dan
pembangunan sarana
prasarana perkotaan dan
perdesaan di lingkungan
kabupaten
3. Penyelenggaraan
pembangunan PS
perkotaan dan
perdesaan di wilayah 1. Pembentukan
kabupaten Lembaga / Badan
Pengelola
4. Pembentukan lembaga / pembangunan
badan pengelola perkotaan dan
pebangunan perkotaan perdesaan
dan perdesaan di
kabupaten
4. Pengawasan 1. Pengawasan dan 1. Melakukan
pengendalian terhadap monitoring dan
pelaksanaan evaluasi ( 1 dan 2 )
pembangunan dan
pengelolaan kawasan
perkotaan dan
perdesaan di kabupaten
2. Pengawasan dan
pengendalian atas
pelaksanaan NSPK.
4. AIR MINUM
1. Pengaturan 1. Penetapan PERDA 1. Menyusun dan
kabupaten mengenai menetapkan PERDA
kebijakan dan strategi tentang kebijakan dan
pengembangan air minum strategi

8. di daerah kabupaten pengembangan air
minum, penetapan
2. ---- BUMD penyelenggara
SPAM, NSPK serta
3. Penetapan BUMD sebagai izin penyeleng garaan
penyelenggara SPAM di pengembangan SPAM
kabupaten di wilayah kabupaten
(1 s/d 6 )
4. Penetapan PERDA NSPK
pelayan an PS air minum
berdasarkan SPM yang
disusun pemerintah dan
propinsi
5. Memberikan izin
penyelenggaraan
pengembangan SPAM di
wilayah kabupaten
6. ----
2. Pembinaan 1. Penyelesaian masalah 1. Menyelesaiakan
dan permasalahanya di masalah air minum
dalam wilayah tingkat kabupaten
kabupaten 2. Mengadakan
2. Peningkatan kapasitas seminar, bimtek,
teknis dan manajemen pelatihan
pelayanan air minum di
wilayah kabupaten
termasuk kepada Badan
Pengusahaan Pelayanan
(operator ) BUMD
3. -----
3. Pembangunan
1. Penetapan penentuan 1.Menetapkan
kebutuhan air baku kebutuhan air baku,
untuk kebutuhan memfasilitasi / bantek
pengembang an SPAM kepada kecamatan,
di wilayah kabupaten pemerintah desa dan
2. Pengembangan SPAM kelompok masarakat
di wilayah kabupaten dalam pengembangan
untuk pemenuhan SPM SPAM ( 1 s/d 3 )
3. Fasilitasi
penyelenggaraan
(bantuan teknis) kepada
kecamatan, pemerintah
desa serta kelompok
masarakat di wilayahnya
dalam penyelenggaraan
pengembangan SPAM 2.Menyusun rencana
4. Penyusunan Rencana induk pengembangan
Induk Pengembangan SPAM di kabupaten
SPAM wilayah
administrasi kabupaten 3.Membangun PS air
5. Penyediaan PS air minum untuk
minum untuk daerah penanganan bencana
bencana dan daerah alam di wilayah

9. rawan air skala kabupaten
kabupaten
6. Penanganan bencana
alam tingkat kabupaten
4. Pengawasan 1. Pengawasan terhadap 1. Melakukan monitoring
seluruh tahapan dan evaluasi ( 1 s/d 3 )
penyelenggaraan
pengembangan SPAM
yang berada di wilayah
kabupaten
2. Evaluasi terhadap
penyelenggaraan
pengembangan SPAM
yang utuh di wilayahnya
3. Pengawasan dan
pengendalian atas
pelaksanaan NSPK
5. AIR LIMBAH 1. Menyusun dan
1. Pengaturan 1. Penetapan PERDA menetapkan PERDA
kebijakan pengembangan tentang kebijakan dan
PS air limbah di wilayah strategi
kabupaten mengacu pengembangan air
kebijakan nasional dan limbah, penetapan
propinsi lembaga
penyelenggara PS air
2. Pembentukan lembaga limbah, NSPK serta
tingkat kabupaten sebagai izin
penyelenggara PS air penyelenggaraannya
limbah di wilayah di wilayah kabupaten
kabupaten (1 s/d 5 )
3. Penetapan PERDA
berdasarkan NSPK yang
ditetapkan oleh pemerintah
dan propinsi
4. Memberikan izin
penyelenggaraan PS air
limbah di wilayah
kabupaten
5. -----
2. Pembinaan 1. Penyelesaian masalah 1. Menyelesaikan
pelayanan di lingkungan masalah pelayanan
kabupaten air limbah
2. Pelaksanaan kerja sama 2. Melaksanakan kerja
dengan dunia usaha dan sama dengan dunia
masarakat dalam usaha dan masarakat
penyelenggaraan serta memberi kan

10. pengembangan PS air bantuan teknik
limbah kabupaten kepada kecamatan,
pemerintah desa dan
3. Penyelenggaraan kelompok masarakat
(Bantek) pada dalam
kecamatan, pemerintah penyelenggaraan PS
desa serta kelompok air limbah ( 2 s/d 3 )
masarakat di wilayahnya
dalam penyelenggaraan
PS air limbah
3. Pembangunan 1. Penyelenggaraan 1. Menyelenggarakan
pembangunan PS air pembangunan PS air
limbah untuk daerah limbah, menyusun
kabupaten dalam rangka rencana induk
memenuhi SPM pengembangan PS air
2. Penyusunan Rencana limbah ( 1 s/d 2 )
Induk Pengembangan
PS air limbah kabupaten
3. Penanganan bencana 2. Membangun PS air
alam tingkat local limbah untuk
(kabupaten) penanganan bencana
alam di kabupaten
4. Pengawasan 1. Monitoring 1. Melakukan monitoring
penyelenggaraan PS air dan evaluasi atas
limbah di kabupaten penyelenggaraan
2. Evaluasi terhadap pengembangan PS air
penyelenggaraan limbah dan
pengembangan air pelaksanaan SPM ( 1
limbah di kabupaten s/d 3 )
3. Pengawasan dan
pengendalian atas
pelaksanaan SPM
6. PERSAMPAHAN
1. Pengaturan 1. Penetapan PERDA 1. Menyusun dan
kebijakan pengembangan menetapkan PERDA
PS Persampahan di tentang kebijakan
wilayah kabupaten pengem bangan PS
mengacu kebijakan persampahan,
nasional dan propinsi penetapan lembaga
penyelenggaraan
2. Pembentukan lembaga pengelo laan
tingkat kabupaten sebagai persampahan, NSPK
penyelenggara serta memberikan izin
pengelolaan persampahan penyelenggaraannya
di wilayah kabupaten di wilayah kabupaten
(1 s/d 4 )
3. Penetapan PERDA
berdasarkan NSPK yang
ditetapkan oleh pemerintah
dan propinsi

11. 4. Pelayanan perizinan dan
pengelola an
persampahan di wilayah
kabupaten
2. Pembinaan 1. Penyelesaian 1. Menyelesaikan
permasalahan masalah persampahan
persampahan dalam di tingkat kabupaten
wilayah kabupaten
2. Meningkatkan
2. Peningkatan kapasitas kapasitas manajemen,
manajemen dan fasilitasi memfasilitasi kerja
kerja sama dunia usaha sama dan memberikan
dan masarakat dalam bantuan teknis ( 2 s/d
penyelenggaraan 3)
pengembangan PS
Persampahan kabupaten
3. Memberikan bantuan
teknis kepada
kecamatan, pemerintah
desa serta kelompok
masarakat di kabupaten
3. Pembangunan 1. Penyelenggaraan dan 1. Menyelenggarakan
pembiayaan dan membiayai
pembangunan PS pembangunan PS
persampahan di persampahan di
kabupaten wilayah kabupaten
2. Penyusunan rencana 2. Menyusun rencana
induk pengembangan PS induk pengembangan
persampahan kabupaten PS persampahan
4. Pengawasan
1. Pengawasan terhadap 1. Melakukan
seluruh tahapan pengawasan terhadap
pengembangan seluruh tahapan
persampahan di wilayah pengembangan
kabupaten persampahan dan
pelaksanaan NSPK
2. Evaluasi kinerja serta evaluasi kinerja
penyelenggaraan di di tingkat kabupaten
wilayah kabupaten
3. Pengawasan dan
pengendalian atas
pelaksanaan NSPK
7. DRAINASE
1. Pengaturan 1. Penetapan PERDA 1. Menyusun dan
kebijakan dan strategi menetapkan PERDA
kabupaten berdasarkan tentang kebijakan dan
kebijakan nasional dan strategi
propinsi pengembangan
system drainase di

12. 2. Penetapan PERDA NSPK kabupaten yang
drainase dan pematusan mengacu kepada
genangan di wilayah kebijakan nasional dan
kabupaten berdasarkan propinsi serta PERDA
SPM yang disusun tentang NSPK
pemerintah pusat dan drainase dan
propinsi pematusan genangan
di wilayah kabupaten
(1 s/d 2 )
2. Pembinaan 1. --- 1. ----
2. Peningkatan kapasitas 2. Melakukan seminar,
teknik dan manajemen pelatihan dan bimtek
penyelenggara drainase untuk meningkatkan
dan pematusan genangan kemampuan
di wilayah kabupaten manajemen
penyelenggara
drainase tingkat
kabupaten
3. Pembangunan 1. Penyelesaian masalah 1. Menyelesaikan
dan permasalahan masalah dan
operasionalisasi system permasalahan
drainase dan drainase,
penanggulangan banjir di penanggulangan
wilayah kabupaten serta banjir, melakukan
koordinasi dengan daerah koordinasi,
sekitarnya menyelenggara kan
pembangunan PS
2. Penyelenggaraan drainase (1 s/d 2)
pembangunan dan
pemeliharaan PS
drainase di wilayah
kabupaten
2. Menyusun rencana
3. Penyusunan rencana induk PS drainase
induk PS drainase skala skala kabuapaten
kabupaten
4. Pengawasan 1. Melakukan monitoring /
1. Evaluasi terhadap pengawasan
penyelenggaraan system penyelengga raan
drainase dan pengendali system drainase serta
banjir di wilayah pengendalian banjir di
kabupaten wilayah kabupaten (1s/
d 2)
2. Pengawasan dan
pengendalian
penyelenggaraan
drainase dan 2. Melakukan
pengendalian banjir di pengawasan dan
kabupaten pengendalian atas
pelaksanaan NSPK
3. Pengawasan dan drainase tingkat

13. pengendalian atas kabupaten
pelaksanaan NSPK
8. PERMUKIMAN
1. Kawasan Siap
Bangun
(KASIBA) DAN
Lingkungan
Siap Bangun
(LISIBA)
a. Pengaturan 1. Penetapan PERDA 1. Menyusun dan
kebijakan dan strategi menetapkan PERDA
KASIBA / LISIBA di tentang kebijakan dan
wilayah kabupaten strategi Kasiba / Lisiba
serta PERDA tentang
NSPK tingkat
kabupaten ( 1 s/d 2 )
2. Penetapan PERDA NSPK
KASIBA dan LISIBA di
wilayah kabupaten
b. Pembinaan 1. Peningkatan kapasitas 1. Melakukan seminar,
manajemen dalam pelatihan, bimbingan
pembangunan KASIBA teknis untuk
dan LISIBA meningkatkan
kemampuan
manajemen dalam
pembangunan Kasiba
dan Lisiba
2. Penyelesaian masalah 2. Menyelesaikan
KASIBA dan LISIBA dalam masalah yang
wilayah kabupaten berkaitan dengan
pembangunan Kasiba
dan Lisiba dalam
wilayah
Kabupaten
c. Pembangunan 1. Penyelenggaraan 1. Menyelenggarakan
pembangunan KASIBA / pembangunan Kasiba
LISIBA di kabupaten dan Lisiba,
melaksanakan kerja
2. Pelaksanaan kerja sama sama dengan swasta
swasta, masarakat dan masarakat dalam
tingkat nasional dalam pembangunan kasiba
pembangunan KASIBA / serta memberikan izin
LISIBA lokasi Kasiba / Lisiba
di kabupaten ( 1 s/d 3 )
3. Penetapan izin lokasi
KASIBA / LISIBA di
kabupaten
d. Pengawasan 1. Pengawasan dan 1. Mengawasi dan
pengendalian mengendalikan serta

14. penyelenggaraan mengevaluasi
KASIBA dan LISIBA di penyelenggaraan
kabupaten pembangunan Kasiba
dan Lisiba ( 1 s/d 2 )
2. Evaluasi terhadap
penyelenggaraan
pembangunan KASIBA
dan LISIBA di kabupaten
2. Mengawasi dan
3. Pengawasan dan mengendalikan
pengendalian atas pelaksanaan NSPK di
pelaksanaan NSPK di kabuapten
kabupaten
2. Permukiman
Kumuh /
Nelayan
a. Pengaturan 1. Penetapan PERDA 1. Menyusun dan
kebijakan dan strategi menetapkan PERDA
penanganan permukiman tentang kebijakan dan
kumuh / nelayan di wilayah strategi penangan
kabupaten permukiman kumuh
dan PERDA tentang
2. Penetapan PERDA pencegah an
tentang pencegahan timbulnya permukiman
timbulnya permukiman kumuh di wilayah
kumuh di wilayah kabupaten (1 s/d 2)
kabupaten
b. Pembinaan 1. Peningkatan kapasitas 1. melakukan seminar,
manajemen dalam pelatihan, bimbingan
penanganan permukiman teknik untuk
kumuh di wilayah meningkatakan
kabupaten kapasitas manajemen
penanganan kawasan
kumuh di wilayah
kabupaten
c. Pembangunan 1. Penyelenggaraan 1. Merencanakan dan
penanganan kawasan menyelenggarakan
kumuh perkotaan di penanganan kawasan
wilayah kabupaten kumuh perkotaan
dalam wilayah
kabupatem
2. Pengelolaan peremajaan 2. Melakukan
/ perbaikan permukiman peremajaan /
kumuh / nelayan dengan perbaikan permukiman
rusunawa kumuh / nelayan
dengan rusunawa di
kabupaten
d. Pengawasan 1. Melakukan pengawasan 1. Melaksanakan
dan pengendalian monitoring /
permukiman kumuh di pengawasan dan

15. wilayah kabupaten pengendalian
permukiman kumuh,
2. Evaluasi pelaksanaan pelaksanaan NSPK
program penanganan serta mengevaluasi
permukiman kumuh di pelaksanaan program
kabupaten di kabupaten ( 1 s/d 3 )
3. Pengawasan dan
pengendalian atas
pelaksanaan NSPK di
kabupaten
3. Pembangunan
Kawasan
a. Pengaturan 1. Penetapan PERDA 1. Menyusun dan
kebijakan dan strategi menetapkan PERDA
penanganan kawasan di tentang kebijakan dan
wilayah kabupaten strategi penanganan
kawasan serta PERDA
2. Penetapan PERDA NSPK tentang NSPK tingkat
pembangunan kawasan di kabupaten ( 1 s/d 2 )
wilayah kabupaten
b. Pembinaan 1. Peningkatan kapasitas 1. Melakukan seminar,
daerah dalam pelatihan, bimbingan
pembangunan kawasan teknis untuk
di wilayah kabupaten meningkatkan
kemampuan
manajemen dalam
pembangunan
kawasan di kabupaten
2. Penyelesaian masalah 2. Menyelesaikan
pembangunan kawasan masalah yang
di wilayah kabupaten berkaitan dengan
pembangunan
kawasan dalam
wilayah
Kabupaten
.
c. Pembangunan 1. Penyelenggaraan 1. Menyelenggarakan
pembangunan kawasan pembangunan
strategis nasional kawasan strategis
nasional di wilayah
kabupaten
d. Pengawasan 1. Melaksanakan 1. Melaksanakan
pengawasan dan monitoring /
pengendalian pengawasan dan
pembangunan kawasan pengendalian
di wilayah kabupaten pembangunan
kawasan kumuh,
2. Evaluasi pelaksanaan pelaksanaan NSPK
program pembangunan serta mengevaluasi
kawasan di kabupaten pelaksanaan program
pembangunan
3. Pengawasan dan kawasan kumuh di

16. pengendalian atas kabupaten ( 1 s/d 3 )
pelaksanaan NSPK di
kabupaten
9. BANGUNAN
GEDUNG DAN
LINGKUNGAN
1. Pengaturan 1. Penetapan PERDA 1. Menyusun dan
Kabupaten mengenai menetapkan PERDA
bangunan gedung dan tentang kebijakan
lingkungan mengacu dan
NSPK nasional strategi,bangunan
gedung,
2. Penetapan kebijakan kelembagaan, IMB,
dan strategi kabupaten Pembinaan
mengenai bangunan Bangunan Gedung,
gedung dan lingkungan persyaratan
administrasi dan
3. Penetapan kelembagaan teknis bangunan
bangunan gedung di gedung, penyusunan
kabupaten dan penetapan
rencana tata
4. Penyelenggaraan IMB bangunan dan
gedung lingkungan ( 1 s/d 7 )
5. Pembinaan bangunan
gedung
6. Penetapan persyaratan
administrasi dan teknis
untuk bangunan gedung
adat, semi permanent,
darurat dan bangunan
gedung yang dibangun
di lokasi bencana.
7. Penyusunan dan
penetapan rencana tata
bangunan dan
lingkungan ( RTBL)
2. Pembinaan 1. Pemberdayaan kepada
masarakat dalam
penyelenggaraan
bangunan gedung dan 1. Melaksanakan
lingkungannya pelatihan, bimtek,
bantek kepada
2. Pemberdayaan masarakat masarakat dalam
dalam penyelenggaraan penyelenggaraan
bangunan gedung dan bangunan gedung dan
lingkungannya lingkungannya
(1 s/d 2)
3. Pembangunan 1. Penyelenggaraan

17. bangunan gedung dan
lingkungan dengan
berbasis pemberdayaan 1. Menyelenggarakan
masarakat pembangunan dan
pengelolaan
2. Pembangunan dan bangunan gedung
pengelolaan bangunan dan lingkungan,
gedung dan rumah rumah Negara serta
Negara yang menjadi penetapan status
asset pemerintah bangunan gedung
kabupaten dan lingkungan yang
dilindungi dan
3. Penetapan status dilestarikan berskala
bangunan gedung dan local ( 1 s/d 3)
lingkungan yang
dilindungi dan
dilestarikan yang
4. Pengawasan berskala lokal
1. Pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan 1. Melaksanakan
perundang – undangan, pengawas an,
pedoman dan standar penertiban terhadap
teknis dalam pelaksanaan peraturan
penyelenggaraan perundang-undangan,
bangunan gedung dan pedoman dan standar
lingkungannya. teknis
penyelenggaraan
2. Pengawasan dan bangunan gedung,
penertiban pembangunan dan
pembangunan, pemanfaatan gedung,
pemanfaatan dan pembongkaran,
pembongkaran pelestarian bangunan
bangunan gedung. gedung dan
lingkungan yang
3. Pengawasan dan dilindungi dan
penertiban pelestarian dilestarikan berskala
bangunan gedung dan local (1 s/d 3)
lingkungan yang
dilindungi dan
dilestarikan yang
berskala local.
10. JASA
KONTRUKSI
1. Pengaturan 1. Pelaksanaan kebijakan 1. Melaksanakan
pembinaan jasa kebijakan pembinaan
kontruksi yang telah jasa konstruksi yang
ditetapkan. telah ditetapkan
2. -----
3. -----
4. -----
5. -----
6. -----

18. 2. Pemberdayaan 1. Pengembangan system 1. Mengembangkan
informasi jasa kontruksi sistem informasi,
dalam wilayah melakukan penelitian
kabupaten yang dan pengem bangan,
bersangkutan. peningkatan SDM
dan kemampuan
2. Penelitian dan teknologi melalui
pengembangan jasa pelatihan, bimtek dan
kontruksi dalam wilayah penyuluhan tingkat
kabupaten yang kabupaten ( 1 s/
bersangkutan. d 5)
3. Pengembangan SDM
bidang jasa kontruksi
ditingkat kabupaten.
4. Peningkatan
kemampuan teknologi
jasa kontruksi dalam
wilayah kabupaten yang
bersangkutan.
5. Melaksanakan pelatihan,
bimbingan teknis dan
penyuluhan dalam
wilayah kabupaten.
6. Penertiban perizinan
usaha jasa kontruksi. 2. Menertibkan izin
usaha jasa konstruksi
3. Pengawasan 1. Pengawasan tata
lingkungan dalam 1. Melakukan
wilayah kabupaten yang pengawasan terhadap
bersangkutan. tata lingkungan dan
tata tertib penyeleng
2. Pengawasan sesuai garaan pekerjaan
kewenangannya untuk konstruksi (1 s/d 3)
terpenuhinya tata tertib
penyelenggaraan
pekerjaan kontruksi.
3. -----
Lewoleba, 16 Pebruari 2008
Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Lembata,
IR.ANTONIUS Z.M.SENDA, MT
NIP.110 038 309