Manajemen Risiko merupakan suatu sistem pengelolaan risiko dalam organisasi publik maupun private

1. DESEMINASI TEMPLETE
KEBIJAKAN DAN PEDOMAN
MANAJEMEN RISIKO (MR)
GORONTALO, 13 MARET 2023
OLEH : MAHENDRO BAWONO YUDHO,
KORWAS AKUNTAN NEGARA PERW BPKP PROV GORONTALO

2. DEFINISI
Kebijakan Manajemen Risiko BLU/D merupakan kebijakan direksi yang
bertujuan memberikan kesamaan pemahaman guna meningkatkan
kualitas Penerapan Manajemen Risiko BLU/D
Tim
penyusun
draft Keb
MR
Templete
Keb MR
Draft
Kebijakan
MR
DIREKSI
Sosialisasi
dan
Pelaksanaan
FINAL
Kebijakan
MR
DEWAS
Evaluasi
Efektivitas oleh
Direksi

3. PENYUSUNAN INFRASTRUKTUR KEBIJAKAN MR BLUD DAN INTERNALISASI
1. Penyiapan Draf Kebijakan Manajemen Risiko (MR)
Dilakukan penyesuaian template oleh tim teknis BLU/D, dan menyampaikan hasil penyesuaian kepada
Direksi
2. Pembahasan dan finalisasi pada Direksi dan Dewan Pengawas
a. Penyampaian draf Kebijakan Manajemen Risiko kepada Direksi untuk menjadi bahan usulan Direksi
kepada Dewan Pengawas. Dasar rujukan utama adalah ISO 31000:2018 tentang Pedoman Manajemen
Risiko, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko
Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dan referensi dari best practices yang tersedia pada
RSU maupun BLU/D sudah menerapkannya lebih dahulu. (menyesuaikan bidang layanan BLU/D)
b. Direksi melakukan pembahasan kecukupan dan kelengkapan draf Kebijakan Manajemen Risiko
berdasarkan Anggaran Dasar, Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Teknis terkait, dan referensi lainnya
yang relevan, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian seperlunya dan menandatanganinya.
3. Internalisasi Kebijakan Manajemen Risiko
a. Unit kerja melakukan sosialisasi Kebijakan Manajemen Risiko di lingkungan internal melalui dalam bentuk
tatap muka atau media informasi lainnya.
b. Direksi melakukan evaluasi secara periodik terkait efektivitas Kebijakan Manajemen Risiko dan melakukan
improvement bilamana diperlukan seandainya ada perubahan lingkungan yang terjadi.

4. BATANG TUBUH TEMPLETE KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (MR)
BAB I KETENTUAN
UMUM
Berisi definisi
istilah-istilah yang
sering digunakan di
templete ini
BAB II
PENGORGANISASIAN
1.Organisasi
Manajemen
Risiko
2.Ruang Lingkup
BAB Ill TAHAPAN
MANAJEMEN RISIKO
1.Komunikasi dan
Konsultasi
2.Penetapan Konteks
3.Penilaian Risiko
4.Penanganan Risiko
5.Monitoring dan
Evaluasi
BAB IV REGISTER
RISIKO (RISK REGISTER)
REGISTER RISIKO
(RISK REGISTER)
BAB V PENUTUP

5. Penetapan Kontek
Dilakukan dengan menjabarkan kondisi lingkungan internal dan
eksternal rumah sakit, visi dan misi rumah sakit, serta tugas pokok dan
fungsi rumah sakit.

6. PENILAIAN RISIKO
identifikasi
risiko
analisis
risiko
evaluasi
risiko

7. FINALISASI DAN INTERNALISASI PEDOMAN PENERAPAN
MR TERINTEGRASI

8. PEMBAHASAN DAN FINALISASI OLEH DIREKSI DAN DEWAS
Penyampaian draf Pedoman Penerapan MR Terintegrasi kepada Direksi untuk menjadi
bahan usulan Direksi kepada Dewan Pengawas
Direksi melakukan pembahasan kecukupan dan kelengkapan draf Pedoman Penerapan MR
Terintegrasi berdasarkan RBA, Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Teknis terkait, dan referensi
lainnya yang relevan, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian seperlunya.
Direksi menyampaikan usulan Pedoman Penerapan MR Terintegrasi kepada Dewan
Pengawas untuk menjadi Pedoman Penerapan MR Terintegrasi BLU/D.
Dewan Pengawas dan Direksi melakukan pembahasan dan selanjutnya dilakukan
penyesuaian seperlunya atas arahan dan masukan Dewan Pengawas.
Direksi dan Dewan Pengawas menyampaikan dokumen Pedoman Penerapan MR
Terintegrasi untuk mendapat persetujuan sebelum Direksi dan Dewan Pengawas
menandatanganinya
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang BLUD
Permenkes Nomor 25 Tahun
2019 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Terintegrasi
di Lingkungan Kementerian
Kesehatan,
Permenkeu Nomor
202/PMK.05/2022 tentang
Perubahan atas Permenkeu
Nomor 129/PMK.05/2020
tentang Pedoman Pengelolaan
Badan Layanan Umum,
dan referensi dari best practices
yang tersedia pada unit kerja-
unit kerja yang sudah
menerapkannya lebih dahulu.

9. Unit kerja melakukan
sosialisasi Pedoman
Penerapan MR Terintegrasi
di lingkungan internal dalam
bentuk tatap muka atau
media informasi lainnya.
Direksi menyusun atau
melengkapi petunjuk teknis
pelaksanaan Pedoman
Penerapan MR Terintegrasi,
baik dalam bentuk SOP
maupun standar, untuk
menjadi acuan dalam
pelaksanaan proses bisnis.
Direksi melakukan evaluasi
secara periodik terkait
efektivitas pelaksanaan
Pedoman Penerapan MR
Terintegrasi dan melakukan
improvement seperlunya
dikaitkan dengan perubahan
lingkungan yang terjadi
Internalisasi Pedoman Penerapan MR Terintegrasi

10. RANGKUMAN TEMPLETE PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KEBIJAKAN
DAN DASAR
HUKUM
BAB III STRUKTUR
ORGANISASI
MANAJEMEN
RISIKO
BAB IV
PELAKSANAAN
MANAJEMEN
RISIKO
BAB V PENCATATAN
DAN PELAPORAN

11. BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pengertian

12. Maksud, Tujuan, Manfaat, dan Faktor Keberhasilan
Ruang Lingkup
BAB I PENDAHULUAN

13. BAB II KEBIJAKAN DAN HUKUM DASAR
• KEBIJAKAN
DASAR HUKUM

14. BAB III STRUKTUR ORGANISASI MR
• STRUKTUR ORGANISASI

15. BAB IV PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO
A. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

16. BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN