SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 2
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Siaran Pers Nomor: 18/Humas PMK/IV/2016
PEMERINTAH TETAPKAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2017
Jakarta (13/04) – Pemerintah menyepakati draft Surat Keputusan Bersama (SKB) Libur
Nasional dan Cuti Bersama tahun 2017. Pembahasan dan penandatanganan SKB
tersebut difasilitasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Puan Maharani di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, Jakarta.
Turut hadir dalam acara ini adalah Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Agama
Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Yuddy Chrisnandi.
Pengaturan Cuti Bersama dan Hari Libur Nasional telah diatur di dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 dan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1976 dan
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983.
Cuti/cuti tahunan merupakan hak bagi pegawai yang harus dihargai dan dihormati.
Untuk kepentingan bersama, perlu diatur oleh Pemerintah, dan jumlah hari Cuti
Bersama adalah mengurangi jumlah hari cuti tahunan.
Tujuan dilakukan pengaturan Cuti Bersama dan Hari Libur Nasional adalah: 1)
peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan hari kerja, hari libur, dan Cuti
Bersama sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja, dan 2) peningkatan sektor
pariwisata dalam negeri yang mempunyai dampak peningkatan ekonomi.
Jumlah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2017 yaitu sebanyak 19 hari,
dengan rincian Hari Libur Nasional sebanyak 15 hari dan cuti bersama sebanyak 4 hari
untuk Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah dan Hari Raya Natal.
Rincian Hari Libur Nasional 2017 :
No Tanggal Hari Keterangan
1. 1 Januari Minggu Tahun Baru 2017 Masehi
2. 28 Januari Sabtu Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili
3. 28 Maret Selasa Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka
1939
4. 14 April Jumat Wafat Isa Al Masih
5. 24 April Senin Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
6. 1 Mei Senin Hari Buruh Internasional
7. 11 Mei Kamis Hari Raya Waisak 2561
8. 25 Mei Kamis Kenaikan Isa Al Masih
9. 25 – 26 Juni Minggu – Senin Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah
10. 17 Agustus Kamis Hari Kemerdekaan Republik
Indonesia
11. 1 September Jumat Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah
12. 21 September Kamis Tahun Baru Islam 1439 Hijriah
13. 1 Desember Jumat Maulid Nabi Muhammad SAW
14. 25 Desember Senin Hari Raya Natal
Rincian Cuti Bersama tahun 2017 :
No Tanggal Hari Keterangan
1. 23, 27, 28 Juni Jumat, Selasa, dan Rabu Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
2. 26 Desember Selasa Hari Raya Natal
**************
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter : @kemenkopmk

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Skb 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016
Skb 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016Skb 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016
Skb 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016Muhammad Sirajuddin
 
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bers
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersSkb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bers
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti berssaslirais
 
Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017Kang Margino
 
Tabel menteri-poto
Tabel menteri-potoTabel menteri-poto
Tabel menteri-potoNur Khadzik
 
Anggota kabinet kerja
Anggota kabinet kerjaAnggota kabinet kerja
Anggota kabinet kerjaWaris Waris
 
Sk kepengurusan bumdes
Sk kepengurusan bumdesSk kepengurusan bumdes
Sk kepengurusan bumdesinankcomputer
 
Sk penetapan tp.pkk
Sk penetapan tp.pkkSk penetapan tp.pkk
Sk penetapan tp.pkkAbdul Kohar
 
Sk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduSk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduAbdul Kohar
 
Sk pengesahan rw 2021
Sk pengesahan rw 2021Sk pengesahan rw 2021
Sk pengesahan rw 2021Raz Cell
 
RPJMDes Cilayung
RPJMDes CilayungRPJMDes Cilayung
RPJMDes CilayungAbdul Kohar
 
Dokumen RPJMD Desa Dermaji
Dokumen RPJMD Desa DermajiDokumen RPJMD Desa Dermaji
Dokumen RPJMD Desa DermajiPradna Paramita
 
SK rkp des 2013
SK rkp des 2013SK rkp des 2013
SK rkp des 2013Jusa Erza
 
Salinan permendikbud rev
Salinan permendikbud revSalinan permendikbud rev
Salinan permendikbud revRoni Prestiawan
 

Was ist angesagt? (19)

Skb 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016
Skb 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016Skb 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016
Skb 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016
 
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bers
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersSkb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bers
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bers
 
Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017
 
Pemerintah kabupaten mun8
Pemerintah kabupaten mun8Pemerintah kabupaten mun8
Pemerintah kabupaten mun8
 
Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016
Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016
Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016
 
Tabel menteri-poto
Tabel menteri-potoTabel menteri-poto
Tabel menteri-poto
 
Anggota kabinet kerja
Anggota kabinet kerjaAnggota kabinet kerja
Anggota kabinet kerja
 
Surat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desaSurat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desa
 
Sk kepengurusan bumdes
Sk kepengurusan bumdesSk kepengurusan bumdes
Sk kepengurusan bumdes
 
Skb cuti bersama
Skb cuti bersamaSkb cuti bersama
Skb cuti bersama
 
Sk penetapan tp.pkk
Sk penetapan tp.pkkSk penetapan tp.pkk
Sk penetapan tp.pkk
 
Sk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduSk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyandu
 
RPJMDes
RPJMDesRPJMDes
RPJMDes
 
Sk pengesahan rw 2021
Sk pengesahan rw 2021Sk pengesahan rw 2021
Sk pengesahan rw 2021
 
RPJMDes Cilayung
RPJMDes CilayungRPJMDes Cilayung
RPJMDes Cilayung
 
Mou perpustakaan
Mou perpustakaanMou perpustakaan
Mou perpustakaan
 
Dokumen RPJMD Desa Dermaji
Dokumen RPJMD Desa DermajiDokumen RPJMD Desa Dermaji
Dokumen RPJMD Desa Dermaji
 
SK rkp des 2013
SK rkp des 2013SK rkp des 2013
SK rkp des 2013
 
Salinan permendikbud rev
Salinan permendikbud revSalinan permendikbud rev
Salinan permendikbud rev
 

Mehr von Muhammad Sirajuddin

Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018 Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018 Muhammad Sirajuddin
 
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014Muhammad Sirajuddin
 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Muhammad Sirajuddin
 
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 Muhammad Sirajuddin
 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Muhammad Sirajuddin
 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...Muhammad Sirajuddin
 
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropikaUNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropikaMuhammad Sirajuddin
 
Draft WPFD 2017 Jakarta Declaration
Draft WPFD 2017 Jakarta DeclarationDraft WPFD 2017 Jakarta Declaration
Draft WPFD 2017 Jakarta DeclarationMuhammad Sirajuddin
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978Muhammad Sirajuddin
 

Mehr von Muhammad Sirajuddin (20)

Pers Release MENKOPOLHUKAM
Pers Release MENKOPOLHUKAMPers Release MENKOPOLHUKAM
Pers Release MENKOPOLHUKAM
 
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018 Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
 
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
 
Undang Undang No 9 Tahun 2010
Undang Undang No 9 Tahun 2010Undang Undang No 9 Tahun 2010
Undang Undang No 9 Tahun 2010
 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
 
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
 
PP Nomor 78 Tahun 2015
PP Nomor 78 Tahun 2015PP Nomor 78 Tahun 2015
PP Nomor 78 Tahun 2015
 
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
 
INPRES NO 26 Tahun 1988
INPRES NO 26 Tahun 1988INPRES NO 26 Tahun 1988
INPRES NO 26 Tahun 1988
 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
 
The President Daily Brief
The President Daily Brief The President Daily Brief
The President Daily Brief
 
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropikaUNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
 
TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72
TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72
TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72
 
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
 
Draft WPFD 2017 Jakarta Declaration
Draft WPFD 2017 Jakarta DeclarationDraft WPFD 2017 Jakarta Declaration
Draft WPFD 2017 Jakarta Declaration
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
 
PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016
PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016
PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016
 
PKPU Nomor 6 Tahun 2016
PKPU Nomor 6 Tahun 2016PKPU Nomor 6 Tahun 2016
PKPU Nomor 6 Tahun 2016
 
KEPPRES No. 3 Tahun 2017
KEPPRES No. 3 Tahun 2017KEPPRES No. 3 Tahun 2017
KEPPRES No. 3 Tahun 2017
 

LIBUR2017

  • 1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Siaran Pers Nomor: 18/Humas PMK/IV/2016 PEMERINTAH TETAPKAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2017 Jakarta (13/04) – Pemerintah menyepakati draft Surat Keputusan Bersama (SKB) Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2017. Pembahasan dan penandatanganan SKB tersebut difasilitasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta. Turut hadir dalam acara ini adalah Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Pengaturan Cuti Bersama dan Hari Libur Nasional telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 dan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1976 dan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983. Cuti/cuti tahunan merupakan hak bagi pegawai yang harus dihargai dan dihormati. Untuk kepentingan bersama, perlu diatur oleh Pemerintah, dan jumlah hari Cuti Bersama adalah mengurangi jumlah hari cuti tahunan. Tujuan dilakukan pengaturan Cuti Bersama dan Hari Libur Nasional adalah: 1) peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan hari kerja, hari libur, dan Cuti Bersama sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja, dan 2) peningkatan sektor pariwisata dalam negeri yang mempunyai dampak peningkatan ekonomi. Jumlah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2017 yaitu sebanyak 19 hari, dengan rincian Hari Libur Nasional sebanyak 15 hari dan cuti bersama sebanyak 4 hari untuk Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah dan Hari Raya Natal. Rincian Hari Libur Nasional 2017 : No Tanggal Hari Keterangan 1. 1 Januari Minggu Tahun Baru 2017 Masehi 2. 28 Januari Sabtu Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili 3. 28 Maret Selasa Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
  • 2. 4. 14 April Jumat Wafat Isa Al Masih 5. 24 April Senin Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 6. 1 Mei Senin Hari Buruh Internasional 7. 11 Mei Kamis Hari Raya Waisak 2561 8. 25 Mei Kamis Kenaikan Isa Al Masih 9. 25 – 26 Juni Minggu – Senin Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah 10. 17 Agustus Kamis Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 11. 1 September Jumat Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah 12. 21 September Kamis Tahun Baru Islam 1439 Hijriah 13. 1 Desember Jumat Maulid Nabi Muhammad SAW 14. 25 Desember Senin Hari Raya Natal Rincian Cuti Bersama tahun 2017 : No Tanggal Hari Keterangan 1. 23, 27, 28 Juni Jumat, Selasa, dan Rabu Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah 2. 26 Desember Selasa Hari Raya Natal ************** Biro Hukum, Informasi dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan roinfohumas@kemenkopmk.go.id www.kemenkopmk.go.id Twitter : @kemenkopmk