1. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah : SMA Negeri Malang
Mata Pelajaran : Ekonomi
Kelas/Semester : XI/Genap
Materi Pokok : Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Alokasi Waktu : 135 menit (3 x 4 Jam Pertemuan)
A. Kompetensi Inti
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2 : Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif
dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri,dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar :
1.1 Mensyukuri pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk
kesejahteraan rakyat
2.1 Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, dan mandiri dalam
upaya mengatasi permasalahan pembangunan di Indonesia
2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai
pelaku ekonomi
3.7 Mendeskripsikan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal
Indikator :
3.7.1 Menjelaskan pengertian kebijakan moneter
3.7.2 Menjelaskan tujuan kebijakan moneter

2. 3.7.3 Mengidentifikasi instrumen kebijakan moneter
3.7.4 Menjelaskan pengertian kebijakan fiskal
3.7.5 Menjelaskan tujuan kebijakan fiskal
3.7.6 Mengidentifikasi instrumen kebijakan fiskal
4.7 Mengevaluasi peran dan fungsi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal
Indikator :
4.7.1 Menilai peran dan fungsi kebijakan moneter
4.7.2 Menilai peran dan fungsi kebijakan fiskal
C. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya
jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian kebijakan moneter dengan tepat
2. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya
jawab, siswa dapat menjelaskan tujuan kebijakan moneter dengan tepat
3. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi, siswa dapat
mengidentifikasi instrumen kebijakan moneter
4. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya
jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian kebijakan fiskal
5. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya
jawab, siswa dapat menjelaskan tujuan kebijakan fiskal
6. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi, siswa dapat
mengidentifikasi instrumen kebijakan fiskal
7. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode ceramah, tanya jawab,
dan diskusi, siswa dapat menilai peran dan fungsi kebijakan moneter
8. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode ceramah, tanya jawab,
dan diskusi, siswa dapat menilai peran dan fungsi kebijakan fiskal
D. Materi Pembelajaran
1. Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter
dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan suku bunga untuk mencapai
perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan (kestabilan ekonomi).
2. Tujuan Kebijakan Moneter
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004
pasal 7 tentang Bank Indonesia.
3. Instrumen Kebijakan Moneter
a. Politik diskonto
b. Politik pasar terbuka
c. Politik cadangan kas atau giro wajib
d. Politik pagu kredit

3. e. Politik pembujukan moral
4. Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memengaruhi pengeluaran
dan pendapatan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi
tanpa inflasi.
5. Tujuan Kebijakan Fiskal
Secara umum tujuan pelaksanaan kebijakan fiskal ialah untuk menentukan arah,
tujuan, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar
sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang pada gilirannya
akan meningkatkan kemakmuran masyarakat.
6. Instrumen Kebijakan Fiskal
Secara umum kebijakan fiskal dapat dijalankan melalui empat jenis pembiayaan.
a. Anggaran belanja seimbang
Ada empat macam anggaran antara lain: anggaran berimbang, anggaran
defisit, anggaran surplus, anggaran dinamis
b. Stabilisasi anggaran otomatis
c. Pengelolaan anggaran
d. Pembiayaan fungsional
E. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan : Scientific
2. Metode : Ceramah bervariasi, diskusi, tanya jawab, observasi/
pengamatan, penugasan
3. Model : Group Investigation, Cooperative Integrated Reading and
Composition, Student Facilitator And Explaining,
Cooperative Script
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
1. Media : powerpoint, artikel studi kasus
2. Alat : laptop, LCD, spidol, papan tulis, buku materi
3. Sumber Pembelajaran :
a. Ismawanto. 2009. Ekonomi Kelas X. Jakarta: BSE (bab: uang dan perbankan,
hal:188)
b. Supriyanto. 2009. Ekonomi Kelas X. Jakarta: BSE Depdiknas (bab: uang dan
perbankan, hal: 242)
c. Arifin, Imamul. 2009.Membuka Cakrawala Ekonomi SMA Kelas XI. Jakarta:
BSE Depdiknas (bab: anggaran pendapatan belanja negara dan daerah, hal:
34)
d. Ismawanto. 2009. Ekonomi Kelas XI. Jakarta: BSE (bab: kebijakan fiskal,
hal:34)

4. G. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan Kesatu: 3 x 45 menit
Indikator : 3.7.1 Menjelaskan pengertian kebijakan moneter
3.7.2 Menjelaskan tujuan kebijakan moneter
3.7.3 Mengidentifikasi instrumen kebijakan moneter
Kegiatan Pembelajaran
Alokasi
Waktu
a. Pendahuluan
1. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa, mengecek kehadiran, dan
menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran.
2. Apersepsi:
 Guru melakukan apersepsi melalui pre-test, dengan pertanyaan yang
berkaitan dengan kebijakan moneter.
 Guru mengaitkan materi yang telah dipelajari sebelumnya yang berkaitan
dengan materi kebijakan moneter.
3. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai kompetensi yang harus
dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas.
25 menit
b. Kegiatan inti
Mengamati
4. Siswa mengamati dan mencari informasi melalui video pembelajaran tentang
materi kebijakan moneter.
Menanya
5. Setelah guru memutar video pembelajaran tentang kebijakan moneter, siswa
termotivasi untuk mempertanyakan apa tujuan kebijakan moneter?bagaimana
kebijakan moneter dilaksanakan?
Mengeksplorasi
6. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok.
7. Guru meminta perwakilan kelompok untuk mengambil satu undian materi
tentang instrumen kebijakan moneter.
Mengasosiasi
8. Guru meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan materi yang telah
diambil oleh perwakilan kelompok.
Mengomunikasi
9. Guru meminta kelompok siswa mempresentasikan hasil diskusinya di muka
kelas.
10. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya kepada
kelompok siswa yang presentasi.
90 menit
c. Penutup
12. Guru memberikan penghargaan atau saran kepada tiap kelompok.
13. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang
dilakukan pada hari ini.
14. Guru memberikan tugas (PR) dari buku teks.
15. Guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan
salam.
20 menit

5. Pertemuan Kedua: 3 x 45 menit
Indikator : 3.7.4 Menjelaskan pengertian kebijakan fiskal
3.7.5 Menjelaskan tujuan kebijakan fiskal
Kegiatan Pembelajaran
Alokasi
Waktu
a. Pendahuluan
1. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa, mengecek kehadiran, dan
menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran.
2. Apersepsi:
 Guru melakukan apersepsi melalui pre-test, dengan pertanyaan yang
berkaitan dengan kebijakan fiskal.
 Guru mengaitkan materi yang telah dipelajari sebelumnya yang berkaitan
dengan materi kebijakan fiskal.
3. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai kompetensi yang harus
dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas.
25 menit
b. Kegiatan inti
Mengamati
4. Guru membagikan artikel berita yang berkaitan dengan tujuan kebijakan
fiskal.
5. Siswa mengamati dan mencari informasi melalui artikel berita yang berkaitan
dengan tujuan kebijakan fiskal.
Menanya
6. Setelah siswa mengamati dan mencari informasi melalui artikel berita dan
buku pelajaran, siswa termotivasi untuk mempertanyakan apa itu kebijakan
fiskal?apa tujuan dari kebijakan fiskal.
Mengeksplorasi
7. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok.
Mengasosiasi
8. Guru meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan serta menulis apa
sebenarnya tujuan dari artikel berita kebijakan fiskal tersebut.
Mengomunikasi
9. Guru meminta kelompok siswa mempresentasikan hasil diskusinya di muka
kelas.
10. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi
kepada kelompok siswa yang presentasi.
90 menit
c. Penutup
12. Guru memberikan penghargaan atau saran kepada tiap kelompok.
13. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang
dilakukan pada hari ini.
14. Guru memberikan tugas (PR) dari buku teks.
15. Guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan
salam.
20 menit

6. Pertemuan Ketiga: 3 x 45 menit
Indikator : 3.7.6 Mengidentifikasi instrumen kebijakan fiskal
Kegiatan Pembelajaran
Alokasi
Waktu
a. Pendahuluan
1. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa, mengecek kehadiran, dan
menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran.
2. Apersepsi:
 Guru melakukan apersepsi melalui pre-test, dengan pertanyaan yang
berkaitan dengan kebijakan fiskal.
 Guru mengaitkan materi yang telah dipelajari sebelumnya yang berkaitan
dengan materi kebijakan fiskal.
3. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai kompetensi yang harus
dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas.
25 menit
b. Kegiatan inti
Mengamati
4. Siswa mengamati dan mencari informasi melalui buku pelajaran yang
berkaitan dengan kebijakan fiskal.
Menanya
5. Setelah guru memberikan gambaran tentang kebijakan fiskal, siswa
termotivasi untuk mempertanyakan bagaimana melaksanakan kebijakan
fiskal?
Mengeksplorasi
6. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok.
7. Guru memberikan handout kepada setiap kelompok.
8. Guru meminta perwakilan kelompok untuk mengambil satu undian materi
tentang instrumen kebijakan fiskal yaitu 4 jenis pembiayaan.
Mengasosiasi
8. Guru meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan materi yang telah
diambil oleh perwakilan kelompok.
Mengomunikasi
9. Guru meminta kelompok siswa mempresentasikan hasil diskusinya di muka
kelas.
10. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi
kepada kelompok siswa yang presentasi.
90 menit
c. Penutup
11. Guru memberikan penghargaan atau saran kepada tiap kelompok.
12. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang
dilakukan pada hari ini.
13. Guru memberikan tugas (PR) dari buku teks.
14. Guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan
salam.
20 menit

7. Pertemuan Keempat: 3 x 45 menit
Indikator : 4.7.1 Menilai peran dan fungsi kebijakan moneter
4.7.2 Menilai peran dan fungsi kebijakan fiskal
Kegiatan Pembelajaran
Alokasi
Waktu
a. Pendahuluan
1. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa, mengecek kehadiran, dan
menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran.
2. Apersepsi:
 Guru melakukan apersepsi melalui pre-test, dengan pertanyaan yang
berkaitan dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
 Guru mengaitkan materi yang telah dipelajari sebelumnya yang berkaitan
dengan materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
3. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai kompetensi yang harus
dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas.
25 menit
b. Kegiatan inti
Mengamati
4. Guru membagikan artikel berita yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan
moneter dan evaluasi kebijakan fiskal.
5. Siswa mengamati dan mencari informasi melalui artikel berita yang berkaitan
dengan evaluasi kebijakan moneter dan evaluasi kebijakan fiskal.
Menanya
6. Setelah siswa mengamati dan mencari informasi melalui artikel berita dan
buku pelajaran, siswa termotivasi untuk mempertanyakan bagaimana
mengevaluasi kebijakan moneter dan fiskal?apakah kebijakan tersebut sudah
terlaksana secara tepat?
Mengeksplorasi
7. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok.
Mengasosiasi
8. Guru meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan artikel berita yang
berkaitan dengan evaluasi kebijakan moneter dan evaluasi kebijakan fiskal.
Mengomunikasi
8. Guru meminta kelompok siswa mempresentasikan hasil diskusinya di muka
kelas.
9. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi
kepada kelompok siswa yang presentasi.
90 menit
c. Penutup
15. Guru memberikan penghargaan atau saran kepada tiap kelompok.
16. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang
dilakukan pada hari ini.
17. Guru memberikan tugas (PR) dari buku teks.
18. Guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan
salam.
20 menit

8. H. Penilaian
a. Prosedur
Guru melakukan penilaian pre-test yang diberikan pada awal pembelajaran yang
berupa tes lisan dan post-test pada akhir pelajaran yang berupa tes lisan, serta
dalam diskusi kelompok dan tugas tambahan individu.
b. Aspek yang dinilai
Kognitif : pengetahuan, pemahaman, ketepatan dan kebenaran jawaban.
Afektif : kerapian tulisan pada lembar tugas dan ketepatan waktu dalam
mengumpulkan tugas yang telah diberikan, keaktifan di kelas,
dan sikap siswa dalam menerima pelajaran.
Psikomotor : pengamatan, kerja sama dan tanggung jawab dalam diskusi.
c. Bentuk/ Teknik Evaluasi
Tes : guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa tentang
materi yang telah disampaikan berupa tes tulis.
Non tes : guru menilai keaktifan siswa selama mengikuti proses
pembelajaran.
Teknik Bentuk Instrumen
Pengamatan sikap Lembar pengamatan sikap dan rubrik
Penilaian Kinerja Lembar penilaian kinerja dan rubrik
Tes tulis Pilihan ganda dan uraian
d. Instrumen Evaluasi (Rubrik Terlampir)
1. Aspek Kognitif
a Tes tertulis: Menilai kemampuan kognitif tentang kebijakan moneter dan
kebijakan fiskal dalam bentuk objektif dan uraian:
b Penilaian proyek : Menilai tugas melakukan penelitian sederhana tentang
kebijakan moneter dan kebijakan fiskal
c Penilaian produk: Menilai laporan hasil penelitian sederhana tentang
kebijakan moneter dan kebijakan fiskal
2. Aspek Afektif
a. Lembar Pengamatan Sikap
b. Rubrik Penilaian Sikap
Mengetahui, Malang, Juni 2014
Kepala SMA Negeri Malang Guru Mata Pelajaran Ekonomi
----------------------------- Rochman Hadi Mustofa, S.Pd

10. Lampiran
MATERI PEMBELAJARAN
1. Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam
bentuk pengendalian besaran moneter dan suku bunga untuk mencapai
perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan (kestabilan ekonomi).
Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut
adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga
(rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan output riil (pertumbuhan
ekonomi), serta cukup luasnya lapangan kerja yang tersedia.
2. Tujuan Kebijakan Moneter
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7
tentang Bank Indonesia.
Bunyi UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia :
1) Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), “Bank Indonesia
melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan,
dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang
perekonomian.”
Secara umum tujuan kebijakan moneter antara lain:
a. Mengatur sistem peredaran uang
b. Menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah
c. Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral
d. Mencegah terjadinya inflasi
3. Instrumen Kebijakan Moneter
a. Politik diskonto adalah kebijakan menaikkan atau menurunkan tingkat suku
bunga dalam rangka memperlancar likuiditas sehari-hari.
b. Politik pasar terbuka adalah kebijakan memperjualbelikan surat berharga oleh
Bank Indonesia di pasar uang.
c. Politik cadangan kas atau giro wajib adalah kebijakan untuk menaikkan atau
menurunkan cadangan kas minimum di bank-bank umum.
d. Politik pagu kredit adalah kebijakan untuk meprketat atau mempermudah dalam
pemberian kredit kepada masyarakat.
e. Politik pembujukan moral adalah Bank Indonesia menghimbau kepada bank
umum untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi secara makro dalam
menjalankan kegiatannya sehingga tidak mengganggu kestabilan ekonomi
negara

11. 4. Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi pengeluaran
dan pendapatan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi
tanpa inflasi.
5. Tujuan Kebijakan Fiskal
Secara umum tujuan pelaksanaan kebijakan fiskal ialah untuk menentukan arah,
tujuan, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai
dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang pada gilirannya akan
meningkatkan kemakmuran masyarakat. Tujuan tersebut ditempuh dengan:
a. meningkatkan laju investasi;
b. meningkatkan kesempatan kerja;
c. mendorong investasi optimal secara sosial;
d. meningkatkan stabilitas di tengah ketidakstabilan ekonomi internasional.
6. Instrumen Kebijakan Fiskal
Secara umum kebijakan fiskal dapat dijalankan melalui empat jenis pembiayaan.
a. Anggaran belanja seimbang
Cara yang dilakukan ialah dengan menyesuaikan anggaran dengan keadaan.
Tujuannya untuk mencapai anggaran berimbang dalam jangka panjang. Jika
terjadi ketidakstabilan ekonomi maka digunakan anggaran defisit sedangkan
dalam masa inflasi digunakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran yang
digunakan setiap negara berbeda satu sama lain tergantung pada keadaan
perekonomian dan arah yang hendak dicapai baik dalam jangka pendek maupun
jangka panjang.
Kita mengenal ada empat macam anggaran.
1. Anggaran berimbang adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlah realisasi
pendapatan negara sama dengan jumlah realisasi pengeluaran negara.
Keadaan seperti ini dapat menstabilkan perekonomian dan anggaran.
Pemerintah kita menerapkan anggaran berimbang pada masa Orde Baru.
2. Anggaran defisit adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlah realisasi
pendapatan negara lebih kecil daripada jumlah realisasi pengeluaran negara.
Hal ini memang sudah direncanakan untuk defisit. Pemerintah kita
menerapkan anggaran defisit ini sejak tahun 2000. Ada empat cara untuk
mengukur defisit anggaran, yaitu
a. defisit konvensional, yaitu devisit yang dihitung berdasarkan selisih
antara total belanja dan total pendapatan, termasuk hibah;
b. defisit moneter, yaitu selisih antara total belanja pemerintah (di luar
pembayaran pokok/utang) dan total pendapatan (di luar penerimaan
utang);

12. c. defisit operasional, yaitu defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan
bukan nilai nominal;
d. defisit primer, yaitu selisih antara belanja (di luar pembayaran pokok dan
bunga utang) dan total pendapatan.
3. Anggaran surplus adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlah realisasi
pendapatan negara lebih besar daripada jumlah realisasi pengeluaran negara.
Hal ini memang sudah direncanakan untuk surplus, dengan cara tidak semua
penerimaan digunakan untuk belanja sehingga terdapat tabungan pemerintah.
Anggaran semacam ini cocok digunakan apabila keadaan perekonomian
mengalami inflasi.
4. Anggaran dinamis adalah suatu bentuk anggaran dengan pada sisi
penerimaan dari tahun ke tahun ditingkatkan dan terbuka pula kemungkinan
sisi pengeluaran yang meningkat sehingga anggaran pendapatan dan belanja
negara selalu kembali dalam keadaan seimbang. Sisi penerimaan dapat
ditingkatkan dari tabungan pemerintah yang terus bertambah, peningkatan
penerimaan pajak, atau berasal dari pinjaman pemerintah.
b. Stabilisasi anggaran otomatis
Dengan stabilisasi anggaran otomatis, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan
pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak
ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam
keadaan kesempatan kerja penuh.
c. Pengelolaan anggaran
Tokoh yang mengemukakan pendekatan pengelolaan anggaran ini ialah Alvin
Hansen. Dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian nasional,
penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan pinjaman
merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu diperlukan
anggaran berimbang dengan resep jika masa depresi ditempuh anggaran defisit,
sedangkan jika masa inflasi, digunakan anggaran surplus.
d. Pembiayaan fungsional
Tokoh yang mengemukakan pendekatan pembiayaan fungsional ini ialah A.P.
Liner. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kesempatan kerja. Cara yang
ditempuh ialah pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa
sehingga tidak berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan nasional. Pada
pendekatan ini sector pajak dan pengeluaran pemerintah menjadi hal yang
terpisah.Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan ditujukan untuk
meningkatkan penerimaan pemerintah, melainkan untuk mengatur pengeluaran
pihak swasta.

13. Lampiran
INSTRUMEN PENILAIAN
Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf
a, b, c, d, atau e!
1. Berikut ini adalah macam-macam kebijakan moneter adalah …..
a. Pasar terbuka d. Kebijakan bilateral
b. Kebijakan tertutup e. Kebijakan multilateral
c. Kebijakan terbuka
2. Kebijakan pemerintah dengan jalan menaikkan cadangan kas pada saat inflasi dan
menurunkan cadangan kas pada saat deflasi, merupakan kebijakan dari …..
a. Kebijakan cadangan kas d. Tarif
b. Kebijakan pasar terbuka e. Kuota
c. Kebijakan politik diskonto
3. Menurunkan nilai mata uang asing, dengan tujuan mendorong ekspor dan
menghambat impor, yaitu …..
a. Penghasil barang dan jasa
b. Kebijakan devaluasi
c. Kebijakan revaluasi
d. Kebijakan normalisasi
e. Kebijakan desentralisasi
4. Kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi
imbauan kepada pelaku ekonomi, yaitu …..
a. Kebijakan standarlisasi
b. Kebijakan normalisasi
c. Kebijakan dorongan moral
d. Kebijakan devaluasi
e. Bukan kebijakan
5. Kebijakan pemerintah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara
memperketat pemberian kredit, kredit boleh diberikan asal memenuhi syarat 5C,
Character, Capability, collateral, capital, dan Condition of economy, tetapi pada saat
deflasi syarat dapat dipelonggar …..
a. Kebijakan pasar d. Kebijakan kredit ketat
b. Kebijakan dumping e. Kebijakan salah
c. Kebijakan bebas
6. Kebijakan di bidang ekonomi yang mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran
negara disebut ....
a. Kebijakan riill d. Kebijakan diskonto
b. Kebijakan moneter e. Kebijakan pasar terbuka
c. Kebijakan fiskal
7. Dua instrumen pokok dalam kebijakan fiskal adalah ....

14. a. pendapatan dan pengeluaran
b. perpajakan dan suku bunga
c. pendapatan dan suku bunga
d. pengeluaran dan perpajakan
e. perpajakan dan pendapatan
8. Pemerintah merencanakan pengeluaran negara yamg lebih besar dari pendapatan. Ini
berarti pemerintah mengambil kebijakan.....
a. Anggaran surplus d. Anggaran dinamis
b. Anggaran defisit e. Perdagangan luar negeri
c. Anggaran berimbang
9. Yang bukan merupakan belanja negara adalah.....
a. Belanja pegawai d. Dana berimbang
b. Belanja hibah e. Pembiayaan
c. Bantuan sosial
10. Berikut ini jenis belanja berdasarkan fungsi, kecuali......
a. Fungsi ekonomi d. Fungsi pendidikan
b. Fungsi kesehatam e. Fungsi transportasi
c. Fungsi lingkungan hidup
Betul
Nilai = x 100
10
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas!
1. Jelaskan pengertian dari kebijakan moneter!
2. Sebutkan tujuan dari kebijakan moneter!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan politik diskonto!
4. Sebutkan tujuan dari pemerintah menetapkan kebijakan fiskal!
5. Jelaskan instrumen kebijakan fiskal pemerintah melalui anggaran dinamis!
Betul
Nilai = x 100
5

15. Kunci Jawaban
Pilihan Ganda
1. A
2. A
3. B
4. C
5. D
6. C
7. A
8. B
9. D
10. C
Uraian
1. Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam
bentuk pengendalian besaran moneter dan suku bunga untuk mencapai
perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan (kestabilan ekonomi).
2. Mengatur sistem peredaran uang, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah,
memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral,
mencegah terjadinya inflasi
3. Politik diskonto adalah kebijakan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga
dalam rangka memperlancar likuiditas sehari-hari.
4. Secara umum tujuan pelaksanaan kebijakan fiskal ialah untuk menentukan arah,
tujuan, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai
dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang pada gilirannya akan
meningkatkan kemakmuran masyarakat.
5. Anggaran dinamis adalah suatu bentuk anggaran dengan pada sisi penerimaan dari
tahun ke tahun ditingkatkan dan terbuka pula kemungkinan sisi pengeluaran yang
meningkat sehingga anggaran pendapatan dan belanja negara selalu kembali dalam
keadaan seimbang. Sisi penerimaan dapat ditingkatkan dari tabungan pemerintah
yang terus bertambah, peningkatan penerimaan pajak, atau berasal dari pinjaman
pemerintah.

16. Lampiran
PEDOMAN PENSKORAN
1. Aspek Kognitif
No. Nama siswa
Aspek yang dinilai
Jumlah skor
Ketepatan jawaban Kerapian
Nilai = Jumlah skor perolehan
2
2. Aspek Afektif
a. Lembar Pengamatan Sikap
No. Nama Peserta Didik
Tanggung
Jawab
Peduli Responsif Santun
S T BT S T BT S T BT S T BT
Keterangan:
ST : Sudah Tampak
BT : Belum Tampak
b. Rubrik Penilaian Sikap
No Nama Siswa
Sikap
Aktif Bekerjasama Toleran
KB B SB KB B SB KB B SB
Keterangan:
KB : Kurang baik
B : Baik
SB : Sangat baik
KRITERIA NILAI:
A = 80 -100 : Baik sekali
B = 70 -79 : Baik
C = 60 -69 : Cukup
D = < 60 : Kurang

17. c. Lembar Penilaian Diskusi
No Nama siswa
Kerja
sama
Mengkomun
ikasikan
pendapat
Tole-
ransi
Keakti-
fan
Meng-
hargai
pendapat
teman
Jumlah
skor
Nilai Ket
Keterangan skor : Kriteria Nilai
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria : A = 80-100 : Baik sekali
4 = Baik sekali 2 = Cukup B = 70- 79 : Baik
3 = Baik 1 = Kurang C = 60- 69 : Cukup
Nilai = Skor perolehan X 100 D = 0- 59 : Kurang
Skor Maksimal (20)
d. Lembar Penilaian Presentasi
No
Nama
Siswa
Komu-
nikasi
Sistema-
tika
Wawa-
san
Kebera-
nian
Antu-
sias
Gestur &
Penam-
Pilan
Jumlah
Skor
Nilai Ket
Keterangan skor : Kriteria Nilai
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria : A = 80-100 : Baik sekali
4 = Baik sekali 2 = Cukup B = 70- 79 : Baik
3 = Baik 1 = Kurang C = 60- 69 : Cukup
Nilai = Skor perolehan X 100 D = 0- 59 : Kurang
Skor Maksimal (24)

18. Lampiran
MEDIA
Pertemuan Pertama
Model Pembelajaran : Group Investigation
Media : kartu undian materi
KARTU UNDIAN MATERI
POLITIK DISKONTO
POLITIK PASAR TERBUKA
POLITIK CADANGAN KAS ATAU GIRO WAJIB
POLITIK PAGU KREDIT
POLITIK PEMBUJUKAN MORAL
Pertemuan Kedua
Model Pembelajaran : Cooperative Integrated Reading and Composition
Media : artikel studi kasus
Berharap pada Paket Kebijakan Fiskal Jilid Tiga
Repatriasi aset perusahaan asing harus kembali ke dalam negeri.
Krisis ekonomi, ditandai melemahnya nilai tukar rupiah dan melebarnya defisit neraca
transaksi berjalan, membuat pemerintah harus mengambil langkah antisipatif cepat agar
situasi tak semakin parah. Kebijakan yang diambil adalah paket kebijakan stimulus
ekonomi. Salah satu tujuan paket kebijakan itu untuk memperbaiki defisit neraca
transaksi berjalan. Melihat defisit neraca transaksi berjalan yang belum mencapai angka
yang diharapkan yakni dua persen, pemerintah akhirnya menyiapkan paket kebijakan
fiskal jilid tiga.

19. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan saat ini pemerintah
tengah menyiapkan paket kebijakan stimulus fiskal jilid ketiga. Paket ini, lanjutnya,
merupakan lanjutan dari dua paket yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh pemerintah.
Tujuan utamanya adalah guna menurunkan defisit transaksi berjalan menjadi dua persen
dari PDB. “Paket kebijakan jilid ketiga ini sedang dipersiapkan dan diharapkan bisa
keluar secepat mungkin,” kata Hatta usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Jakarta,
Rabu (5/3).
Salah satu poin yang akan dimasukkan ke dalam paket jilid tiga ini adalah pemerintah
berusaha agar keuntungan perusahaan repatriasi bisa ditanamkan kembali di Indonesia.
hal tersebut mengingat bagian dari neraca transaksi berjalan yang terdiri dari neraca
perdagangan non migas, migas, jasa serta repatriasi keuntungan perusahaan asing yang
beroperasi di Indonesia. "Mudah mudahan dengan adanya paket kebijakan jilid ketiga
membuat defisit transaksi berjalan menurun," ujarnya.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Lana Soelistianingsih menilai
dua paket kebijakan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak begitu
berhasil menurunkan defisit neraca transaksi berjalan. “Dua paket sebelumnya, hasilnya
belum bisa dilihat untuk menurunkan defisit neraca transaksi berjalan,” kata Lana saat
dihubungi hukumonline, Jumat (7/3).
Agar kebijakan jilid tiga benar-benar dapat memperbaiki defisit neraca transaksi
berjalan, Lana berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih realistis,
terutama untuk menurunkan impor migas. Sejauh ini, lanjut Lana, salah satu sektor yang
mempengaruhi defisit neraca transaksi berjalan adalah impor migas.
Disamping itu, Lana mengatakan tak mungkin untuk terus menekan sektor non migas
untuk memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan. Pasalnya, kebutuhan industri dalam
negeri terhadap impor non migas cukup besar. Apalagi, mengingat tak lama lagi akan
memasuki Ramadhan dimana dua bulan menjelang puasa produksi dalam negeri
meningkat. “Harus ditekan impor migas. Karena impor non migas itu tidak bisa ditekan
lagi,” jelasnya.
Selain itu, ia juga sepakat jika kebijakan jilid tiga nanti akan menekankan pada poin
repatriasi aset perusahaan. Tujuannya, bagaimana agar repatriasi keuntungan
perusahaan asing tidak lari keluar negeri dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia.
“Menyoal repatriasi aset, pemerintah juga harus jelas. Insentif pajaknya bagaimana dan
lain sebagainya,” pungkasnya.
Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531a74bf5caab/berharap-
pada-paket-kebijakan-fiskal-jilid-tiga

20. APBN dan Kebijakan Fiskal Dinilai Kehilangan Fungsi Capai Tujuan
Pembangunan
Jakarta (ANTARA News) - APBN dan kebijakan fiskal dinilai telah kehilangan
fungsinya sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, karena terfokus
hanya pada penyusunan dan pencapaian target. "Kebijakan fiskal terfokus hanya pada
penyusunan dan pencapaian target-target atau asumsi-asumsi dasar," kata Managing
Director Econit Advisory Group, Hendri Saparini, dalam diskusi ekonomi di Jakarta,
Jumat. Ia menyebutkan pemerintah menetapkan tujuan pembangunan nasional adalah
penciptaan lapangan kerja dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
"Namun kebijakan fiskal hanya terfokus pada penyusunan dan pencapaian target-target
antara atau asumsi-asumsi dasar yang mengakibatkan adanya pengabaian terhadap
pencapaian tujuan pembangunan, yakni penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan
memang tercapai, tetapi pengangguran bertambah," katanya. Menurut dia, APBN dan
kebijakan fiskal seharusnya merupakan alat atau senjata pemerintah yang "flexible"
untuk mendorong pertumbuhan, menciptakan stabilitas, dan melakukan distribusi
pendapatan melalui belanja pemerintah dan pajak. Sebagai contoh, katanya, pada saat
ekonomi "booming", maka diredam dengan APBN yang kontraktif, saat "slowdown"
harus didorong dengan melakukan stimulus ekonomi, dan mengerem pertumbuhan yang
terlalu cepat dengan pajak serta mendorong yang lambat antara lain dengan "tax
holiday" dan anggaran khusus.
Menurut Hendri, saat ini APBN dan kebijakan fiskal bukan lagi alat tetapi menjadi
tujuan pembangunan. Ia mencontohkan adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM) dan pengurangan subsidi lainnya lebih didasarkan kepada kepentingan
pencapaian dan pembiayaan APBN. "Juga adanya privatisasi sektor-sektor strategis
bukan untuk menciptakan industri yang kompetitif, tapi dilakukan membabi buta untuk
memenuhi APBN," katanya. Ia juga mengemukakan akibat paradigma yang
mengutamakan asumsi-asumsi tersebut, penyusunan APBN cenderung sektoral dan
bukan berdasar prioritas, serta memperhitungkan utang luar negeri.
Untuk itu, katanya, pemerintah harus mendorong peningkatan belanja negara sehingga
konsumsi meningkat dan ada pertumbuhan investasi. Selain itu, katanya, kebijakan
pemerintah untuk memfokuskan pada pertumbuhan investasi kurang tepat karena
kondisi investasi belum mendukung. Ia juga mengusulkan adanya beberapa langkah
terobosan, seperti upaya pengurangan utang, meningkatkan tarif pajak efektif,
pendapatan berdasarkan penalti, dan sekuritisasi penerimaan migas.
Sumber: http://www.antaranews.com/berita/32625/apbn-dan-kebijakan-fiskal-
dinilai-kehilangan-fungsi-capai-tujuan-pembangunan

21. Pertemuan Ketiga
Model Pembelajaran : Student Facilitator And Explaining
Media : handout dan kartu undian materi
HANDOUT
1. Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi pengeluaran
dan pendapatan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi
tanpa inflasi.
2. Tujuan Kebijakan Fiskal
Secara umum tujuan pelaksanaan kebijakan fiskal ialah untuk menentukan arah,
tujuan, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai
dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang pada gilirannya akan
meningkatkan kemakmuran masyarakat. Tujuan tersebut ditempuh dengan:
a. meningkatkan laju investasi;
b. meningkatkan kesempatan kerja;
c. mendorong investasi optimal secara sosial;
d. meningkatkan stabilitas di tengah ketidakstabilan ekonomi internasional
3. Instrumen Kebijakan Fiskal
Secara umum kebijakan fiskal dapat dijalankan melalui empat jenis pembiayaan.
a. Anggaran belanja seimbang
Cara yang dilakukan ialah dengan menyesuaikan anggaran dengan keadaan.
Tujuannya untuk mencapai anggaran berimbang dalam jangka panjang. Jika
terjadi ketidakstabilan ekonomi maka digunakan anggaran defisit sedangkan
dalam masa inflasi digunakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran yang
digunakan setiap negara berbeda satu sama lain tergantung pada keadaan
perekonomian dan arah yang hendak dicapai baik dalam jangka pendek maupun
jangka panjang.
Kita mengenal ada empat macam anggaran.
1. Anggaran berimbang adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlah realisasi
pendapatan negara sama dengan jumlah realisasi pengeluaran negara.
Keadaan seperti ini dapat menstabilkan perekonomian dan anggaran.
Pemerintah kita menerapkan anggaran berimbang pada masa Orde Baru.
2. Anggaran defisit adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlah realisasi
pendapatan negara lebih kecil daripada jumlah realisasi pengeluaran negara.
Hal ini memang sudah direncanakan untuk defisit. Pemerintah kita
menerapkan anggaran defisit ini sejak tahun 2000. Ada empat cara untuk
mengukur defisit anggaran, yaitu
a. defisit konvensional, yaitu devisit yang dihitung berdasarkan selisih
antara total belanja dan total pendapatan, termasuk hibah;

22. b. defisit moneter, yaitu selisih antara total belanja pemerintah (di luar
pembayaran pokok/utang) dan total pendapatan (di luar penerimaan
utang);
c. defisit operasional, yaitu defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan
bukan nilai nominal;
d. defisit primer, yaitu selisih antara belanja (di luar pembayaran pokok dan
bunga utang) dan total pendapatan.
3. Anggaran surplus adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlah realisasi
pendapatan negara lebih besar daripada jumlah realisasi pengeluaran negara.
Hal ini memang sudah direncanakan untuk surplus, dengan cara tidak semua
penerimaan digunakan untuk belanja sehingga terdapat tabungan pemerintah.
Anggaran semacam ini cocok digunakan apabila keadaan perekonomian
mengalami inflasi.
4. Anggaran dinamis adalah suatu bentuk anggaran dengan pada sisi
penerimaan dari tahun ke tahun ditingkatkan dan terbuka pula kemungkinan
sisi pengeluaran yang meningkat sehingga anggaran pendapatan dan belanja
negara selalu kembali dalam keadaan seimbang. Sisi penerimaan dapat
ditingkatkan dari tabungan pemerintah yang terus bertambah, peningkatan
penerimaan pajak, atau berasal dari pinjaman pemerintah.
b. Stabilisasi anggaran otomatis
Dengan stabilisasi anggaran otomatis, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan
pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak
ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam
keadaan kesempatan kerja penuh.
c. Pengelolaan anggaran
Tokoh yang mengemukakan pendekatan pengelolaan anggaran ini ialah Alvin
Hansen. Dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian nasional,
penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan pinjaman
merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu diperlukan
anggaran berimbang dengan resep jika masa depresi ditempuh anggaran defisit,
sedangkan jika masa inflasi, digunakan anggaran surplus.
d. Pembiayaan fungsional
Tokoh yang mengemukakan pendekatan pembiayaan fungsional ini ialah A.P.
Liner. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kesempatan kerja. Cara yang
ditempuh ialah pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa
sehingga tidak berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan nasional. Pada
pendekatan ini sector pajak dan pengeluaran pemerintah menjadi hal yang
terpisah.Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan ditujukan untuk
meningkatkan penerimaan pemerintah, melainkan untuk mengatur pengeluaran
pihak swasta.

23. KARTU UNDIAN MATERI
ANGGARAN BELANJA SEIMBANG
STABILISASI ANGGARAN OTOMATIS
PENGELOLAAN ANGGARAN
PEMBIAYAAN FUNGSIONAL
Pertemuan Keempat
Model Pembelajaran : Cooperative Script
Media : artikel studi kasus
Bank Dunia Berharap Pemerintah Evaluasi Menyeluruh Pelarangan
Ekspor Mineral
Jakarta, 07/04/2014 MoF (Fiscal) News - Bank Dunia berharap, pemerintah dapat
melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kebijakan pelarangan ekspor mineral yang
telah diberlakukan pemerintah, agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi
negara.
Hal tersebut didasari proyeksi Bank Dunia yang menunjukkan bahwa kebijakan
pelarangan ekspor mineral akan berdampak terhadap kondisi neraca perdagangan
Indonesia. Demikian disampaikan Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia Jim
Brumby di Kantor Bank Dunia, Jakarta pada Senin (7/4). "Pemerintah Indonesia dapat
melakukan evaluasi secara lebih menyeluruh, sehingga kebijakan tersebut dapat
memberikaan manfaat yang maksimal bagi negara," ungkapnya.
Dalam Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia tercatat, Bank Dunia
memproyeksikan kebijakan pelarangan ekspor mineral sesuai aturan yang berlaku
berpotensi menurunkan neraca perdagangan bersih sebesar 12,5 miliar dolar AS dan
menyebabkan hilangnya 6,5 miliar dolar AS dalam pendapatan fiskal (termasuk royalti,
pajak ekspor dan pajak penghasilan badan) untuk periode tahun 2014 hingga 2017.
"Perlu upaya untuk mengevaluasi pilihan-pilihan kebijakan yang lebih luas guna
memastikan bahwa Indonesia dapat menikmati manfaat semaksimal mungkin kekayaan
mineralnya yang besar secara berkelanjutan," tambahnya.

24. Sementara, dari segi kebijakan fiskal, bagi Indonesia, pada tahun 2014 ini kondisi
defisit fiskal perlu terus dijaga agar tidak melebihi target yang telah ditentukan. Selain
itu, Bank Dunia juga menyoroti tantangan lain yaitu, perlunya meningkatkan kualitas
belanja negara.
Sumber: http://www.kemenkeu.go.id/Berita/bank-dunia-berharap-pemerintah-
evaluasi-menyeluruh-pelarangan-ekspor-mineral
BI Evaluasi Kebijakan Moneter Selasa
Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia (BI) akan mengevaluasi berbagai
kebijakan moneter yang ditempuh dan menetapkan arah kebijakan moneter, termasuk
suku bunga BI Rate, melalui rapat dewan gubernur (RDG) pada Selasa (8/8). Informasi
yang dihimpun dari BI di Jakarta, Jumat, menyebutkan rapat pimpinan BI itu
merupakan rapat bulanan yang pada Agustus 2006 ini dijadualkan pada 8 Agustus.
Ketentuan UU Nomor 23 tahun 1999 tentang BI, sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 3 tahun 2004, menyatakan bahwa sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan
dilaksanakan RDG untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter.
Pengamat ekonomi Umar Juoro menyatakan kecenderungan menurunnya laju inflasi
saat ini memberikan peluang bagi pemurunan suku bunga yang bereferensi pada
indikasi suku bunga yang ditentukan oleh BI. "Pada bulan Juli, BI menentukan BI Rate
sebesar 12,25 persen. Kemungkinan Agustus ini, BI menurunkan BI Rate sekitar 0,50
persen menjadi 11,75 persen," kata Umar Juoro. Penurunan tersebut akan memberikan
sinyal terhadap perbankan untuk menurunkan bunga pinjaman. Itu pada gilirannya dapat
menggerakkan perekonomian pada semester II 2006, jelasnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi pada bulan Juli 2006 sebesar 0,45
persen yang sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 0,46 persen. Inflasi
tahun ke tahun juga mengalami penurunan dari 15,53 persen pada Juni menjadi 15,15
persen pada Juli 2006.
Deputi Senior Gubernur BI, Miranda S. Goeltom, mengakui peluang pelonggaran
moneter memungkinkan dilakukan oleh BI pada Agustus 2006 ini dengan adanya
kecenderungan inflasi yang menurun. "Kalau kita lihat, laju inflasi turun lebih cepat dari
perkiraan, jadi ada kemungkinan terjadi pelonggaran moneter," kata Miranda.
Sumber: www.antaranews.com/berita/39396/bi-evaluasi-kebijakan-moneter-selasa

25. ULANGAN HARIAN
SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Materi Pokok : Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Kelas/Semester : XI/Genap
Hari, Tanggal : Kamis, 21 Mei 2014
Waktu : 90 Menit
Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf
a, b, c, d, atau e!
1. Berikut ini adalah macam-macam kebijakan moneter adalah …..
a. Pasar terbuka d. Kebijakan bilateral
b. Kebijakan tertutup e. Kebijakan multilateral
c. Kebijakan terbuka
2. Kebijakan Bank Indonesia menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM) akan
berdampak pada penurunan …..
a. Defisit APBN d. Jumlah uang beredar
b. Tingkat bunga e. Cadangan devisa
c. Kinerja perbankan
3. Berikut ini tabel kebijakan moneter:
No A B C
1 Menurunkan cadangan kas Terjadi sanering Mempermudah syarat kredit
2 Menjual surat berharga Menambah surat berharga Suku bunga turun
3 Suku bunga naik Kredit selektif Menambah cadangan kas
Kebijakan moneter yang dapat mengurangi jumlah uang beredar adalah …..
a. A1, B2, dan C1 d. A3, B3, dan C2
b. A1, B1, dan C2 e. A3, B3, dan C3
c. A2, B2, dan C2
4. Bu Ratna bermaksud mengajukan pinjaman di bank. Oleh pihak bank, Bu Ratna
disyaratkan memberikan jaminan sertifikat tanahnya. Berdasarkan pernyataan
tersebut, syarat kredit yang harus dipenuhi adalah …..
a. Condition Of Economic d. Collateral
b. Character e. Capacity
c. Capital
5. Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan yang
bersifat …..
a. Ekspansif dengan cara menjual SBI dan SBPU
b. Ekspansif dengan cara membeli SBI dan SBPU
c. Konstraktif dengan cara menetapkan pajak progresif

26. d. Konstraktif dengan cara menurunkan tingkat diskonto
e. Konstraktif dengan cara menaikkan giro wajib minimum
6. Ketika keadaan perekonomian sedang lesu, pemerintah menetapkan penambahan
belanja pemerintah dan menurunkan tingkat pajak. Kebijakan ini disebut …..
a. Kebijakan fiskal ekspansif
b. Kebijakan fiskal konstraktif
c. Kebijakan moneter ekspansif
d. Kebijakan moneter konstraktif
e. Kebijakan rediscount policy
7. Keadaan dalam masyarakat terjadi harga yang selalu naik, banyak terjadi PHK,
pengangguran bertambah, inflasi semakin tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut
pemerintah mengadakan kebijakan antara lain:
1) Menaikkan tarif pajak 4) Politik pasar terbuka
2) Diversifikasi pajak 5) Mengadakan diskriminasi harga
3) Menaikkan suku bunga
Yang termasuk kebijakan fiskal adalah …..
a. 1 dan 2 d. 3 dan 5
b. 2 dan 3 e. 4 dan 5
c. 3 dan 4
8. Kebijakan berikut ini adalah kebijakan fiskal, kecuali …..
a. Penghapusan subsidi BBM d. Penurunan tarif ekspor
b. Defisit APBN e. Penurunan tarif pajak
c. Penerapan kuota impor
9. Pemerintah merencanakan pengeluaran negara yang lebih besar dari pendapatan. Ini
berarti pemerintah mengambil kebijakan.....
a. Anggaran surplus d. Anggaran dinamis
b. Anggaran defisit e. Perdagangan luar negeri
c. Anggaran berimbang
10. Yang bukan merupakan belanja negara adalah.....
a. Belanja pegawai d. Dana berimbang
b. Belanja hibah e. Pembiayaan
c. Bantuan sosial
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas!
1. Sebutkan tujuan dari kebijakan moneter!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan politik cadangan kas atau giro wajib minimum!
3. Jelaskan pengertian dari kebijakan fiskal!
4. Sebutkan tujuan pemerintah melaksanakan kebijakan fiskal!
5. Jelaskan instrumen kebijakan fiskal pemerintah melalui stabilisasi anggaran
otomatis!

27. KUNCI JAWABAN
ULANGAN HARIAN
Pilihan Ganda
1. A
2. D
3. E
4. D
5. E
6. A
7. A
8. C
9. B
10. D
Betul
Nilai = x 100
10
Uraian
1. Mengatur sistem peredaran uang, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah,
memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral,
mencegah terjadinya inflasi.
2. Politik cadangan kas atau giro wajib adalah kebijakan untuk menaikkan cadangan
kas minimum di bank-bank umum pada saat inflasi atau menurunkan cadangan kas
minimum di bank-bank umum pada saat deflasi.
3. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi pengeluaran
dan pendapatan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi
tanpa inflasi.
4. Tujuan pelaksanaan kebijakan fiskal ialah untuk menentukan arah, tujuan, dan
prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan
Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang pada gilirannya akan
meningkatkan kemakmuran masyarakat.
5. Dengan stabilisasi anggaran otomatis, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan
pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak ditetapkan
sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam keadaan
kesempatan kerja penuh.
Betul
Nilai = x 100
5