RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
Pelayanan imb kota bandung
1. Pelayanan Publik terkait Kebijakan
Publik : Pelayanan Pembuatan Surat
IMB
(Izin Mendirikan Bangunan)
KOTA BANDUNG
NAMA : LISTIANA NURWATI
NPM : 170410100106
KELAS : B
2. Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
usaha melayani (membantu menyiapkan) kebutuhan orang lain.
Pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang dengan landasan faktor material mealui
sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha
memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. (Moenir,
2002 : 26-27)
Kebijakan publik adalah
apa yang dipilih oleh
pemerintah untuk
dikerjakan atau tidak
dikerjakan (Menurut
Dye dalam Leo
Agustino, 2006:7)
3. Kebijakan mengenai IMB:
PERATURAN DAERAH
KOTA BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2011
Tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan dan Retribusi
Penggantian Biaya Peta
4. IMB adalah…
Izin Mendirikan Bangunan yang
selanjutnya disingkat IMB adalah
Keputusan Tata Usaha Negara yang
diberikan kepada setiap orang yang
telah memenuhi persyaratan yang
ditentukan untuk membangun,
memperluas, mengurangi,
merawat, dan mengubah bangunan
gedung dan bangun bangunan
6. Dasar dikeluarkan dan
diselenggarakannya pelayanan pembuatan
surat izin mendirikan bangunan karena
semakin meningkatnya pembangunan
infrastruktur di Indonesia dan khususnya di
Kota Bandung.
Manfaatnya yakni agar bangunan yang
digunakan dapat secara legal diakui hukum
dan terciptanya keteraturan. Dan untuk
membantu pemerintah dalam menata Kota
Bandung.
7. IMB yang diatur dalam Peraturan
Daerah ini berfungsi sebagai:
a. instrumen pemerintahan
b. yuridis preventif;
c. pengendalian;
d. koordinasi; dan
e. pengawasan publik.
8. Persyaratan memperoleh IMB :
⦿ Mengisi dan menandatangani formulir permohonan
⦿ Photo copy bukti pemilikan tanah
⦿ Salinan akta pendirian untuk pemohon Badan Hukum
⦿ Surat Pernyataan/Perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon
yang menggunakan tanah bukan miliknya
⦿ Surat Kuasa Pengurusan apabila dikuasakan
⦿ Izin Rencana Penggunaan Lahan dan atau arahan teknis
Pemanfaatan Ruang Kota
⦿ Gambar rencana arsitek bangunan skala 1 : 100 (4x)
⦿ Gambar dan perhitungan kontruksi beton/baja apabila
bertingkat (2x)
⦿ Gambar Instalasi listrik, air minum, air kotor, dsb
⦿ Photo Copy KTP
⦿ PBB tahun terakhir dan persyaratan lain yang dipandang perlu
(misalnya hasil penelitian tanah, AMDAL, Izin lokasi, dsb)
9. Pelayanan pembuatan IMB dilakukan dengan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yakni kegiatan
penyelenggaraan suatu perizinan dan non
perizinan yang mendapat pendelegasian atau
pelimpahan wewenang dari lembaga atau
instansi yang memiliki kewenangan perizinan
dan non perizinan yang proses pengelolaannya
dimulai dari tahap permohonan sampai tahap
terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu
tempat.
10. ⦿ Pelayanan perizinan dalam mendirikan
bangunan perlu dilakukan secara :
A. Cepat,
B. Efektif,
C. Efisien dan
D. Transparan.
⦿ Waktu pelayanan pembuatan surat Izin
Mendirikan Bangunan (IMB)berlangsung
maksimal 12 hari kerja setelah pemohon
memenuhi persyaratan
11. Studi Kasus
⦿ Masih terjadinya pungutan yang tidak resmi
yang dialami pembuat surat IMB.
⦿ Waktu penyelesaian pembuatan surat IMB yang
melewati batas maksimal pelayanan IMB yang
ditentukan sebelumnya.
⦿ Banyak pula bangunan-bangunan yang berdiri
tanpa memiliki surat ijin (ilegal)
12. Daftar Pustaka
Agustino, Leo. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
2006.
Evaluasi kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)Tahun
2012 dalam :
http://www.boss.or.id/images/files/pdf/121220%20evaluasi%20
kinerja%20bppt%20tahun%202012-1.pdf (diakses pada :
22-04-2013)
Moenir,H.A.S. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta :
Bumi Aksara. 2002.
Pertaruran Daerah Kota Bandung No. 12 tahun 2011.
Peraturan Walikota Bandung Nomor 550 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu (PPTSP)
Web pemerintah Kota Bandung :
http://www.bandung.go.id/?fa=pemerintah.detail&id=357 (diakses
pada : 22-04-2013)