SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
Pelayanan Publik terkait Kebijakan
Publik : Pelayanan Pembuatan Surat
IMB
(Izin Mendirikan Bangunan)
KOTA BANDUNG
NAMA : LISTIANA NURWATI
NPM : 170410100106
KELAS : B
Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
usaha melayani (membantu menyiapkan) kebutuhan orang lain.
Pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang dengan landasan faktor material mealui
sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha
memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. (Moenir,
2002 : 26-27)
Kebijakan publik adalah
apa yang dipilih oleh
pemerintah untuk
dikerjakan atau tidak
dikerjakan (Menurut
Dye dalam Leo
Agustino, 2006:7)
Kebijakan mengenai IMB:
PERATURAN DAERAH
KOTA BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2011
Tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan dan Retribusi
Penggantian Biaya Peta
IMB adalah…
Izin Mendirikan Bangunan yang
selanjutnya disingkat IMB adalah
Keputusan Tata Usaha Negara yang
diberikan kepada setiap orang yang
telah memenuhi persyaratan yang
ditentukan untuk membangun,
memperluas, mengurangi,
merawat, dan mengubah bangunan
gedung dan bangun bangunan
Bangunan-bangunan :
Dasar dikeluarkan dan
diselenggarakannya pelayanan pembuatan
surat izin mendirikan bangunan karena
semakin meningkatnya pembangunan
infrastruktur di Indonesia dan khususnya di
Kota Bandung.
Manfaatnya yakni agar bangunan yang
digunakan dapat secara legal diakui hukum
dan terciptanya keteraturan. Dan untuk
membantu pemerintah dalam menata Kota
Bandung.
IMB yang diatur dalam Peraturan
Daerah ini berfungsi sebagai:
a. instrumen pemerintahan
b. yuridis preventif;
c. pengendalian;
d. koordinasi; dan
e. pengawasan publik.
Persyaratan memperoleh IMB :
⦿ Mengisi dan menandatangani formulir permohonan
⦿ Photo copy bukti pemilikan tanah
⦿ Salinan akta pendirian untuk pemohon Badan Hukum
⦿ Surat Pernyataan/Perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon
yang menggunakan tanah bukan miliknya
⦿ Surat Kuasa Pengurusan apabila dikuasakan
⦿ Izin Rencana Penggunaan Lahan dan atau arahan teknis
Pemanfaatan Ruang Kota
⦿ Gambar rencana arsitek bangunan skala 1 : 100 (4x)
⦿ Gambar dan perhitungan kontruksi beton/baja apabila
bertingkat (2x)
⦿ Gambar Instalasi listrik, air minum, air kotor, dsb
⦿ Photo Copy KTP
⦿ PBB tahun terakhir dan persyaratan lain yang dipandang perlu
(misalnya hasil penelitian tanah, AMDAL, Izin lokasi, dsb)
Pelayanan pembuatan IMB dilakukan dengan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yakni kegiatan
penyelenggaraan suatu perizinan dan non
perizinan yang mendapat pendelegasian atau
pelimpahan wewenang dari lembaga atau
instansi yang memiliki kewenangan perizinan
dan non perizinan yang proses pengelolaannya
dimulai dari tahap permohonan sampai tahap
terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu
tempat.
⦿ Pelayanan perizinan dalam mendirikan
bangunan perlu dilakukan secara :
A. Cepat,
B. Efektif,
C. Efisien dan
D. Transparan.
⦿ Waktu pelayanan pembuatan surat Izin
Mendirikan Bangunan (IMB)berlangsung
maksimal 12 hari kerja setelah pemohon
memenuhi persyaratan
Studi Kasus
⦿ Masih terjadinya pungutan yang tidak resmi
yang dialami pembuat surat IMB.
⦿ Waktu penyelesaian pembuatan surat IMB yang
melewati batas maksimal pelayanan IMB yang
ditentukan sebelumnya.
⦿ Banyak pula bangunan-bangunan yang berdiri
tanpa memiliki surat ijin (ilegal)
Daftar Pustaka
Agustino, Leo. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
2006.
Evaluasi kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)Tahun
2012 dalam :
http://www.boss.or.id/images/files/pdf/121220%20evaluasi%20
kinerja%20bppt%20tahun%202012-1.pdf (diakses pada :
22-04-2013)
Moenir,H.A.S. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta :
Bumi Aksara. 2002.
Pertaruran Daerah Kota Bandung No. 12 tahun 2011.
Peraturan Walikota Bandung Nomor 550 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu (PPTSP)
Web pemerintah Kota Bandung :
http://www.bandung.go.id/?fa=pemerintah.detail&id=357 (diakses
pada : 22-04-2013)
SELESAI

More Related Content

Similar to Pelayanan imb kota bandung

Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganSyarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganLeks&Co
 
Spp kecamatan
Spp kecamatanSpp kecamatan
Spp kecamatancibugel
 
Tugas manajemen konstruksi ii mohamad bayu prawiratama
Tugas manajemen konstruksi ii mohamad bayu prawiratamaTugas manajemen konstruksi ii mohamad bayu prawiratama
Tugas manajemen konstruksi ii mohamad bayu prawiratamaMBAYU2
 
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls bTgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls bArbiArdli
 
Regulatory Updates - Indonesia Construction Services
Regulatory Updates - Indonesia Construction ServicesRegulatory Updates - Indonesia Construction Services
Regulatory Updates - Indonesia Construction ServicesAHRP Law Firm
 
dkonstruksi.com-Kontraktor Rumah Jogja Arsitek Pilihan.pdf
dkonstruksi.com-Kontraktor Rumah Jogja Arsitek Pilihan.pdfdkonstruksi.com-Kontraktor Rumah Jogja Arsitek Pilihan.pdf
dkonstruksi.com-Kontraktor Rumah Jogja Arsitek Pilihan.pdfMudzakir Sunni
 
Bab vii jadwal dan pembiayaan larap tol_ok
Bab vii jadwal dan pembiayaan larap tol_okBab vii jadwal dan pembiayaan larap tol_ok
Bab vii jadwal dan pembiayaan larap tol_okKotjo Negoro
 
Kontraktor Rumah Cilegon Kualitas Pilihan.pdf
Kontraktor Rumah Cilegon Kualitas Pilihan.pdfKontraktor Rumah Cilegon Kualitas Pilihan.pdf
Kontraktor Rumah Cilegon Kualitas Pilihan.pdfMudzakir Sunni
 
Kegagalan dalam konstruksi bangunan gedung
Kegagalan dalam konstruksi bangunan gedungKegagalan dalam konstruksi bangunan gedung
Kegagalan dalam konstruksi bangunan gedungHerLiana Sidabutar
 
Tugas mk ii pert 7 8 kls b - aris septiawan-17.1003.222.01.0659
Tugas mk ii pert 7 8 kls b - aris septiawan-17.1003.222.01.0659Tugas mk ii pert 7 8 kls b - aris septiawan-17.1003.222.01.0659
Tugas mk ii pert 7 8 kls b - aris septiawan-17.1003.222.01.0659arisseptiawan
 
Pedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negaraSujatmiko Wibowo
 
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdfPENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdfHeraGunandar
 
modul pelaksanaan proyek
modul pelaksanaan proyekmodul pelaksanaan proyek
modul pelaksanaan proyekMOSES HADUN
 
dkonstruksi.com-Kontraktor Rumah Sleman Bangunan Bergaransi.pdf
dkonstruksi.com-Kontraktor Rumah Sleman Bangunan Bergaransi.pdfdkonstruksi.com-Kontraktor Rumah Sleman Bangunan Bergaransi.pdf
dkonstruksi.com-Kontraktor Rumah Sleman Bangunan Bergaransi.pdfMudzakir Sunni
 
PPT SEMINAR KP NUR AZIZAH SYARIF.pptx
PPT SEMINAR KP NUR AZIZAH SYARIF.pptxPPT SEMINAR KP NUR AZIZAH SYARIF.pptx
PPT SEMINAR KP NUR AZIZAH SYARIF.pptxeliaramandey
 

Similar to Pelayanan imb kota bandung (20)

Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganSyarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
 
Spp kecamatan
Spp kecamatanSpp kecamatan
Spp kecamatan
 
Tugas manajemen konstruksi ii mohamad bayu prawiratama
Tugas manajemen konstruksi ii mohamad bayu prawiratamaTugas manajemen konstruksi ii mohamad bayu prawiratama
Tugas manajemen konstruksi ii mohamad bayu prawiratama
 
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls bTgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
 
Regulatory Updates - Indonesia Construction Services
Regulatory Updates - Indonesia Construction ServicesRegulatory Updates - Indonesia Construction Services
Regulatory Updates - Indonesia Construction Services
 
IMB
IMBIMB
IMB
 
dkonstruksi.com-Kontraktor Rumah Jogja Arsitek Pilihan.pdf
dkonstruksi.com-Kontraktor Rumah Jogja Arsitek Pilihan.pdfdkonstruksi.com-Kontraktor Rumah Jogja Arsitek Pilihan.pdf
dkonstruksi.com-Kontraktor Rumah Jogja Arsitek Pilihan.pdf
 
Bab vii jadwal dan pembiayaan larap tol_ok
Bab vii jadwal dan pembiayaan larap tol_okBab vii jadwal dan pembiayaan larap tol_ok
Bab vii jadwal dan pembiayaan larap tol_ok
 
Kontraktor Rumah Cilegon Kualitas Pilihan.pdf
Kontraktor Rumah Cilegon Kualitas Pilihan.pdfKontraktor Rumah Cilegon Kualitas Pilihan.pdf
Kontraktor Rumah Cilegon Kualitas Pilihan.pdf
 
Kegagalan dalam konstruksi bangunan gedung
Kegagalan dalam konstruksi bangunan gedungKegagalan dalam konstruksi bangunan gedung
Kegagalan dalam konstruksi bangunan gedung
 
Tugas mk ii pert 7 8 kls b - aris septiawan-17.1003.222.01.0659
Tugas mk ii pert 7 8 kls b - aris septiawan-17.1003.222.01.0659Tugas mk ii pert 7 8 kls b - aris septiawan-17.1003.222.01.0659
Tugas mk ii pert 7 8 kls b - aris septiawan-17.1003.222.01.0659
 
Ijin mendirikan bangunan
Ijin mendirikan bangunanIjin mendirikan bangunan
Ijin mendirikan bangunan
 
Pedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negara
 
Sosialisasi PBG.pptx
Sosialisasi PBG.pptxSosialisasi PBG.pptx
Sosialisasi PBG.pptx
 
KAK PERENCANAAN
KAK PERENCANAANKAK PERENCANAAN
KAK PERENCANAAN
 
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdfPENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
 
modul pelaksanaan proyek
modul pelaksanaan proyekmodul pelaksanaan proyek
modul pelaksanaan proyek
 
dkonstruksi.com-Kontraktor Rumah Sleman Bangunan Bergaransi.pdf
dkonstruksi.com-Kontraktor Rumah Sleman Bangunan Bergaransi.pdfdkonstruksi.com-Kontraktor Rumah Sleman Bangunan Bergaransi.pdf
dkonstruksi.com-Kontraktor Rumah Sleman Bangunan Bergaransi.pdf
 
09d86 tayang pengendalian_feb_2018
09d86 tayang pengendalian_feb_201809d86 tayang pengendalian_feb_2018
09d86 tayang pengendalian_feb_2018
 
PPT SEMINAR KP NUR AZIZAH SYARIF.pptx
PPT SEMINAR KP NUR AZIZAH SYARIF.pptxPPT SEMINAR KP NUR AZIZAH SYARIF.pptx
PPT SEMINAR KP NUR AZIZAH SYARIF.pptx
 

More from Listiana Nurwati

More from Listiana Nurwati (18)

BISNIS DAN POLITIK
BISNIS DAN POLITIKBISNIS DAN POLITIK
BISNIS DAN POLITIK
 
Praktikum kemanan daerah
Praktikum kemanan daerahPraktikum kemanan daerah
Praktikum kemanan daerah
 
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PERDAGANGAN INTERNASIONALPERDAGANGAN INTERNASIONAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
 
PERAN MEDIA MASA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014
PERAN MEDIA MASA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014PERAN MEDIA MASA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014
PERAN MEDIA MASA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2014
 
Peradaban jawa
Peradaban jawaPeradaban jawa
Peradaban jawa
 
Pemilu 2004
Pemilu 2004Pemilu 2004
Pemilu 2004
 
Negara dan usaha bina negara di masa lampau
Negara dan usaha bina negara di masa lampauNegara dan usaha bina negara di masa lampau
Negara dan usaha bina negara di masa lampau
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
 
COLLABORATIVE PLANNING
COLLABORATIVE PLANNINGCOLLABORATIVE PLANNING
COLLABORATIVE PLANNING
 
LAND RIGHT
LAND RIGHTLAND RIGHT
LAND RIGHT
 
KONFLIK MESO DAN MIKRO
KONFLIK MESO DAN MIKROKONFLIK MESO DAN MIKRO
KONFLIK MESO DAN MIKRO
 
RESOLUSI KONFLIK
RESOLUSI KONFLIKRESOLUSI KONFLIK
RESOLUSI KONFLIK
 
SUSTAINABLE TOURISM
SUSTAINABLE TOURISMSUSTAINABLE TOURISM
SUSTAINABLE TOURISM
 
Manajemen Konflik
Manajemen KonflikManajemen Konflik
Manajemen Konflik
 
PEMBIAYAAN DAN TRANSFER
PEMBIAYAAN DAN TRANSFERPEMBIAYAAN DAN TRANSFER
PEMBIAYAAN DAN TRANSFER
 
POLICY PAPER
POLICY PAPERPOLICY PAPER
POLICY PAPER
 
POLICY ANALYSIS
POLICY ANALYSISPOLICY ANALYSIS
POLICY ANALYSIS
 
SMART PRACTICES
SMART PRACTICESSMART PRACTICES
SMART PRACTICES
 

Recently uploaded

Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 

Recently uploaded (14)

Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

Pelayanan imb kota bandung

  • 1. Pelayanan Publik terkait Kebijakan Publik : Pelayanan Pembuatan Surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) KOTA BANDUNG NAMA : LISTIANA NURWATI NPM : 170410100106 KELAS : B
  • 2. Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha melayani (membantu menyiapkan) kebutuhan orang lain. Pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material mealui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. (Moenir, 2002 : 26-27) Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (Menurut Dye dalam Leo Agustino, 2006:7)
  • 3. Kebijakan mengenai IMB: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 Tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Peta
  • 4. IMB adalah… Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada setiap orang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk membangun, memperluas, mengurangi, merawat, dan mengubah bangunan gedung dan bangun bangunan
  • 6. Dasar dikeluarkan dan diselenggarakannya pelayanan pembuatan surat izin mendirikan bangunan karena semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dan khususnya di Kota Bandung. Manfaatnya yakni agar bangunan yang digunakan dapat secara legal diakui hukum dan terciptanya keteraturan. Dan untuk membantu pemerintah dalam menata Kota Bandung.
  • 7. IMB yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai: a. instrumen pemerintahan b. yuridis preventif; c. pengendalian; d. koordinasi; dan e. pengawasan publik.
  • 8. Persyaratan memperoleh IMB : ⦿ Mengisi dan menandatangani formulir permohonan ⦿ Photo copy bukti pemilikan tanah ⦿ Salinan akta pendirian untuk pemohon Badan Hukum ⦿ Surat Pernyataan/Perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya ⦿ Surat Kuasa Pengurusan apabila dikuasakan ⦿ Izin Rencana Penggunaan Lahan dan atau arahan teknis Pemanfaatan Ruang Kota ⦿ Gambar rencana arsitek bangunan skala 1 : 100 (4x) ⦿ Gambar dan perhitungan kontruksi beton/baja apabila bertingkat (2x) ⦿ Gambar Instalasi listrik, air minum, air kotor, dsb ⦿ Photo Copy KTP ⦿ PBB tahun terakhir dan persyaratan lain yang dipandang perlu (misalnya hasil penelitian tanah, AMDAL, Izin lokasi, dsb)
  • 9. Pelayanan pembuatan IMB dilakukan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yakni kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
  • 10. ⦿ Pelayanan perizinan dalam mendirikan bangunan perlu dilakukan secara : A. Cepat, B. Efektif, C. Efisien dan D. Transparan. ⦿ Waktu pelayanan pembuatan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)berlangsung maksimal 12 hari kerja setelah pemohon memenuhi persyaratan
  • 11. Studi Kasus ⦿ Masih terjadinya pungutan yang tidak resmi yang dialami pembuat surat IMB. ⦿ Waktu penyelesaian pembuatan surat IMB yang melewati batas maksimal pelayanan IMB yang ditentukan sebelumnya. ⦿ Banyak pula bangunan-bangunan yang berdiri tanpa memiliki surat ijin (ilegal)
  • 12. Daftar Pustaka Agustino, Leo. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. 2006. Evaluasi kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)Tahun 2012 dalam : http://www.boss.or.id/images/files/pdf/121220%20evaluasi%20 kinerja%20bppt%20tahun%202012-1.pdf (diakses pada : 22-04-2013) Moenir,H.A.S. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara. 2002. Pertaruran Daerah Kota Bandung No. 12 tahun 2011. Peraturan Walikota Bandung Nomor 550 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Web pemerintah Kota Bandung : http://www.bandung.go.id/?fa=pemerintah.detail&id=357 (diakses pada : 22-04-2013)