SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 11
Downloaden Sie, um offline zu lesen
MAKALAH
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI
             NASIONAL




       TUGAS MAKALAH KEWARGANEGARAAN 4


        AHMAD LISCA ABDILLAH ARDIWINATA
                     2EA21

                  NPM:10210395

              S1 Management Ekonomi

               Universitas Gunadarma
                        2012
KATA PENGANTAR


       Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam kami
limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam sedunia yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena limpahan
rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah tentang Politik dan
Strategi Nasional, dengan judul “REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI
NASIONAL”.
       Adapun tujuan penyusunan makalah ini guna melengkapi nilai mata kuliah
Kewarganegaraan yang didasarkan pada penyusunan makalah dikarenakan kewarganegaraan
merupakan mata kuliah soft skill
       Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu
dalam proses penyelesaian Makalah ini, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak.
       Semoga makalah ini bermanfaat unuk memberikan kontribusi kepada mahasiswa lain dan
juga pembaca sebagai acuan agar dapat mengetahui tentang pendidikan kewarganegaraan secara
garis besar pada awalnya. makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu segala saran dan
kritik dari pembaca saya harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan makalah ini dimasa
mendatang.




                                                                   Bekasi,




                                                                              penulis




Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional                                       Page 2
DAFTAR ISI




Kata pengantar .......................................................................................................... 2
Daftar isi ................................................................................................................... 3
Bab I Pendahuluan..................................................................................................... 4
 1.1 Latar belakang .................................................................................................. 4
Bab II Pembahasan………………………………………………………………… 6
 2.1 Pengertian Umum Reformasi Birokrasi................ ............................................ 6
 2.2 Reformasi Birokrasi Dalam Sistem Manajemen Nasional........…………...…. 8
Bab III Penutup......................................................................................................... 10
 3.1 Kesimpulan ...................................................................................................... 10
 3.2 Krtitik dan Saran ............................................................................................. 10
Daftar pustaka ......................................................................................................... 11




Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional                                                                              Page 3
BAB I

                                      PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Abad 21 menghadapkan lingkungan strategis nasional dan internasional yang berbeda dengan
tantangan strategis yang dihadapi pada Abad 20. Di akhir Abad 20 dan dalam dekade-dekade awal
Abad 21, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan berat di segala bidang; krisis multi dimensi,
ancaman desintegrasi, dan keterpurukan ekonomi. Indikator-indikator pembangunan menunjukan
bahwa posisi Indonesia berada dalam kelompok rendah dalam peta kemajuan pembangunan bangsa-
bangsa, baik dilihat dari indeks pembangunan manusia, ketahanan ekonomi, struktur industri,
perkembangan pertanian, sistem hukum dan peradilan, penyelenggaraan clean government, dan
penyelenggaraan good governance baik pada sektor publik mau pun bisnis.

Selain itu Indonesia masih dipandang sebagai negara dengan resiko tinggi, dengan tingkat korupsi
termasuk tertinggi, demikian pula dari besarnya hutang luar negeri. Dan perkembangan politik di
Indonesia yang ditandai dengan kekasaran politik dan jumlah partai politik terbesar di dunia,
menunjukan kultur politik dan kehidupan demokrasi yang belum mantap, merupakan fenomena
yang memerlukan perhatian sungguh-sungguh dari setiap pemimpin bangsa.

Pengertian penataan birokrasi atau penataan ulang sistem birokrasi nasional dalam dokumen dan
kebijakan pemerintah selama ini lebih banyak diartikan secara parsial sebagai "restrukturisasi
organisasi" aparatur pemerintahan (khususnya Kementerian, Departemen/LPND, Perangkat
Organisasi Pemda), tidak meliputi keseluruhan dimensi sistemik secara terpadu. Konsep tersebut
perlu disempurnakan dengan menambahkan "revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen
pemerintahan", dan diamalkannya secara konsisten "dimensi-dimensi spiritual" yang melekat pada
Sistem Administrasi Negara dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. Hal ini
menuntut perubahan kompetensi SDM secara menyeluruh yang perlu dijabarkan secara konsisten
dan proporsional. Sejalan dengan itu, konsep "restrukturisasi organisasi" yang dianut selama ini, ke
depan perlu dilandasi pemikiran yang lebih mendasar, yang mengakomodasikan berbagai perubahan
lingkungan stratejik internal dan eksternal, dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang
serta memberikan rumusan yang jelas mengenai "makna, ruang dan kewenangan publik". Dalam arti
dan lingkup demikianlah, "reformasi birokrasi" yang memang perlu dilakukan secara sistemik dan
sistematis. Hal tersebut menjadi semakin terasa penting sebab yang kiranya perlu menjadi pemikiran
dan upaya pembaruan ke depan adalah mewujudkan

Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional                                       Page 4
pemerintahan yang baik dan berwibawa.

"SDM di dalam organisasi pemerintahan", baik para birokrat karier mau pun political appointees,
diharapkan menjiwai perannya dalam mengemban "misi perjuangan bangsa", dan mampu
melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bertanggung jawab, bijak,
efektif, efisien, adil, dan santun, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan
dengan itu, setiap warga negara dan masyarakat pun diharapkan lebih menyadari hak, kewajiban,
dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam perjuangan mewujudkan
cita-cita dan tujuan bersama dalam bernegara.

Dengan demikian, reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
berwibawa harus menyentuh keseluruhan pilar pendukungnya dan secara substansial meliputi unsur
"organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia" yang didasarkan dan terarah pada nilai dan
prinsip good governance. Dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa
Indonesia, semua itu merupakan manifestasi dari dimensi-dimensi sistem manajemen nasional yang
harus diamalkan secara konsisten dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa baik
oleh aparatur negara maupun ¼ warga masyarakat bangsa.




Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional                                    Page 5
BAB II

                                       PEMBAHASAN



2.1 Pengertian Umum Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance.
Melihat pengalaman sejumlah Negara menunjukan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah
awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan
terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efesien tapi juga
reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi
birokrasi memang akan diterapkan dijajaran kementerian dan lembaga pemerintah. Mereformasi
birokrasi kementerian dan lembaga memang sudah saatnya dilakukan sesuai dengan tuntutan situasi
dan kondisi saat ini. Dimana birokrasi dituntut untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat
dan profesional.

Birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu
cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional,
memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntable dan memiliki kredibilitas serta
berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan
pertanggungjawaban public serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa
mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-
aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia
aparatur.

Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan
efesiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yang
seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai
tata kerja formalistic dan pengawasan yang ketat.

Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran
startegis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan
terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan bertanggungjawaban terbuka dan aksessif.
Penyederahanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur serta antar aparatur dengan
masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada criteria dan mekanisme yang impersonal terarah
Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional                                      Page 6
pada penerapan pelayanan prima.

Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur Negara
yang professional, memiliki daya guna dan hasil guna yang professional dalam rangka menunjang
jalannnya pemerintah dan pembangunan nasional.

Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya,
dalam implementasinya telah ditetapkan landasan operasional dalam bentuk Peraturan Menteri PAN
dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentangRoad Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Kemajuan yang
cukup berarti, dalam tahun 2010 ini, sebanyak 9 kementerian/lembaga telah melaksanakan reformasi
birokrasi instansi (RBI). Dengan demikian, saat ini sudah terdapat 13 K/L yang melaksanakan RBI.
Dalam rangka meningkatkan koordinasi, menajamkan dan mengawal pelaksanaan reformasi
birokrasi, telah ditempuh langkah-langkah kebijakan, antara lain; penerbitan Keppres 14 Tahun 2010
tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi
Nasional, yang disempurnakan menjadi Keppres Nomor 23 Tahun 2010; Keputusan Menpan dan RB
Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Independen, dan Keputusan Menpan dan RB
Nomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa
pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan
pembangunan bidang-bidang lain. Terkait dengan hal itu, Grand Design dan Road Map Reformasi
Birokrasi ditetapkan sebagai rancangan induk dan peta jalan untuk mewujudkan amanat tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ismail Mohammad Menyatakan
Reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam
mengarungi abad ke-21. Jika pertaruhan dalam melaksanakan reformasi birokrasi berhasil
dilaksanakan dengan baik, dapat dipastikan Indonesia menjadi negara yang memiliki birokrasi
bersih, kompeten, dan melayani. Indonesia pun mampu meningkatkan mutu perumusan dan
pelaksanaan kebijakan/program pemerintah serta mampu mengurangi dan menghilangkan setiap
penyalahgunaan kewenangan publik.

Disebutkan bahwa kebijakan dan program reformasi birokrasi yang tertuang dalam Grand Design
dan Road Map, antara lain, mencakup berbagai langkah perubahan di semua aspek manajemen
pemerintahan dari aspek organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan
perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dengan melakukan perubahan
budaya kerja aparatur (culture-set dan mind-set). Pelaksanaan dari kebijakan dan program reformasi
birokrasi dilakukan melalui proses yang terdesentralisasi, serentak, dan bertahap serta terkoordinasi.

Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional                                          Page 7
2.2 Reformasi Birokrasi dalam Sistem Manajemen Nasional.

Administrasi pemerintahan yang sering juga disebut dengan administrasi pemerintahan negara atau
administrasi negara sebagai terjemahan dari Public Administration, dapat diartikan sebagai
keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam keadaan bergerak menuju tercapainya
tujuan negara dan terlaksananya tugas-tugas bersama negara, pemerintah dan seluruh masyarakat
Indonesia bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, maju dan sejahtera.

Administrasi yang mengandung aspek-aspek kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan
sarana serta fasilitas kerja berlaku juga untuk administrasi pemerintahan. Demikian pula dengan
manajemen yang merupakan proses atau kemampuan mencapai tujuan memanfaatkan umber daya
manusia dan sumber daya bukan manusia dalam suatu organisasi berlaku pula untuk manajemen
pemerintahan NKRI.

Reformasi Birokrasi merupakan faktor terpenting untuk menentukan pemerintahan yang bersih dan
berwibawa dalam setiap organisasi pemerintahan dan dituntut untuk menjadi lebih propesional dan
sebagai pembangun citra pelayanan publik, tetapi juga dituntut sebagai perekat dan pemersatu
bangsa. Dan untuk mengatasi berbagai masalah dalam sistim menejemen nasional, diperlukan upaya
lebih sistimatis agar mampu bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Hal
tersebut mungkin dapat tercapai melalui peningkatan kapasitas birokrasi dalam berbagai aspek, baik
aspek intelektual, manajeral maupun prilaku yang baik bagi para pemimpin dalam menjalankan
strategi organisasi. Sedangkan aktifitas birokrasi dalam sistim menejemen nasional dalam
mengambil suatu kebijaksanaan harus sesuai dengan organisasi dan menyesuaikan diri dengan era
reformasi dengan terus mengembangkan kopetensi dan propesianalisme, komitmen dan integritas
yang tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya secara hukum.

Dalam tantanan Sismennas dikenal adanya Tata Kehidupan Masyarakat (TKM), Tata Politik
Nasional (TPN), Tata Administrasi Negara (TAN), Tata Laksana Pemerintahan (TLP), Tantanan
Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB), dimana kondisi dewasa ini tantanan Sismennas
tersebut dalam implementasinya belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih
dan berwibawa dan masih sering terjadi " over-lapping" atau tumpang tindih. Pada dasarnya inti
utama dalam Sismennas adalah Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB). Dalam
proses Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) tersebut meliputi beberapa tahapan
pokok dalam kebijaksanan nasional, yaitu meliputi tahapan perumusan kebijaksanaan, penetapan
kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan dan penilaian kebijaksanaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Reformasi Birokrasi dalam Sistem Manajemen
Nasional diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan negara dengan meningkatkan kinerja

Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional                                        Page 8
fungsi sistem manajemen nasional, efisiensi administrasi, profesionalisme, penegakan hukum dan
menghapuskan kelemahan atau penyakit administrasi pemerintahan, produksivitas, pelayanan, serta
mengefektifkan hubungan kerja.




Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional                                   Page 9
BAB III

                                          PENUTUP



3.1 Kesimpulan

Reformasi birokrasi merupakan strategi utama dalam skala nasional untuk membantu perubahan
dalam negeri indonesia, penerapan nya sudah berjalan cukup lama dengan Grand Design dari tahun
2005 hingga 2025 nantinya.

Reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam
mengarungi abad ke-21, Jika pertaruhan dalam melaksanakan reformasi birokrasi berhasil
dilaksanakan dengan baik, dapat dipastikan Indonesia menjadi negara yang memiliki birokrasi
bersih, kompeten, dan melayani. Indonesia pun mampu meningkatkan mutu perumusan dan
pelaksanaan kebijakan/program pemerintah serta mampu mengurangi dan menghilangkan setiap
penyalahgunaan kewenangan publik.



3.2 Saran dan Kritik

Tidak dapat dipungkiri lagi pentingnya Reformasi Birokrasi pada saat ini untuk kemajuan
indonesia, sehingga penulis berharap selama perjalanan penegakan reformasi birokrasi ini dapat
berjalan dengan baik tanpa ada hambatan sama sekali. Dan dalam pengarahannya terdapat
pengawasan yang ketat sehingga tidak terjadi penyelewengan dan pemanfaatan pihak pihak tidak
bertanggung jawab yang memainkan anggaran untuk Reformasi Birokrasi ini.




Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional                                     Page 10
DAFTAR PUSTAKA


   1. Draft 4, Sriwaluyo, “Politik dan Strategi Nasional”, Pendidikan Kewarganegaraan.
   2. Good Governance dan Good Corporate Governance, Prof. DR. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU.
   3. Karya Tulis, Kombes Pol. Drs. Petrus Hardana, SH, MM “Reformasi Birokrasi dan Ketahanan Nasional”.
   4.   http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=4702
   5.   http://rudyregobiz.wordpress.com/pengertian-politik-dan-strategi-nasional/
   6.   http://www.transparansi.or.id/tentang/reformasi-birokrasi/




Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional                                               Page 11

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Desentralisasi masa orde lama 3b
Desentralisasi masa orde lama 3bDesentralisasi masa orde lama 3b
Desentralisasi masa orde lama 3bFrans Dione
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALAulia Ulil Fadhilah
 
Makalah masyarakat perkotaan dan pedesaan
Makalah masyarakat perkotaan dan pedesaanMakalah masyarakat perkotaan dan pedesaan
Makalah masyarakat perkotaan dan pedesaanSeptian Muna Barakati
 
Sejarah demokrasi di indonesia
Sejarah demokrasi di indonesiaSejarah demokrasi di indonesia
Sejarah demokrasi di indonesia_aima
 
Siklus kebijakan wati gunawan
Siklus kebijakan wati gunawanSiklus kebijakan wati gunawan
Siklus kebijakan wati gunawanIrika Widiasanti
 
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONALKONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONALDadang Solihin
 
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Dadang Solihin
 
Identitas nasional proses berbangsa dan bernegara
Identitas nasional proses berbangsa dan bernegaraIdentitas nasional proses berbangsa dan bernegara
Identitas nasional proses berbangsa dan bernegaraR R Safitri Damayanti
 
Good governance sebagai faktor ekologi pemerintahan
Good governance sebagai faktor ekologi pemerintahanGood governance sebagai faktor ekologi pemerintahan
Good governance sebagai faktor ekologi pemerintahanAnanda S
 
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem EtikaSumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etikadayurikaperdana19
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 
Laporan Realisasi Proposal Kewirausahaan: Dadar Tahu Kol (DARHUKOL)
Laporan Realisasi Proposal Kewirausahaan: Dadar Tahu Kol (DARHUKOL)Laporan Realisasi Proposal Kewirausahaan: Dadar Tahu Kol (DARHUKOL)
Laporan Realisasi Proposal Kewirausahaan: Dadar Tahu Kol (DARHUKOL)UNESA
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanQiu El Fahmi
 
Makalah Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Makalah Pancasila Sebagai Ideologi NegaraMakalah Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Makalah Pancasila Sebagai Ideologi Negaraspecial131
 
Contoh Proposal Penelitian Sederhana bagi kelas 3 SMA
Contoh Proposal Penelitian Sederhana bagi kelas 3 SMAContoh Proposal Penelitian Sederhana bagi kelas 3 SMA
Contoh Proposal Penelitian Sederhana bagi kelas 3 SMARidho Satria
 
Buku Siswa Agama Katolik Kelas 12
Buku Siswa Agama Katolik Kelas 12Buku Siswa Agama Katolik Kelas 12
Buku Siswa Agama Katolik Kelas 12Kornelis Ruben
 
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargakasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaafnan kaffi
 
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswaBuku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswaPajeg Lempung
 

Was ist angesagt? (20)

Desentralisasi masa orde lama 3b
Desentralisasi masa orde lama 3bDesentralisasi masa orde lama 3b
Desentralisasi masa orde lama 3b
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Makalah masyarakat perkotaan dan pedesaan
Makalah masyarakat perkotaan dan pedesaanMakalah masyarakat perkotaan dan pedesaan
Makalah masyarakat perkotaan dan pedesaan
 
Artikel pancasila
Artikel pancasilaArtikel pancasila
Artikel pancasila
 
Sejarah demokrasi di indonesia
Sejarah demokrasi di indonesiaSejarah demokrasi di indonesia
Sejarah demokrasi di indonesia
 
Siklus kebijakan wati gunawan
Siklus kebijakan wati gunawanSiklus kebijakan wati gunawan
Siklus kebijakan wati gunawan
 
Morfologi wilayah kota
Morfologi wilayah kotaMorfologi wilayah kota
Morfologi wilayah kota
 
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONALKONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
 
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
 
Identitas nasional proses berbangsa dan bernegara
Identitas nasional proses berbangsa dan bernegaraIdentitas nasional proses berbangsa dan bernegara
Identitas nasional proses berbangsa dan bernegara
 
Good governance sebagai faktor ekologi pemerintahan
Good governance sebagai faktor ekologi pemerintahanGood governance sebagai faktor ekologi pemerintahan
Good governance sebagai faktor ekologi pemerintahan
 
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem EtikaSumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
Laporan Realisasi Proposal Kewirausahaan: Dadar Tahu Kol (DARHUKOL)
Laporan Realisasi Proposal Kewirausahaan: Dadar Tahu Kol (DARHUKOL)Laporan Realisasi Proposal Kewirausahaan: Dadar Tahu Kol (DARHUKOL)
Laporan Realisasi Proposal Kewirausahaan: Dadar Tahu Kol (DARHUKOL)
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
 
Makalah Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Makalah Pancasila Sebagai Ideologi NegaraMakalah Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Makalah Pancasila Sebagai Ideologi Negara
 
Contoh Proposal Penelitian Sederhana bagi kelas 3 SMA
Contoh Proposal Penelitian Sederhana bagi kelas 3 SMAContoh Proposal Penelitian Sederhana bagi kelas 3 SMA
Contoh Proposal Penelitian Sederhana bagi kelas 3 SMA
 
Buku Siswa Agama Katolik Kelas 12
Buku Siswa Agama Katolik Kelas 12Buku Siswa Agama Katolik Kelas 12
Buku Siswa Agama Katolik Kelas 12
 
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargakasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
 
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswaBuku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
 

Andere mochten auch

Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah  berdasarkan Perpres 81/2010Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah  berdasarkan Perpres 81/2010
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010Dadang Solihin
 
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mentalMohammad Subhan
 
jurnal birokrasi
jurnal birokrasijurnal birokrasi
jurnal birokrasiekohernowo
 
Kebijakan Pemerintah dan Tantangan Revolusi Mental
Kebijakan Pemerintah  dan Tantangan Revolusi MentalKebijakan Pemerintah  dan Tantangan Revolusi Mental
Kebijakan Pemerintah dan Tantangan Revolusi MentalDadang Solihin
 
Buku reformasi dalam praktik
Buku reformasi dalam praktikBuku reformasi dalam praktik
Buku reformasi dalam praktikMohammad Subhan
 
4 pendapatan nasional,_pertumbuhan_dan_struktur_ekonomi
4 pendapatan nasional,_pertumbuhan_dan_struktur_ekonomi4 pendapatan nasional,_pertumbuhan_dan_struktur_ekonomi
4 pendapatan nasional,_pertumbuhan_dan_struktur_ekonomimelukaimu
 
Revolusi Mental dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Revolusi Mental dan Peningkatan Kesejahteraan SosialRevolusi Mental dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Revolusi Mental dan Peningkatan Kesejahteraan Sosialmusniumar
 
Paparan pelaksanaan tugas tim pokja rbp
Paparan pelaksanaan tugas tim pokja rbpPaparan pelaksanaan tugas tim pokja rbp
Paparan pelaksanaan tugas tim pokja rbprbpkalbar
 
5 kebijakan pemerintahan jokowi jk
5 kebijakan pemerintahan jokowi jk5 kebijakan pemerintahan jokowi jk
5 kebijakan pemerintahan jokowi jkBaihaqi Baihaqi
 
Revolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desaRevolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desaRooy John
 
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Kurniawan Saputra
 
Program Kerja SMK Fransiskus 1 2012 2013
Program Kerja SMK Fransiskus 1 2012 2013Program Kerja SMK Fransiskus 1 2012 2013
Program Kerja SMK Fransiskus 1 2012 2013WAHYU AJI
 
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes KemendagriMateri paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes KemendagriRooy John
 
Membangun Sinergitas Perencanaan Melalui Roadmap Inovasi Sektor Publik
Membangun Sinergitas Perencanaan Melalui Roadmap Inovasi Sektor PublikMembangun Sinergitas Perencanaan Melalui Roadmap Inovasi Sektor Publik
Membangun Sinergitas Perencanaan Melalui Roadmap Inovasi Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Jurnal pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa ...
Jurnal pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa ...Jurnal pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa ...
Jurnal pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa ...yoan santoso
 
Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RBrbpkalbar
 
Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemda
Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi PemdaGrand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemda
Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi PemdaTri Widodo W. UTOMO
 

Andere mochten auch (20)

Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah  berdasarkan Perpres 81/2010Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah  berdasarkan Perpres 81/2010
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010
 
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
 
jurnal birokrasi
jurnal birokrasijurnal birokrasi
jurnal birokrasi
 
Revolusi mental
Revolusi mentalRevolusi mental
Revolusi mental
 
Kebijakan Pemerintah dan Tantangan Revolusi Mental
Kebijakan Pemerintah  dan Tantangan Revolusi MentalKebijakan Pemerintah  dan Tantangan Revolusi Mental
Kebijakan Pemerintah dan Tantangan Revolusi Mental
 
Revolusi mental dan konsep visi serta misi jokowi jusuf kalla 2014
Revolusi mental dan konsep visi serta misi jokowi jusuf kalla 2014Revolusi mental dan konsep visi serta misi jokowi jusuf kalla 2014
Revolusi mental dan konsep visi serta misi jokowi jusuf kalla 2014
 
Buku reformasi dalam praktik
Buku reformasi dalam praktikBuku reformasi dalam praktik
Buku reformasi dalam praktik
 
4 pendapatan nasional,_pertumbuhan_dan_struktur_ekonomi
4 pendapatan nasional,_pertumbuhan_dan_struktur_ekonomi4 pendapatan nasional,_pertumbuhan_dan_struktur_ekonomi
4 pendapatan nasional,_pertumbuhan_dan_struktur_ekonomi
 
Revolusi Mental dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Revolusi Mental dan Peningkatan Kesejahteraan SosialRevolusi Mental dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Revolusi Mental dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial
 
Paparan pelaksanaan tugas tim pokja rbp
Paparan pelaksanaan tugas tim pokja rbpPaparan pelaksanaan tugas tim pokja rbp
Paparan pelaksanaan tugas tim pokja rbp
 
5 kebijakan pemerintahan jokowi jk
5 kebijakan pemerintahan jokowi jk5 kebijakan pemerintahan jokowi jk
5 kebijakan pemerintahan jokowi jk
 
Revolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desaRevolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desa
 
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
 
Skripsi lengkap
Skripsi lengkapSkripsi lengkap
Skripsi lengkap
 
Program Kerja SMK Fransiskus 1 2012 2013
Program Kerja SMK Fransiskus 1 2012 2013Program Kerja SMK Fransiskus 1 2012 2013
Program Kerja SMK Fransiskus 1 2012 2013
 
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes KemendagriMateri paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
 
Membangun Sinergitas Perencanaan Melalui Roadmap Inovasi Sektor Publik
Membangun Sinergitas Perencanaan Melalui Roadmap Inovasi Sektor PublikMembangun Sinergitas Perencanaan Melalui Roadmap Inovasi Sektor Publik
Membangun Sinergitas Perencanaan Melalui Roadmap Inovasi Sektor Publik
 
Jurnal pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa ...
Jurnal pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa ...Jurnal pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa ...
Jurnal pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa ...
 
Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RB
 
Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemda
Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi PemdaGrand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemda
Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemda
 

Ähnlich wie MAKALAH REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONALdocx

Buku pemimpin reformasi dan birokrasi
Buku pemimpin reformasi dan birokrasiBuku pemimpin reformasi dan birokrasi
Buku pemimpin reformasi dan birokrasiMohammad Subhan
 
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...Tri Widodo W. UTOMO
 
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...riaisdiana22
 
04 materi buku informasi
04 materi buku informasi04 materi buku informasi
04 materi buku informasiNda Handara
 
Skripsi peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa
Skripsi  peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desaSkripsi  peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa
Skripsi peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desaOperator Warnet Vast Raha
 
Propsal peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa
Propsal peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desaPropsal peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa
Propsal peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desaOperator Warnet Vast Raha
 
Propsal peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa
Propsal peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desaPropsal peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa
Propsal peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desaOperator Warnet Vast Raha
 
Materi 9 good governance dan otonomi daerah
Materi 9 good governance dan otonomi daerahMateri 9 good governance dan otonomi daerah
Materi 9 good governance dan otonomi daerahfirdaanggraeni2
 
Artikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentArtikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentAstri Yulia
 
Kti kompetensi pemerintahan-bambang hendarsyah-BPSDM Kemendagri
Kti kompetensi pemerintahan-bambang hendarsyah-BPSDM KemendagriKti kompetensi pemerintahan-bambang hendarsyah-BPSDM Kemendagri
Kti kompetensi pemerintahan-bambang hendarsyah-BPSDM Kemendagrib hendarsyah
 
SPB 2.2 Revolusi Mental.pptx
SPB 2.2 Revolusi Mental.pptxSPB 2.2 Revolusi Mental.pptx
SPB 2.2 Revolusi Mental.pptxadkusn1
 
Evaluasi kelembagaan pemerintah kabupaten
Evaluasi kelembagaan pemerintah kabupatenEvaluasi kelembagaan pemerintah kabupaten
Evaluasi kelembagaan pemerintah kabupatenMus Kamal
 
Moratorium pns sebagai salah satu langkah kebijakan pemerintah dalam
Moratorium pns sebagai salah satu langkah kebijakan pemerintah dalamMoratorium pns sebagai salah satu langkah kebijakan pemerintah dalam
Moratorium pns sebagai salah satu langkah kebijakan pemerintah dalamOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah jadi
Makalah jadiMakalah jadi
Makalah jadiMea Meong
 

Ähnlich wie MAKALAH REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONALdocx (20)

Manpem
ManpemManpem
Manpem
 
Pemimpin dan reformasi birokrasi
Pemimpin dan reformasi birokrasiPemimpin dan reformasi birokrasi
Pemimpin dan reformasi birokrasi
 
Buku pemimpin reformasi dan birokrasi
Buku pemimpin reformasi dan birokrasiBuku pemimpin reformasi dan birokrasi
Buku pemimpin reformasi dan birokrasi
 
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...
 
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
 
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
 
04 materi buku informasi
04 materi buku informasi04 materi buku informasi
04 materi buku informasi
 
Skripsi peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa
Skripsi  peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desaSkripsi  peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa
Skripsi peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa
 
Propsal peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa
Propsal peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desaPropsal peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa
Propsal peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa
 
Propsal peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa
Propsal peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desaPropsal peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa
Propsal peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa
 
Kelompok 1.pptx
Kelompok 1.pptxKelompok 1.pptx
Kelompok 1.pptx
 
Materi 9 good governance dan otonomi daerah
Materi 9 good governance dan otonomi daerahMateri 9 good governance dan otonomi daerah
Materi 9 good governance dan otonomi daerah
 
Artikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentArtikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing government
 
Arah dan Strategi Reformasi LAN
Arah dan Strategi Reformasi LANArah dan Strategi Reformasi LAN
Arah dan Strategi Reformasi LAN
 
Kti kompetensi pemerintahan-bambang hendarsyah-BPSDM Kemendagri
Kti kompetensi pemerintahan-bambang hendarsyah-BPSDM KemendagriKti kompetensi pemerintahan-bambang hendarsyah-BPSDM Kemendagri
Kti kompetensi pemerintahan-bambang hendarsyah-BPSDM Kemendagri
 
SPB 2.2 Revolusi Mental.pptx
SPB 2.2 Revolusi Mental.pptxSPB 2.2 Revolusi Mental.pptx
SPB 2.2 Revolusi Mental.pptx
 
Evaluasi kelembagaan pemerintah kabupaten
Evaluasi kelembagaan pemerintah kabupatenEvaluasi kelembagaan pemerintah kabupaten
Evaluasi kelembagaan pemerintah kabupaten
 
Moratorium pns sebagai salah satu langkah kebijakan pemerintah dalam
Moratorium pns sebagai salah satu langkah kebijakan pemerintah dalamMoratorium pns sebagai salah satu langkah kebijakan pemerintah dalam
Moratorium pns sebagai salah satu langkah kebijakan pemerintah dalam
 
Makalah jadi
Makalah jadiMakalah jadi
Makalah jadi
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 

Mehr von Lisca Ardiwinata

Laporan Wisata Taman Bunga Nusantara
Laporan Wisata Taman Bunga NusantaraLaporan Wisata Taman Bunga Nusantara
Laporan Wisata Taman Bunga NusantaraLisca Ardiwinata
 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lisca Ardiwinata
 
Etika Utilitarianisme Dalam Bisnis
Etika Utilitarianisme Dalam BisnisEtika Utilitarianisme Dalam Bisnis
Etika Utilitarianisme Dalam BisnisLisca Ardiwinata
 
Pendahuluan Teoritika Etika Bisnis
Pendahuluan Teoritika Etika BisnisPendahuluan Teoritika Etika Bisnis
Pendahuluan Teoritika Etika BisnisLisca Ardiwinata
 
Handphone di kalangan mahasiswa
Handphone di kalangan mahasiswaHandphone di kalangan mahasiswa
Handphone di kalangan mahasiswaLisca Ardiwinata
 
Rangkuman Segmentasi Pasar dan Analisis Demografi
Rangkuman Segmentasi Pasar dan Analisis DemografiRangkuman Segmentasi Pasar dan Analisis Demografi
Rangkuman Segmentasi Pasar dan Analisis DemografiLisca Ardiwinata
 
Rangkuman pendahuluan perilaku konsumen
Rangkuman pendahuluan perilaku konsumen Rangkuman pendahuluan perilaku konsumen
Rangkuman pendahuluan perilaku konsumen Lisca Ardiwinata
 
MAKALAH MEMBANGKITKAN NASIONALISME DAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN MEMBERANTAS ...
MAKALAH MEMBANGKITKAN NASIONALISME DAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN MEMBERANTAS ...MAKALAH MEMBANGKITKAN NASIONALISME DAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN MEMBERANTAS ...
MAKALAH MEMBANGKITKAN NASIONALISME DAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN MEMBERANTAS ...Lisca Ardiwinata
 
MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN
MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN
MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN Lisca Ardiwinata
 
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...Lisca Ardiwinata
 
contoh soal PG untuk Manajemen Pemasaran
contoh soal PG untuk Manajemen Pemasarancontoh soal PG untuk Manajemen Pemasaran
contoh soal PG untuk Manajemen PemasaranLisca Ardiwinata
 
Contoh soal PG untuk Perilaku Keorganisasian
Contoh soal PG untuk Perilaku Keorganisasian Contoh soal PG untuk Perilaku Keorganisasian
Contoh soal PG untuk Perilaku Keorganisasian Lisca Ardiwinata
 

Mehr von Lisca Ardiwinata (20)

Laporan Wisata Taman Bunga Nusantara
Laporan Wisata Taman Bunga NusantaraLaporan Wisata Taman Bunga Nusantara
Laporan Wisata Taman Bunga Nusantara
 
Keadilan Dalam Bisnis
Keadilan Dalam BisnisKeadilan Dalam Bisnis
Keadilan Dalam Bisnis
 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
 
Maaf
MaafMaaf
Maaf
 
Etika Utilitarianisme Dalam Bisnis
Etika Utilitarianisme Dalam BisnisEtika Utilitarianisme Dalam Bisnis
Etika Utilitarianisme Dalam Bisnis
 
Bisnis dan Etika
Bisnis dan EtikaBisnis dan Etika
Bisnis dan Etika
 
Pendahuluan Teoritika Etika Bisnis
Pendahuluan Teoritika Etika BisnisPendahuluan Teoritika Etika Bisnis
Pendahuluan Teoritika Etika Bisnis
 
Kuliah sambil kerja
Kuliah sambil kerjaKuliah sambil kerja
Kuliah sambil kerja
 
Handphone di kalangan mahasiswa
Handphone di kalangan mahasiswaHandphone di kalangan mahasiswa
Handphone di kalangan mahasiswa
 
Penalaran
PenalaranPenalaran
Penalaran
 
Karangan
KaranganKarangan
Karangan
 
Bersikap ilmiah
Bersikap ilmiahBersikap ilmiah
Bersikap ilmiah
 
Bagian bagian surat
Bagian bagian suratBagian bagian surat
Bagian bagian surat
 
Rangkuman Segmentasi Pasar dan Analisis Demografi
Rangkuman Segmentasi Pasar dan Analisis DemografiRangkuman Segmentasi Pasar dan Analisis Demografi
Rangkuman Segmentasi Pasar dan Analisis Demografi
 
Rangkuman pendahuluan perilaku konsumen
Rangkuman pendahuluan perilaku konsumen Rangkuman pendahuluan perilaku konsumen
Rangkuman pendahuluan perilaku konsumen
 
MAKALAH MEMBANGKITKAN NASIONALISME DAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN MEMBERANTAS ...
MAKALAH MEMBANGKITKAN NASIONALISME DAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN MEMBERANTAS ...MAKALAH MEMBANGKITKAN NASIONALISME DAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN MEMBERANTAS ...
MAKALAH MEMBANGKITKAN NASIONALISME DAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN MEMBERANTAS ...
 
MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN
MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN
MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN
 
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
 
contoh soal PG untuk Manajemen Pemasaran
contoh soal PG untuk Manajemen Pemasarancontoh soal PG untuk Manajemen Pemasaran
contoh soal PG untuk Manajemen Pemasaran
 
Contoh soal PG untuk Perilaku Keorganisasian
Contoh soal PG untuk Perilaku Keorganisasian Contoh soal PG untuk Perilaku Keorganisasian
Contoh soal PG untuk Perilaku Keorganisasian
 

Kürzlich hochgeladen

DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfDOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfssuserb45274
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfAdindaRizkiThalia
 
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3sekolah9304
 
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSeminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSABDA
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxFidelaNiam
 
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxMATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxSuarniSuarni5
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridYusnelMarni
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahkrisdanarahmatullah7
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf
 
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxMateri Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxnursamsi40
 
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdfLEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdfAdelaWintarsana2
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daWijaya Kusumah
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKTaufik241763
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1LailaTulangRusukMaha
 
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxKISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxrulimustiyawan37
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptxfurqanridha
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranapriandanu
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxPutriSoniaAyu
 

Kürzlich hochgeladen (20)

DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfDOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
 
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
 
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSeminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
 
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxMATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
 
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxMateri Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
 
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdfLEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
 
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxKISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
 
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptxPersiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
 
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptxKOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
 

MAKALAH REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONALdocx

  • 1. MAKALAH REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONAL TUGAS MAKALAH KEWARGANEGARAAN 4 AHMAD LISCA ABDILLAH ARDIWINATA 2EA21 NPM:10210395 S1 Management Ekonomi Universitas Gunadarma 2012
  • 2. KATA PENGANTAR Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam kami limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam sedunia yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena limpahan rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah tentang Politik dan Strategi Nasional, dengan judul “REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONAL”. Adapun tujuan penyusunan makalah ini guna melengkapi nilai mata kuliah Kewarganegaraan yang didasarkan pada penyusunan makalah dikarenakan kewarganegaraan merupakan mata kuliah soft skill Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Makalah ini, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak. Semoga makalah ini bermanfaat unuk memberikan kontribusi kepada mahasiswa lain dan juga pembaca sebagai acuan agar dapat mengetahui tentang pendidikan kewarganegaraan secara garis besar pada awalnya. makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu segala saran dan kritik dari pembaca saya harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan makalah ini dimasa mendatang. Bekasi, penulis Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 2
  • 3. DAFTAR ISI Kata pengantar .......................................................................................................... 2 Daftar isi ................................................................................................................... 3 Bab I Pendahuluan..................................................................................................... 4 1.1 Latar belakang .................................................................................................. 4 Bab II Pembahasan………………………………………………………………… 6 2.1 Pengertian Umum Reformasi Birokrasi................ ............................................ 6 2.2 Reformasi Birokrasi Dalam Sistem Manajemen Nasional........…………...…. 8 Bab III Penutup......................................................................................................... 10 3.1 Kesimpulan ...................................................................................................... 10 3.2 Krtitik dan Saran ............................................................................................. 10 Daftar pustaka ......................................................................................................... 11 Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 3
  • 4. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Abad 21 menghadapkan lingkungan strategis nasional dan internasional yang berbeda dengan tantangan strategis yang dihadapi pada Abad 20. Di akhir Abad 20 dan dalam dekade-dekade awal Abad 21, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan berat di segala bidang; krisis multi dimensi, ancaman desintegrasi, dan keterpurukan ekonomi. Indikator-indikator pembangunan menunjukan bahwa posisi Indonesia berada dalam kelompok rendah dalam peta kemajuan pembangunan bangsa- bangsa, baik dilihat dari indeks pembangunan manusia, ketahanan ekonomi, struktur industri, perkembangan pertanian, sistem hukum dan peradilan, penyelenggaraan clean government, dan penyelenggaraan good governance baik pada sektor publik mau pun bisnis. Selain itu Indonesia masih dipandang sebagai negara dengan resiko tinggi, dengan tingkat korupsi termasuk tertinggi, demikian pula dari besarnya hutang luar negeri. Dan perkembangan politik di Indonesia yang ditandai dengan kekasaran politik dan jumlah partai politik terbesar di dunia, menunjukan kultur politik dan kehidupan demokrasi yang belum mantap, merupakan fenomena yang memerlukan perhatian sungguh-sungguh dari setiap pemimpin bangsa. Pengertian penataan birokrasi atau penataan ulang sistem birokrasi nasional dalam dokumen dan kebijakan pemerintah selama ini lebih banyak diartikan secara parsial sebagai "restrukturisasi organisasi" aparatur pemerintahan (khususnya Kementerian, Departemen/LPND, Perangkat Organisasi Pemda), tidak meliputi keseluruhan dimensi sistemik secara terpadu. Konsep tersebut perlu disempurnakan dengan menambahkan "revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan", dan diamalkannya secara konsisten "dimensi-dimensi spiritual" yang melekat pada Sistem Administrasi Negara dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. Hal ini menuntut perubahan kompetensi SDM secara menyeluruh yang perlu dijabarkan secara konsisten dan proporsional. Sejalan dengan itu, konsep "restrukturisasi organisasi" yang dianut selama ini, ke depan perlu dilandasi pemikiran yang lebih mendasar, yang mengakomodasikan berbagai perubahan lingkungan stratejik internal dan eksternal, dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta memberikan rumusan yang jelas mengenai "makna, ruang dan kewenangan publik". Dalam arti dan lingkup demikianlah, "reformasi birokrasi" yang memang perlu dilakukan secara sistemik dan sistematis. Hal tersebut menjadi semakin terasa penting sebab yang kiranya perlu menjadi pemikiran dan upaya pembaruan ke depan adalah mewujudkan Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 4
  • 5. pemerintahan yang baik dan berwibawa. "SDM di dalam organisasi pemerintahan", baik para birokrat karier mau pun political appointees, diharapkan menjiwai perannya dalam mengemban "misi perjuangan bangsa", dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bertanggung jawab, bijak, efektif, efisien, adil, dan santun, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, setiap warga negara dan masyarakat pun diharapkan lebih menyadari hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama dalam bernegara. Dengan demikian, reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa harus menyentuh keseluruhan pilar pendukungnya dan secara substansial meliputi unsur "organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia" yang didasarkan dan terarah pada nilai dan prinsip good governance. Dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa Indonesia, semua itu merupakan manifestasi dari dimensi-dimensi sistem manajemen nasional yang harus diamalkan secara konsisten dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa baik oleh aparatur negara maupun ¼ warga masyarakat bangsa. Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 5
  • 6. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Umum Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Melihat pengalaman sejumlah Negara menunjukan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efesien tapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi birokrasi memang akan diterapkan dijajaran kementerian dan lembaga pemerintah. Mereformasi birokrasi kementerian dan lembaga memang sudah saatnya dilakukan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi saat ini. Dimana birokrasi dituntut untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntable dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban public serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek- aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efesiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistic dan pengawasan yang ketat. Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran startegis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan bertanggungjawaban terbuka dan aksessif. Penyederahanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur serta antar aparatur dengan masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada criteria dan mekanisme yang impersonal terarah Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 6
  • 7. pada penerapan pelayanan prima. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur Negara yang professional, memiliki daya guna dan hasil guna yang professional dalam rangka menunjang jalannnya pemerintah dan pembangunan nasional. Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya, dalam implementasinya telah ditetapkan landasan operasional dalam bentuk Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentangRoad Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Kemajuan yang cukup berarti, dalam tahun 2010 ini, sebanyak 9 kementerian/lembaga telah melaksanakan reformasi birokrasi instansi (RBI). Dengan demikian, saat ini sudah terdapat 13 K/L yang melaksanakan RBI. Dalam rangka meningkatkan koordinasi, menajamkan dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, telah ditempuh langkah-langkah kebijakan, antara lain; penerbitan Keppres 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, yang disempurnakan menjadi Keppres Nomor 23 Tahun 2010; Keputusan Menpan dan RB Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Independen, dan Keputusan Menpan dan RB Nomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang-bidang lain. Terkait dengan hal itu, Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi ditetapkan sebagai rancangan induk dan peta jalan untuk mewujudkan amanat tersebut. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ismail Mohammad Menyatakan Reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam mengarungi abad ke-21. Jika pertaruhan dalam melaksanakan reformasi birokrasi berhasil dilaksanakan dengan baik, dapat dipastikan Indonesia menjadi negara yang memiliki birokrasi bersih, kompeten, dan melayani. Indonesia pun mampu meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah serta mampu mengurangi dan menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik. Disebutkan bahwa kebijakan dan program reformasi birokrasi yang tertuang dalam Grand Design dan Road Map, antara lain, mencakup berbagai langkah perubahan di semua aspek manajemen pemerintahan dari aspek organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dengan melakukan perubahan budaya kerja aparatur (culture-set dan mind-set). Pelaksanaan dari kebijakan dan program reformasi birokrasi dilakukan melalui proses yang terdesentralisasi, serentak, dan bertahap serta terkoordinasi. Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 7
  • 8. 2.2 Reformasi Birokrasi dalam Sistem Manajemen Nasional. Administrasi pemerintahan yang sering juga disebut dengan administrasi pemerintahan negara atau administrasi negara sebagai terjemahan dari Public Administration, dapat diartikan sebagai keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam keadaan bergerak menuju tercapainya tujuan negara dan terlaksananya tugas-tugas bersama negara, pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, maju dan sejahtera. Administrasi yang mengandung aspek-aspek kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan sarana serta fasilitas kerja berlaku juga untuk administrasi pemerintahan. Demikian pula dengan manajemen yang merupakan proses atau kemampuan mencapai tujuan memanfaatkan umber daya manusia dan sumber daya bukan manusia dalam suatu organisasi berlaku pula untuk manajemen pemerintahan NKRI. Reformasi Birokrasi merupakan faktor terpenting untuk menentukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam setiap organisasi pemerintahan dan dituntut untuk menjadi lebih propesional dan sebagai pembangun citra pelayanan publik, tetapi juga dituntut sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dan untuk mengatasi berbagai masalah dalam sistim menejemen nasional, diperlukan upaya lebih sistimatis agar mampu bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Hal tersebut mungkin dapat tercapai melalui peningkatan kapasitas birokrasi dalam berbagai aspek, baik aspek intelektual, manajeral maupun prilaku yang baik bagi para pemimpin dalam menjalankan strategi organisasi. Sedangkan aktifitas birokrasi dalam sistim menejemen nasional dalam mengambil suatu kebijaksanaan harus sesuai dengan organisasi dan menyesuaikan diri dengan era reformasi dengan terus mengembangkan kopetensi dan propesianalisme, komitmen dan integritas yang tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya secara hukum. Dalam tantanan Sismennas dikenal adanya Tata Kehidupan Masyarakat (TKM), Tata Politik Nasional (TPN), Tata Administrasi Negara (TAN), Tata Laksana Pemerintahan (TLP), Tantanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB), dimana kondisi dewasa ini tantanan Sismennas tersebut dalam implementasinya belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan masih sering terjadi " over-lapping" atau tumpang tindih. Pada dasarnya inti utama dalam Sismennas adalah Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB). Dalam proses Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) tersebut meliputi beberapa tahapan pokok dalam kebijaksanan nasional, yaitu meliputi tahapan perumusan kebijaksanaan, penetapan kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan dan penilaian kebijaksanaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Reformasi Birokrasi dalam Sistem Manajemen Nasional diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan negara dengan meningkatkan kinerja Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 8
  • 9. fungsi sistem manajemen nasional, efisiensi administrasi, profesionalisme, penegakan hukum dan menghapuskan kelemahan atau penyakit administrasi pemerintahan, produksivitas, pelayanan, serta mengefektifkan hubungan kerja. Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 9
  • 10. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Reformasi birokrasi merupakan strategi utama dalam skala nasional untuk membantu perubahan dalam negeri indonesia, penerapan nya sudah berjalan cukup lama dengan Grand Design dari tahun 2005 hingga 2025 nantinya. Reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam mengarungi abad ke-21, Jika pertaruhan dalam melaksanakan reformasi birokrasi berhasil dilaksanakan dengan baik, dapat dipastikan Indonesia menjadi negara yang memiliki birokrasi bersih, kompeten, dan melayani. Indonesia pun mampu meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah serta mampu mengurangi dan menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik. 3.2 Saran dan Kritik Tidak dapat dipungkiri lagi pentingnya Reformasi Birokrasi pada saat ini untuk kemajuan indonesia, sehingga penulis berharap selama perjalanan penegakan reformasi birokrasi ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan sama sekali. Dan dalam pengarahannya terdapat pengawasan yang ketat sehingga tidak terjadi penyelewengan dan pemanfaatan pihak pihak tidak bertanggung jawab yang memainkan anggaran untuk Reformasi Birokrasi ini. Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 10
  • 11. DAFTAR PUSTAKA 1. Draft 4, Sriwaluyo, “Politik dan Strategi Nasional”, Pendidikan Kewarganegaraan. 2. Good Governance dan Good Corporate Governance, Prof. DR. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU. 3. Karya Tulis, Kombes Pol. Drs. Petrus Hardana, SH, MM “Reformasi Birokrasi dan Ketahanan Nasional”. 4. http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=4702 5. http://rudyregobiz.wordpress.com/pengertian-politik-dan-strategi-nasional/ 6. http://www.transparansi.or.id/tentang/reformasi-birokrasi/ Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 11