SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
Download to read offline
D I S A M P A I K A N D A L A M R A K O N T E K P E N U R U N A N A K I D A N A K B
M E L A L U I P E N I N G K A T A N U K B M D E S A S I A G A A K T I F
D I K A B U P A T E N G A R U T
G A R U T , 2 7 – 2 9 A G U S T U S 2 0 1 3
O L E H : K E P A L A B I D A N G P E N G E N D A L I A N P E N Y A K I T
IMUNISASI
upaya untuk
menimbulkan/meningkatkan
kekebalan seseorang secara aktif
terhadap suatu penyakit, sehingga
dapat mencegah / mengurangi
pengaruh infeksi organisme
alami atau "liar"
Vaksin adalah bahan antigenik yg digunakan
utk menghasilkan kekebalan aktif
Tujuan Program Imunisasi
Menurunkan kesakitan & kematian
akibat Penyakit-penyakit yang Dapat
Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
BENTUK PENYELENGGARAAN
IMUNISASI DI GARUT
Kepmenkes No. 1611/MENKES/SK/XI/2005
0-7 hr
9 Bulan
Heb B /
(HB) O
-BCG
-Polio 1
-DPT/HB/Hib 1
-Polio 2
-DPT/HB/Hib 2
-Polio 3
-DPT/HB/Hib 3
-Polio 4
CAMPA
K
1 Bulan
2 Bulan
3 Bulan
4 Bulan
24 Bulan
- Imunisasi
lanjutan
DPT/HB/Hib CAMPA
K
18 Bulan
Pendekatannya:
- Melalui Posyandu
- Melalui PAUD
Imunisasi Dasar Lengkap
& booster pertama
1 SD 2 SD 3 SD
-DT
-Campak
- Td
BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH
3 TAHUN
5 TAHUN
10 TAHUN
25 TAHUN
Status TT1 s.d TT5 :
Dihitung Sejak Imunisasi
Dasar Pada Bayi
DPT 1
DPT 2
DT KLS 1 SD
Td KLS 2 SD
Td KLS 3 SD
X
TT WUS
KEBIJAKAN
INTRODUKSI VAKSIN DPT-HB-
Hib (Pentavalent)
Latar Belakang
 Pneumonia menyebabkan kematian terbesar pada anak
 23% pneumonia yang serius pada anak disebabkan oleh
Haemophillus Influenzae tipe b (Hib). Penyebab lain adalah
pneumococcus, staphilococcus, streptococcus, virus, dan
jamur
 Hib dan streptococcus pneumonia juga menyebabkan
meningitis yg dpt menimbulkan kecacatan dan kematian
pada anak
 Meningitis  radang pada selaput otak dan korda spinalis
(bagian dari sistem saraf pusat)
 Gejala: demam, kaku kuduk, penurunan kesadaran dan
kejang.
Strategi Pelaksanaan
 RJP Program imunisasi 2010-2014 (cMYP), menetapkan
bahwa introduksi vaksin DPT-HB-Hib dilaksanakan bertahap
 Pemberian imunisasi DPT-HB-Hib dan Campak Lanjutan
dilaksanakan sesuai tahapan introduksi DPT-HB-Hib
 Tahap pertama dimulai Juli 2013 di 4 provinsi, yaituJawa
Barat, DI Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat
 Tahap kedua pada Maret 2014 di 10 provinsi, yaitu DKI
Jakarta, Banten, Jateng, Jatim, Sumut, Sumsel, Babel,
Jambi, Lampung, dan Sulsel
 Tahap ketiga pada Juli 2015, di seluruh provinsi
Sasaran dan Jadual Pemberian
Sasaran
 Imunisasi dasar : Bayi
 Imunisasi lanjutan : Batita
Jadual Pemberian (imunisasi dasar)
Umur Jenis Imunisasi
0 bulan
1 bulan
2 bulan
3 bulan
4 bulan
9 bulan
Hepatitis B 0
BCG, Polio 1
DPT-HB-Hib 1, Polio 2
DPT-HB-Hib 2, Polio 3
DPT-HB-Hib 3, Polio 4
Campak
Sasaran dan Jadual Pemberian
Jadual Pemberian (imunisasi lanjutan)
Umur Jenis Imunisasi Interval minimun setelah
imunisasi dasar
18 bulan (1,5 tahun)
24 bulan (2 tahun)
DPT-HB-Hib
Campak
12 bulan dari DPT-HB-Hib 3
6 bulan dari Campak dosis
pertama
Universal Child Immunization (UCI)
Tahun 2013
 Suatu keadaan tercapainya imunisasi
dasar lengkap pada minimal >85 % dari
semua bayi (usia dibawah satu tahun)
 UCI Desa adalah suatu keadaan dimana
≥95% dari jumlah desa/kelurahan yang
ada sudah mendapat imunisasi dasar
lengkap
14
Jenis Vaksin Target
BCG 85 %
DPT/HB 3 85 %
POLIO 4 85 %
Campak 85 %
Indikator UCI Desa
Tahun Jml Desa Jml Desa
UCI
% Target
Desa UCI
2011 429 340 79,25 85%
2012 437 375 85,81 90%
Capaian UCI Desa Kab Garut
KEJADIAN IKUTAN PASCA
IMUNISASI (KIPI)
adverse events following
immunization (AEFI)
 Kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI)
atau adverse events following
immunization (AEFI) :
 Suatu kejadian sakit dan kematian yang
terjadi setelah menerima imunisasi yang
diduga disebabkan oleh imunisasi
 Terjadi dalam masa 1 bulan setelah
imunisasi (dapat lebih lama, 6 bln (?);
Amerika : untuk kepentingan santunan
waktu tidak terbatas)
Definisi KIPI
Reaksi terhadap vaksin
Reaksi simpang (adverse event) :
efek farmakologi
efek samping (side effect)
interaksi obat
intoleransi
idiosinkrasi
alergi
Terjadi karena
Potensi vaksin
Kepekaan sesorang terhadap
unsur vaksin (genetik)
Kejadian yang bukan disebabkan efek langsung vaksin:
•Kesalahan teknik pembuatan, pengadaan & distribusi,
serta penyimpanan vaksin
•Kesalahan prosedur dan teknik pelaksanaan imunisasi
•Kejadian yang timbul secara kebetulan (koinsiden)
Angka kejadian – KIPI-rate =
“can it” causality
 Anafilaksis : 1-3 kasus/ 1 juta dosis
 KIPI Polio berat : 1 – 2 kasus/4 juta dosis
 KIPI hepatitis B : demam ringan – sedang 1 / 14
dosis; dewasa 1 kasus/100 dosis
 KIPI campak : demam : 1/6 dosis, ruam kulit ringan
1/20 dosis, kejang pasca-demam 1/3000 dosis, reaksi
alergi serius 1/1 juta dosis.
 ( CDC Vaccine Information Statement 12/16/1998)
Kejadian KIPI di Kab. Garut
 Tahun 2012  679 kipi non serius, 5 Kipi serius (tidak ada
meninggal  akibat antigen DPT-HB)
 Tahun 2013 (s.d juli) :
 2.834 kipi non serius  antigen DPT-HB dan 41 kasus
antigen campak :
a) 2 kasus kipi serius meninggal : Cikajang dan
Bagendit  antigen DPT-HB)
b) 1 kasus kipi serius meninggal : Cisurupan  antigen
Hb Uniject
KIPI yang harus dimonitor
• Semua abses pada tempat suntikan
• Semua kasus limfadenitis BCG
• Semua kematian yang oleh petugas kesehatan atau
masyarakat diperkirakan berhubungan dengan
imunisasi.
• Semua kasus yang memerlukan perawatan rumah
sakit yang oleh petugas kesehatan atau masyarakat
diperkirakan berhubungan dengan imunisasi.
• Insiden medis yang tidak biasa lainnya yang oleh
petugas kesehatan atau masyarakat diperkirakan
berhubungan dengan imunisasi.
 Reaksi anafilaktoid (reaksi hipersensitivitas
akut)
 Anafilaksis
 Persistent (> 3jam) inconsolable screaming
 Hypotonic hyporesponsive episode
 Toxic shock syndrome
KIPI yang Harus Dilaporkan
24 jam pasca imunisasi
 Reaksi lokal hebat
 Sepsis
 Abses pada bekas suntikan (infeksi/
steril)
KIPI yang Harus Dilaporkan
5 hari pasca imunisasi
 Kejang, termasuk kejang demam
DPT 0-2 hari,
campak/MMR (6-12 hari)
 Ensefalopati
DPT 0-2 hari,
campak/MMR (6-12 hari)
KIPI yang Harus Dilaporkan
15 hari pasca imunisasi
 Lumpuh layu (vaccine associated
paralytic poliomyelitis=VAPP)
 OPV 4-30 hari,
 kontak 4-75 hari
 Neuritis brakhialis
 tetanus 2-28 hari
 Trombositopenia
 Campak / MMR 15-35 hari
KIPI yang Harus Dilaporkan
3 bulan pasca imunisasi
 Limfadenitis BCG
 Disseminated BCG-itis
 Osteitis/ Osteomielitis BCG
KIPI yang Harus Dilaporkan
1-12 bulan pasca imunisasi BCG
 Semua kematian
 Semua resipien yang dirawat
 Semua kejadian yang berat & tidak biasa
(diduga berhubungan dengan imunisasi oleh
petugas atau masyarakat )
KIPI yang Harus Dilaporkan
pasca imunisasi (tanpa batas waktu)
Alur Tatalaksana KIPI
pengobatan
pemantauan
KIPI
Penemuan kasus
Pelacakan
Analisis
Tindak
lanjut
Evaluasi
identitas
tunggal/ kelompok
ada kasus lain
klasifikasi
penyebab
komunikasi
perbaikan mutu pelayanan
tatalaksana kasus
Informasi dari
ortu / masyarakat
Petugas kes
Kepala Puskesmas
Pokja KIPI
Puskesmas
Evaluasi
24 jam
 Identitas
 Jenis vaksin
 Penanggung jawab
 KIPI pada imunisasi terdahulu
 Gejala klinis & pengobatan
 Hari, tanggal, jam imunisasi
 Hari, tanggal, jam KIPI
 Saat timbul KIPI
 Prognosis : gejala sisa
 Kronologis (cara penyelesaian KIPI)
 Aspek/ delik hukum
Pencatatan & Pelaporan KIPI
TARGETUCI
DESA BELUM
TERCAPAI
TINGKAT PERLINDUNGAN PD3I
Akibat
Rendahnya Cakupan
Issu Permasalahan Utama
KINERJA
PROGRAM
IMUNISASI
BELUM
OPTIMAL
Penyebab
Supervisi
Fasilitasi
belum optimal
Pohon Masalah
Dukungan
Manajerial
Melum
optimal
RR Desa
Belum
Optimal
Vaksin Kurang
dan Dana
Oprasional
kurang
Keterampilan
Petugas
Kurang
UCI DESA
Perlindungan Terrhadap
PD3I
Buku Desa di
isi dengan
lengkap
Pengolahan
Data Secara
Rutin
Pelembagaan
PWS di
Puskesmas
Tujuan
Pengawasa dari
Kepala Puskesmas
Sasaran
Peningkatan
Supervisi dan
Fasilitasi
Kegiatan Tingkat
Meningkatkan Kinerja
Program Imunisasi Di
Puskesmas
Pohon Penyelesaian Masalah
Pembinaan Teknis
ke Pengelola dan
Bidan
Pembinaan
Manajerial
Survailans Berbasis Masyarakat
Pengamatan dan pencatatan
penyakit yang diselenggarakan
oleh masyarakat (kader) dibantu
oleh tenaga kesehatan dengan
berpedoman pada petunjuk teknis
Kegiatan Survailans Berbasis Masyarakat
1. Pengamatan dan pemantauan penyakit (diare, campak,
DBD, ISPA/Pneumonia) serta keadaan kesehatan ibu
dan anak, gizi lingkungan dan perilaku yang dapat
menimbulkan masalah kesehatan masyarakat
2. Pelaporan cepat (kurang dari 24 jam) kepada petugas
kesehatan untuk respon cepat
3. Pencegahan dan penanggulangan sederhana penyakit
dan masalah kesehatan
4. Pelaporan kematian
Rakontek promkes p2 m
Rakontek promkes p2 m
100
0
100
0
0
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012
%
Tdk Periksa
Bdn/Perawat
100
0 0
0
0
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012
%
Dkn
Bdn/Perawat
100
0 0
0
0
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012
%
Tdk Imun
TT2
0 0
50
100
0
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012
%
Lain2
Betadin
100
0
100
0
0
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012
%
Lain2
Gunting
100
0
100
0
0
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012
%
Tdk
RS
FORM LAPORAN RUTIN
BULANAN/MINGGUAN
LAPORAN LENGKAP
KLB
LAPORAN LENGKAP
KLB
PENYELIDIKAN
EPIDEMIOLOGI KLB
LAPORAN BULANAN/
MINGGUAN KAB/KOTA
LAPORAN
BULANAN/MINGGUAN
KAB/KOTA
LAPORAN BULANAN/
MINGGUAN PUSKESMAS
FORM
LAPORAN
KHUSUS SARS
SURVEILANS
AKTIF RUMAH
SAKIT
ALUR PELAPORAN SURVEILANS
EPIDEMIOLOGI
KEMENKES RI
DINKES PROV. JABAR
DINKES KABUPATEN
MASYARAKA
T
PERMASALAHAN
 Masih ada Kasus PD3I yang belum terlaporkan.
 Masih ada Petugas Kesehatan yang belum
memahami kasus-kasus PD3I.
 Masih kurangnya pembinaan program terkait
terhadap petugas kesehatan di bawah.
Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap
kasus-kasus PD3I.
UPAYA YANG
DILAKUKAN
 Melakukan Validasi Data Surveilans PD3I.
 Melakukan Monitoring Bimbingan Teknis Surveilans
PD3I ke Petugas Puskesmas.
 Melaksanakan Pertemuan Analisis Data Surveilans
PD3I.
Memberikan Feedback hasil pemeriksaan kasus PD3I.
Sosialisasi Kegiatan Surveilans PD3I terhadap
Karyawan Baru.
Memberikan konseling/penyuluhan terhadap penderita
dan keluarga penderita kasus PD3I.
Rakontek promkes p2 m

More Related Content

What's hot

PENGERTIAN KESEHATAN MASYARAKAT
PENGERTIAN KESEHATAN MASYARAKATPENGERTIAN KESEHATAN MASYARAKAT
PENGERTIAN KESEHATAN MASYARAKATEDIS BLOG
 
Makalah ilmu kesehatan masyarakat
Makalah ilmu kesehatan masyarakatMakalah ilmu kesehatan masyarakat
Makalah ilmu kesehatan masyarakatZelitania
 
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasiPermenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasiYusneri Ahs
 
Administrasi kebijakan kesehatan by dwi ayu
Administrasi kebijakan kesehatan by dwi ayuAdministrasi kebijakan kesehatan by dwi ayu
Administrasi kebijakan kesehatan by dwi ayuDwi Ayu
 
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020Ditjen P2P Kemenkes
 
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)Yabniel Lit Jingga
 
Primary health care
Primary health carePrimary health care
Primary health careUFDK
 
Materi inti 13 determinan kesehatan
Materi inti 13 determinan kesehatanMateri inti 13 determinan kesehatan
Materi inti 13 determinan kesehatanTini Wartini
 
NEWSLETTER DITJEN P2P KEMENKES RI EDISI IV TAHUN 2017
NEWSLETTER DITJEN P2P KEMENKES RI EDISI IV TAHUN 2017NEWSLETTER DITJEN P2P KEMENKES RI EDISI IV TAHUN 2017
NEWSLETTER DITJEN P2P KEMENKES RI EDISI IV TAHUN 2017Ditjen P2P Kemenkes
 
Konsep Dasar Primary Health Care
Konsep Dasar Primary Health CareKonsep Dasar Primary Health Care
Konsep Dasar Primary Health CareFransiska Oktafiani
 
Kebijakan kesehatan
Kebijakan kesehatanKebijakan kesehatan
Kebijakan kesehatanabu hanafie
 
Juknis HIV: Pedoman PITC
Juknis HIV: Pedoman PITCJuknis HIV: Pedoman PITC
Juknis HIV: Pedoman PITCIrene Susilo
 

What's hot (20)

PENGERTIAN KESEHATAN MASYARAKAT
PENGERTIAN KESEHATAN MASYARAKATPENGERTIAN KESEHATAN MASYARAKAT
PENGERTIAN KESEHATAN MASYARAKAT
 
Makalah ilmu kesehatan masyarakat
Makalah ilmu kesehatan masyarakatMakalah ilmu kesehatan masyarakat
Makalah ilmu kesehatan masyarakat
 
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasiPermenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi
 
Administrasi kebijakan kesehatan by dwi ayu
Administrasi kebijakan kesehatan by dwi ayuAdministrasi kebijakan kesehatan by dwi ayu
Administrasi kebijakan kesehatan by dwi ayu
 
Askep komunitas
Askep komunitasAskep komunitas
Askep komunitas
 
Pedoman ppia 2012 final
Pedoman ppia 2012 finalPedoman ppia 2012 final
Pedoman ppia 2012 final
 
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020
 
Kebijakan kesehatan 2013(1)
Kebijakan kesehatan 2013(1)Kebijakan kesehatan 2013(1)
Kebijakan kesehatan 2013(1)
 
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
Tugas epid b.utik
Tugas epid b.utikTugas epid b.utik
Tugas epid b.utik
 
Program kesling
Program keslingProgram kesling
Program kesling
 
2. program balita (1)
2. program balita (1)2. program balita (1)
2. program balita (1)
 
Primary health care
Primary health carePrimary health care
Primary health care
 
JURNAL KESEHATAN TAHUN 2019
JURNAL KESEHATAN TAHUN 2019JURNAL KESEHATAN TAHUN 2019
JURNAL KESEHATAN TAHUN 2019
 
Materi inti 13 determinan kesehatan
Materi inti 13 determinan kesehatanMateri inti 13 determinan kesehatan
Materi inti 13 determinan kesehatan
 
NEWSLETTER DITJEN P2P KEMENKES RI EDISI IV TAHUN 2017
NEWSLETTER DITJEN P2P KEMENKES RI EDISI IV TAHUN 2017NEWSLETTER DITJEN P2P KEMENKES RI EDISI IV TAHUN 2017
NEWSLETTER DITJEN P2P KEMENKES RI EDISI IV TAHUN 2017
 
Konsep Dasar Primary Health Care
Konsep Dasar Primary Health CareKonsep Dasar Primary Health Care
Konsep Dasar Primary Health Care
 
Kebijakan kesehatan
Kebijakan kesehatanKebijakan kesehatan
Kebijakan kesehatan
 
Juknis HIV: Pedoman PITC
Juknis HIV: Pedoman PITCJuknis HIV: Pedoman PITC
Juknis HIV: Pedoman PITC
 

Viewers also liked

3. pohon masalah_makalah
3. pohon masalah_makalah3. pohon masalah_makalah
3. pohon masalah_makalahJhonandi Andiz
 
Penyuluhan di posyandu 1
Penyuluhan di posyandu 1Penyuluhan di posyandu 1
Penyuluhan di posyandu 1Lia M Noor
 
Permenkes no. 13 tahun 2015 ttg pelayanan kesling di puskesmas
Permenkes  no. 13 tahun  2015  ttg pelayanan kesling di puskesmasPermenkes  no. 13 tahun  2015  ttg pelayanan kesling di puskesmas
Permenkes no. 13 tahun 2015 ttg pelayanan kesling di puskesmasAdelina Hutauruk
 
Model perencanaan program promosi kesehatan
Model perencanaan program promosi kesehatanModel perencanaan program promosi kesehatan
Model perencanaan program promosi kesehatanYurie Arsyad Temenggung
 
Prosedur penyuntikan imunisasi
Prosedur penyuntikan imunisasiProsedur penyuntikan imunisasi
Prosedur penyuntikan imunisasiJoni Iswanto
 

Viewers also liked (10)

3. pohon masalah_makalah
3. pohon masalah_makalah3. pohon masalah_makalah
3. pohon masalah_makalah
 
Pneumonia regi
Pneumonia regiPneumonia regi
Pneumonia regi
 
Bab ii uap artritis gout.pdf
Bab ii uap artritis gout.pdfBab ii uap artritis gout.pdf
Bab ii uap artritis gout.pdf
 
Leaflet
LeafletLeaflet
Leaflet
 
Konsep surv masy
Konsep surv masyKonsep surv masy
Konsep surv masy
 
Penyuluhan di posyandu 1
Penyuluhan di posyandu 1Penyuluhan di posyandu 1
Penyuluhan di posyandu 1
 
Leaflet pneumonia
Leaflet pneumoniaLeaflet pneumonia
Leaflet pneumonia
 
Permenkes no. 13 tahun 2015 ttg pelayanan kesling di puskesmas
Permenkes  no. 13 tahun  2015  ttg pelayanan kesling di puskesmasPermenkes  no. 13 tahun  2015  ttg pelayanan kesling di puskesmas
Permenkes no. 13 tahun 2015 ttg pelayanan kesling di puskesmas
 
Model perencanaan program promosi kesehatan
Model perencanaan program promosi kesehatanModel perencanaan program promosi kesehatan
Model perencanaan program promosi kesehatan
 
Prosedur penyuntikan imunisasi
Prosedur penyuntikan imunisasiProsedur penyuntikan imunisasi
Prosedur penyuntikan imunisasi
 

Similar to Rakontek promkes p2 m

Program imunisasi4
Program imunisasi4Program imunisasi4
Program imunisasi4eliza293643
 
Materi imunisasi Untuk Nusan Tara Sehat
Materi imunisasi Untuk Nusan Tara SehatMateri imunisasi Untuk Nusan Tara Sehat
Materi imunisasi Untuk Nusan Tara SehatYusneri Ahs
 
KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM IMUNISASI.docx
KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM IMUNISASI.docxKERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM IMUNISASI.docx
KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM IMUNISASI.docxBudimanSetiawan5
 
Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program imunisasi (ns)
Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program imunisasi (ns)Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program imunisasi (ns)
Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program imunisasi (ns)Yusneri Ahs
 
vaksin covid.pptx
vaksin covid.pptxvaksin covid.pptx
vaksin covid.pptxghina280699
 
Kebijakan &strategi operasional campak 2010
Kebijakan &strategi operasional campak 2010Kebijakan &strategi operasional campak 2010
Kebijakan &strategi operasional campak 2010Zikri Afdal
 
dr.-Ch.-Rini-PratiwiSp.A_IMUNISASI-DI-ERA-PANDEMI.pptx
dr.-Ch.-Rini-PratiwiSp.A_IMUNISASI-DI-ERA-PANDEMI.pptxdr.-Ch.-Rini-PratiwiSp.A_IMUNISASI-DI-ERA-PANDEMI.pptx
dr.-Ch.-Rini-PratiwiSp.A_IMUNISASI-DI-ERA-PANDEMI.pptxnabila ahmad madhy
 
Pelaksanaan-Introduksi-Imunisasi-Pcv.pptx
Pelaksanaan-Introduksi-Imunisasi-Pcv.pptxPelaksanaan-Introduksi-Imunisasi-Pcv.pptx
Pelaksanaan-Introduksi-Imunisasi-Pcv.pptxDewiNurKhotimah1
 
Bahan ajar penyakit potensial wabah penyelidikan epidemiologi
Bahan ajar penyakit  potensial wabah  penyelidikan epidemiologiBahan ajar penyakit  potensial wabah  penyelidikan epidemiologi
Bahan ajar penyakit potensial wabah penyelidikan epidemiologiHMRojali
 
Imunisasi PCV.pptx
Imunisasi PCV.pptxImunisasi PCV.pptx
Imunisasi PCV.pptxrijal58
 
Investigasi Wabah.pptx
Investigasi Wabah.pptxInvestigasi Wabah.pptx
Investigasi Wabah.pptxRisha69
 
Adverse events Vaccination and Anplx.pptx
Adverse events Vaccination and Anplx.pptxAdverse events Vaccination and Anplx.pptx
Adverse events Vaccination and Anplx.pptxFilia Yuniza
 
Materi Dir Surkarkes Rakerkesnas.pptx
Materi Dir Surkarkes Rakerkesnas.pptxMateri Dir Surkarkes Rakerkesnas.pptx
Materi Dir Surkarkes Rakerkesnas.pptxErnawaty12
 
Kebijakan Zoonosis.pptx
Kebijakan Zoonosis.pptxKebijakan Zoonosis.pptx
Kebijakan Zoonosis.pptxHandriTea
 
KEBIJAKAN PROGRAM IMUNISASI DAN PELAKSANAAN INTRODUKSI IMUNISASI PCV.pptx
KEBIJAKAN PROGRAM IMUNISASI DAN PELAKSANAAN INTRODUKSI IMUNISASI PCV.pptxKEBIJAKAN PROGRAM IMUNISASI DAN PELAKSANAAN INTRODUKSI IMUNISASI PCV.pptx
KEBIJAKAN PROGRAM IMUNISASI DAN PELAKSANAAN INTRODUKSI IMUNISASI PCV.pptxssuser9c651e2
 
Imunisasi Masyarakat contoh materii ppt
Imunisasi Masyarakat  contoh materii pptImunisasi Masyarakat  contoh materii ppt
Imunisasi Masyarakat contoh materii pptAZIZATUZZAHRA2
 
Materi kuliah Neonatus, Bayi dan Balita
Materi kuliah Neonatus, Bayi dan BalitaMateri kuliah Neonatus, Bayi dan Balita
Materi kuliah Neonatus, Bayi dan BalitaStephanieLexyLouis1
 

Similar to Rakontek promkes p2 m (20)

Mini project
Mini project Mini project
Mini project
 
Program imunisasi4
Program imunisasi4Program imunisasi4
Program imunisasi4
 
Materi imunisasi Untuk Nusan Tara Sehat
Materi imunisasi Untuk Nusan Tara SehatMateri imunisasi Untuk Nusan Tara Sehat
Materi imunisasi Untuk Nusan Tara Sehat
 
KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM IMUNISASI.docx
KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM IMUNISASI.docxKERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM IMUNISASI.docx
KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM IMUNISASI.docx
 
Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program imunisasi (ns)
Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program imunisasi (ns)Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program imunisasi (ns)
Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program imunisasi (ns)
 
Imunisasi 2011
Imunisasi 2011Imunisasi 2011
Imunisasi 2011
 
vaksin covid.pptx
vaksin covid.pptxvaksin covid.pptx
vaksin covid.pptx
 
Kebijakan &strategi operasional campak 2010
Kebijakan &strategi operasional campak 2010Kebijakan &strategi operasional campak 2010
Kebijakan &strategi operasional campak 2010
 
dr.-Ch.-Rini-PratiwiSp.A_IMUNISASI-DI-ERA-PANDEMI.pptx
dr.-Ch.-Rini-PratiwiSp.A_IMUNISASI-DI-ERA-PANDEMI.pptxdr.-Ch.-Rini-PratiwiSp.A_IMUNISASI-DI-ERA-PANDEMI.pptx
dr.-Ch.-Rini-PratiwiSp.A_IMUNISASI-DI-ERA-PANDEMI.pptx
 
Pelaksanaan-Introduksi-Imunisasi-Pcv.pptx
Pelaksanaan-Introduksi-Imunisasi-Pcv.pptxPelaksanaan-Introduksi-Imunisasi-Pcv.pptx
Pelaksanaan-Introduksi-Imunisasi-Pcv.pptx
 
Bahan ajar penyakit potensial wabah penyelidikan epidemiologi
Bahan ajar penyakit  potensial wabah  penyelidikan epidemiologiBahan ajar penyakit  potensial wabah  penyelidikan epidemiologi
Bahan ajar penyakit potensial wabah penyelidikan epidemiologi
 
Imunisasi PCV.pptx
Imunisasi PCV.pptxImunisasi PCV.pptx
Imunisasi PCV.pptx
 
Investigasi Wabah.pptx
Investigasi Wabah.pptxInvestigasi Wabah.pptx
Investigasi Wabah.pptx
 
Adverse events Vaccination and Anplx.pptx
Adverse events Vaccination and Anplx.pptxAdverse events Vaccination and Anplx.pptx
Adverse events Vaccination and Anplx.pptx
 
Materi Dir Surkarkes Rakerkesnas.pptx
Materi Dir Surkarkes Rakerkesnas.pptxMateri Dir Surkarkes Rakerkesnas.pptx
Materi Dir Surkarkes Rakerkesnas.pptx
 
imunisasi PADA ANAK.ppt
imunisasi PADA ANAK.pptimunisasi PADA ANAK.ppt
imunisasi PADA ANAK.ppt
 
Kebijakan Zoonosis.pptx
Kebijakan Zoonosis.pptxKebijakan Zoonosis.pptx
Kebijakan Zoonosis.pptx
 
KEBIJAKAN PROGRAM IMUNISASI DAN PELAKSANAAN INTRODUKSI IMUNISASI PCV.pptx
KEBIJAKAN PROGRAM IMUNISASI DAN PELAKSANAAN INTRODUKSI IMUNISASI PCV.pptxKEBIJAKAN PROGRAM IMUNISASI DAN PELAKSANAAN INTRODUKSI IMUNISASI PCV.pptx
KEBIJAKAN PROGRAM IMUNISASI DAN PELAKSANAAN INTRODUKSI IMUNISASI PCV.pptx
 
Imunisasi Masyarakat contoh materii ppt
Imunisasi Masyarakat  contoh materii pptImunisasi Masyarakat  contoh materii ppt
Imunisasi Masyarakat contoh materii ppt
 
Materi kuliah Neonatus, Bayi dan Balita
Materi kuliah Neonatus, Bayi dan BalitaMateri kuliah Neonatus, Bayi dan Balita
Materi kuliah Neonatus, Bayi dan Balita
 

Rakontek promkes p2 m

  • 1. D I S A M P A I K A N D A L A M R A K O N T E K P E N U R U N A N A K I D A N A K B M E L A L U I P E N I N G K A T A N U K B M D E S A S I A G A A K T I F D I K A B U P A T E N G A R U T G A R U T , 2 7 – 2 9 A G U S T U S 2 0 1 3 O L E H : K E P A L A B I D A N G P E N G E N D A L I A N P E N Y A K I T
  • 2. IMUNISASI upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga dapat mencegah / mengurangi pengaruh infeksi organisme alami atau "liar" Vaksin adalah bahan antigenik yg digunakan utk menghasilkan kekebalan aktif
  • 3. Tujuan Program Imunisasi Menurunkan kesakitan & kematian akibat Penyakit-penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
  • 4. BENTUK PENYELENGGARAAN IMUNISASI DI GARUT Kepmenkes No. 1611/MENKES/SK/XI/2005
  • 5. 0-7 hr 9 Bulan Heb B / (HB) O -BCG -Polio 1 -DPT/HB/Hib 1 -Polio 2 -DPT/HB/Hib 2 -Polio 3 -DPT/HB/Hib 3 -Polio 4 CAMPA K 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan
  • 6. 24 Bulan - Imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib CAMPA K 18 Bulan Pendekatannya: - Melalui Posyandu - Melalui PAUD
  • 7. Imunisasi Dasar Lengkap & booster pertama 1 SD 2 SD 3 SD -DT -Campak - Td BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH
  • 8. 3 TAHUN 5 TAHUN 10 TAHUN 25 TAHUN Status TT1 s.d TT5 : Dihitung Sejak Imunisasi Dasar Pada Bayi DPT 1 DPT 2 DT KLS 1 SD Td KLS 2 SD Td KLS 3 SD X TT WUS
  • 10. Latar Belakang  Pneumonia menyebabkan kematian terbesar pada anak  23% pneumonia yang serius pada anak disebabkan oleh Haemophillus Influenzae tipe b (Hib). Penyebab lain adalah pneumococcus, staphilococcus, streptococcus, virus, dan jamur  Hib dan streptococcus pneumonia juga menyebabkan meningitis yg dpt menimbulkan kecacatan dan kematian pada anak  Meningitis  radang pada selaput otak dan korda spinalis (bagian dari sistem saraf pusat)  Gejala: demam, kaku kuduk, penurunan kesadaran dan kejang.
  • 11. Strategi Pelaksanaan  RJP Program imunisasi 2010-2014 (cMYP), menetapkan bahwa introduksi vaksin DPT-HB-Hib dilaksanakan bertahap  Pemberian imunisasi DPT-HB-Hib dan Campak Lanjutan dilaksanakan sesuai tahapan introduksi DPT-HB-Hib  Tahap pertama dimulai Juli 2013 di 4 provinsi, yaituJawa Barat, DI Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat  Tahap kedua pada Maret 2014 di 10 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jateng, Jatim, Sumut, Sumsel, Babel, Jambi, Lampung, dan Sulsel  Tahap ketiga pada Juli 2015, di seluruh provinsi
  • 12. Sasaran dan Jadual Pemberian Sasaran  Imunisasi dasar : Bayi  Imunisasi lanjutan : Batita Jadual Pemberian (imunisasi dasar) Umur Jenis Imunisasi 0 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 9 bulan Hepatitis B 0 BCG, Polio 1 DPT-HB-Hib 1, Polio 2 DPT-HB-Hib 2, Polio 3 DPT-HB-Hib 3, Polio 4 Campak
  • 13. Sasaran dan Jadual Pemberian Jadual Pemberian (imunisasi lanjutan) Umur Jenis Imunisasi Interval minimun setelah imunisasi dasar 18 bulan (1,5 tahun) 24 bulan (2 tahun) DPT-HB-Hib Campak 12 bulan dari DPT-HB-Hib 3 6 bulan dari Campak dosis pertama
  • 14. Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2013  Suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar lengkap pada minimal >85 % dari semua bayi (usia dibawah satu tahun)  UCI Desa adalah suatu keadaan dimana ≥95% dari jumlah desa/kelurahan yang ada sudah mendapat imunisasi dasar lengkap 14
  • 15. Jenis Vaksin Target BCG 85 % DPT/HB 3 85 % POLIO 4 85 % Campak 85 % Indikator UCI Desa
  • 16. Tahun Jml Desa Jml Desa UCI % Target Desa UCI 2011 429 340 79,25 85% 2012 437 375 85,81 90% Capaian UCI Desa Kab Garut
  • 17. KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI) adverse events following immunization (AEFI)
  • 18.  Kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) atau adverse events following immunization (AEFI) :  Suatu kejadian sakit dan kematian yang terjadi setelah menerima imunisasi yang diduga disebabkan oleh imunisasi  Terjadi dalam masa 1 bulan setelah imunisasi (dapat lebih lama, 6 bln (?); Amerika : untuk kepentingan santunan waktu tidak terbatas) Definisi KIPI
  • 19. Reaksi terhadap vaksin Reaksi simpang (adverse event) : efek farmakologi efek samping (side effect) interaksi obat intoleransi idiosinkrasi alergi Terjadi karena Potensi vaksin Kepekaan sesorang terhadap unsur vaksin (genetik) Kejadian yang bukan disebabkan efek langsung vaksin: •Kesalahan teknik pembuatan, pengadaan & distribusi, serta penyimpanan vaksin •Kesalahan prosedur dan teknik pelaksanaan imunisasi •Kejadian yang timbul secara kebetulan (koinsiden)
  • 20. Angka kejadian – KIPI-rate = “can it” causality  Anafilaksis : 1-3 kasus/ 1 juta dosis  KIPI Polio berat : 1 – 2 kasus/4 juta dosis  KIPI hepatitis B : demam ringan – sedang 1 / 14 dosis; dewasa 1 kasus/100 dosis  KIPI campak : demam : 1/6 dosis, ruam kulit ringan 1/20 dosis, kejang pasca-demam 1/3000 dosis, reaksi alergi serius 1/1 juta dosis.  ( CDC Vaccine Information Statement 12/16/1998)
  • 21. Kejadian KIPI di Kab. Garut  Tahun 2012  679 kipi non serius, 5 Kipi serius (tidak ada meninggal  akibat antigen DPT-HB)  Tahun 2013 (s.d juli) :  2.834 kipi non serius  antigen DPT-HB dan 41 kasus antigen campak : a) 2 kasus kipi serius meninggal : Cikajang dan Bagendit  antigen DPT-HB) b) 1 kasus kipi serius meninggal : Cisurupan  antigen Hb Uniject
  • 22. KIPI yang harus dimonitor • Semua abses pada tempat suntikan • Semua kasus limfadenitis BCG • Semua kematian yang oleh petugas kesehatan atau masyarakat diperkirakan berhubungan dengan imunisasi. • Semua kasus yang memerlukan perawatan rumah sakit yang oleh petugas kesehatan atau masyarakat diperkirakan berhubungan dengan imunisasi. • Insiden medis yang tidak biasa lainnya yang oleh petugas kesehatan atau masyarakat diperkirakan berhubungan dengan imunisasi.
  • 23.  Reaksi anafilaktoid (reaksi hipersensitivitas akut)  Anafilaksis  Persistent (> 3jam) inconsolable screaming  Hypotonic hyporesponsive episode  Toxic shock syndrome KIPI yang Harus Dilaporkan 24 jam pasca imunisasi
  • 24.  Reaksi lokal hebat  Sepsis  Abses pada bekas suntikan (infeksi/ steril) KIPI yang Harus Dilaporkan 5 hari pasca imunisasi
  • 25.  Kejang, termasuk kejang demam DPT 0-2 hari, campak/MMR (6-12 hari)  Ensefalopati DPT 0-2 hari, campak/MMR (6-12 hari) KIPI yang Harus Dilaporkan 15 hari pasca imunisasi
  • 26.  Lumpuh layu (vaccine associated paralytic poliomyelitis=VAPP)  OPV 4-30 hari,  kontak 4-75 hari  Neuritis brakhialis  tetanus 2-28 hari  Trombositopenia  Campak / MMR 15-35 hari KIPI yang Harus Dilaporkan 3 bulan pasca imunisasi
  • 27.  Limfadenitis BCG  Disseminated BCG-itis  Osteitis/ Osteomielitis BCG KIPI yang Harus Dilaporkan 1-12 bulan pasca imunisasi BCG
  • 28.  Semua kematian  Semua resipien yang dirawat  Semua kejadian yang berat & tidak biasa (diduga berhubungan dengan imunisasi oleh petugas atau masyarakat ) KIPI yang Harus Dilaporkan pasca imunisasi (tanpa batas waktu)
  • 29. Alur Tatalaksana KIPI pengobatan pemantauan KIPI Penemuan kasus Pelacakan Analisis Tindak lanjut Evaluasi identitas tunggal/ kelompok ada kasus lain klasifikasi penyebab komunikasi perbaikan mutu pelayanan tatalaksana kasus Informasi dari ortu / masyarakat Petugas kes Kepala Puskesmas Pokja KIPI Puskesmas Evaluasi 24 jam
  • 30.  Identitas  Jenis vaksin  Penanggung jawab  KIPI pada imunisasi terdahulu  Gejala klinis & pengobatan  Hari, tanggal, jam imunisasi  Hari, tanggal, jam KIPI  Saat timbul KIPI  Prognosis : gejala sisa  Kronologis (cara penyelesaian KIPI)  Aspek/ delik hukum Pencatatan & Pelaporan KIPI
  • 31. TARGETUCI DESA BELUM TERCAPAI TINGKAT PERLINDUNGAN PD3I Akibat Rendahnya Cakupan Issu Permasalahan Utama KINERJA PROGRAM IMUNISASI BELUM OPTIMAL Penyebab Supervisi Fasilitasi belum optimal Pohon Masalah Dukungan Manajerial Melum optimal RR Desa Belum Optimal Vaksin Kurang dan Dana Oprasional kurang Keterampilan Petugas Kurang
  • 32. UCI DESA Perlindungan Terrhadap PD3I Buku Desa di isi dengan lengkap Pengolahan Data Secara Rutin Pelembagaan PWS di Puskesmas Tujuan Pengawasa dari Kepala Puskesmas Sasaran Peningkatan Supervisi dan Fasilitasi Kegiatan Tingkat Meningkatkan Kinerja Program Imunisasi Di Puskesmas Pohon Penyelesaian Masalah Pembinaan Teknis ke Pengelola dan Bidan Pembinaan Manajerial
  • 33. Survailans Berbasis Masyarakat Pengamatan dan pencatatan penyakit yang diselenggarakan oleh masyarakat (kader) dibantu oleh tenaga kesehatan dengan berpedoman pada petunjuk teknis
  • 34. Kegiatan Survailans Berbasis Masyarakat 1. Pengamatan dan pemantauan penyakit (diare, campak, DBD, ISPA/Pneumonia) serta keadaan kesehatan ibu dan anak, gizi lingkungan dan perilaku yang dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat 2. Pelaporan cepat (kurang dari 24 jam) kepada petugas kesehatan untuk respon cepat 3. Pencegahan dan penanggulangan sederhana penyakit dan masalah kesehatan 4. Pelaporan kematian
  • 43. FORM LAPORAN RUTIN BULANAN/MINGGUAN LAPORAN LENGKAP KLB LAPORAN LENGKAP KLB PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI KLB LAPORAN BULANAN/ MINGGUAN KAB/KOTA LAPORAN BULANAN/MINGGUAN KAB/KOTA LAPORAN BULANAN/ MINGGUAN PUSKESMAS FORM LAPORAN KHUSUS SARS SURVEILANS AKTIF RUMAH SAKIT ALUR PELAPORAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KEMENKES RI DINKES PROV. JABAR DINKES KABUPATEN MASYARAKA T
  • 44. PERMASALAHAN  Masih ada Kasus PD3I yang belum terlaporkan.  Masih ada Petugas Kesehatan yang belum memahami kasus-kasus PD3I.  Masih kurangnya pembinaan program terkait terhadap petugas kesehatan di bawah. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kasus-kasus PD3I.
  • 45. UPAYA YANG DILAKUKAN  Melakukan Validasi Data Surveilans PD3I.  Melakukan Monitoring Bimbingan Teknis Surveilans PD3I ke Petugas Puskesmas.  Melaksanakan Pertemuan Analisis Data Surveilans PD3I. Memberikan Feedback hasil pemeriksaan kasus PD3I. Sosialisasi Kegiatan Surveilans PD3I terhadap Karyawan Baru. Memberikan konseling/penyuluhan terhadap penderita dan keluarga penderita kasus PD3I.