Modul 9 membahas penganggaran nirlaba yang meliputi penganggaran sektor publik dan swasta. Penganggaran sektor publik berfungsi sebagai alat perencanaan, pengawasan, kebijakan fiskal, dan akuntabilitas penggunaan dana publik serta terdapat beberapa pendekatan seperti anggaran tradisional, kinerja, berbasis nol, dan SP3.

1. Bedugul,Tabanan, Bali
Seoul, 20th of October 2013

2. Tinjauan Umum Modul 9
Secara umum, Modul 9 akan membahas tentang penganggaran nirlaba.
Modul 9 terdiri dari dua kegiatan belajar:
• Kegiatan Belajar 1 – Gambaran Umum Penganggaran Nirlaba;
• Kegiatan Belajar 2 – Penyusunan Penganggaran di Indonesia.
Setelah mempelajari Modul 9, diharapkan mampu:
• Menjelaskan pengertian penganggaran nirlaba;
• Menjelaskan penganggaran sektor publik dan sektor swasta;
• Menjelaskan fungsi dan tujuan anggaran sektor publik;
• Menjelaskan jenis anggaran sektor publik;
• Menerapkan penyusunan rancangan anggaran oleh pemerintah;
• Menerapkan pengajuan rancangan anggaran DPR;
• Menerapkan pelaksanaan anggaran;
• Menerapkan pengawasan dan pelaksanaan anggaran;
• Menerapkan penyusunan pertanggungjawaban anggaran.
2

3. Nonprofit Budgeting
Penganggaran nirlaba berarti penganggaran untuk organisasi nirlaba.
Organisasi nirlaba adalah organisasi yang bertujuan untuk memberikan jasa/layanan yang tidak
mencari laba, seperti:
• instansi pemerintah, seperti: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/
kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan;
• lembaga pendidikan, meliputi: pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi;
• lembaga kesehatan, meliputi: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat;
• lembaga peribadatan, meliputi: tempat ibadah dan organisasi keagamaan;
• lembaga politik, meliputi: partai politik, organisasi simpatisan;
• panti asuhan, meliputi: panti asuhan anak yatim, panti asuhan anak terlantar, panto jompo;
• perkumpulan kemasyarakatan, seperti: perkumpulan pelajar, organisasi kemahasiswaan,
• dan lembaga sosial lainnya.
Penganggaran nirlaba dapat dikelompokkan dalam dua sektor:
• Penganggaran sektor publik;
• Penganggaran sektor swasta.
3

4. Public Sector Budgeting
Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Anggaran sektor
publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan
program yang dibiayai dengan uang publik (masyarakat).
Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap
program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran dimulai ketika perumusan
strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan.
Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran sektor publik merupakan suatu rencana
keuangan yang menyatakan cara mendapatkan dan membelanjakan uang. Penganggaran sektor
publik dapat juga disebut penganggaran pemerintah atau penganggaran negara.
Aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:
• Aspek perencanaan;
• Aspek pengendalian;
• Aspek akuntabilitas publik.
4

5. Public Sector Budgeting
Fungsi Anggaran sektor publik:
• Sebagai alat perencanaan;
• Sebagai alat pengawasan;
• Sebagai alat kebijakan fiskal;
• Sebagai alat politik;
• Sebagai alat koordinasi dan komunikasi;
• Sebagai alat penilaian kinerja;
• Sebagai alat motivasi;
• Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik.
5

6. Public Sector Budgeting
Tujuan anggaran sektor publik:
• Untuk merasionalkan penggunaan dana yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang
sebaik-baiknya;
• Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun pemerintah sebelumnya;
• Memudahkan pengawasan terhadap penggunaan dari penerimaan pemerintah;
• Sebagai landasan formal yuridis penggunaan sumber penerimaan serta sebagai alat untuk
mengadakan pembatasan penggunaannya yang mungkin melebihi ketentuan anggaran;
• Untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan beberapa alokasi pembiayaan
terhadap pelaksanaan dari seluruh program dan proyek pemerintah yang diusulkan oleh
aparat pelaksana.
6

7. Public Sector Budgeting
Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik terdapat beberapa pendekatan:
1. Anggaran tradisional atau konvensional;
Dalam sistem anggaran tradisional yang pertama diperkirakan adalah ke mana sumber yang
tersedia itu dapat dibelanjakan. Untuk itu diperlukan pengumpulan data atau daftar kebutuhan dari m
asing-masing unit dalam suatu organisasi.
Kebutuhan tersebut meliputi: belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjal
anan dinas, dan belanja lainnya.
Dalam istilah anggaran, belanja tersebut dikenal sebagai objek belanja. Hasil penyusunan
anggaran ini pertama-tama akan menggambarkan sejumlah sumber dan ke mana objek
belanjanya.
Ciri yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional adalah: cenderung sentralistis;
bersifat spesifikasi; tahunan; dan menggunakan prinsip anggaran bruto.
Terdapat ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu:
• Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan bersifat tambahan,
yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada bagian anggaran yang sudah
ada dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan
besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian mendalam.
• Struktur dan susunan anggaran yang berdasarkan objek,
metode ini tidak memungkinan untuk menghilangkan objek sumber atau belanja yang telah ada
dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil objek tertentu sudah tidak relevan lagi
untuk digunakan pada periode sekarang.
7

8. Public Sector Budgeting
Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik terdapat beberapa pendekatan:
1. Anggaran tradisional atau konvensional;
Kelamahan anggaran tradisional:
• Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana
pembangunan jangka panjang;
• Pendekatan bersifat tambahan menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti
secara menyeluruh efektivitasnya;
• Lebih berorientasi pada masukan daripada keluaran. Hal ini menyebabkan anggaran tidak dapat
dijadikan alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kinerja;
• Sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit
dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, kesenjangan dan persaingan antar
departemen;
• Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi;
• Angagran bersifat tahunan (terlalu pendek) dan dapat mendorong praktik korupsi dan kolusi;
• Sentralisasi penyiapan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan
lemahnya perencanaan anggaran;
• Persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian
untuk belanja yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi dan manipulasi anggaran;
• Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai menjadi dasar mekanisme
pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.
8

9. Public Sector Budgeting
Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik terdapat beberapa pendekatan:
2. Pendekatan manajemen publik baru.
Model manajemen sektor publik yang baru dinilai lebih fleksibel dan lebih mengakomodasi
pasar dibandingkan anggaran tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis.
Perspektif baru pemerintah berupa:
• Pemerintah katalis;
• Pemerintah milik masyarakat;
• Pemerintah yang kompetitif;
• Pemerintah yang digerakkan oleh misi;
• Pemerintah yang berorientasi hasil;
• Pemerintah yang berorientasi pada pelanggan;
• Pemerintahan wirausaha;
• Pemerintah antisipasif;
• Pemerintah desentralisasi;
• Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar.
9

10. Public Sector Budgeting
Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik terdapat beberapa pendekatan:
3. Anggaran kinerja;
Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat
pada anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok
ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pel
ayan-an publik.
Kalau pada sistem anggaran tradisional dasar klasifikasi anggaran adalah objek belanja, maka
pada anggaran kinerja adalah berdasarkan fungsi.
Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kerja. Oleh karena itu anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan nilai
uang dan erektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran
tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan pemerintah
akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros.
10

11. Public Sector Budgeting
Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik terdapat beberapa pendekatan:
4. Anggaran berdasar nol;
Anggaran berdasar nol adalah anggaran awal untuk setiap kegiatan dalam suatu organisasi
ditetapkan sama dengan nol. Anggaran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan pada
anggaran tradisional, karena biasanya merupakan proses menambah periode lalu dengan
periode berjalan. Fokus utamanya adalah perubahan terhadap anggaran operasi untuk
periode berjalan. Sebaliknya, proses anggaran berdasar nol tidak memungkinkan kegiatan
atau fungsi untuk masuk ke dalam anggaran jika tidak mendapat persetujuan dari pimpinan.
Anggaran berdasar nol mensyaratkan tim penganggaran untuk melakukan penelaahan dan
analisis secara mendalam terhadap semua hal yang tercantum dalam anggaran.
Proses implementasi anggaran berdasar nol terdiri dari tiga tahap, yaitu:
• Identifikasi unit keputusan;
• Penentuan paket keputusan;
• Meranking dan mengevaluasi paket keputusan.
11

12. Public Sector Budgeting
Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik terdapat beberapa pendekatan:
4. Anggaran berdasar nol;
Keunggulan anggaran berdasar nol:
• Jika anggaran berdasar nol dilaksanakan dengan baik, maka dapat menghasilkan alokasi
sumber daya secara lebih efisien;
• Berfokus pada nilai uang;
• Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya;
• Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer;
• Meningkatkan partisipasi manajemen tingkat bawah dalam proses menyusun anggaran;
• Merupakan cara yang sistematis untuk menggeser dan mendorong organisasi untuk selalu
menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran.
Kelemahan anggaran berdasar nol:
• Prosesnya memakan waktu yang lama, terlalu teoritis, dan tidak praktis, membutuhkan biaya
yang besar, serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket
keputusan;
• Cenderung menekankan manfaat jangka pendek;
• Implementasinya membutuhkan teknologi yang maju;
• Mereview ribuan paket keputusan merupakan pekerjaan yang melelahkan dan membosankan;
• Untuk melakukan perankingan paket keputusan dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang
mungkin tidak dimiliki oleh organisasi;
• Memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam
anggaran;
• Implementasinya menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi.
12

13. Public Sector Budgeting
Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik terdapat beberapa pendekatan:
5. Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran (SP3)
SP3 merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada kel
uaran dan tujuan dengan penekanan utamanya alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi.
Perbedaan antara SP3 dengan anggaran kinerja:
• Tujuan yang diprioritaskan pembahasannya adalah tujuan nasional kemudian menyusul tujuan
sektor yang semuanya harus kepada tujuan nasional tersebut.
• Proses perencanaan anggaran dimulai dari atas ke bawah sehingga terjamin adanya integrasi
atau keterpaduan dari tiap sektor atau pengemban fungsinya.
• Pendayagunaan yang optimal dari sumber yang tersedia tapi terbatas.
• Dimensi waktu dari penganggaran menggunakan SP3 meliputi jangka pendek dan yang
keseluruhannya berjumlah tujuh tahun.
Karakteristik SP3:
• Berfokus pada tujuan dan aktivitas (program) untuk mencapai tujuan;
• Secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena
berorientasi pada masa depan;
• Mempertimbangkan semua biaya yang terjadi;
• Dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif program yang meliputi: (i) identifikasi
tujuan; (ii) identifikasi secara sistematik alternative program untuk mencapai tujuan; (iii) estimasi
biaya total dari masing-masing alternatif program; (iv) estimasi manfaat (hasil) yang ingin dicapai
dari masing-masing alternatif program
13

14. Public Sector Budgeting
Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik terdapat beberapa pendekatan:
5. Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran (SP3)
Keunggulan SP3:
• Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen
menengah;
• Dapat mengurangi beban kerja dalam jangka panjang;
• Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dalam perencanaan program;
• Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antar
departemen;
• Menghilangkan program yang bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi;
• Mendorong alokasi sumber daya secara optimal karena menggunakan teori kegunaan marjinal.
Kelemahan SP3:
• Membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan dana, adanya sistem pengukuran,
dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi;
• Implementasinya membutuhkan biaya yang besar;
• Bagus secara teori namun sulit diimplementasikan;
• Mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks;
• Penggunaan statistik yang dinilai kurang tajam dalam mengukur efektivitas program;
• Pengaplikasiannya banyak menghadapi masalah teknis terkait dengan program atau kegiatan
lintas departemen sehingga menyulitkan dalam melakukan alokasi biaya.
14

15. Public Sector Budgeting
Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik terdapat beberapa pendekatan:
5. Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran (SP3)
Masalah utama penggunaan SP3 dan anggaran berdasar nol:
• Keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif untuk melakukan aktivitas;
• Kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif terutama untuk mengukur
keluaran;
• Masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, serta perubahan
politik dan ekonomi;
• Pelaksanaan teknis menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat;
• Kesulitan dalam menentukan tujuan dan perankingan program terutama ketika terdapat
pertentangan kepentingan;
• Seringkali tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan program secara depat dan
tepat;
• Terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar untuk berubah;
• Pelaksanaan teknis sering kali tidak sesuai dengan proses pengambilan keputusan;
• Pada akhirnya pemerintah beroperasi dalam dunia yang tidak rasional.
15

16. Private Sector Budgeting
Penganggaran sektor swasta adalah penganggaran nirlaba yang dilakukan oleh pihak swasta,
seperti: panti asuhan, lembaga keagamaan, lembaga politik, lembaga sosial kemasyarakatan.
Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk
publik, namun sebaliknya penganggaran sektor publik anggaran justru harus diinformasikan
kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.
16

17. Budgeting in Indonesia
Anggaran Sumber
Estimasi sumber terdiri dari sumber dalam negeri dan sumber pembangunan.
1. Sumber dalam negeri diklasifikasikan atas:
•
Dapatan pajak yang terbagi atas pajak langsung (pajak hasilan, PBB) dan pajak tidak langsung (PPN dan paj
ak penjualan atas barang mewah, cukai, bea masuk, pajak ekspor, dan lain-lain).
•
Dapatan bukan pajak yang terdiri atas bagian laba dari BUMN, IHH, IHPH, consular fee, uang pendidikan,
uang ujian, hasil penjualan barang pemerintah, bea nikah-talak-rujuk, denda, dan lain sebagainya.
2. Sumber pembangunan yang berasal dari hibah/pinjaman luar negeri diklasifikasikan atas:
•
Bantuan program: sumber dana dalam bentuk pinjaman luar negeri yang diterima berupa uang
•
Bantuan proyek: sumber dana dalam bentuk pinjaman luar negeri yang diterima berupa barang dan jasa.
Anggaran Belanja
Rancangan anggaran belanja didasarkan atas Daftar Usulan Kegiatan (DUK) untuk anggaran rutin dan Daftar Usulan
Proyek (DUP) untuk anggaran pembangunan yang harus diajukan oleh semua lembaga/kementrian untuk setiap satua
n kerja/unit organisasi/proyek lanjutan. Dalam DUK, rancangan anggaran rutin diklasifikasikan atas: sektor, subsektor
, program, dan kegiatan; sedang komponen biayanya adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan,
belanja pemeliharaan, subsidi/bantuan. Dalam DUP rancangan anggaran pembangunan diklasifikasikan atas: sektor,
subsektor, program, dan proyek; sedang komponen biayanya adalah gaji dan upah, tanah, bahan, peralatan, dsb.
Memori Penjelasan
Di samping rancangan anggaran negara, dibuat pula penjelasan tugas pokok kementrian/lembaga dan program yang a
kan diselenggarakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
17

18. Budgeting in Indonesia
Siklus penyusunan anggaran negara di Indonesia dilaksanakan dalam lima tahap:
1. Penyusunan rancangan anggaran, yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Edaran
Menteri Keuangan yang ditujukan kepada para pimpinan Kementrian dan Lembaga Negara
yang isinya untuk memasukkan RA (Rancangan Anggaran) Kementrian atau Lembaga
Negara yang bersangkutan;
2. Pengajuan rancangan anggaran kepada DPR yang dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan;
3. Pelaksanaan anggaran;
4. Pengawasan atas pelaksanaan anggaran;
5. Penyusunan pertanggungjawaban anggaran.
18

19. Budgeting in Indonesia
Siklus penyusunan anggaran negara di Indonesia
19

20. Budgeting in Indonesia
Pengajuan rancangan anggaran kepada DPR dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan secara
bertahap, yaitu:
1. Tahap pertama
Presiden menyampaikan pidato pengantar rancangan anggaran dalam sidang paripurna
DPR yang dihadiri oleh seluruh Menteri/Ketua Lembaga Negara yang menguasai bagian
anggarannya dan seluruh anggota DPR.
Dalam sidang paripurna ini, Presiden memberikan pandangan umum mengenai garis
kebijakan yang akan ditempuh pemerintah untuk tahun yang akan datang.
2. Tahap kedua
Pembahasan terhadap rancangan anggaran secara mendetail dilakukan antara Komisi
Anggaran DPR dengan Pemerintah (diwakili oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas).
3. Tahap ketiga
Pada tahap ini diadakan sidang paripurna DPR kembali yang dihadiri oleh seluruh anggota
DPR dan Menteri/Ketua Lembaga yang menguasai bagian anggaran.
Setelah diadakan penelaahan dan proses pembicaraan/dengar pendapat dalam Komisi DPR/
Panitia Anggaran dengan pemerintah, dan jika pada sidang ini terdapat kata sepakat dari seluruh
anggota DPR untuk menyetujui rancangan anggaran yang diajukan pemerintah, maka RUU
dapat disahkan menjadi UU, akan tetapi bila anggota DPR tidak menyetujui rancangan anggaran
yang diajukan pemerintah, maka pemerintah akan menggunakan anggaran tahun lalu.
20

21. Budgeting in Indonesia
Pelaksanaan anggaran meliputi jangka waktu satu tahun.
21

22. Budgeting in Indonesia
Pengawasan pelaksanaan anggaran dapat dikelompokkan dalam berbagai segi:
1. Dari segi asalnya;
Terdapat dua macam pengawasan: pengawasan intern (pengawasan yang dilakukan oleh orang/
badan yang ada dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan) dan ekstern (pengawasan
dilakukan oleh orang/badan di luar lingkungan unit organisasi yang bersangkutan).
2. Dari segi tempatnya;
Terdapat dua macam pengawasan: pengawasan dari dekat (dilakukan di tempat dilakukannya
kegiatan yang bersangkutan) dan pengawasan dari jauh (dilakukan dengan penelitian dan
pengujian terhadap surat pertanggungjawaban yang disertai buktinya).
3. Dari segi kebenaran;
Terdapat dua macam pengawasan: pengawasan kebenaran formal menurut hak (pemeriksaan
terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturannya, tidak kadaluarsa dan hak yang
diperoleh tersebut telah dibuktikan keberanannya) dan pengawasan kebenaran materiil mengenai
maksud pengawasan (pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip
ekonomi atau dengan perkataan lain pengeluaran tersebut memang benar-benar diperlukan dan
dengan biaya yang serendah mungkin).
4. Dari segi kegiatan;
Terdapat dua macam pengawasan: pengawasan preventif (pengawasan yang dilakukan terhadap
suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga diharapkan dapat mencegah
terjadinya penyimpangan) dan pengawasan represif (pengawasan terhadap suatu kegiatan setelah
kegiatan itu selesai dilaksanakan).
22

23. Budgeting in Indonesia
Penyusunan pertanggungjawaban anggaran meliputi jangka waktu sekitar enam bulan.
Menteri Keuangan memberi petunjuk tentang cara penyusunan pertanggungjawaban anggaran
yang dikenal dengan SPA (Sumbangan Perhitungan Anggaran). SPA harus disampaikan
selambat-lambatnya dua tahun setelah tahun anggaran berakhir oleh Menteri/Pimpinan lembaga
yang menguasai SPA yang kemudian disampaikan kepada Presiden (dihimpun oleh Menteri
Keuangan).
Setelah tahun anggaran ditutup, Pemerintah cq. Departemen Keuangan membuat laporan
keuangan dan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran tahun yang lalu.
Pemerintah menyampaikan nota PAN (Perhitungan Anggaran Negara) kepada DPR setelah
diperiksa oleh BPK sebagai RUU-PAN.
Setelah proses tersebut selesai, maka untuk mempermudah pembahasan di DPR, pemerintah
akan membuat nota PAN dari RUU-PAN. Dalam nota PAN tersebut akan diuraikan peyimpangan
yang terjadi beserta penyebabnya antara anggaran dan realisasinya. Apabila DRP menyetujui
RUU-PAN, maka selesailah pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU-PAN sebagai
pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran dan dilanjutkan dengan UU-PAN.
23

24. Budgeting in Indonesia
Siklus penyusunan anggaran daerah di Indonesia dilaksanakan dalam lima tahap:
1. Penyusunan RAD (Rancangan Anggaran Daerah), yang ditandai dengan pengumpulan data
Direktorat Keuangan Daerah berupa bahan anggaran dari Dinas/Satuan organisasi masingmasing secara kualitatif maupun kuantitatif;
2. Pengajuan RAD kepada DPRD;
3. Penyampaian RAD kepada pejabat berwenan yang mengesahkannya;
4. Pelaksanaan dan pengawasan atas pelaksanaan anggaran;
5. Perhitungan anggaran, yang merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD.
24

25. Terima Kasih
감사합니다
Bedugul,Tabanan, Bali
Seoul, 20th of October 2013