1. PENYUSUNAN DUPAK &
PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABFUNG ANALIS KEPEGAWAIAN
Oleh :
Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian
Kantor Regional I BKN Yogyakarta
2. DASAR PERATURAN
• UU No 5 Th 2014 Tentang ASN
• Permenpan No. 36/M.PAN/11/2006 jo No. PER
14/M.PAN/8/2008 Tentang Jabatan Analis Kepegawaian
& AK-nya
• Perka BKN No. 67 Th 2006 jo Perka BKN No. 34 Th 2014
Tentang Juklak Jabfung Analis Kepegawaian & AK-nya
• Perka BKN No. 11 Tahun 2012 Tentang Juknis Jabfung
Analis Kepegawaian & AK-nya
• Perka BKN No. 7 Th 2015 Tentang Pedoman Penilaian
Butir Kegiatan Jabatan Analis Kepegawaian & AK-nya
3. 3
Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, dinyatakan
bahwa PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.
Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan
berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan
kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang
ditetapkan untuk jabatan itu.
Untuk mewujudkan profesionalisme PNS perlu dilakukan
upaya pembinaan karier yang sistematis, kontinyu dan
optimal. Optimalisasi pembinaan karier PNS dilaksanakan
dengan mengembangkan jalur jabatan karier baik melalui
jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi maupun
jabatan fungsional.
Pembinaan karier PNS didasarkan pada sistem prestasi kerja
dan sistem karier dengan titik berat pada prestasi kerja
4. JABATAN (UU ASN)
UTAMA
MADYA
PRATAMA
PIMPINAN TINGGI
ADMINSTRATOR
PENGAWAS
PELAKSANA
JABATAN ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL
Utama
Madya
Muda
Pertama
KEAHLIAN
Penyelia
Mahir
Terampil
Pemula
KETERAMPILAN
BKN
5. jabatan
kedudukan yang menunjukkan
tugas – tg jawab – wewenang – dan hak
seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara
● struktural leader + manager (++)
● fungsional keahlian dan atau ketrampilan
teknis profesional (++)
● fungsional umum teknis umum
• Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang
menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
• PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan Administrasi, dan
Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan
kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.
8. 8
1. Menyusun ketentuan pelaksanaan/ teknis JFT
2. menyusun kurikulum diklat fungsional/teknis
3. menyelenggarakan diklatfungsional/teknis
4. menyusun standar kompetensi
5. menyusun pedoman formasi jabatan
6. Melakukan sosialisasi JFT
7. membangun sistem informasi
8. memfasilitasi pelaksanaan jabatan
9. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
10. memfasilitasi penyusunan kode etik
11. monitoring dan evaluasi
12. mengusulkan tunjangan jabatan
9. Menyusun formasi jabatan fungsional
Melaksanakan pengangkatan, pemindahan,
pembebasan sementara, pemberhentian
dari dan dalam jabatan fungsional untuk
jenjang Madya (IV/c) ke bawah
Penyelenggaraan pembinaan karier
Pejabat Fungsional
Memfasilitasi pelaksanaan tugas Pejabat
Fungsional
Berkoordinasi dengan instansi Pembina
Jabatan fungsional
10. 10
( pasal 13 UU ASN No. 5 Tahun 2014 )
JABATAN ASN
Jabatan
Administrasi
Jabatan
Fungsional
JPT
Pengangkatan dlm jabatan dilaksanakan berdasarkan
Prinsip Profesionalisme, sesuai :
Kompetensi
Kualifikasi
Prestasi Kerja
Syarat Obyektif lainnya
• Utama
• Madya
• Pratama
• Administrator
• Pengawas
• Pelaksana
Ketrampilan
Keahlian
• Utama
• Madya
• Muda
• Pertama
• Penyelia
• Mahir
• Trampil
• Pemula
11. 11
pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi melalui
cpns
pengangkatan yg dilakukan melalui perpindahan dari js
atau jf lain ke dalam jabatan fungsional tertentu
Pengangkatan dlm jabfung bagi PNS yg
pada saat Peraturan Menpan ditetapkan, telah
dan masih melaksanakan tugas jabfung
12. 12
pengangkatan untuk mengisi lowongan
formasi melalui cpns
cpns pns Jab. fungsional
Kami
diangkat
dlm jabatan ?
Kami dpt
diangkat
dlm jabatan
terampil ahli
Syarat jabatan
1. Ijazah
2. Angka kredit
3. Formasi
4. Lulus Diklat atau sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
13. 13
Syarat Pengangkatan
Pendidikan Pangkat/Gol. Penilaian
Prestasi
Kerja
Diklat
Fungsional
/Sertifikat
Profesi
Terampil Ahli Terampil Ahli
Minimal D-III Ilmu
Kepegawaian, Ilmu
Ekonomi
Manajemen SDM,
Ilmu Manajemen
Administrasi, Ilmu
Administrasi
Perkantoran, &
Ilmu
Kesekretariatan
Minimal S-1/D-IV :
Ilmu Kepegawaian,
Ilmu Manajemen,
Ilmu Politik, Ilmu
Administrasi negara,
Ilu Administrasi
Publik, Ilmu Hukum,
Ilmu Pemerintahan,
Ilmu Sosial Politik,
Imu Kebijakan
Publik, Ilmu
Ekonomi
Manajemen SDM, &
Ilmu Sosiologi
Pengatur
II/c
Penata
Muda
III/a
Minimal
BAIK dalam
1 th terakhir
Lulus Diklat
Fungsional AK
sesuai jenjang
(Keterampilan /
Keahlian)
14. 14
terampil ahli
Syarat jabatan
1. Formasi
2. Ijazah
3. Pangkat sesuai yang
dipersyaratkan
4. Pengalaman 2 TH
5. Prestasi Kerja Baik 1 th
6. Usia mengacu pada ketentuan
yang berlaku
1. Usul
2. Ijazah sesuai kualifikasi
3. Lulus Diklat / sesuai ketentuan yang
dipersyaratkan
4. Lulus sertifikasi kompetensi / sesuai
yang dipersyaratkan.
5. Penetapan PAK
6. Jabatan ditetapkan
berdasarkan jumlah AK
yg diperoleh.
Apa yg harus kami lakukan
15. 15
Persyaratan Perpindahan dari jabatan lain
Memiliki
pengalaman
Mengikuti
dan lulus
Diklat
Usia
Max
DP-3 Keteran
gan
2 tahun Lulus diklat
fungsional
5 th sebelum BUP dari
jabatan terakhir yang
diduduki
Minimal Baik dalam
1 th terakhir
Memenuhi
persyaratan
lain :
pendidikan
dan
pangkat
minimal
16. 16
Pengangkatan dlm Jab fung bagi PNS
yang Melaksanakan tugas pokok jabfung
pada saat Peraturan ditetapkan
Jab. fungsional
terampil ahli
Syarat jabatan
1. Ijazah
2. Angka kredit
3. formasi
Kapan kami dpt diangkat
PNS yg masih
melaksanakan
tugas sesuai dgn
tugas pokok
masing-masing jf
Saat inpassing diberlakukan
Jabatan
1. Ijazah
2. Pangkat/Gol Ru
3. Masa Kerja
dlm pangkat
AK
Sesuai dgn tabel
inpassing
17. 17
Persyaratan Inpassing/Penyesuaian
Pendidikan Gol.ruang Penga
laman
Usia DP-3 Masa
TMT
KET
Terampi
l
Ahli Teram
pil
Ahli
Minimal
SMA atau
yang
sederajat
S-1 / D-IV Penga
tur II/c
Penata
Muda
III/a
3 th
kumulat
if di bid
manaje
men
PNS
Maksi
mal
50 Th
Minimal
BAIK
dalam 1
th
terakhir
s/d 31
Desem
ber
2016
Mengikuti &
lulus Diklat
Fungsional
(sesuai
jenjang
Keterampilan/
Keahlian)
18. 18
☻ pejabat fungsional kategori keterampilan yang
memperoleh ijazah S1 dapat diangkat ke dalam jabatan
fungsional kategori keahlian
☻ Bbrp JFT menerapkan pemberian angka kredit 65 % dari
angka kredit kumulatif (Diklat, Tugas pokok dan
Pengembangan Profesi) ditambah angka kredit Sarjana
(S1)/Diploma IV angka kredit dari unsur penunjang tidak
diperhitungkan
Memenuhi persyaratan sebagai berikut :
Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi
Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif
Tersedia formasi
19. PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH AK 65%
I. UNSUR UTAMA
40 60 100 100
A A. PENDIDIKAN
1. Pendidikan & Memperoleh ijazah
2. Diklat Fungsional Calon JFT &
Memperoleh STTPP
3 3 6 65%x6
3. Diklat Fungsional & memperoleh
STTPP
1 1 2 65%x2
B TUGAS POKOK 150 15 165 65%x165
C PENGEMBANGAN PROFESI 6 4 10 65%x10
II. UNSUR PENUNJANG
Kegiatan Penunjang Tugas JFT
10 5 15 0
(nihil)
JUMLAH
Konversi 65% AK JFT
yg memperoleh ijazah S.1/D.IV
atau Alih Kelompok Jabatan Terampil ke Ahli
21. UNSUR YANG DINILAI DALAM PENILAIAN ANGKA
KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL
• KEGIATAN DARI UNSUR UTAMA
• KEGIATAN DARI UNSUR PENUNJANG
22. KEGIATAN DARI UNSUR UTAMA
• Kegiatan Pendidikan Formal
• Kegiatan Pelatihan
• Kegiatan Tugas Pokok
• Kegiatan Pengembangan Profesi
23. KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT
1. Se-kurang2 nya 80 % dr unsur utama, yg meliputi ;
- Pendidikan ( formal, diklat fungsional ).
- Pelayanan sesuai dengan tugas pokok.
- Pengembangan profesi
2. Se-banyak2nya 20 % dr unsur penunjang yg meliputi
- Mengajar
- Mengikuti seminar
- Menjadi anggota organisasi profesi
- Menjadi anggota tim penilai AK
- memperoleh gelar kesarjanaan di luar bidang tugas
- memperoleh tanda jasa/ piagam penghargaan
24. PROSES DUPAK PAK
DUPAK
KENAIKAN
JABATAN
KENAIKAN PANGKAT
INVENTARISASI
KEGIATAN
APLIKASI
FORMAT DUPAK
BUKTI FISIK
PENDUKUNG ADM
SPMK
UNSUR UTAMA
UNSUR PENUNJANG
JUKNIS
SATUAN HASIL
SPMK PENDIDIKAN
SPMK TUGAS POKOK
SPMK PENGEMBANGAN PROFESI
SPMK PENUNJANG
SPMK TUGAS LIMPAH
FULL FORMAT
RIIL PARSIAL
SK KP TERAKHIR
SK JABATAN
SURAT PENUGASAN
PENGANGKATAN PERTAMA/
ALIH JABATAN
DLL
siPenyusunanDUPAK&PenilaianAK JabatanFungsionalAnalisKepegawaian_UNS
PAK
25. UNSUR UTAMA
• Pendidikan (pend formal/ diklat fung/ diklat prajab)
• Tugas Pokok (tugas jenjang & tugas limpah) : Manajemen PNS,
Pengembangan Sistem Manajemen PNS
• Pengembangan Profesi (KTKI bid. Manajemen PNS/pembuatan
petunjuk teknis bid. Manajemen PNS/ penerjemahan bid.
Manajemen PNS)
TUGAS JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEPEGAWAIAN
UNSUR PENUNJANG
∗ 1. Mengajar/Melatih di bidang manajemen PNS
∗ 2. Keikutsertaan seminar/loka karya
∗ 3. Keanggotaan Organisasi Profesi Analis Kepegawaian
∗ 4. Keanggotaan Tim Penilai
∗ 5. Perolehan Penghargaan / Tanda Jasa
∗ 6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
26. TUGAS POKOK
KEGIATAN MANAJEMEN PNS
Formasi & Pengadaan
Mutasi
Diklat
Kesejahteraan
Disiplin & Pengendalian
Pemberhentian
KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PNS
Pengembangan Sistem Pengadaan
kepegawaian
Pengembangan sistem jabatan
Pengembangan sistem ketatausahaan
kepegawaian
Pengembangan Sistem Pengadaan
kepegawaian sistem Gaji, Tunjangan &
Kesejahteraan
Pengembangan Sistem Pengadaan
kepegawaian penyusunan naskah
akademik
Pelaporan
27. SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN KEGIATAN ………………………………………………………
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ………………………….
NIP : …………………………
Pangkat/golongan ruang/TMT : ………………….. TMT ………………
Jabatan : .....................................
Unit kerja : .....................................
Menyatakan bahwa :
Nama : ………………………….
NIP : …………………………
Pangkat/golongan ruang/TMT : ……………………. TMT ……………….
Jabatan : …………………………
Unit kerja : .....................................
Telah melakukan kegiatan ………………………………….sebagai berikut :
No Kode Uraian Kegiatan Tanggal
Satuan
Hasil
Jumlah
Volume
Kegiatan
Angka
Kredit
Jumlah
Angka
Kredit
Keterangan / Bukti
Fisik
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ---
2 ---
JUMLAH :
0.000
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yogyakarta, ……………………………
Kepala ................................................
…………………………
NIP…………………….
28. FORMAT DUPAK
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN .........................................
Nomor : ……………………….
INSTANSI : …………………….. MASA PENILAIAN :
Bulan ……….. s/d Bulan……………… Tahun
I KETERANGAN PERORANGAN
1 Nama
2 NIP
3 Nomor Seri Kartu Pegawai
4 Tempat dan Tanggal Lahir
5 Jenis Kelamin
6 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7 Jabatan / TMT
8 Masa Kerja golongan lama
9 Masa Kerja golongan baru
10 Unit Kerja
29. II. UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU
JUMLA
H
1 2 3 4 5 6 7 8
UNSUR UTAMA
IMPASSING (PENYESUAIAN) JABATAN ANALIS
KEPEGAWAIAN
I. PENDIDIKAN
A. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar
1. Doktor (S3)
2. Pasca Sarjana (S2)
3. Sarjana (S1)
B. Pendidikan dan Pelatihan fungsional dan
memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan
pelatihan (STTP)
1. ---
0.000
C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Tingkat III 0.000
30. II. MANAJEMEN PNS
1. Memeriksa nota usul persetujuan kenaikan
pangkat PNS sesuai dengan persyaratannya
2. Menyiapkan konsep surat jawaban
permasalahan kenaikan pangkat golongan
ruang IV/b ke bawah
3. Memeriksa nota persetujuan teknis peninjauan
masa kerja (PMK)
4. Membuat konsep surat jawaban permasalahan
peninjauan masa kerja (PMK)
5. Menyusun soal ujian dinas PNS sebagai
anggota
6. Memeriksa nota persetujuan teknis mutasi
lain-lain
7. Membuat konsep surat jawaban permasalahan
mutasi lain-lain
KEGIATAN DI BAWAH JENJANG JABATAN
(TUGAS LIMPAH)
1. Membuat konsep surat jawaban konsultasi
kepegawaian
31. III. PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PNS
1. Memvalidasi soal secara internal
2. Membuat laporan pelaksanaan workshop/ bimtek
pelaksanaan evaluasi jabatan
3. Menyusun kerangka acuan / TOR yang berkaitan dengan
kegiatan kebijakan manajemen kepegawaian (TOR
Bidang Mutasi & Status Kepegawaian Tahun 2016
4. Membuat laporan pelaksanaan workshop/
bimtek/rakorkepegawaian tentang Kenaikan Pangkat
5. Membuat laporan pelaksanaan workshop Penyusunan
Rumusan Kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang
Sistem Jaminan Pensiun dan Jamnian Hari Tua di Kantor
Regional I BKN Yogyakarta
6. Membuat laporan pelaksanaan Rakornis Kepegawaian
Tentang Implementasi Seleksi Terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional I BKN
Yogyakarta
7. Melaksanakan monitoring & evaluasi kebijakan
manajemen Kepegawaian
8. Menyusun laporan tahunan Analis Kepegawaian Muda
32. IV. PENGEMBANGAN PROFESI
1. Menyusun karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepegawaian,
berjudul : "Butir Kegiatan Analis Kepegawaian" yang
dipublikasikan dalam bentuk artikel dalam majalah Bulletin
Kepegawaian Vol. 9 No. 1, Maret 2015 halaman ....
2. Menyusun karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepegawaian,
berjudul : “Rambu-Rambu Larangan dan Sanksi Dalam
Netralitas PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010” yang dipublikasikan dalam bentuk artikel
dalam majalah Bulletin Kepegawaian Vol. 9 No. 4,
Desember 2015 halaman 6-7
3.
4.
5.
JUMLAH UNSUR UTAMA :
33. V. PENUNJANG
1. Menjadi Narasumber dengan materi Permenpan & RB Nomor
21 Tahun 2010 Tentang Juknis & Angka Kredit Pengawas di
Kanwil Kemenag DIY
2. Menjadi Narasumber dalam Pembinaan Pengawas Madrasah
Kemenag Kab. Bantul Tahun 2015 dengan materi Perhitungan
Angka Kredit bagi Pengawas
3. Menjadi Narasumber dalam Pembinaan & Pengembangan
Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Kabupaten
Kulonprogo
4. Menjadi Narasumber materi Pembinaan Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan (PPOT) & Angka Kreditnya di Dinas
Pertanian DIY
5. Menjadi Narasumber Pendidikan & Pelatihan Teknis
Manajemen Kepegawaian dengan materi Pola Pikir ASN
Sebagai Pelayan Masyarakat di BKD Kabupaten Gunungkidul
6. Menjadi Narasumber Pembinaan Penilaian Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kemenag Kabupaten Bantul
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
JUMLAH UNSUR PENUNJANG :
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG :
34. III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
1 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan ............................
2 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi ..............................
3 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang Tugas ...........................
4 dan seterusnya
………………………… ,
………………………
NIP.
35. IV. Catatan Pejabat Pengusul :
1 ……
2 ……
3 ……
4 dan seterusnya
………………………… ,
………………………
( jabatan )
(nama pejabat pengusul )
NIP.
36. V. Catatan Anggota Tim Penilai :
1 ……
2 ……
3 ……
………………………… ,
………………………
4 dan seterusnya
( Nama Penilai I )
NIP.
………………………… ,
………………………
(Nama Penilai II )
NIP.
37. VI.Catatan Ketua Tim Penilai :
1 ……
2 ……
3 ……
4 dan seterusnya
………………………… ,
………………………
Ketua Tim Penilai,
( N a m a )
NIP.
38. PERANGKAT PENILAIAN & PENETAPAN AK
PBAK : Pej berdasar per-UU diberi wewenang menetapkan AK JF
Sekretariat Tim Penilai : sekretariat yg dibtk PBAK utk membantu
kelancaran & ketertiban proses penilaian AK
TPAK (Tim Penilai) : Tim yg dibtk & ditetapkan PBAK utk
melaksanakan penilaian AK berdasar DUPAK dari PF
Tim Penilai Teknis : Tim yg dibtk PBAK utk mbrkn pertimbangan &
penilaian atas keg PF yg bersifat khusus / keahlian tertentu
Pejabat Pengusul : pej yg secara administrasi / teknis berwenang
mengusulkan DUPAK
Atasan Langsung : atasan dari PF dalam suatu unit kerja
39. PENGERTIAN SEPUTAR PERANGKAT AK
Pejabat Fungsional (PF) : PNS yg diangkat dalam jabfung diberi TTWH
secara penuh dlm satuan organisasi berdasarkan
keterampilan/keahlian tertentu
Bukti Fisik : hasil prestasi kerja riil dari pelaksanaan
pelayanan/pekerjaan yg dilakukan PF sbg pendukung dokumen
Dokumen : surat keterangan hasil keg pelayanan/pekerjaan dari PF yg
disahkan oleh Atasan Langsung / PYB
Butir Kegiatan : rincian kegiatan pelayanan/pekerjaan (unsur Utama &
Penunjang) mengacu Permenpan JFT
SPMK : surat keterangan yg menyatakan hasil pelaksanaan keg
pelayanan/pekerjaan oleh PF yg dinyatakan oleh Atasan Langsung
(periodik mingguan)
40. PENGERTIAN SEPUTAR PERANGKAT AK
DUPAK : hasil keseluruhan dari satuan nilai butir keg dan/atau
akumulasi dari nilai butir-butir kegdlm kurun waktu tertentu yg
diajukan sbg dasar penetapan AK
PAK : hasil perhitungan akhir kegiatan PF dalam kurun waktu tertentu
yang telah ditetapkan PBAK
Laporan : laporan yg dibuat secara periodik berdasarkan hasil
akumulasi keg pelayanan/pekerjaan yg disahkan oleh Atasan Langsung
41. PEJABAT YBW MENETAPKAN AK
TIM PENILAI
TIM PENILAI TEKNIS
SEKRETARIAT TIM PENILAI
PEJABAT PENGUSUL
ATASAN LANGSUNG
PEJABAT FUNGSIONAL YBS
42. 1. PENDIDIKAN
– Dari ijazah pendidikan formal yg sesuai dg kompetensi
jabatan masuk unsur utama
– AK : selisih AK pendidikan lama & baru
– Jenis/kualifikasi pendidikan formal ditetapkan oleh
Pimpinan Unit Utama Pembina JF
– Ijazah tidak sesuai dg kompetensi jabatan masuk unsur
penunjang
– AK : sesuai yg tercantum dalam unsur penunjang
PENILAIAN AK UNSUR UTAMA
DOKUMEN :
∗ SPMK Pendidikan
∗ Fc Surat IBEL / SK TUBEL
∗ Fc Ijazah/STTB/Diploma/Akte yg disahkan PYB
∗ Fc SK Dirjen Dikti ttg persamaan ijazah utk ijazah dari LN
43. PEMENPAN No. 60 / 2005.
ANGKA KREDIT PENDIDIKAN UNTUK TKT TRAMPIL :
SLTA/D I : 25 Menjadi 25 AK
DIPLOMA II : 50 Menjadi 40 AK
DIPLOMA III/SARMUD : 50 Menjadi 60 AK
ANGKA KREDIT PENDIDIKAN UNTUK TKT AHLI :
SARJANA (S-1) /D-IV : 75 Menjadi 100 AK
DOKTER/APOTEKER/ : 100 Menjadi 150 AK
MAGISTER (S-2)
DOKTOR (S-3) : 150 Menjadi 200 AK
44. • Apabila ijazah tersebut tidak relevan dengan
tugas pokok dalam jabatan fungsionalnya, maka :
- Ijazah S-1/D-IV dinilai .…….. 5 AK
- Ijazah S-2/sederajat dinilai … 10 AK
- Ijazah S-3/Doktor dinilai …… 15 AK
Masuk dalam unsur penunjang.
45. 2. DIKLAT FUNG / DIKLAT PRAJAB
– Dari kegiatan Pelatihan kedinasan yg memperoleh STTPP
/ Sertifikat
– Sesuai dg kompetensi JF
– Ditugaskan oleh Kepala/Pimpinan Unit Organisasi
– AK : berdasarkan jumlah JP
PENILAIAN AK UNSUR UTAMA
DOKUMEN :
∗ SPMK Pelatihan
∗ Fc Surat Tugas
∗ Fc STTPL / Sertifikat yg disahkan Penyelenggara Diklat / Pejabat
Pengelola Kepegawaian
46. 3. KEGIATAN TUGAS POKOK
– Pelaksanaan sesuai dg butir kegiatan sebagaimana ketentuan
yg berlaku (Permenpan)
– Tugas Limpah : 1 tk di atas jenjang jab = 80% AK, 1 tk di bawah
jenjang jab = 100% AK
– Tugas limpah : harus ada surat pelimpahan tugas dari Atasan
Langsung / Pimpinan Unit Organisasi
– AK diberikan spjng masih dalam tenggang waktu masa
penilaian
PENILAIAN AK UNSUR UTAMA
DOKUMEN :
∗ SPMK Pelayanan/Pekerjaan Mingguan disahkan Atasan Langsung
∗ Laporan Bulanan yg disahkan Atasan Langsung
∗ Laporan Semester yg disahkan Atasan Langsung
∗ Dokumen pendukung lainnya
∗ Bukti Fisik hasil kegiatan
47. 5. KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
– Dari kegiatan menyusun karya ilmiah/karya tulis (KTI) atau
Penerjemahan/Penyaduran KTI di bidangnya
– Memenuhi kriteria penilaian KTI
– AK KTI sesuai ketentuan yg berlaku
– Komposisi AK penulisan bersama KTI (AK Penulis Utama &
Penulis Pembantu = 60% : 40%) atau sesuai ketentuan yg
berlaku khusus
– AK diberikan sepanjang masih dalam tenggang waktu masa
penilaian
PENILAIAN AK UNSUR UTAMA
DOKUMEN :
∗ SPMK Pengembangan Profesi disahkan Atasan Langsung
∗ Buku/Majalah/Makalah/Guntinganmedia massa yang memuat tulisan
atau Fc yg disahkan oleh Kepala/Pimpinan Organisasi
∗ Surat Keterangan Penyelenggara Pertemuan utk KTI yg disampaikan
dlm pertemuan ilmiah
49. Ju mlah
Penulis
Pem bagian angka kredit
Penulis
utam a
Penulis
pe mbantu
I
Penulis
pe mbantu
II
Penulis
pe mbantu
III
2 orang 60% 40% - -
3 orang 60% 40% -
4 orang 60% 40%
AK untuk KT/KI yang dilakukan secara bersama
Catatan : Penulis Pembantu paling banyak 3 orang
50. 1. MENGAJAR/MELATIH DIKLAT
– Pada Diklat pegawai yang sesuai dg bidang jabatan
fungsionalnya
– AK : sesuai dg ketentuan yang berlaku
– AK diberikan sepanjang masih dalam tenggang waktu
masa penilaian
PENILAIAN AK UNSUR PENUNJANG
DOKUMEN :
∗ SPMK Mengajar/Melatih Diklat yg disahkan Atasan
Langsung
∗ Fc surat dari penyelenggara & Jadwal Diklat
∗ Fc Surat Penugasan Mengajar/Melatih Diklat
51. 2. PERTEMUAN ILMIAH
– Dari kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, kongres &
delegasi ilmiah dalam lingkup bidang jabatan fungsionalnya
– Merupakan penugasan dari pimpinan organisasi
– AK : sesuai dg ketentuan yg berlaku
– AK diberikan sepanjang masih dalam tenggang waktu masa
penilaian
PENILAIAN AK UNSUR PENUNJANG
DOKUMEN :
∗ SPMK Penunjang yg disahkan Atasan Langsung
∗ Fc sertifikat seminar, lokakarya, konferensi, kongres, delegasi ilmiah
∗ Fc surat penugasan
52. 3. MENJADI ANGGOTA ORGANISASI PROFESI
– Merupakan organisasi profesi yg beranggotakan individu-
individuyg memiliki profesi/keahlian yg sama/sejenis,
bersifat internasional/nasional/provinsi & diakui oleh
instansi pembina atau pemerintah
– KTA > 1, yg dinilai hanya 1 KTA
– AK : sesuai dg ketentuan yg berlaku
– AK diberikan sepanjang masih dalam tenggang waktu
masa penilaian
PENILAIAN AK UNSUR PENUNJANG
DOKUMEN :
∗ SPMK Penunjang yg disahkan Atasan Langsung
∗ Fc KTA aktif
∗ SK dari organisasi profesi jika menjadi pengurus
53. 4. MENJADI ANGGOTA TIM PENILAI
AK : diberikan setelah minimal 1 tahun menjadi anggota
Tim Penilai JF
– AK : sesuai dg ketentuan yg berlaku
– AK diberikan sepanjang masih dalam tenggang waktu
masa penilaian
PENILAIAN AK UNSUR PENUNJANG
DOKUMEN :
∗ SPMK Penunjang yg disahkan Atasan Langsung
∗ Fc SK Tim Penilai yang dilegalisir asli Pejabat
Kepegawaian
54. 5. MEMPEROLEH GELAR KESARJANAAN LAINNYA
– Dari pendidikan formal dg ijazah yg tidak sesuai dg kompetensi
jabatan
– AK : sesuai dg ketentuan yg berlaku
– AK diberikan sepanjang masih dalam tenggang waktu masa
penilaian
PENILAIAN AK UNSUR PENUNJANG
DOKUMEN :
∗ SPMK Pendidikan
∗ Fc Surat IBEL / SK TUBEL
∗ Fc Ijazah/STTB/Diploma/Akte yg disahkan PYB
∗ Fc SK Dirjen Dikti ttg persamaan ijazah utk ijazah dari LN
55. 6. MEMPEROLEH PENGHARGAAN / TANDA JASA
– Penghargaan / Tanda Jasa yg diberikan oleh : Pemerintah RI /
negara asing / organisasi ilmiah / organisasi profesi atas
prestasi dalam pengabdian kpd nusa, bangsa & negara
– AK : sesuai dg ketentuan yg berlaku
– AK diberikan sepanjang masih dalam tenggang waktu masa
penilaian
PENILAIAN AK UNSUR PENUNJANG
DOKUMEN :
∗ SPMK Penunjang
∗ Fc piagam penghargaan / tanda jasa yang disahkan oleh pejabat
kepegawaian
56. AK dari unsur :
- Tugas Pokok
- Pengembangan Profesi
- Penunjang
yang diperoleh pada masa penilaian, tetapi belum
diusulkan, sudah tidak dapat diperhitungkan kembali
pada masa penilaian berikutnya
PENILAIAN AK
YG SUDAH DITETAPKAN SK PAK
Kecuali : utk penilaian AK dari unsur Pendidikan & Pelatihan &
sejenisnya yg memerlukan waktu utk penerbitan ijazah atau
sertifikat
58. Contoh Mekanisme Penetapan AK
Untuk JFT Madya, IV/b s.d JFT Utama,
IV/e
58
Pemangku JFT
GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA/
KADIS........
Dengan Tembusan:
1. Kadis....... Prop
2. Kadis....... Kab/kota
INST PEMBINA
U.p. Sekretaris
Tim Penilai Pusat
Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang
yg disahkan
3. SK pangkat/jabatan terakhir
4. PAK terakhir
5. SK yg relevan
Tim penilai
1 SET SAJA
A
60. JFT
60
Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang yg
disahkan oleh Korwas
3. SK pangkat/jabatan terakhir
4. PAK terakhir
5. SK lain yg relevan
PEJ ES III PADA
DINAS ........
PROP/KAB/KOTA
GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA
U.p. Sekretaris
Tim Penilai
Prop/Kab/kota
Dengan Tembusan:
1. Kadis..... Prop
2. Kadis..... Kab/kota
61. MASA PENILAIAN ANGKA
KREDIT
Pemangku JFT dapat mengajukan penilaian angka kredit dengan ketentuan :
a. Sekurang2 nya 1 tahun dari jabatan terakhir untuk kenaikan
jabatan
b. Sekurang2 nya 2 tahun dari pangkat terakhir untuk kenaikan
pangkat
Bagi DUPAK yg menurut perhitungan sementara AK telah mencukupi utk
kenaikan pangkat/jabatan dlm masa penilaian sampai dg akhir bl Juni, DUPAK
hrs sdh diterima paling lambat 15 Juli tahun berjalan
Bagi DUPAK yg menurut perhitungan sementara AK telah mencukupi utk
kenaikan pangkat/jabatan dlm masa penilaian sampai dg akhir bl Desember,
DUPAK hrs sdh diterima paling lambat 15 Januari tahun berjalan
DUPAK yang masuk ke Sekretariat Tim telah melampaui batas akhir penerimaan,
sebaiknya akan diproses pada masa penilaian berikutnya
62. TIM PENILAI AK
Susunan Tim Penilai JFT terdiri dari :
a. Unsur teknis,
b. Unsur kepegawaian, dan
c. Pejabat fungsional
Susunan keanggotaan Tim Penilai :
a. Seorang Ketua merangkap anggota;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
63. Syarat Anggota Tim Penilai
a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah
sama dengan jabatan/pangkat JFT yang
dinilai;
b. Memiliki keahlian serta mampu untuk
menilai prestasi kerja JFT; dan
c. Berperan aktif dalam melakukan penilaian.
Apabila jumlah Anggota Tim Penilai tidak dapat terpenuhi dari JFT, maka anggota
Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai
prestasi kerja JFT
64. TIM PENILAI belum terbentuk
a. Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk,
maka penilaian angka kredit dapat dimintakan
kepada Tim Penilai Kanreg, Tim Penilai Provinsi
lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.
b. Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum
terbentuk, maka penilaian angka kredit dapat
dimintakan kepada Tim Penilai Kanreg, Tim Penilai
Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi
yang bersangkutan, atau Tim Penilai Pusat.
65. TIM PENILAI
1. Masa jabatan anggota tim penilai adalah 3
(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
masa jabatan berikutnya.
2. PNS yang telah menjadi anggota timn penilai
dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut,
dapat diangkat kembali setelah melampui
tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
3. Dalam hal terdapat anggota tim penilai yang
ikut dinilai, maka Ketua tim penilai dapat
mengangkat anggota tim penilai pengganti.
Masa Jabatan TIM PENILAI
66. Penetapan Angka Kredit (PAK)
1.AK yang ditetapkan oleh PYB menetapkan AK,
digunakan untuk mempertimbangkan
kenaikan jabatan / pangkat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
2.Keputusan PYB menetapkan AK, tidak dapat
diajukan keberatan oleh pejabat JFT yang
bersangkutan.
67. PEJABAT PENETAP PAK & TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JFT
NO PEJABAT PENETAP AK
JENJANG
JABATAN
PANGKAT/
GR
INSTANSI TIM PENILAI
1 Kepala BKN / pejabat
eselon I yang ditunjuk
AK Madya IV/a – IV/b BKN / instansi lain di
luar BKN
TP Pusat
2 Sekretaris Utama BKN /
pejabat lain yang ditunjuk
min eselon II
AK Terampil
AK Pertama -
Muda
II/c – III/d
III/a – III/d
BKN Pusat TP Sekretaris
Utama BKN
3 Kepala Kanreg BKN sda sda Kanreg BKN TP Kanreg
4 Pimpinan Instansi Pusat /
pejabat lain yang ditunjuk
min eselon II
sda sda Di lingkungan
masing-masing
TP Instansi
5 Sekda Prov / pejabat lain
yang ditunjuk min eselon
II
sda sda Pemda Provinsi TP Provinsi
6 Sekda Kab/Kota / pejabat
lain yang ditunjuk min
eselon II
sda sda Pemda Kab/Kota TP Kab/Kota
68. PEJABAT PENGUSUL & PENETAP PAK & TIM PENILAI AK JFT
NO PEJABAT PENGUSUL TIM PENILAI
PEJABAT PENETAP
AK
JENJANG
JABATAN
PANGKAT/GR INSTANSI
1 Sekretaris Utama BKN,
Pimpinan Instansi Pusat,
Sekda Prov/kab/Kota,
atau pej lain min eslon II
TP Pusat Kepala BKN /
pejabat eselon I
yang ditunjuk
AK Madya IV/a – IV/b BKN / instansi lain
di luar BKN
2 Karo Kepegawaian BKN TP Sekretaris
Utama BKN
Sekretaris Utama
BKN / pejabat lain
yang ditunjuk min
eselon II
AK Terampil
AK Pertama -
Muda
II/c – III/d
III/a – III/d
BKN Pusat
3 Kabag Umum (TU) TP Kanreg Kepala Kanreg BKN sda sda Kanreg BKN
4 Karo Kepegawaian atau
pej eselon II bid
kepegawaian
TP Instansi Pimpinan Instansi
Pusat / pejabat
lain yang ditunjuk
min eselon II
sda sda Di lingkungan
masing-masing
5 Kepala BKD Prov atau
pej eslon II bid
kepegawaian
TP Provinsi Sekda Prov /
pejabat lain yang
ditunjuk min
eselon II
sda sda Pemda Provinsi
6 Kepala BKD Kab/Kota
atau pej eselon II bid
kepegawaian
TP Kab/Kota Sekda Kab/Kota /
pejabat lain yang
ditunjuk min
eselon II
sda sda Pemda Kab/Kota
