1. PENYUSUNAN RKP DESA
PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 21 TAHUN 2020
PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN DESA
Berbasis IDM & SDGs Desa
NO ONE
LEFT BEHIND
TAHUN 2024
Cipta Desa, Agustus 2024

2. www.ciptaDesa.com
DASAR PENYUSUNAN UU No. 6 Tahun 2014
01 Pasal 79 ayat 2
• RPJM Desa.
• RKP Desa.
PP No. 43 Tahun 2014
02 Pasal 115
Perencanaan pembangunan Desa menjadi
pedoman bagi Pemerintah Desa
• RPJM Desa;
• RKP Desa; dan
• DU-RKP Desa.
Permendesa No. 21/2020
03 Pasal 22
Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:
• RPJM Desa.
• RKP Desa.
1. RKP Desa adalah dokumen penjabaran
dari RPJM Desa.
2. DU-RKP Desa adalah penjabaran RPJM
Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa
RKP DESA

3. Dengan mengacu kepada
SDGs Desa dan hasil IDM
Maka arah pembangunan
desa akan lebih mudah
terukur dan terpola untuk
menjadi desa yang mandiri,
adil makmur dan sejahtera.
Hal ini dimulai pada saat
penyusunan RPJMDesa atau RKPDesa
PENYUSUNAN RKP DESA
Berbasis IDM & SDGs Desa

4. a) Pendataan Desa;
b) Perencanaan Pembangunan Desa;
c) pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
d) pertanggungjawaban Pembangunan Desa.
PERMENDESA, PDTT 21/2020
Pasal 14
INDEKS
DESA
MEMBANGUN

5. Dengan SDGs Desa maka arah tujuan
pembangunan di desa akan lebih terarah dan terukur
untuk makmur dan mandiri dengan melibatkan
semua pihak yang ada di desa serta
mengoptimalkan potensi desa yang ada
Sebelum SDGs Desa, desa melakukan
pembangunan belum terarah dan
berkelanjutan untuk mewujudkan desa
yang makmur dan mandiri
SEBELUM

6. LANGKAH PENYUSUNAN
1. Langkah penyusunan RKP Desa itu hampir sama dengan
alur penyusunan RPJM Desa.
2. Bedanya, kalau dokumen RPJM Desa itu memuat
perencanaan pembangunan selama enam tahun.
3. Sedangkan dokumen RKP Desa itu bertujuan untuk
memplotkan perencanaan pembangunan tersebut
menjadi pertahun dari dokumen RPJM Desa.
4. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru terpilih,
menyusun dokumen RPJM Desa dan RKP Desa merupakan
kewajiban.
5. Disamping, untuk mencover segala sesuatu yang
berkaitan dengan janji politik semasa kampanye,
dokumen ini juga merupakan alat wajib untuk dapat
menyusun APB Desa.
Dengan munculnya SDGs Desa maka arah pembangunan desa harus
menyelaraskan dengan SDGs Desa untuk menuju Desa yang Mandiri sejahtera
seperti yang sesuai dengan parameter Indeks Desa Membangun (IDM).

7. www.ciptaDesa.com

8. DOKUMEN PERENCANAAN
RKPDesadisusunolehPemerintahDesadenganmempedomani
dokumenRPJM Desa, sertamemperhatikan:
1. hasilevaluasilajupencapaianSDGsDesa;
2. informasiperkiraanpendapatantransferDesadaripemerintah
daerahkabupaten/kota;
3. daftarrencanaprogramdankegiatanyangmasukkeDesa
yangadadidalamSistemInformasiDesa;
4. usulanmasyarakatDesatentangprogramdan/ataukegiatan
PembangunanDesauntukpencapaianSDGsDesa;
5. beritaacaramusyawarahantarDesaterkaitkesepakatanantar
DesauntukbekerjasamamewujudkanpencapaianSDGs
Desa;dan
6. dokumenperjanjiankerjasamaDesadenganpihakketiga
untukbekerjasamamewujudkanpencapaianSDGsDesa.
Berbasis IDM & SDGs Desa

9. JULI
Pencermatan dan penyelarasan
rencana kegiatan dan
pembiayaan pembangunan Desa
Permendesa, PDTT 21/2020
JUNI
Pembentukan
Tim Penyusun RKP Desa
RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT
PENYUSUNAN RKP DESA
JULI
Pencermatan ulang RPJM Desa
JULI - AGUSTUS
1. Penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa
2. Musdes Perencanaan Desa
AGUSTUS - SEPTEMBER
Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan
daftar usulan RKP Desa
SEPTEMBER
Musyawarah Desa tentang
pembahasan dan pengesahan
RKP Desa dan DU-RKP Desa
Pasal 22 Ayat (4):
RKP Desa sebagaimana disusun pada bulan Juli
tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir
bulan September tahun berjalan.

10. PEMBENTUKAN Tim Penyusun RKP Desa
MASUKAN PROSES KELUARAN
Identifikasi
keanggotaan Tim
Penyusun RKP Desa,
terdiri dari: Perangkat
Desa, Kader
Pemberdayaan
Masyarakat Desa,
Tokoh Masyarakat,
Tokoh Perempuan,
Kelompok Disabilitas,
Kelompok Miskin dan
Marginal, dll
1. Musyawarah mufakat internal
Pemerintah Desa;
2. Musyawarah melibatkan
unsur-unsur yg akan dibentuk
dan ditetapkan sebagai Tim
Penyusun RKP Desa Tahun
2022;
3. Musyawarah dilakukan untuk
menentukan dan menyepakati
1 (satu) orang sebagai Ketua
Tim Penyusun.
1. Daftar susunan
keanggotaan Tim
Penyusun RKP Dessa
Tahun 2022
2. SK Tim Penyusun RKP
Desa Tahun 2022

11. 2
3
4
1
Pencermatan dan penyelarasan
rencana kegiatan dan
pembiayaan Pembangunan Desa.
Pencermatan ulang RPJM
Desa.
Penyusunan rancangan RKP
Desa dan DU-RKP Desa.
Penyusunan rencana kegiatan,
serta desain teknis dan rencana
anggaran biaya kegiatan.
PEMBENTUKAN Tim Penyusun RKP Desa
Kepala Desa membentuk Tim Penyusun
 Berjumlah ganjil dan
minimal anggota tim 7
orang.
 Pembina dijabat Kepala
Desa.
 Ketua dipilih secara
musyawarah mufakat.
 Sekretaris ditunjuk oleh
Ketua Tim.
 Anggota yang berasal dari
perangkat Desa, KPMD,
dan unsur masyarakat.
 Keanggotaan 30%
kesetaraan dan keadilan
gender
TUGAS
TIM

12. PENCERMATAN DAN PENYELARASAN
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN YANG MASUK KE DESA
MASUKAN PROSES KELUARAN
Identifikasi rencana program
dan kegiatan pemerintah
pusat, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten yang
masuk ke Desa
1. Pengkajian Rencana Kerja Pemerintah
Daerah kabupaten/kota;
2. Pengkajian rencana program dan
kegiatan pemerintah pusat, pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota termasuk di dalamnya
pelaksanaan program sektoral yang
masuk ke Desa yang diselaraskan
dengan Kewenangan Desa; dan
3. Mempertimbangkan hasil penjaringan
aspirasi masyarakat oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota dan menyelaraskan
dengan rancangan RKP Desa
Daftar Rencana Program dan
Kegiatan yang Masuk ke Desa
PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN DAN
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

13. Rp
PENCERMATAN DATA DAN INFORMASI
TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN DESA
PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN DAN
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA
MASUKAN PROSES KELUARAN
Identifikasi potensi pendapatan
Desa yang bersumber dari
PADesa, kelompok transfer, serta
sumber keuangan Desa lainnya
Melakukan pencermatan terhadap sumber-sumber
potensi pendapatan Desa<
a) Perkiraan pendapatan asli Desa;
b) Pagu indikatif Dana Desa (DD) yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara;
c) Pagu indikatif Alokasi Dana Desa (ADD) yang
merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima kabupaten/kota;
d) Perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah kabupaten/kota (BHP);
e) Rencana bantuan keuangan dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah provinsi;
f) Rencana bantuan keuangan dari anggaran
pendapatan belanja daerah kabupaten/kota; dan
g) Sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak
mengikat
Data dan informasi tentang
rencana pembiayaan
pembangunan Desa

14. PENCERMATAN
ULANG
Merupakan pencermatan dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan bersangkutan dan
melihat kesesuaian dengan kondisi terkini serta konteks kebijakan/regulasi dan dimasukkan
dalam format hasil pencermatan RPJM Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.
MASUKAN PROSES KELUARAN
1. Dokumen RPJM Desa
2. Hasil Evaluasi laju
pencapaian SDGs
Desa
1. mencermati arah kebijakan Perencanaan
Pembangunan Desa.
2. mencermati skala prioritas rencana kegiatan
Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran
berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM
Desa;
1) daftar prioritas usulan
rencana program dan/atau
kegiatan Pembangunan
Desa untuk 1 (satu) tahun
anggaran berikutnya;
2) daftar usulan masyarakat
Desa yang dipilah
berdasarkan tujuan SDGs
Desa;
3) daftar rencana kerja sama
antar Desa; dan
4) daftar rencana kerja sama
dengan pihak ketiga.
1. Mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs
Desa;
2. Mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal
program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa
untuk pencapaian SDGs Desa; dan
3. Mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau
kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang
difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa

15. PENYUSUNAN
TUJUAN
RANCANGAN RKP DESA
RANCANGAN DAFTAR USULAN DESA
 Menyusun rencana prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa
yang dikelola oleh Desa;
 Menyusun rencana prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa
yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
 Menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah
pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten; dan
 Menyusun Usulan Tim Pelaksana Kegiatan.
KEGIATAN
 Menyusun rancangan RKP Desa beserta Desain dan RAB;
 Menyusun usulan daftar tim pelaksana kegiatan sesuai dengan jenis
rencana kegiatan; dan
 Menyusun Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) program dan
kegiatan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan tahun berikutnya.

16. PENYUSUNAN RANCANGAN
RKP DESA DAN DU-RKP DESA
01
Merupakan proses menyusun prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa
yang dikelola oleh Desa, dikelola melalui kerjasama antar Desa dan pihak lain,
serta dikelola oleh Desa berdasarkan kewenangan penugasan dari pemerintah
pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.
MASUKAN PROSES KELUARAN
1. daftar rencana program dan
kegiatan yang masuk ke Desa;
2. data dan informasi tentang rencana
pembiayaan Pembangunan Desa;
3. data dan informasi hasil
pencermatan RPJM Desa; dan
4. daftar kegiatan yang mendukung
penanganan aksi program prioritas
nasional, seperti konvergensi
pencegahan stunting, dll.
1. Menyusun rancangan RKP Desa beserta
Desain dan RAB;
2. Menyusun usulan daftar tim pelaksana
kegiatan sesuai dengan jenis rencana
kegiatan;
3. Menyusun Daftar Usulan RKP Desa (DU-
RKP Desa) program dan kegiatan
pembangunan Desa dan kawasan
perdesaan tahun 2023.
1) Rancangan RKP Desa Tahun 2022;
2) Dokumen evaluasi pelaksanaan RKP
Desa tahun sebelumnya;
3) Dokumen Desain dan RAB
4) Dokumen Daftar Usulan RKP Desa
(DU-RKP Desa); dan
5) Penyusunan Rancangan RKP Desa
dituangkan dalam Berita Acara
Penyusunan Rancangan RKP Desa
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
RANCANGAN DAFTAR USULAN DESA

17. MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA 02
Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk
menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis
sebagaimana dimaksud diantaranya termasuk penyusunan perencanaan
Desa (RPJM Desa dan RKP Desa).
MASUKAN PROSES KELUARAN
1. Rancangan RKP Desa dan DU-RKP
Desa yang sudah disetujui Kepala Desa.
2. Pandangan Resmi BPD.
3. Pandangan resmi BPD yang paling
sedikit memuat:
• Pendahuluan, latar belakang, dasar
hukum, maksud, dan tujuan;
• Gambaran umum hal strategis yang
akan dibahas;
• Pendapat BPD terhadap hal strategis
yang akan dibahas dalam
Musyawarah Desa; dan
• Kesimpulan dan rekomendasi.
A. Persiapan
a) BPD membentuk panitia pelaksana Musdes
b) Pengumuman pelaksanaan Musdes oleh Panitia
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan
Musdes
c) Panitia membuka pendaftaran peserta Musdes
yang berkeinginan hadir.
B. Pelaksanaan:
a) Tata Tertib Musdes
b) Pembahasan Materi Musdes
c) Pengambilan Keputusan Musdes
d) Penutupan Acara Musdes
1) Berita Acara Musdes
2) Dokumen Pandangan Resmi
BPD
3) Dokumen Rancangan RKP Desa
dan DU-RKP Desa yang
disempurnakan.
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
RANCANGAN DAFTAR USULAN DESA

18. Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
PEMBAHASAN
RANCANGAN RKP DESA
PRIOARITAS PERNCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
RANCANGAN RKP DESA
YANG DISEMPURNAKAN
RANCANGAN
RKP Desa
DISKUSI
PERBIDANG KEGIATAN
(4 Bidang)
TATA TERTIB TUJUAN:
menetapkan prioritas, program, kegiatan,
dan kebutuhan Pembangunan Desa yang
didanai oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa,
dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
Musrenbang Desa ini, memuat empat
pokok pembahasan rencana, yaitu :
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa,
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

19. MASUKAN PROSES KELUARAN
Dokumen rancangan RKP
Desa tahun 2022 dan
Rancangan DU-RKP Desa
tahun 2023 hasil
Musyawarah Desa tentang
Perencanaan Desa beserta
sumber pendanaannya
A. Persiapan:
 Pemerintah Desa mempersiapkan pelaksanaan
Musrenbang Desa dengan membentuk panitia
 Tugas panitia:
1) Menyiapkan susunan acara, tata tertib, dan bahan
pembahasan;
2) Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan
undangan kepada peserta paling lambat 5 (lima)
hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa;
3) Melakukan registrasi peserta untuk memastikan
kehadiran peserta paling lambat 1 (satu) hari
sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa.
B. Pelaksanaan:
 Penyepakatan mekanisme pelaksanaan Musrenbang
Desa RKP Desa.
 Proses Pembahasan Materi Musrenbang Desa
 Pengambilan Keputusan Musrenbang Desa
 Penutupan Acara Musrenbang Desa
1) Berita Acara Musrenbang
Desa RKP Desa.
2) Dokumen Rancangan RKP
Desa tahun 2022 dan DU-RKP
Desa Tahun 2023.
Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
PEMBAHASAN
RANCANGAN RKP DESA

20. PEMBAHASAN
RANCANGAN RKP DESA
 Pemaparan Kepala Desa
mengenai prioritas kegiatan
perencanaan pembangunan desa
 Pemaparan Camat mengenai
prioritas permasalahan dan
rencana prioritas kebijakan
pembangunan daerah
 Pemaparan kepala OPD atau
yang mewakili mengenai
informasi prioritas program
kegiatan OPD
 Pemaparan rancangan RKP
Desa oleh Tim Penyusun
 Diskusi kelompok membahas
kegiatan sesuai skala prioritas
yang akan dibiayai APB Desa
Tahun Anggaran 2022 dan
membahas rancangan DU-RKP
Desa Tahun 2023.
 Diskusi perbidang kegiatan
1. Peny. Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pemb. Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan
Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat
Desa.
 Penyampaian laporan hasil
diskusi kelompok.
 Tanggapan dan jawaban
Pemerintah Desa atas
pandangan resmi unsur
pemerintah daerah
(kecamatan/kabupaten) dan
hasil diskusi kelompok.
 Dokumen Rancangan RKP Desa
tahun 2022
 Dokumen Rancangan DU-RKP
Desa tahun 2023
RANCANGAN
RKP DESA &
DU-RKP DESA

21.  PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA
 PENETAPAN RANCANGAN RKP DESA
 PENGESAHAN DOKUMEN RKP DESA
Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa merupakan
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD dalam
rangka pembahasan dan pengesahan RKP Desa.
MASUKAN PROSES KELUARAN
Dokumen rancangan RKP Desa
yang telah disempurnakan
berdasarkan hasil Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbang Desa RKP Desa)
A. Persiapan
a) BPD membentuk panitia pelaksana Musdes
b) Pengumuman pelaksanaan Musdes oleh Panitia
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan
Musdes
c) Panitia membuka pendaftaran peserta Musdes
yang berkeinginan hadir.
A. Pelaksanaan:
a) Tata Tertib Musdes
b) Pembahasan Materi Musdes
c) Pengambilan Keputusan Musdes
d) Penutupan Acara Musdes
1) Berita Acara Musyawarah Desa
Pembahasan dan Penetapan RKP Desa
Tahun 2022 yang ditandatangani oleh
kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan
seorang perwakilan masyarakat Desa;
2) Dokumen RKP Desa Tahun 2022 dan DU-
RKP Desa Tahun 2023; dan
3) Peraturan Desa tentang RKP Desa yang
telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan
BPD.

22. PERDES
MUSRENBANG DESA
Berkoordinasi dengan pemerintah
daerah kabupaten/kota yang
mempunyai kewenangan terkait
dengan kejadian khusus
Mengkaji ulang kegiatan pembangunan
dalam RPJM Desa yang terkena
dampak terjadinya peristiwa khusus.
Menyusun rencana aksi yang disertai
rencana kegiatan dan RAB dan Desain.
Menyusun rancangan RKP Desa
perubahan.
Mengumpulkan dokumen perubahan
mendasar atas kebijakan pemerintah
pusat, pemerintah daerah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota.
Mengkaji ulang kegiatan pembangunan
dalam RKP Desa yang terkena dampak
terjadinya perubahan mendasar atas
kebijakan pemerintah pusat,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau
pemerintah daerah kabupaten/kota.
Menyusun rancangan kegiatan yang
disertai rencana kegiatan dan RAB dan
Desain.
Menyusun rancangan RKP Desa
perubahan.
Dalam hal musyawarah, perubahan
RKP Desa sebenarnya sama saja
dengan tata cara pada saat
penetapan RKP Desa.
Bedanya, hanya apabila terjadi
peristiwa khusus, kita perlu
berkoordinasi dengan Pemerintah
Daerah untuk mengkaji dan
menyelaraskan ulang RKP Desa
sebelum ditetapkan menjadi
Peraturan Desa tentang RKP Desa
perubahan.

23. DIMANAKAH MELETAKKAN
Dalam Perencanaan Desa

24. 1. Apabila kepala desa baru maka pada saat menuangkan visi
dan misi kepala desa kedalam RPJMDes selama 6 tahun harus
menyelaraskan dengan SDGs Desa.
2. Apabila kepala desa yang lama maka SDGs Desa dapat
menjadi acuan saat penyusunan rancangan RKP Desa
Mencermati skala prioritas
rencana kegiatan
Pembangunan Desa untuk 1
(satu) tahun anggaran
berikutnya yang tertuang
dalam dokumen RPJM Desa
Mencermati arah kebijakan
Perencanaan Pembangunan Desa
Mencermati hasil evaluasi laju
pencapaian SDGs Desa pada SID
SDGS DESA TYPE DESA
Ke - 1 Desa Tanpa Kemiskinan
Ke - 2 Desa Tanpa Kelaparan
Ke - 3 Desa Sehat dan Sejahtera
Ke - 4 Pendidikan Desa Berkualitas
Ke - 5 Keterlibatan Perempuan Desa
Ke - 6 Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi
Ke - 7 Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
Ke - 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
Ke - 9 Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan
Ke - 10 Desa Tanpa Kesenjangan
Ke - 11 Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman
Ke - 12 Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan
Ke - 13 Desa Tanggap Perubahan Iklim
Ke - 14 Desa Peduli Lingkungan Laut
Ke - 15 Desa Peduli Lingkungan Darat
Ke - 16 Desa Damai Berkeadilan
Ke - 17 Kemitraan untuk Pembangunan Desa
Ke - 18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaktif

25. TIPOLOGI - 1 Desa tanpa kemiskinan dan
kelaparan
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
TIPOLOGI - 2 Desa ekonomi tumbuh merata SDGs Desa 8 : Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9 : Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10 : Desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12 : Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
TIPOLOGI - 3 Desa peduli kesehatan SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11 : Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
TIPOLOGI - 4 Desa peduli lingkungan SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
TIPOLOGI - 5 Desa peduli pendidikan SDGs Desa 4 : Pendidikan Desa berkualitas.
TIPOLOGI - 6 Desa ramah perempuan SDGs Desa 5 : Keterlibatan perempuan Desa.
TIPOLOGI - 7 Desa berjejaring SDGs Desa 17 : Kemitraan untuk pembangunan Desa.
TIPOLOGI - 8 Desa tanggap budaya SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18 : Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
TIPOLOGI DESA

26. MENGGUNAKAN PEMBACAAN HASIL PENGHITUNGAN KUISIONER
BAGAIMANAKAH MENINGKATKAN STATUS DESA
1. Download hasil inputan IDM.
2. Lihat nilai dari masing-masing indeks.
3. Bila ditemukan nilai yang masih 0 atau belum
angka 1 maka harus ada kegiatan yang bisa
menjawab hal tersebut.
4. Kegiatan-kegiatan yang akan menjawab
kekurangan tersebut dapat dari luar desa seperti
Pemerintah Daerah atau dari pihak luar yang
berkompeten disesuaikan dengan kewenanganya.
INDEKS DESA MEMBANGUN

27. SEBERAPA
PENTING
Perencanaan Desa diharapkan dapat memperkuat hak dan
kewenangan Desa sekaligus mengoptimalkan sumber kekayaan
Desa sebagai modal utama dalam
PEMBANGUNAN DESA
Pentingnya Desa memiliki perencanaan karena Desa
harus mengatur dan mengurus Desa-nya sesuai
dengan kewenangan Desa
- SAVE GOVERNING COMMUNITY -

28. MATOR SAKALANGKONG
TPPI KECAMATAN MANGARAN
NO ONE
LEFT BEHIND