SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
PEMBELAJARAN PKN DI SD
KELOMPOK 3
1
TITO AWALINA
ZULFA
ATIK FATIHA
ERMA
SULISTANINGSIH
RAHMANI
TAYA
KARTAWIJAYA
(857513148)
(85751473
4)
(85752319
5) (857518179)
KONSEP HAK ASASI MANUSIA
(HAM) DALAM UNDANG-UNDANG
DASAR 1945
MODUL 5
PENGERTIAN HAM
KEGIATAN BELAJAR
1
A.
PENGERTIAN
Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999
tentang HAM pasal 1 ayat (1) menyatakan HAM
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manusia sebagai mahluk tuhan YME
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum
pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan
perlindungan harkat dan martabat
Ciri khas dari HAM
1. Kodrat
2. Hakiki
3. Universal
4. Tidak dapat dicabut
5. Tidak dapat dibagi
B. NILAI-NILAI DASAR
HAM
1. Kebebasan/Kemerdekaan
2. Kemanusiaan/Perdamaian
3. Keadilan/kesederajatan/Persamaa
n
MODUL 5
HAM DALAM UNDANG-UNDANG
DASAR 1945
KEGIATAN BELAJAR
2
Rumusan lengkap bunyi pasal-pasal
dan ayat-ayat yang mengandung
muatan HAM adalah pasal 27 UUD
1945.
Selain terdapat dalam pasal UUD
1945, juga terdapat pada
pembukaan UUD 1945 alenia
pertama dan alenia keempat.
Penjabaran UU No. 39 tahun 1999 tentang
HAM, secara garis besar :
 Hak untuk hidup
 Hak berkeluarga
 Hak memperoleh keadilan
 Hak atas kebebasan pribadi
 Hak atas rasa aman
 Hak atas kesejahteraan
 Hak turut serta dalam pemerintahan
 Hak wanita
 Hak anak
MODUL 5
KASUS-KASUS YANG BERKAITAN
DENGAN HAM
KEGIATAN BELAJAR
3
Menurut Lukman Soetrisno Paul S Baut bahwa suatu
pembangunan telah melaksanakan HAM apabila
menunjukkan adanya ciri-ciri :
 Dalam bidang politik berupa kemauan pemerintah
dan masyarakat untuk mengakui pluralisme pendapat
dan kepentingan dalam masyarakat
 Dalam bidang sosial nerupa ditandai dengan adanya
perlakuan yang sama oleh hukum dan adanya rasa
toleransi terhadap perbedaan atau latar belakang
agama dan ras warga negara Indonesia.
 Dalam bidang ekonomi, dengan tidak adanya
monopoli dalam sistem ekonomi yang berlaku.
Terjadinya pelanggaran-pelanggaran
terhadap nilai-nilai HAM karena HAM
belum dipahami secara baik, HAM
masih dipahami sebagai kebebasan
tanpa batas
Dengan kata lain pelaksanaan HAM
selalu dibatasi oleh peraturan
perundangan-undangan.
MODUL 6
KONSEP PENEGAKAN HUKUM DI
INDONESIA
KEGIATAN BELAJAR
1
PENGERTIAN HUKUM
A. PENGERTIAN HUKUM MENURUT PARA
AHLI
Dari beberapa batasan tentang hukum yang
diberikan para ahli dapat diambil kesimpulan
bahwa hukum meliputi beberapa unsur, yaitu :
1. Peraturan mengenai tingkkah laku manusia
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan
resmi yang berwajib
3. Peraturan bersifat memaksa
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan
tersebut adalah tegas
B. KONSEP NEGERA HUKUM MENURUT
PARA AHLI
Secara umum negara hukum adalah negara
yang berlandaskan hukum dan keadilan
bagi warganya.
Dimana kekuasaan dibatasi oleh hukum
dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku
dan perbuatan baik dilakukan oleh warga
negara harus berdasarkan atas hukum.
C. CIRI-CIRI DAN MACAM-MACAM PEMBAGIAN
HUKUM
Hukum dapat dikenali melalui ciri-cirinya
yaitu :
1. Adanya perintah dan/atau larangan
2. Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati
oleh setiap orang
Pembagian hukum menurut asas
pembagian :
1. Menurut Sumbernya
 Hukum Undang-
Undang
 Hukum Kebiasaan
 Hukum Traktat
 Hukum
Yurisprudensi
2. Menurut Bentuknya 3. Menurut Tempat
Berlakunya
 Hukum Tertulis
 Hukum Tak
Tertulis
 Hukum Nasional
 Hukum
Internasional
 Hukum Asing
 Hukum Gereja
4. Menurut Waktu
Berlakunya
 Hukum Costitutum (Hukum
Positif)
 Hukum Costituendum
 Hukum Asasi (Hukum Alam)
5. Menurut Cara Mempertahankan dan
Fungsinya
6. Menurut Sifatnya dan Daya Kerjanya atau
Sanksinya
 Hukum Materiil
 Hukum Formil
 Hukum Yang Memaksa
 Hukum Mengatur = Hukum Pelengkap = Hukum
Penambah
7. Menurut Isinya
 Hukum Publik
 Hukum Privat
D. HUKUM NORMATIF – HUKUM IDEAL – HUKUM
WAJAR
Rumusan yang dikemukakan oleh
Ziensheiner dalam bukunya “Recht
Sociologie” ada perbedaan-perbedaan
yaitu :
1. Hukum Normatif
2. Hukum Ideal
3. Hukum Wajar
Prof.Dr. Sudargo Gautama, SH.
Mengemukakan 3 ciri ciri atau unsur
unsur dari negara hukum yaitu :
 Terdapat pembatasan kekuatan kekuatan
negara terhadap perorangan
 Asas legalitas setiap tindakan negara harus
berdasarkan hukum yang telah di adakan
terlebih dahulu yang harus di taati juga oleh
pemerintah atau aparaturnya.
 Pemisahan kekuasaan agar hak hak asasi betul
betul terlindung adalah pemisahan kekuasaan
KEGIATAN BELAJAR
2
MODUL 6
PENEGAKAN HUKUM DI
INDONESIA
Penegakan hukum di Indonesia
tidak lepas dari norma atau kaidah
yang mengatur kehidupan
warganya, diantaranya :
o Norma agama
o Norma
kesusilaan
o Norma
Kesopanan
o Norma Adat
o Norma Hukum
Dalam penegakan hukum di
Indonesia, Sumber hukum
dapat digolongkan ke dalam
klasifikasi berikut :
 Hukum Undang-Undang
 Hukum Persetujuan
 Hukum Traktat
 Hukum Kebiasaan dan Hukum
Adat
 Hukum Yurisprudensi
Untuk menjalankan
penegakan hukum
dibentuk lembaga
penegakan hukum yaitu :
1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Kehakiman
KEGIATAN BELAJAR
3
MODUL 6
KASUS-KASUS YANG BERKAITAN DENGAN
HUKUM
1. Kasus Pencurian Uang melalui
ATM
2. Kasus Perampokan
Contoh kasus-kasus yang
berkaitan dengan hukum :
PKn.pptx

More Related Content

Similar to PKn.pptx

NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptx
NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptxNEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptx
NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptx
SuciPuspitasari9
 
Hukum dan perkembangannya
Hukum dan perkembangannyaHukum dan perkembangannya
Hukum dan perkembangannya
zumira zamiati
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
FN223
 
Salinan dari Green and White Illustrated Accountant and Bookkeeper Marketing ...
Salinan dari Green and White Illustrated Accountant and Bookkeeper Marketing ...Salinan dari Green and White Illustrated Accountant and Bookkeeper Marketing ...
Salinan dari Green and White Illustrated Accountant and Bookkeeper Marketing ...
AjengAurellia
 
RULE OF LAW HAM.pptx
RULE OF LAW HAM.pptxRULE OF LAW HAM.pptx
RULE OF LAW HAM.pptx
AnakBaru5
 
Perlindungan hukum
Perlindungan hukumPerlindungan hukum
Perlindungan hukum
iwan Alit
 

Similar to PKn.pptx (20)

NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptx
NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptxNEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptx
NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptx
 
Hukum dan perkembangannya
Hukum dan perkembangannyaHukum dan perkembangannya
Hukum dan perkembangannya
 
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
 
DOC-20230403-WA0010..pptx
DOC-20230403-WA0010..pptxDOC-20230403-WA0010..pptx
DOC-20230403-WA0010..pptx
 
Pentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan HukumPentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan Hukum
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
 
Pkn
Pkn Pkn
Pkn
 
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARAKEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
 
Salinan dari Green and White Illustrated Accountant and Bookkeeper Marketing ...
Salinan dari Green and White Illustrated Accountant and Bookkeeper Marketing ...Salinan dari Green and White Illustrated Accountant and Bookkeeper Marketing ...
Salinan dari Green and White Illustrated Accountant and Bookkeeper Marketing ...
 
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptxPPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
 
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptxRANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
 
Kd 3 sistem hukum dan peradilan
Kd 3 sistem hukum dan peradilanKd 3 sistem hukum dan peradilan
Kd 3 sistem hukum dan peradilan
 
Isi makalah santi
Isi makalah santiIsi makalah santi
Isi makalah santi
 
Rule of law dan ham yoa
Rule of law dan ham yoaRule of law dan ham yoa
Rule of law dan ham yoa
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Rule of law new
Rule of law newRule of law new
Rule of law new
 
RULE OF LAW HAM.pptx
RULE OF LAW HAM.pptxRULE OF LAW HAM.pptx
RULE OF LAW HAM.pptx
 
Presentasi-Modul-5 Pkn.pptx
Presentasi-Modul-5 Pkn.pptxPresentasi-Modul-5 Pkn.pptx
Presentasi-Modul-5 Pkn.pptx
 
Perlindungan hukum
Perlindungan hukumPerlindungan hukum
Perlindungan hukum
 

PKn.pptx

  • 1. PEMBELAJARAN PKN DI SD KELOMPOK 3 1 TITO AWALINA ZULFA ATIK FATIHA ERMA SULISTANINGSIH RAHMANI TAYA KARTAWIJAYA (857513148) (85751473 4) (85752319 5) (857518179)
  • 2. KONSEP HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MODUL 5 PENGERTIAN HAM KEGIATAN BELAJAR 1
  • 3. A. PENGERTIAN Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 1 ayat (1) menyatakan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat
  • 4. Ciri khas dari HAM 1. Kodrat 2. Hakiki 3. Universal 4. Tidak dapat dicabut 5. Tidak dapat dibagi
  • 5. B. NILAI-NILAI DASAR HAM 1. Kebebasan/Kemerdekaan 2. Kemanusiaan/Perdamaian 3. Keadilan/kesederajatan/Persamaa n
  • 6. MODUL 5 HAM DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 KEGIATAN BELAJAR 2
  • 7. Rumusan lengkap bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat yang mengandung muatan HAM adalah pasal 27 UUD 1945. Selain terdapat dalam pasal UUD 1945, juga terdapat pada pembukaan UUD 1945 alenia pertama dan alenia keempat.
  • 8. Penjabaran UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, secara garis besar :  Hak untuk hidup  Hak berkeluarga  Hak memperoleh keadilan  Hak atas kebebasan pribadi  Hak atas rasa aman  Hak atas kesejahteraan  Hak turut serta dalam pemerintahan  Hak wanita  Hak anak
  • 9. MODUL 5 KASUS-KASUS YANG BERKAITAN DENGAN HAM KEGIATAN BELAJAR 3
  • 10. Menurut Lukman Soetrisno Paul S Baut bahwa suatu pembangunan telah melaksanakan HAM apabila menunjukkan adanya ciri-ciri :  Dalam bidang politik berupa kemauan pemerintah dan masyarakat untuk mengakui pluralisme pendapat dan kepentingan dalam masyarakat  Dalam bidang sosial nerupa ditandai dengan adanya perlakuan yang sama oleh hukum dan adanya rasa toleransi terhadap perbedaan atau latar belakang agama dan ras warga negara Indonesia.  Dalam bidang ekonomi, dengan tidak adanya monopoli dalam sistem ekonomi yang berlaku.
  • 11. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai HAM karena HAM belum dipahami secara baik, HAM masih dipahami sebagai kebebasan tanpa batas Dengan kata lain pelaksanaan HAM selalu dibatasi oleh peraturan perundangan-undangan.
  • 12. MODUL 6 KONSEP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA KEGIATAN BELAJAR 1 PENGERTIAN HUKUM
  • 13. A. PENGERTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI Dari beberapa batasan tentang hukum yang diberikan para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur, yaitu : 1. Peraturan mengenai tingkkah laku manusia 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib 3. Peraturan bersifat memaksa 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas
  • 14. B. KONSEP NEGERA HUKUM MENURUT PARA AHLI Secara umum negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Dimana kekuasaan dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh warga negara harus berdasarkan atas hukum.
  • 15. C. CIRI-CIRI DAN MACAM-MACAM PEMBAGIAN HUKUM Hukum dapat dikenali melalui ciri-cirinya yaitu : 1. Adanya perintah dan/atau larangan 2. Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang Pembagian hukum menurut asas pembagian : 1. Menurut Sumbernya  Hukum Undang- Undang  Hukum Kebiasaan  Hukum Traktat  Hukum Yurisprudensi
  • 16. 2. Menurut Bentuknya 3. Menurut Tempat Berlakunya  Hukum Tertulis  Hukum Tak Tertulis  Hukum Nasional  Hukum Internasional  Hukum Asing  Hukum Gereja 4. Menurut Waktu Berlakunya  Hukum Costitutum (Hukum Positif)  Hukum Costituendum  Hukum Asasi (Hukum Alam)
  • 17. 5. Menurut Cara Mempertahankan dan Fungsinya 6. Menurut Sifatnya dan Daya Kerjanya atau Sanksinya  Hukum Materiil  Hukum Formil  Hukum Yang Memaksa  Hukum Mengatur = Hukum Pelengkap = Hukum Penambah 7. Menurut Isinya  Hukum Publik  Hukum Privat
  • 18. D. HUKUM NORMATIF – HUKUM IDEAL – HUKUM WAJAR Rumusan yang dikemukakan oleh Ziensheiner dalam bukunya “Recht Sociologie” ada perbedaan-perbedaan yaitu : 1. Hukum Normatif 2. Hukum Ideal 3. Hukum Wajar
  • 19. Prof.Dr. Sudargo Gautama, SH. Mengemukakan 3 ciri ciri atau unsur unsur dari negara hukum yaitu :  Terdapat pembatasan kekuatan kekuatan negara terhadap perorangan  Asas legalitas setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah di adakan terlebih dahulu yang harus di taati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.  Pemisahan kekuasaan agar hak hak asasi betul betul terlindung adalah pemisahan kekuasaan
  • 21. Penegakan hukum di Indonesia tidak lepas dari norma atau kaidah yang mengatur kehidupan warganya, diantaranya : o Norma agama o Norma kesusilaan o Norma Kesopanan o Norma Adat o Norma Hukum
  • 22. Dalam penegakan hukum di Indonesia, Sumber hukum dapat digolongkan ke dalam klasifikasi berikut :  Hukum Undang-Undang  Hukum Persetujuan  Hukum Traktat  Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat  Hukum Yurisprudensi
  • 23. Untuk menjalankan penegakan hukum dibentuk lembaga penegakan hukum yaitu : 1. Kepolisian 2. Kejaksaan 3. Kehakiman
  • 24. KEGIATAN BELAJAR 3 MODUL 6 KASUS-KASUS YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM 1. Kasus Pencurian Uang melalui ATM 2. Kasus Perampokan Contoh kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum :