Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

TATA CARA REVISI APBN TAHUN ANGGARAN 2014

TATA CARA REVISI APBN TAHUN ANGGARAN 2014

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

TATA CARA REVISI APBN TAHUN ANGGARAN 2014

  1. 1. MEKANISME DAN TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN 2014 Disampaikan Oleh : JOKO RISWANTO Pada Kegiatan Sosialisasi PP 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Lembaga Natuna, 21 April 2014
  2. 2. Beberapa pertimbangan perlunya dilakukan revisi anggaran : 1) Tengang Waktu antara Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran cukup lama yaitu sekitar 1 (satu) tahun sehingga sangat dimungkinkan perencanaan yang disusun belum mencakup seluruh kebutuhan untuk tahun yang direncanakan. 2) Dalam periode pelaksanaan anggaran sangat dimungkinkan terjadi perubahan keadaan atau perubahan prioritas yang tidak diantisipasi pada saat proses perencanaan. 3) Adanya perubahan metodologi pelaksanaan kegiatan, contoh : semula direncanakan secara swakelola menjadi kontraktual, dari single year menjadi multi years. 4) Adanya perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah dalam tahun anggaran berjalan, contoh : penghematan anggaran, penerapan reward and punishment, atau adanya APBN Perubahan. A. Latar Belakang Revisi Anggaran
  3. 3. 1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 7/PMK.02/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 6/ PB/2014 tanggal 05 Maret 2014 tentang Petunjuk Teknis Revisi Penata Usahaan Revisi Anggaran Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2014 B. DASAR HUKUM
  4. 4. Menyediakan payung hukum sebagai landasan dalam melakukan revisi anggaran belanja pemerintah pusat TA 2014 dalam hal : 1) Antisipasi terhadap perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran dan perubahan prioritas kebutuhan; 2) Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan; 3) Mempercepat pencapaian kinerja K/L; 4) Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas dan meningkatkan kualitas belanja APBN. C. Tujuan Revisi Anggaran
  5. 5. D. Ruang Lingkup Revisi Anggaran dan Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran 1. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggaran. 2. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap. 3. Perubahan /ralat karena kesalahan administratsi.
  6. 6. Program Satker Kegiatan Output/ Keluaran Sub Output Komponen S Item Akun Sub Komponen
  7. 7. Jenis revisi anggaran dalam hal pagu berubah (bertambah/berkurang) terdiri atas : A. Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) : 1) perubahan anggaran belanja yg bersumber dari PNBP. 2) perubahan pagu anggaran pembayaran Subsidi Energi. B. Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jendreal Perbendaharaan (Kanwil DJPBN) : 1) penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang. 1. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggaran
  8. 8. a. Jenis revisi anggaran untuk pagu anggaran tetap pada level Program atau dalam satu Program: 1. Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran pada DJA : 1) Pergeseran dalam Keluaran yg sama, Kegiatan yg sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yg berbeda. 2) Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yg berbeda. 3) Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yg berbeda. 4) Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA. 2. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap
  9. 9. a. Jenis revisi anggaran untuk pagu anggaran tetap pada level Program atau dalam satu Program: 2. Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran pada Kanwil DJPBN : 1) Pergeseran dalam satu Keluaran, satu Kegiatan dan satu Satker. 2) Pergeseran antar Keluaran, satu Kegiatan dan satu Satker. 3) Pergeseran dalam Keluaran yg sama, Kegiatan yg sama dan antar Satker dalam satu wilayah kerja Kanwil DJPBN. 4) Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam satu wilayah kerja Kanwil DJPBN. 5) Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Satker. 6) Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam satu wilayah kerja Kanwil DJPBN. Lanjutan....
  10. 10. a. Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran pada DJA : 1) ralat kode KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yg berbeda. 2) ralat kode kewenangan. 3) ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda. 4) Ralat kode Satker. 5) ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI dg Pemerintah. 3. Perubahan /ralat karena kesalahan administratsi
  11. 11. b. Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran pada Kanwil DJPBN : 1) ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama. 2) ralat kode KPPN dalam satu wilayah kerja Kanwil DJPBN. 3) perubahan nomenklatur Bag Anggaran atau Satker sepanjang kode tetap; 4) ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN. 5) ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN. 6) ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA. 7) ralat pencantuman volume Keluaran dalam DIPA. 8) perubahan Pejabat Perbendaharaan. Lanjutan.....
  12. 12. 4. Revisi Anggaran yg memerlukan persetujuan Eselon I K/L 1. pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN; 2. pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda; 3. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN; 4. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda; 5. pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; 6. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN; 7. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda; dan/atau 8. penambahan cara penarikan PHLN/PHDN.
  13. 13. 5. Revisi Anggaran pada KPA 1. pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker; dan/atau 2. pergeseran antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker. Revisi Anggaran pd KPA dilaksanakan dengan ketentuan sbb : a. dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan DIPA Petikan, KPA menyampaikan usul Revisi Anggaran kepada Kanwil DJPBN; dan b. dalam hal Revisi Anggaran tidak mengakibatkan perubahan DIPA Petikan, KPA mengubah ADK RKA Satker berkenaan melalui aplikasi RKA-K/L-DIPA, mencetak Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan KPA menetapkan perubahan POK.
  14. 14. E. Batasan Revisi Anggaran 1) Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi alokasi anggaran. 2) Revisi Anggaran dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan untuk hal-hal yang dibatasi atau dilarang didanai dari APBN. 3) Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. 4) Revisi Anggaran berupa pergeseran antar Kegiatan dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan digunakan untuk hal-hal yg bersifat prioritas, mendesak, darurat, dan tidak dapat ditunda.
  15. 15. 1) TIDAK MENGURANGI ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1) Kebutuhan biaya operasional Satker kecuali untuk memenuhi biaya operasional pada Satker lain sepanjang masih dalam peruntukan yang sama; 2) Alokasi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor kecuali untuk memenuhi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor pada Satker lain; 3) Kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana kecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana pada Satker lain; 4) Pembayaran berbagai tunggakan; 5) Rupiah murni pendamping (RMP) sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (on- going); dan/atau 6) Paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.
  16. 16. 2) Hal-hal yang dibatasi atau dilarang didanai dari APBN misalnya : 1) Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya, hari ulang tahun/hari jadi lembaga; 2) Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga dsb untuk berbagai peristiwa; 3) Pesta untuk berbagai peristiwa dan Pekan Olah raga pada Lembaga; 4) Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis, serupa dengan yang tersebut diatas.
  17. 17. 3) MENGURANGI VOLUME KELUARAN 1) Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. 2) Dalam hal terdapat perubahan prioritas penggunaan anggaran atau perubahan kebijakan Pemerintah atau keadaan kahar yang mengakibatkan volume Keluaran dalam DIPA berkurang, usul pengurangan volume Keluaran diatur dgn ketentuan sbb: a. Dalam hal volume Keluaran yang berkurang mrp volume Keluaran dari Kegiatan Prioritas Nasional, usul pengurangan volume Keluaran disampaikan kpd Kementerian Perencanaan/Bappenas sbg acuan perubahan Rencana Kerja K/L dan RKP 2014. b. Dalam hal volume Keluaran yang berkurang mrp volume Keluaran dari Kegiatan Prioritas K/L, usul pengurangan volume Keluaran disampaikan kpd Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran. 3) Berdasarkan persetujuan dari Kementerian Perencanaan/ Bappenas dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga mengajukan usul revisi anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran.
  18. 18. 4) tidak mengurangi volume Keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan digunakan untuk hal-hal yg bersifat prioritas, mendesak, darurat, dan tidak dapat ditunda. 1) Pergeseran anggaran antar Kegiatan dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan digunakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda. 2) Hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda merupakan kegiatan-kegiatan K/L yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja K/L Tahun 2014 dan/atau kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran 2014. 3) Pergeseran anggaran antar Kegiatan harus dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan surat persetujuan dari pejabat Eselon I sebagai penanggung jawab Program.
  19. 19. F. BATAS AKHIR PENERIMAAN REVISI Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk TA 2014 ditetapkan sbb: a. Tanggal 31 Oktober 2014, untuk Revisi Anggaran pada DJA; dan b. Tanggal 12 Desember 2014, untuk Revisi Anggaran pada Kanwil DJPBN. c. Tanggal 30 Desember 2014, Untuk Revisi Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai TA 2014 Catatan : Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran di atas, termasuk untuk penyelesaian revisi dalam rangka APBN-P TA 2014.
  20. 20. 1) Persyaratan Revisi Anggaran pada DJA : a. Surat Usulan Revisi Anggaran dari Eselon I K/L; b. Matriks Semula-Menjadi; c. SPTJM dari Eselon I K/L; d. RKA Satker; e. ADK RKA-K/L-DIPA Revisi; f. Dokumen terkait penghapusan catatan Halaman IV DIPA. 2) Persyaratan Revisi Anggaran pada Kanwil DJPBN : a. Surat Usulan Revisi Anggaran dari KPA; b. Matriks Semula-Menjadi; c. SPTJM dari KPA; d. RKA Satker; e. Copy DIPA terakhir; f. ADK RKA-K/L-DIPA Revisi; g. Dokumen terkait (persetujuan Eselon I, verifikasi BPKP/APIP K/L, BA Rekonsilisasi KPPN). G. PERSYARATAN REVISI ANGGARAN
  21. 21. Mekanisme Pengesahan Revisi Anggaran di (DJA) Dit. SP DJPBN  Meneliti Surat usulan revisi anggaran dan kelengkapan Dokumen pendukung; DJA  Surat peno-lakan revisi.  Upload ke server RKA-K/L- DIPA Notifikasi dari sistem :  persetujuan revisi;  Kode digital stamp yg baru.  Surat pengesahan revisi, dilampiri Notifikasi. Esl. I N 10 9 Eselon I Pagu berubah? Revisi DIPA Setuju? Penelaahan Y N Y  Pencetakan DHP RKA-K/L. DJA 11  Surat usulan revisi;  Data dan Dokumen Pendukung Dokumen Lengkap? N Y APIP K/L  Mereviu Surat usulan revisi anggaran dan kelengkapan Dokumen pendukung; 2 3 1 4 5 7 6 8
  22. 22. Mekanisme Pengesahan Revisi Anggaran … (Kanwil DJPBN) KPPN KPA  Meneliti Surat usulan revisi anggaran dan kelengkapan Dokumen pendukung; Kanwil DJPB Revisi DIPA Setuju?  Surat penolakan revisi.  Upload ke server RKA-K/L-DIPA Notifikasi dari sistem :  pengesahan revisi;  Kode digital stamp yg baru.  Surat pengesahan revisi, dilampiri Notifikasi. KPA YN 1  Surat Usulan Revisi Anggaran;  Data dan Dokumen Pendukung Eselon I  Meneliti usulan Revisi Anggaran dan menerbitkan persetujuan revisi anggaran Persetujuan Esln I Y N Surat Persetujuan Eselon I 10 3 2 4 5 7 89 6
  23. 23. Lampiran
  24. 24. Contoh Revisi Anggaran Pergeseran antar Keluaran, satu Kegiatan dan satu Satker REV
  25. 25. Contoh Revisi Anggaran : 1. Pergeseran antar Keluaran, satu Kegiatan dan satu Satker ; 2. Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Satker 1 2 REV
  26. 26. 26 Hal-hal yang harus diperhatikan….(1) 1. Terkait Mekanisme Pengusulan Revisi Anggaran: a. Satker harus mengunduh ADK RKA-K/L DIPA dari web RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan sebagai bahan pembuatan perubahan (semula-menjadi). b. Sebelum melakukan Revisi Anggaran Satker harus mengecek data realisasi anggaran terakhir. c. Dalam hal usulan Revisi Anggaran merupakan kewenangan DJA, maka usulan Revisi Anggaran yang disampaikan oleh Eselon I ke DJA harus berasal dari usulan KPA dan menggunakan data ADK RKA-K/L Satker. 2. Terkait perubahan Lokasi kantor bayar (KPPN), perubahan pejabat perbendaharaan dan perubahan rencana penarikan/perkiraan penerimaan Satker menyampaikan usulan revisi DIPA kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
  27. 27. 27 3. Unit Eselon I K/L selaku penanggung jawab program mempunyai prioritas dalam melakukan revisi sehingga apabila Unit Eselon I K/L sedang proses revisi DIPA di DJA maka usulan revisi DIPA dari satker vertikalnya ke Kanwil DJPBN tidak dapat diproses; 4. Terkait hard copy tindak lanjut DIPA Revisi : a. Pengesahan revisi tidak akan diikuti dengan pencetakan DIPA Revisi (hard copy) namun akan diterbitkan surat pengesahan revisi yang dilampiri notifikasi dari sistem. b. Dalam hal Satker membutuhkan DIPA baru hasil revisi, Satker dapat mengunduh ADK dan PDF file dari web RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan untuk dicetak di Satker masing-masing Hal-hal yang harus diperhatikan….(2)
  28. 28. Terima Kasih

×