SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 17
Downloaden Sie, um offline zu lesen
IMPLEMENTASI  PROLEGA 2011 DAN  RENCANA PROLEGA 2012 Oleh  Muhammad Junaidi, SH, MH Biro Hukum dan Humas - Sekretariat Derah Aceh Banda Aceh, 13 Februari 2012
Pendahuluan ,[object Object],Created: MJun
PEMERINTAHAN  ACEH PEM . ACEH DPR A Qanun SETWAN EKSEKUTIF LEGISLATIF PENYELENGGARA PEMERINTAHAN  ACEH  TERDIRI ATAS PEMERINTAH ACEH DAN DPRA PASAL 21 AYAT (1)   UU NOMOR 11 TAHUN 2006
DPR A Sistem Manajemen  Keuangan  Daerah Audit  BPK-RI Lap Hasil Audit Anggaran Legislasi Pengawasan Pengguna  Tupoksi Pengelola PEM.ACEH FUNGSI PEMERINTAHAN  ACEH UUPA PA  Pasal 22 Ayat (1)
Prolega 2011 Muhammad Junaidi, SH, MH (Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan) Biiro Hukum dan Humas Setda Aceh  IMPLEMENTASI  PROLEGA 2011 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PERKEMBANGAN RANQANUN 2011 (31 Desember 2011) No JUDUL Raqan NA/ KA FGD PUBLISKASI Kirim ke DPRA Pembahasan Bersama di DPRA SKPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Usulan Eksekutif (20 Ranqanun ) 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) V V V Web JDIH/ V (21/6/2010) V (sedang pembahasan tim kecil) BAPPEDA  Dinas PU,  (BKTRA) 2. Rancangan Qanun Aceh tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.   V V V Web JDIH/ Waspada Senin/ 8 Nop 2010 V (19/10/2010) V (Paripurna-Belum ada Persetujuan Bersama) Br Tapem n Br Hukmas  3. Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup   (Qanun Aceh No 2/2011, LDA Th 2011, No. 07, TLDA 35) V V V Web JDIH/ Raja Post 15-21 Nov 2010 V (9/7/2010) V (Paripurna-Sudah ada Persetujuan Bersama) Bapedal (Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011) 4. Rancangan Qanun Aceh tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Investasi Aceh V V V Web JDIH/ V (8/6/2010) Selesai Paripurna Br Perekonomian  (Qanun Aceh 6/2011)
Perkembangan Ranqanun 2011  (Kondisi 31 Desember 2011) No JUDUL R A Q A n NA / KA F G D PUBLIKASI Kirim ke DPRA Pembahasan Bersama di DPRA SKPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. Rancangan Qanun Aceh tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA)   V V V Web JDIH/ V (18/5/2010) V Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2011 6. Rancangan Qanun Aceh tentang Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota   V V V Web JDIH/ Harian Aceh (18 Mei 2011) V (24/9/22010 X Bappeda 7. Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh  (RPJP   Aceh)   V V V Web JDIH/ Web Bapedal V (2010) X Bappeda n sudah dibentuk Pansus DPRA 8. Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus   V V V Web JDIH/ V 18 Agustus 2010 188/5630 23/8/2010 jam 16.33 Wib X TAPA
Perkembangan Ranqanun 2011 (31 Desember 2011) No JUDUL Raqan NA/ KA FGD PUBLIKASI Kirim ke DPRA Pembahasan Bersama di DPRA SKPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Rancangan Qanun Aceh tentang  Irigasi   V V V (5 Kali) Terakhir  Web JDIH/ Waspada dan Serambi Indonesia 31 Mei 2011 Selesai Paripurna Qanun No. 4/2011 (Dinas Pengairan) 10. Rancangan Qanun Aceh tentang Dana Abadi Pendidikan   V V X Web JDIH/ 26-12-2011 X MPD  11. Rancangan Qanun Aceh tentang  Perkebunan  V V X Web JDIH/ 26-12-2011 X Dishutbun 12. Rancangan Qanun Aceh tentang  Pertambangan   V V 1 kali  (13 Mei 2011) Web JDIH/ 27-12-2011 X Distamben 13. Rancangan Qanun Aceh tentang  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)   V V V Web JDIH/ 14 Juli 2011 X Biro Hukum dan Humas (Satpol PP n WH) n Sudah diserahkan ke Komisi A 14. Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan  Perhubungan  V V X Web JDIH/ X X sdg di cross chek Dishubkomintel 15. Rancangan Qanun Aceh tentang  Kepariwisataan  V V V Web JDIH/ Waspada  2011 26-12-2011 X Disbudpar
Perkembangan Ranqanun 2011  (Kondisi  31 Desember 2011) ,[object Object],[object Object],2 Raqan 2 Raqan No NAMA Raqan NA/ KA F G D PUBLIKASI Kirim ke DPRA PEMBAHASAN  Bersama di DPRA SKPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 Pajak Kendaraan Bermotor  V V V Web JDIH/ V V DPKKA 17 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  V V V Web JDIH/ V V DPKKA 18 Bahan Bakar Kendaraan Bermotor V V V Web JDIH/ V V DPKKA 19 Pajak Air Permukaan V V V Web JDIH/ v V DPKKA 20 Rancangan Qanun Aceh tentang Kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota  x X V X X X Biro Tapem/GTZ Jumlah 19 19 16 19 18  10
Perkembangan Ranqanun 2011  (Kondisi 31 Desember 2011) No JUDUL Raqan (dikirim ke Eksekutif NA/ KA FGD Kirim ke Eksekutif PEMBAHASAN Bersama di DPRA Pansus/ Komisi 1 2 3 4 5 6 7 8 II Inisiatif DPRA (11 Ranqanun ) 21. Wali Nanggroe (Wali Negara) X X X X X Dari 11 Ranqanun Inisiatif DPR Aceh, baru 1 (satu) disampaikan kepada Eksekutif Raqannya dan siap diparipurnakan (Raqan TC Pembentukan Qanun) 22. Tata Cara Pembentukan Qanun V X V V V Selesai Paripurna 23. Perubahan atas Qanun Nomor 2 tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRA X X X X X 24. Perubahan atas Qanun Nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan X X X X X 25. Rancangan Qanun Aceh tentang  Perubahan atas Qanun Nomor 5 tahun 2009 tentang Penanaman Modal di Aceh   X X X X X 26. Rancangan Qanun Aceh tentang  Pengaturan Zakat, Infaq dan Sadaqah   X X X X X
Perkembangan Ranqanun 2011   (Kondisi 31 Desember 2011) No JUDUL Raqan (dikirim ke Eksekutif NA/ KA FGD Kirim ke  Eksekutif PEMBAHASAN  Bersama di DPRA SKPA 1 2 3 4 5 6 7 8 27. Rancangan Qanun Aceh tentang Lambang dan Bendera Aceh   X x X x X 28. Rancangan Qanun Aceh tentang Bahasa Aceh X X X X X 29 Rancangan Qanun Aceh tentang Himne Aceh X X X X X 30 Rancangan Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan   X X X X X 31 Rancangan Qanun Aceh tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)   x X x X X 1 0 1 1 1
DAFTAR QANUN 2011/2012 NO QANUN KET 1 2 4 1. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2011 LD Aceh Tahun 2011 Nomor  2. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup LD Aceh Tahun 2011 Nomor ..  3. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak LD Aceh Tahun 2011 Nomor  08 TLD Aceh Nomor  36 4. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi LD Aceh Tahun 2011 Nomor  9 TLD Aceh Nomor 37 6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun LD Aceh Tahun 2011 Nomor  10 TLD Aceh Nomor 38 7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Investasi Aceh LD Aceh Tahun 2011 Nomor  11 TLD Aceh Nomor 39  4. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2010 Hasil Evaluasi Oleh Pmerintah tgl 4 Jan 2012 8. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh Disetujui bersama tanggal 23 Desember 2011 dan selesai dievaluasi Pemerintah 1 Feb 2012 9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh Kepada Kabupaten/Kota Disetujui bersama tanggal 23 Desember 2011 dan selesai dievaluasi Pemerintah 1 Feb 2012
DAFTAR PROLEGA 2012 NO Judul Rancangan QANUN KET 1 2 4 I Inisiatif DPR Aceh 6 Judul Raqan 1. Wali Nanggroe (Wali Negara)  2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR )   3. Perubahan atas Qanun Nomor 2 tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRA 4. Perubahan atas Qanun Nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan  5. Rancangan Qanun Aceh tentang  Perubahan atas Qanun Nomor 5 tahun 2009 tentang Penanaman Modal di Aceh  6. Ketenagakerjaan
DAFTAR PROLEGA 2012 Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah   10. Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota   9. Kepariwisataan   8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)   7. NO Judul Rancangan QANUN KET 1 2 4 II Usul Pemerintah Aceh 15 Judul Raqan 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA)   2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP Aceh)   3. Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus   4. Dana Abadi  Pendidikan   5. Perkebunan   6. Pengelolaan Pertambangan, Mineral dan Batubara
DAFTAR PROLEGA 2012 (lanjutan) 21 Judul Raqan Total NO Judul Rancangan QANUN KET 1 2 4 I Usul Pemerintah Aceh 15 Judul Raqan 11. Identitas Aceh ( Bendera, Lambang dan Hymne )  12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh ( RPJM Aceh )   13. Penyertaan Modal Aceh pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat di Aceh   14. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.  15. Penyelenggaraan Perhubungan
Created: MJun TERIMA  KASIH SEKIAN Setda Aceh (Kasubbag Peraturan Perundang-undangan)
Biodata ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

LKPD Provinsi Bengkulu 2009
LKPD Provinsi Bengkulu 2009LKPD Provinsi Bengkulu 2009
LKPD Provinsi Bengkulu 2009Usman Yasin
 
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDAEfektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDAPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...Ahmad Abdul Haq
 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013moliiceman
 
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana DesaAhmad Abdul Haq
 
Peraturan bupati-no.-4-ttg-pedoman-umum-penyaluran-bantuan-hibah
Peraturan bupati-no.-4-ttg-pedoman-umum-penyaluran-bantuan-hibahPeraturan bupati-no.-4-ttg-pedoman-umum-penyaluran-bantuan-hibah
Peraturan bupati-no.-4-ttg-pedoman-umum-penyaluran-bantuan-hibahppbkab
 
Bahan sosialisasi pmk 207 tahun 2020
Bahan sosialisasi pmk 207 tahun 2020Bahan sosialisasi pmk 207 tahun 2020
Bahan sosialisasi pmk 207 tahun 2020BappedaLampungUtara
 
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxProses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxMuhammad Rafi Kambara
 
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Syukriy Abdullah
 
Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6Maiya Maiya
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/20172017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017Ahmad Abdul Haq
 
No. 11 ttg retribusi perizinan tertentu
No. 11 ttg retribusi perizinan tertentuNo. 11 ttg retribusi perizinan tertentu
No. 11 ttg retribusi perizinan tertentuppbkab
 
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUNAhmad Abdul Haq
 
Pengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriPengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriabd_
 
2011 Penyertaan modal bank jateng
2011 Penyertaan modal bank jateng2011 Penyertaan modal bank jateng
2011 Penyertaan modal bank jatengPA_Klaten
 
2012 Perda ijin gangguan
2012 Perda ijin gangguan2012 Perda ijin gangguan
2012 Perda ijin gangguanPA_Klaten
 
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...Ahmad Abdul Haq
 
Salinan perpres nomor 93 tahun 2021
Salinan perpres nomor 93 tahun 2021Salinan perpres nomor 93 tahun 2021
Salinan perpres nomor 93 tahun 2021CIkumparan
 

Was ist angesagt? (20)

LKPD Provinsi Bengkulu 2009
LKPD Provinsi Bengkulu 2009LKPD Provinsi Bengkulu 2009
LKPD Provinsi Bengkulu 2009
 
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDAEfektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
 
Ess
EssEss
Ess
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
 
Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013
 
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
 
Peraturan bupati-no.-4-ttg-pedoman-umum-penyaluran-bantuan-hibah
Peraturan bupati-no.-4-ttg-pedoman-umum-penyaluran-bantuan-hibahPeraturan bupati-no.-4-ttg-pedoman-umum-penyaluran-bantuan-hibah
Peraturan bupati-no.-4-ttg-pedoman-umum-penyaluran-bantuan-hibah
 
Bahan sosialisasi pmk 207 tahun 2020
Bahan sosialisasi pmk 207 tahun 2020Bahan sosialisasi pmk 207 tahun 2020
Bahan sosialisasi pmk 207 tahun 2020
 
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxProses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
 
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
 
Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/20172017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
 
No. 11 ttg retribusi perizinan tertentu
No. 11 ttg retribusi perizinan tertentuNo. 11 ttg retribusi perizinan tertentu
No. 11 ttg retribusi perizinan tertentu
 
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
 
Pengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriPengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkri
 
2011 Penyertaan modal bank jateng
2011 Penyertaan modal bank jateng2011 Penyertaan modal bank jateng
2011 Penyertaan modal bank jateng
 
2012 Perda ijin gangguan
2012 Perda ijin gangguan2012 Perda ijin gangguan
2012 Perda ijin gangguan
 
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
 
Salinan perpres nomor 93 tahun 2021
Salinan perpres nomor 93 tahun 2021Salinan perpres nomor 93 tahun 2021
Salinan perpres nomor 93 tahun 2021
 

Ähnlich wie Presentasi Biro Hukum Setda Aceh Prolega 2011 & Rencana Prolega 2012

Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdfRegulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdfYunusAfandi7
 
2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print
2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print
2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_printPA_Klaten
 
2011 Retribusi perizinan tertentu setuju menkeu+prov
2011 Retribusi perizinan tertentu setuju menkeu+prov2011 Retribusi perizinan tertentu setuju menkeu+prov
2011 Retribusi perizinan tertentu setuju menkeu+provPA_Klaten
 
Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi jasa kepelabuhanan
Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi jasa kepelabuhananPerda Kabupaten Nunukan tentang retribusi jasa kepelabuhanan
Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi jasa kepelabuhananArifuddin Ali
 
Konsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan Rakyat
Konsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan RakyatKonsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan Rakyat
Konsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan RakyatOswar Mungkasa
 
Rpjmd20132018 ( sulsel )
Rpjmd20132018 ( sulsel ) Rpjmd20132018 ( sulsel )
Rpjmd20132018 ( sulsel ) royden hutapea
 
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2010
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2010Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2010
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2010transparansiacehtamiang
 
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...andri wijaya
 
2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal
2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal
2012 Perda penyelenggaraan penanaman modalPA_Klaten
 
Perda no 14_tahun_2010
Perda no 14_tahun_2010Perda no 14_tahun_2010
Perda no 14_tahun_2010i4d
 
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbdSos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbdBAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Perda no 8_tahun_2007_-_tentang_ketertiban_umum
Perda no 8_tahun_2007_-_tentang_ketertiban_umumPerda no 8_tahun_2007_-_tentang_ketertiban_umum
Perda no 8_tahun_2007_-_tentang_ketertiban_umumnikenmuldiyani
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...andika_combat
 
2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov
2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov
2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+provPA_Klaten
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Tatang Suwandi
 
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...Ade Suerani
 
SK RENSTRA AMPL REJANGLEBONG
SK RENSTRA AMPL REJANGLEBONGSK RENSTRA AMPL REJANGLEBONG
SK RENSTRA AMPL REJANGLEBONGEdison Thomas
 

Ähnlich wie Presentasi Biro Hukum Setda Aceh Prolega 2011 & Rencana Prolega 2012 (20)

Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdfRegulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
 
2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print
2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print
2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print
 
2011 Retribusi perizinan tertentu setuju menkeu+prov
2011 Retribusi perizinan tertentu setuju menkeu+prov2011 Retribusi perizinan tertentu setuju menkeu+prov
2011 Retribusi perizinan tertentu setuju menkeu+prov
 
Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi jasa kepelabuhanan
Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi jasa kepelabuhananPerda Kabupaten Nunukan tentang retribusi jasa kepelabuhanan
Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi jasa kepelabuhanan
 
Konsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan Rakyat
Konsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan RakyatKonsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan Rakyat
Konsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan Rakyat
 
Rpjmd20132018 ( sulsel )
Rpjmd20132018 ( sulsel ) Rpjmd20132018 ( sulsel )
Rpjmd20132018 ( sulsel )
 
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2010
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2010Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2010
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2010
 
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
 
2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal
2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal
2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal
 
Perda no 14_tahun_2010
Perda no 14_tahun_2010Perda no 14_tahun_2010
Perda no 14_tahun_2010
 
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbdSos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
 
Bab i rkpd 2012
Bab i   rkpd 2012Bab i   rkpd 2012
Bab i rkpd 2012
 
Perda no 8_tahun_2007_-_tentang_ketertiban_umum
Perda no 8_tahun_2007_-_tentang_ketertiban_umumPerda no 8_tahun_2007_-_tentang_ketertiban_umum
Perda no 8_tahun_2007_-_tentang_ketertiban_umum
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...
 
2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov
2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov
2011 Retribusi jasa usaha setuju menkeu+prov
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara
 
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...
 
RUU APBN 2011
RUU APBN 2011RUU APBN 2011
RUU APBN 2011
 
SK RENSTRA AMPL REJANGLEBONG
SK RENSTRA AMPL REJANGLEBONGSK RENSTRA AMPL REJANGLEBONG
SK RENSTRA AMPL REJANGLEBONG
 
Perda 10 2011
Perda 10 2011Perda 10 2011
Perda 10 2011
 

Presentasi Biro Hukum Setda Aceh Prolega 2011 & Rencana Prolega 2012

  • 1. IMPLEMENTASI PROLEGA 2011 DAN RENCANA PROLEGA 2012 Oleh Muhammad Junaidi, SH, MH Biro Hukum dan Humas - Sekretariat Derah Aceh Banda Aceh, 13 Februari 2012
  • 2.
  • 3. PEMERINTAHAN ACEH PEM . ACEH DPR A Qanun SETWAN EKSEKUTIF LEGISLATIF PENYELENGGARA PEMERINTAHAN ACEH TERDIRI ATAS PEMERINTAH ACEH DAN DPRA PASAL 21 AYAT (1) UU NOMOR 11 TAHUN 2006
  • 4. DPR A Sistem Manajemen Keuangan Daerah Audit BPK-RI Lap Hasil Audit Anggaran Legislasi Pengawasan Pengguna Tupoksi Pengelola PEM.ACEH FUNGSI PEMERINTAHAN ACEH UUPA PA Pasal 22 Ayat (1)
  • 5.
  • 6. PERKEMBANGAN RANQANUN 2011 (31 Desember 2011) No JUDUL Raqan NA/ KA FGD PUBLISKASI Kirim ke DPRA Pembahasan Bersama di DPRA SKPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Usulan Eksekutif (20 Ranqanun ) 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) V V V Web JDIH/ V (21/6/2010) V (sedang pembahasan tim kecil) BAPPEDA Dinas PU, (BKTRA) 2. Rancangan Qanun Aceh tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. V V V Web JDIH/ Waspada Senin/ 8 Nop 2010 V (19/10/2010) V (Paripurna-Belum ada Persetujuan Bersama) Br Tapem n Br Hukmas 3. Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Qanun Aceh No 2/2011, LDA Th 2011, No. 07, TLDA 35) V V V Web JDIH/ Raja Post 15-21 Nov 2010 V (9/7/2010) V (Paripurna-Sudah ada Persetujuan Bersama) Bapedal (Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011) 4. Rancangan Qanun Aceh tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Investasi Aceh V V V Web JDIH/ V (8/6/2010) Selesai Paripurna Br Perekonomian (Qanun Aceh 6/2011)
  • 7. Perkembangan Ranqanun 2011 (Kondisi 31 Desember 2011) No JUDUL R A Q A n NA / KA F G D PUBLIKASI Kirim ke DPRA Pembahasan Bersama di DPRA SKPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. Rancangan Qanun Aceh tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) V V V Web JDIH/ V (18/5/2010) V Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2011 6. Rancangan Qanun Aceh tentang Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota V V V Web JDIH/ Harian Aceh (18 Mei 2011) V (24/9/22010 X Bappeda 7. Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP Aceh) V V V Web JDIH/ Web Bapedal V (2010) X Bappeda n sudah dibentuk Pansus DPRA 8. Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus V V V Web JDIH/ V 18 Agustus 2010 188/5630 23/8/2010 jam 16.33 Wib X TAPA
  • 8. Perkembangan Ranqanun 2011 (31 Desember 2011) No JUDUL Raqan NA/ KA FGD PUBLIKASI Kirim ke DPRA Pembahasan Bersama di DPRA SKPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Rancangan Qanun Aceh tentang Irigasi V V V (5 Kali) Terakhir Web JDIH/ Waspada dan Serambi Indonesia 31 Mei 2011 Selesai Paripurna Qanun No. 4/2011 (Dinas Pengairan) 10. Rancangan Qanun Aceh tentang Dana Abadi Pendidikan V V X Web JDIH/ 26-12-2011 X MPD 11. Rancangan Qanun Aceh tentang Perkebunan V V X Web JDIH/ 26-12-2011 X Dishutbun 12. Rancangan Qanun Aceh tentang Pertambangan V V 1 kali (13 Mei 2011) Web JDIH/ 27-12-2011 X Distamben 13. Rancangan Qanun Aceh tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) V V V Web JDIH/ 14 Juli 2011 X Biro Hukum dan Humas (Satpol PP n WH) n Sudah diserahkan ke Komisi A 14. Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Perhubungan V V X Web JDIH/ X X sdg di cross chek Dishubkomintel 15. Rancangan Qanun Aceh tentang Kepariwisataan V V V Web JDIH/ Waspada 2011 26-12-2011 X Disbudpar
  • 9.
  • 10. Perkembangan Ranqanun 2011 (Kondisi 31 Desember 2011) No JUDUL Raqan (dikirim ke Eksekutif NA/ KA FGD Kirim ke Eksekutif PEMBAHASAN Bersama di DPRA Pansus/ Komisi 1 2 3 4 5 6 7 8 II Inisiatif DPRA (11 Ranqanun ) 21. Wali Nanggroe (Wali Negara) X X X X X Dari 11 Ranqanun Inisiatif DPR Aceh, baru 1 (satu) disampaikan kepada Eksekutif Raqannya dan siap diparipurnakan (Raqan TC Pembentukan Qanun) 22. Tata Cara Pembentukan Qanun V X V V V Selesai Paripurna 23. Perubahan atas Qanun Nomor 2 tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRA X X X X X 24. Perubahan atas Qanun Nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan X X X X X 25. Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Nomor 5 tahun 2009 tentang Penanaman Modal di Aceh X X X X X 26. Rancangan Qanun Aceh tentang Pengaturan Zakat, Infaq dan Sadaqah X X X X X
  • 11. Perkembangan Ranqanun 2011 (Kondisi 31 Desember 2011) No JUDUL Raqan (dikirim ke Eksekutif NA/ KA FGD Kirim ke Eksekutif PEMBAHASAN Bersama di DPRA SKPA 1 2 3 4 5 6 7 8 27. Rancangan Qanun Aceh tentang Lambang dan Bendera Aceh X x X x X 28. Rancangan Qanun Aceh tentang Bahasa Aceh X X X X X 29 Rancangan Qanun Aceh tentang Himne Aceh X X X X X 30 Rancangan Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan X X X X X 31 Rancangan Qanun Aceh tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) x X x X X 1 0 1 1 1
  • 12. DAFTAR QANUN 2011/2012 NO QANUN KET 1 2 4 1. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2011 LD Aceh Tahun 2011 Nomor 2. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup LD Aceh Tahun 2011 Nomor .. 3. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak LD Aceh Tahun 2011 Nomor 08 TLD Aceh Nomor 36 4. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi LD Aceh Tahun 2011 Nomor 9 TLD Aceh Nomor 37 6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun LD Aceh Tahun 2011 Nomor 10 TLD Aceh Nomor 38 7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Investasi Aceh LD Aceh Tahun 2011 Nomor 11 TLD Aceh Nomor 39 4. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2010 Hasil Evaluasi Oleh Pmerintah tgl 4 Jan 2012 8. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh Disetujui bersama tanggal 23 Desember 2011 dan selesai dievaluasi Pemerintah 1 Feb 2012 9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh Kepada Kabupaten/Kota Disetujui bersama tanggal 23 Desember 2011 dan selesai dievaluasi Pemerintah 1 Feb 2012
  • 13. DAFTAR PROLEGA 2012 NO Judul Rancangan QANUN KET 1 2 4 I Inisiatif DPR Aceh 6 Judul Raqan 1. Wali Nanggroe (Wali Negara) 2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR ) 3. Perubahan atas Qanun Nomor 2 tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRA 4. Perubahan atas Qanun Nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 5. Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Nomor 5 tahun 2009 tentang Penanaman Modal di Aceh 6. Ketenagakerjaan
  • 14. DAFTAR PROLEGA 2012 Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah 10. Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota 9. Kepariwisataan 8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 7. NO Judul Rancangan QANUN KET 1 2 4 II Usul Pemerintah Aceh 15 Judul Raqan 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) 2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP Aceh) 3. Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus 4. Dana Abadi Pendidikan 5. Perkebunan 6. Pengelolaan Pertambangan, Mineral dan Batubara
  • 15. DAFTAR PROLEGA 2012 (lanjutan) 21 Judul Raqan Total NO Judul Rancangan QANUN KET 1 2 4 I Usul Pemerintah Aceh 15 Judul Raqan 11. Identitas Aceh ( Bendera, Lambang dan Hymne ) 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh ( RPJM Aceh ) 13. Penyertaan Modal Aceh pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat di Aceh 14. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. 15. Penyelenggaraan Perhubungan
  • 16. Created: MJun TERIMA KASIH SEKIAN Setda Aceh (Kasubbag Peraturan Perundang-undangan)
  • 17.

Hinweis der Redaktion

  1. Created Muhammad Junaidi, SH, MH (Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Humas Setda Aceh)
  2. By Muhammad Junaidi, MH
  3. By Muhammad Junaidi, MH
  4. Muhammad Junaidi, SH, MH (Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Humas Setda Aceh)
  5. By Muhammad Junaidi, SH, MH (Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Humas Setda Aceh)
  6. By Muhammad Junaidi, SH, MH (Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Humas Setda Aceh)
  7. By Muhammad Junaidi, SH, MH (Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Humas Setda Aceh)
  8. By Muhammad Junaidi, SH, MH (Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Humas Setda Aceh)