Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penulisan makalah yang membahas hubungan antara hukum, politik, dan ekonomi. Dokumen tersebut juga membahas pengertian hukum, unsur-unsur hukum, hubungan antara hukum dan ekonomi, serta sejarah awal perkembangan hukum ekonomi.

1. Bab I Pendahuluan
I.1 Latar Belakang
Akhir-akhir ini, permasalahan yang terjadi di sekitar kita, baik itu dalam konteks
kenegaraan maupun dalam konteks kemasyarakatan, menjadi semakin kompleks.
Masalah dalam satu bidang pasti akan berdampak pada bidang lainnya. Apabila kita
tidak mengetahui bagaimana implikasi dari tindakan yang kita ambil terhadap bidang
lainnya, maka akan terjadi kekacauan dalam keberlangsungannya. Oleh karena itu,
makalah ini disusun agar kita memahami bagaimana hubungan dan pengaruh dari bidang
hukum dan politik terhadap bidang ekonomi, agar kita tahu dampak ekonomi seperti apa
yang akan muncul dalam tindakan hukum dan politik.
I.2 Rumusan Masalah
1. Apakah yang dimaksud dengan hukum ?
2. Apa saja unsur-unsur dari hukum ?
3. Bagaimana hubungan hukum dengan ekonomi ?
4. Apakah yang dimaksud dengan politik ?
5. Bagaimana hubungan politik dengan ekonomi?
I.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian hukum
2. Untuk mengetahui unsur-unsur hukum
3. Untuk mengetahui hubungan hukum dan ekonomi
4. Untuk mengetahui pengertian politik
5. Untuk mengetahui hubungan politik dan ekonomi
I.4 Manfaat
1. Dapat menambah wawasan bagi para pembaca
2. Dapat dijadikan referensi untuk proses penulisan selanjutnya
3. Dapat memenuhi tugas yang diberikan dosen/pengajar
1

2. Bab II Pembahasan
II.1 Pengertian Hukum
Menurut Prof. Mr. L.J. van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul “Inleiding tot
de studie van het Nederlandse Recht” (Pengantar Ilmu Hukum), bahwa tidak mungkin
memberikan suatu defenisi tentang apakah yang disebut hukum itu. Jikalau kita
menanyakan apakah yang dinamakan hukum, maka kita akan menjumpai tidak adanya
persesuaian pendapat.
Adapun sebabnya mengapa hukum itu sulit diberikan defenisi yang tepat, ialah
karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tidak
mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam satu defenisi. Akan
tetapi, walaupun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apakah
hukum itu, namun Drs. E. Utrecth, SH. telah mencoba membuat suatu batasan, yang
maksudnya sabagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari ilmu hukum.
Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut: “Hukum adalah himpunan
peraturan-peraturan (perintah-peritah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib
suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.”
II.2 Unsur-Unsur Hukum
Apa yang dimaksud dengan hukum di sini tidak hanya berupa serangkaian kaidah,
tetapi juga lembaga, proses, serta sikap masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian,
tulisan ini melihat hukum sebagai suatu sistem dan sekaligus sebagai "an operating unit"
yang mengisyaratkan adanya gerak dinamik dari hukum, dalam arti mengandung pula
aspek-aspek yang berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat,
Pandangan ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan Friedman yang menyatakan
bahwa dalam setiap sistem hukum memiliki tiga unsur utama:
1. Substansi hukum (legal substance), terdiri dari seperangkat kaidah hukum yang
menyangkut kaidah hukum tertulis (written law), yang lazim disebut peraturan
2

3. perundang-undangun, dan kaidah hukum yang tidak tertulis (unwritten law).
Apabila hukum dilihat dari aspek substansi, dapat dikemukakan bahwa hukum
yang kini berlaku di Indonesia beraneka ragam, yang dapat dibedakan ke dalam:
a. Kaidah hukum adat, yaitu hukum yang sumbernya adalah peraturan-peraturan
hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan
kesadaran hukum masyarakatnya. Suatu aspek yang belum dimanfaatkan secara
maksimal dari kaidah hukum adat adalah mengenai cara-cara penyelesaian
sengketa berdasarkan musyawarah. Cara penyelesaian ini sangat membantu
dalam menyelesaikan sengketa, terutama di bidang perdagangan dan bisnis.
Sifat kekeluargaan akan mengembalikan suasana keseimbangan di antara
pihak yang bersengketa untuk terus mempertahankan dan melanjutkan
hubungan bisnis di antara mereka. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan
yang dikenal dalam masyarakat adat. Selain itu, juga menghemat waktu dan
biaya yang sangat penting bagi dunia usaha, dibandingkan dengan
penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang dikenal sangat tidak
sederhana, tidak murah dan tidak pula cepat.
b. Kaidah peraturan perundang-undangan, memiliki beberapa ciri antara lain:
- Pertama, peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang
diciptakan secara sadar dan sengaja untuk mengatur kehidupan sosial. Oleh
karena itu, untuk mendukung perkembangan ekonomi, dapat dibentuk
berbagai peraturan perundang-undangan sesuai yang dibutuhkan.
- Kedua, peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum
yang lebih nyata karena kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah
ditemukan kembali, serta tidak bersifat diskriminatif karena kaidahnya
bersifat umum. Kaidah peraturan perundang-undangan memiliki beberapa
kelemahan bawaan, beberapa di antaranya yang dapat disebut:
Pertama, peraturan perundang-undangan sesuai dengan sifatnya yang
tertulis, tidak mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan
masyarakat yang selalu berkembang. Sebagai konsekuensinya tidak
seluruh bidang ekonomi mempunyai pijakan hukum yang kukuh karena
peraturan perundang-undangan yang ada sudah ketinggalan zaman.
3

4. Sementara itu untuk mengubah atau membentuk peraturan perundang-
undangan tidak selalu cepat dilakukan, karena harus mengikuti prosedur
tertentu.
Kedua, sebagai konsekuensi dari hal yang pertama, banyak kegiatan di
bidang ekonomi diatur oleh pihak pemerintah melalui aturan kebijakan.
Ketiga, peraturan perundang-undangan seringkali memberikan
kewenangan pengaturan kepada pemerintah melalui delegated legislation.
Aturan pendelegasian yang seringkali ditentukan secara serampangan,
juga mempunyai potensi konflik dengan peraturan yang tingkatannya
lebih tinggi.
c. Kaidah hukum yurisprudensi, merupakan aturan hukum yang
dikembangkan oleh pengadilan. Kelemahan dari kaidah yurisprudensi yaitu
karena sistem kita tidak menganut asas preseden, maka bisa terjadi untuk
perkara yang sama melahirkan putusan yang tidak sama jika diperiksa dan
diadili oleh hakim dan pengadilan yang berbeda. Hal ini dapat menimhulkan
kerisauan bagi kalangan pengusaha.
2. Struktur hukum (legal structure), berkaitan dengan hal penerapan dan
penegakan hukum dan berkaitan dengan kelembagaan hukum termasuk masalah
yurisdiksi dan prosedur, serta mengenai sumber daya manusia bidang hukum.
Dilihat dan aspek ini, perkembangan ekonomi selama ini juga didorong oleh
ketersediaan aspek ini. Meskipun kita harus mengakui, bahwa di bidang
penerapan dan penegakan hukum masih banyak ditemui hambatan, baik yang
menyangkut kelembagaan, prosedur maupun sumber daya manusia. Karena itu,
berkaitan dengan kelembagaan, dewasa ini telah dibentuk pengadilan niaga untuk
menyelesaikan masalah kepailitan dan bidang bisnis lainnya serta pemberian
jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman yang dilakukan melalui perubahan
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Budaya hukum (legal culture). Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah
satu pencerminan budaya hukum (legal culture) masyarakat. Budaya hukum
4

5. dapat diibaratkan sebagai "a working machine" dari sistem hukum atau
merupakan "the element of social attitude and value". Sulit mengharapkan terlalu
banyak terhadap hukum, manakala banyak anggota masyarakat yang tidak
mempunyai sikap menghargai hukum, apalagi apabila hal tersebut dilakukan oleh
penguasa melalui pendekatan yang serba kekuasaan. Sebagaimana yang lazim
terjadi dalam praktik pada masa-masa yang lalu.
II.3 Hubungan Hukum dan Ekonomi
Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu
instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi
perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara. Lembaga hukum adalah
salah satu di antara lembaga/pranata-pranata sosial, seperti juga halnya keluarga, agama,
ekonomi, perang atau lainnya. Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur
kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik dalam kehidupan sosial,
politik, budaya, pendidikan, dan yang tak kalah penting adalah fungsinya atau
peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.
Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-
sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau
kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak, sehingga konflik antara sesama warga
dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.
Berdasarkan pengalaman sejarah, peranan hukum tersebut haruslah terukur sehingga
tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama
dalam pembangunan ekonomi
Tuntutan agar hukum mampu berinteraksi serta mengakomodir kebutuhan dan
perkembangan ekonomi dengan prinsip efisiensinya merupakan fenomena yang harus
segera ditindaklanjuti apabila tidak ingin terjadi kepincangan antara laju gerak ekonomi
yang dinamis dengan mandeknya perangkat hukum. Di samping itu ahli hukum juga
diminta peranannya dalam konsep pembangunan, yaitu untuk menempatkan hukum
sebagai lembaga (agent) modernisasi dan bahwa hukum dibuat untuk membangun
masyarakat (social engineering).
5

6. Bukan hanya hukum yang harus tunduk pada tuntutan-tuntutan ekonomi sehingga
segala asas hukum harus minggir demi pencapaian tujuan di bidang ekonomi, tetapi
sebaliknya juga, bahwa untuk mendapat tujuan pembangunan ekonomi, maka langkah-
langkah di bidang ekonomi itu sendiri memerlukan kepastian hukum dan jalur (channel)
hukum sehingga terjalin sinergi antara bidang hukum dan ekonomi. Sinergi itu sendiri
diharapkan akan memperkuat pembangunan ekonomi secara sistematik maupun
pembangunan Sistem Hukum Nasional , sehingga pada gilirannya baik Sistem Ekonomi
Nasional maupun Sistem Hukum Nasional akan semakin mantap dalam perspektif
Pembangunan yang Berkelanjutan.
Tentu saja sistem ekonomi pun harus juga mendukung pembangunan sistem hukum
secara positif, agar sistem hukum itu dapat lebih lagi mendukung pembangunan sistem
ekonomi nasional secara positif, dan seterusnya. Tidak seperti masa lalu ketika
pembangunan hukum diabaikan, dilanggar bahkan diinjak-injak oleh pelaku ekonomi
maupun DPR dan Penguasa, tetapi berteriak-teriak menuntut adanya perlindungan
hukum dan kepastian hukum begitu krisis moneter mengancam kelangsungan kehidupan
dan pembangunan ekonomi, yang notabene disebabkan oleh sikap arogan para ahli dan
pelaku ekonomi sendiri, seakan-akan hukum hanya merupakan penghambat
pembangunan ekonomi saja.
Hukum mempunyai peranan dalam perkembangan ekonomi, dengan menyediakan
infrastruktur hukum yang memungkinkan bagi berfungsinya sistem ekonomi.
infrastruktur hukum ini, tidak hanya berupa seperangkat kaidah, tetapi meliputi pula
lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam kenyataan.
II.3.1 Sejarah Awal Perkembangan Hukum Ekonomi
Sudah lama orang mengetahui adanya hubungan yang erat antara hukum dan
ekonomi, akan tetapi barulah sekitar tahun 1930-an orang mulai menggunakan kacamata
hukum ekonomi atau Droit Économique, yang pada waktu itu baru mencakup peraturan
administrasi negara yang membatasi kaidah-kaidah hukum perdata dan / atau hukum
dagang. Pembatasan ini berpangkal pada konsepsi negara kesejahteraan (mendekati
liberal) yang mewajibkan negara secara aktif menyelenggarakan kepentingan umum,
6

7. dan tidak hanya menyerahkan kepada warga negara sendiri saja untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan saja.
Presiden Amerika Serikat saat itu, Thomas Jefferson, mengungkapkan bahwa “That
government which give governs least, governs best”. Namun, ungkapan tersebut tidak
lagi bisa diteruskan setelah terjadinya malaise atau resesi ekonomi yang melanda seluruh
dunia tahun 1930-an. Maka bertindaklah Prancis melalui kaidah administrasi negaranya
untuk mengusahakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum,
yang mana sebelumnya mereka menggunakan dasar filsafat liberal.
Dalam akhir tahun 1940-an (pasca PD II), Eropa dihadapkan pada keharusan
membangun kembali perekonomiannya yang telah hancur total oleh peperangan. Namun,
sumber dana untuk itu sangat terbatas, dan terutama diperoleh dari International Bank of
Reconstruction and Development (IBRD) berdasarkan Marshall plan. Oleh karena itu
terpaksalah negara-negara Eropa mengadakan pembangunan berencana dibawah
pengawasan IBRD. Tentu saja pembangunan tersebut memerlukan peraturan-peraturan
hukum yang akan mengarahkan kegiatan anggota masyarakatnya supaya melakukan hal-
hal yang mendukung rencana pembangunan ekonomi itu.
Bertambahnya kaidah-kaidah hukum di segala bidang yang mengarahkam anggota
masyarakat itulah yang akhirnya mengubah ciri hukum ekonomi dari yang membatasi
hukum perdata dan hukum dagang (Droit Économique) menjadi lebih luas (Droit de l’
Économie) seperti hukum tata negara, hukum pidana, hukum internasional, hukum pajak,
dan hukum administrasi negara.
Di Indonesia, kaidah-kaidah yang membatasi hukum perdata dan hukum dagang
maupun kaidah yang mengarahkan masyarakat sesuai dengan kehendak dan tujuan
pemerintah, ternyata sudah ada dalam hukum adat jauh sebelum negara-negara Eropa
melakukannya. Seperti dalam hukum adat serta Agrarische Wetgeving dan Agrarische
Besluit tahun 1870 yang melarang para petani menanami sawah atau ladangnya dengan
tanaman yang dikehendakinya sendiri, tetapi diadakan untuk mensukseskan Cultuur
Stelsel, yaitu penanaman tanaman keras, guna diekspor ke luar negeri.
Pada tahun 1875 diadakan Vrevreemdingsverbod atau larangan pengasingan tanah
adat kepada orang yang tidak tubduk pada hukum adat supaya rakyat Indonesia jangan
sampai kehilangan tanah (adatnya). Demikian pula pasal 163 Indische Staatsregeling
7

8. dapat dipandang sebagai kaidah-kaidah droit de l’ économie karena pasal-pasal itulah
yang menjadi landasan hukum dari struktur ekonomi Indonesia.
Sesudah Proklamasi Kemerdekaan dapat dicatat juga kaidah-kaidah droit
économique dan droit de l’ économie di Indonesia, seperti larangan penimbunan barang
yang diancam dengan hukuman pidana subversi, pembatasan pemilikan tanah oleh
Undang-undang Pokok Agraria (1960), pasal 33 UUD 1945, Bimas, KUD, Kep.Pres.
14A, dan lain sebagainya.
II.3.2 Hukum Ekonomi atau “Hukum dan Ekonomi”
Lalu lintas ekonomi akhir-akhir ini semakin ramai dan rumit sehingga sering
membawa persoalan-persoalan baru yang menuntut pemecahan-pemecahan baru, seperti
dalam sengketa internasional melalui arbitrase, pengaturan tarif bersama, bebas cukai
pada kerja sama regional, atau keterikatan yang sama dalam ketentuan paten
internasional. Pada tingkat domestik juga mengalami hal yang sama. Banyak peristiwa
ekonomi dan pranata ekonomi yang dulu tidak kita jumpai sekarang hadir di tengah kita,
atau ada lembaga baru yang berupa perkembangan evolusi berpuluh tahun seperti yang
terjadi pada kontrak bagi hasil perminyakan kita. Semua itu tidak diatur dalam
ketentuan-ketentuan hukum kita sehingga tidak bisa menyelesaikan persoalan-persolaan
sekarang.
Ketertinggalan hukum dalam lalu lintas ekonomi yang semakin kompleks ini
sebagian besar karena sifat hukum yang konservatif. Hukum itu sering sekali berubah
kalau nilai-nilai sudah berubah. Namun, peraturan lalu lintas ekonomi tersebut terdapat
di Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), sehingga kita akan menyebutnya
sebagai hukum dagang saja. Padahal kita membutuhkan lebih dari sekedar hukum
dagang untuk menyikapi persoalan ekonomi yang muncul. Apalagi KUHD yang ada
sudah ketinggalan zaman kerena KUHD yang dipakai sejak 1848 itu adalah KUHD
Belanda yang diciptakan tahun 1838. Jadi wajar saja jika KUHD tidak mampu menjawab
persoalan mutakhir ekonomi.
Konsekuensi logis dari semua ini adalah mutlaknya perubahan dilakukan agar
KUHD tersebut bisa mengatur juga lalu lintas ekonomi yang sekarang terjadi. Perubahan
8

9. yang dilakukan hanyalah perubahan partial dengan memperhatikan kepentingan umum,
dan harus memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil.
Pembangunan hukum dengan pembangunan ekonomi sering dipisahkan, padahal
pertumbuhan hukum dan pertumbuhan ekonomi itu saling berhubungan. Kadangkala
pengaruh hukum terasa kuat, tetapi lebih sering pengaruh ekonomi yang lebih
menentukan.1 Atau sering pula hukum dan ekonomi itu bertarung dulu sebelum ketahuan
siapa yang akan keluar sebagai pemenang.2 Menurut Posner, sering terbukti suatu sistem
hukum itu mendukung efisiensi ekonomi. Pendapat ini agak meragukan sebab sering kita
mendengar keluhan bahwa cukup banyak ketentuan hukum yang ditafsirkan
menghambat kemajuan ekonomi.3
Kalau kita sepakat bahwa lalu lintas ekonomi yang semakin luas dan rumit ini
membutuhkan suatu rangkaian ketentuan hukum yang mengaturnya, tidak akan cukup
jika hanya dengan melakukan perubahan Hukum Dagang pada KUHD karena akan
memakan waktu yang lama. Lebih baik jika diciptakan satu cabang hukum yang baru.
Ada beberapa ahli menamakan hukum yang baru itu sebagai “Hukum Ekonomi”, ada
juga yang menyebutkan “Hukum dan Ekonomi”
Istilah “Hukum Ekonomi” cenderung menekankan soal dalil-dalil ekonomi yang
berhubungan dengan hukum penawaran dan permintaan. Sedangkan istilah “Hukum dan
Ekonomi” agaknya lebih menarik dan lebih luas jangkauannya. Dengan menempatkan
kata penghubung “dan” antara hukum dengan ekonomi sebetulnya kita membuka banyak
kemungkinan perluasan di masa datang.
1
Dilahirkannya UUPMA No.1 th 1967 karena pembangunan ekonomi membutuhkan peraturan yang
mengatur masuknya modal asing ke Indonesia
2
Kepres 14/1979 yang ditujukan untuk membantu pengusaha lemah mengalami kemacetan karena
realitas pembangunan ekonomi yang cenderung tidak mau membantu pengusaha lemah
3
Pasal 54 lama KUHD yang membatasi hak suara modal asing
9

10. II.4 Pengertian Politik
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang
antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian
ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai
hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun
nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan
bersama (teori klasik Aristoteles)
politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan
negara
politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan
mempertahankan kekuasaan di masyarakat
politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan
kebijakan publik.
II.5 Hubungan Politik dan Ekonomi
Elemen lingkungan politik yang relevan adalah peranan pemerintah dalam
perekonomian , ideologi ekonomi dan politik, hubungan internasional, dan hubungan
antara pemerintah dan bisnis pada umumnya. Lingkungan politik telah diakui sebagai
faktor penting dalam banyak keputusan bisnis internasional. Studi menunjukkan bahwa
nasionalisme dan perundangan dengan pemerintah dianggap sebagai masalah pokok bagi
manajemen internasional. Selanjutnya, Hendrick dan Struggles memperkirakan bahwa
lebih dari 60% perusahaan Amerika Serikat yang melakukan bisnis di luar negeri
mengalami kerugian akibat politik dalam periode 1975 sampai 1980
Dewasa ini semua pemerintah memainkan peranan penting dalam perekonomian
negara. Pada dasarnya peranan itu terdiri dari dua jenis yaitu sebagai pemeran serta
10

11. sebagai pengatur (regulator). Sebagian besar pemerintah memainkan kedua peranan itu
dengan kadar yang berbeda-beda. Di negara industri barat peran serta pemerintah dalam
perekonomian tidak begitu menonjol walaupun cukup penting.
a. Pemeran serta
Ada beberapa alasan mengapa peran serta pemerintah dalam kegiatan
ekonomi perlu diperhatikan oleh pemasar internasional. Pertama, pemilikan
pemerintah mungkin menutup kemungkinan operasi perusahaan di beberapa
pasar, seperti di India. Alasan lainnya adalah bahwa pemilikan pemerintah
dapat berarti satu-satunya pelanggan perusahaan di suatu negara adalah
pemerintah negara itu (monopoli power).
b. Pengatur (Regulator)
Pemasar memahami perananan pemerintah sebagai pengatur lingkungan
ekonomi. Pemerintah merencanakan dan mengarahkan, mengenakan pajak dan
mengatur perekonomian. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal
mempengaruhi penggunaan peralatan penetapan harga dan peralatan kredit
oleh pemasar.
Pengaruh Politik terhadap Perkembangan Perekonomian
di Indonesia
Kancah dunia politik di Indonesia sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan
ekonomi bangsa ini. Seperti kita ketahui dengan adanya campur tangan antara dunia
politik di pemerintahan akan menghasilkan suatu perjanjian atau kerjasama dengan dunia
internasional.
Sebenarnya dengan adanya dunia politik di Indonesia bisa berdampak positif
maupun negatif untuk negara ini, sebut saja organisasi PBB, dengan bergabungnya
Indonesia menjadi anggota PBB bisa berdampak positif dan bepengaruh sekali terhadap
ekonomi bangsa ini karena dengan bantuan pinjaman uang dari bank internasional yang
bernaung di badan PBB bisa membantu sedikit demi sedikit dampak ekonomi Indonesia,
tidak hanya itu Indonesia juga bisa mengenal dunia Internasional.
11

12. Tidak hanya ikut dalam organisasi PBB indonesia juga ikut serta dalam organisasi
G20, dengan ikutnya Indonesia dalam organisasi tersebut sangat berdampak positif sekali
karena negara kita bisa menarik simpati para investor-investor asing untuk menanamkan
saham mereka di Indonesia.
Indonesia pun juga aktif dalam berbagai Hal di dalam kerajasama organisasi lainya,
sebut saja AFTA (Asean Free Trade Arena) yang artinya kawasan bebas Asia yang
terdiri dari 10 negara asia termasuk Indonesia.
Memang AFTA sangat berpengaruh sekali terhadap ekonomi rakyat Indonesia tetapi
AFTA juga berdampak buruk untuk negeri ini karena dengan adanya AFTA tersebut
produk-produk indonesia kalah saing dengan negara-negara lain seperti yang di gembor-
gemborkan pada awal tahun 2010 ini.
Mungkin kita semua tahu bahwa China ikut bergabung dengan organisasi AFTA.
Dampak bergabungnya China ke dalam organisasi tersebut sangatlah meresahkan
pengusaha-pengusaha lokal, karena produk-produk china memiliki kualitas yang sama
dengan produk-produk dalam negeri tapi harga yang mereka tawarkan jauh lebih murah
dari pada produk dalam negeri. Itulah yang sangat meresahkan bagi pengusaha-
pengusaha indonesia terutama usaha kecil dan menengah yang masih sangat tergantung
dengan kerja pemerintahan.
Indonesia tidak bisa mengelak lagi karena hal itu menjadi pengaruh terburuk dalam
persaingan produk-produk dalam negeri, tapi ada beberapa cara untuk menyiasati hal
tersebut adalah dengan cara rakyat indonesia lebih suka atau mencinta produk-produk
Indonesia dibanding produk luar negeri dan produk-produk Indonesia harus lebih
mementingkan kualitas agar tidak terjepak oleh harga yang murah tapi kualitasnya
rendah.
Jadi intinya memperbaiki kualitas agar mejadi produk-produk yang disukai oleh
rakyat Indonesia serta mencari jalan alternatif lain untuk membuat produk yang sama
tetapi mamakai bahan yang mudah didapat dan lebih murah. Hal itu juga menjadi
dampak positif dari peranan dunia politik Indonesia, akan tetapi kita patut bersyukur
dengan adanya kerjasama-kerjasama tersebut akan meningkatkan hubungan antar negara
menjadi lebih baik lagi, meskipun akan berdampak negatif untuk bangsa Indonesia.
12

13. Pengaruh Politik terhadap Ekonomi dan Bisnis di Indonesia Era Orde Baru
Pada awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah mencanangkan pembangunan
ekonomi dan industri. Pada waktu itu posisi pengusaha dalam negeri masih dalam
keadaan yang tidak kuat untuk berdiri sendiri.. Akibatnya, pemerintah (negara) menjadi
dominan dalam perekonomian. Pengusaha menggantungkan diri kepada pemerintah. Hal
ini menimbulkan konsekuensi yaitu pemerintah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi
atau dengan kata lain pemerintah menjadi sumber penggerak investasi dan pengalokasian
kekayaan nasional. Dalam hal ini pemerintah tidak hanya menyediakan proyek, kontrak,
konsesi pengeboran minyak dan eksploitasi hutan, serta lisensi agen tunggal, melainkan
juga kredit besar dan subsidi. Pemerintah juga menunjang dengan kebijakan proteksi
serta pemberian hak monopoli impor dan pasar.
Pada masa tersebut, pemerintah cenderung menghasilkan dua lapisan ekonomi-
politik utama, yaitu birokrat-politik yang melibatkan lingkup keluarganya dalam bisnis,
serta pengusaha yang dapat berkembang berkat dukungan khusus dari pemerintah (mulai
berkembangnya KKN). Kedua lapisan ini mendominasi perekonomian dan politik.
Dalam perkembangan sistem ekonomi tersebut, pemerintah sebagai sumber penggerak
investasi dan pengalokasian kekayaan nasional hanyalah bersifat jangka pendek.
Kemampuan pemerintah menyediakan segalanya dibatasi oleh gerak sistem ekonomi.
Indonesia menjadi rawan akan krisis. Pola bisnis tersebut memerlukan sebuah rezim
politik yang mampu mengendalikan reaksi kaum buruh dan gerakan demokratisasi.
Untuk keperluan ini rakyat berhasil dijauhkan dari partisipasi politik. Pembangunan
ekonomi dijaga dengan kekuatan militer yang kuat sehingga terlihat stabil. Pertumbuhan
partai politik dan pengekpresian politik dilarang dalam upaya menciptakan kestabilan
untuk pertumbuhan ekonomi. Rakyat seakan dibungkam untuk menuntut hak-haknya
atas nama pembangunan ekonomi. Pada masa Orde baru, bentuk partisipasi rakyat diatur
agar hanya terlibat pada pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Hal ini menunjukkan
betapa kuatnya kaitan politik dan birokratik dalam pola bisnis. Pemerintah sudah sejak
awal jadi mesin pertumbuhan ekonomi, yang menyebabkan para birokrat-politik terlibat
bisnis yang bersifat jangka pendek. Pola ini tidak mendorong tumbuhnya kepercayaan
dunia usaha untuk jangka panjang..
13

14. Sistem politik Indonesia pada masa itu mempunyai kelemahan, salah satu
diantaranya adalah sedikitnya sumber-sumber yang dapat menjadi penekan dan
penyeimbang atas kekuatan pemerintah, di tingkat nasional atau daerah. Padahal,
kekuatan penekan sangat diperlukan untuk melakukan kontrol, maupun sumbangan-
sumbangan gagasan dan pemikiran untuk membentuk bangunan sosial politik yang lebih
aspiratif.
Pengaruh kalangan non-pemerintah, termasuk dari pengusaha dan profesional sangat
terbatas dan acap diabaikan. Kecuali para pengusaha tertentu yang mempunyai koneksi
langsung dengan penguasa. Ketergantungan ekonomi swasta pada pemerintah
menimbulkan hubungan yang sangat tidak sehat di antara keduanya, yang jika dipandang
dari sudut politik, bisnis, dan masyarakat luas sangatlah merugikan. Konsekuensi dari
hubungan yang tidak sehat tampak nyata ketika Indonesia diterpa krisis ekonomi, sosial
dan politik sekaligus, yang mengalami kesulitan untuk diperbaiki.
Kalangan bisnis dan profesi swasta yang merupakan unsur krusial dalam
pembentukan kelas menengah, selama zaman Orde Baru tidak memiliki kesempatan
untuk membentuk asosiasi maupun organisasi yang mampu berfungsi sebagai sumber
kritik, pengaruh, dan sumbangan ide pada perencanaan politik, ekonomi dan sosial.
Unsur-unsur baru dari kalangan profesional maupun kalangan bisnis cenderung
menghindarkan diri dari politik dan berkonsentrasi pada bidangnya sendiri yang sempit.
Semua hal tersebut membuat sistem ekonomi Indonesia menjadi cukup rawan krisis,
terutama krisis fiskal dan krisis keuangan. Terjadinya krisis rupiah dan berbagai
dampaknya membuat pemerintah terpaksa harus mengeluarkan sejumlah kebijakan
deregulasi di bidang ekonomi. Secara politik, kebijakan ini memacu pertumbuhan sektor
swasta, termasuk swastanisasi BUMN. Hal ini menuntut pemerintah untuk melakukan
pembenahan besar-besaran. Pemerintah terpaksa menerima tawaran IMF untuk
menyetujui Nota Kesepakatan menuju reformasi ekonomi. Krisis ekonomi memang
menimbulkan dampak politik yang lebih kuat. pemerintah semakin didesak untuk
melepaskan keterlibatannya dari bisnis dan untuk lebih menjalankan fungsi sebagai
perlengkapan politik supaya dapat bertugas menyehatkan sistem ekonomi.
Sistem peraturan hukum yang kuat sangat dibutuhkan untuk menopang kinerja
reformasi ekonomi. Kalangan dunia usaha semakin menuntut kepastian hukum. Krisis
14

15. rupiah yang semakin parah sampai menggerogoti sistem ekonomi, telah memperlemah
posisi birokrat-politik. Banyak dari mereka yang mulai terbuka terhadap reformasi
politik. Banyak telah menyatakan perlunya reformasi. Hasil kemajuan ekonomi secara
internal telah menghasilkan sebagian lapisan yang menghendaki reformasi politik.
Kalangan bisnis menghendaki tumbuhnya kepercayaan dunia usaha untuk jangka
panjang. Semua ini hanya dapat dicapai dengan program reformasi ekonomi dan
diperkuat dengan reformasi politik.
Pengaruh Politik terhadap Ekonomi dan Bisnis di Indonesia pada Era Reformasi
Struktur dan pandangan rezim Orde Baru telah menjadikan kalangan bisnis dan
profesional merasa lebih mudah dan aman untuk mengikuti keadaan daripada mencoba
mendorongnya ke arah lain yang lebih sehat. Kecenderungan ini dengan sendirinya
memperluaskan korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan pada zaman Orde Baru.
Pada era reformasi, gejala-gejala itu sulit dihilangkan karena telah mengakar di setiap
lembaga negara, maupun di kalangan bisnis dan profesional. Masalahnya bukan hanya
korupsi yang sulit diatasi, tetapi juga hilangnya orientasi terhadap kepentingan
masyarakat luas dan lemahnya kemauan untuk merombak sistem politik, termasuk
lembaga-lembaga negara yang amat perlu diperbaiki, struktur ekonomi, dan hubungan
antara warga negara dan negara.
Di dalam negeri, perubahan di bidang politik dan pemerintahan yang diwarnai
dengan adanya perubahan signifikan dalam sistem politik (terjadi proses demokratisasi)
membuka suatu peluang baru dan juga ancaman baru bagi dunia usaha di Indonesia.
Keputusan-keputusan politik atau hukum perlu juga selalu dicermati. Perubahan-
perubahan kepemimpinan seringkali berakibat terjadinya perubahan dalam keputusan
politik dan yang akhirnya berdampak secara langsung terhadap kondisi bisnis. Sebagai
contoh. Pada saat Orde baru, perdagangan Bahan Pangan Pokok selalu dikendalikan oleh
Pemerintah melalui BULOG, sehingga ada kondisi yang stabil dalam perdagangan
Bahan Pangan Pokok tersebut. Tetapi, setelah reformasi peran BULOG diredefinisi
sehingga tidak menjadi pemain sentral dan akhirnya seringkali berdampak terhadap
terjadinya fluktuasi harga dan kelangkaan barang yang disebabkan permainan spekulan,
15

16. sehingga yang terkena dampak/pengaruhnya adalah rakyat miskin yang semakin
menderita untuk mendapakan kebutuhan pangan mereka.
Di tahun 2007 yang lalu kondisi perpolitikan nasional relatif stabil, walaupun
banyak unjuk rasa diberbagai daerah terutama menyangkut kekisruhan hasil Pilkada dan
di tingkat nasional menyangkut kebijakan pemerintah tentang UU PA, UU PMA, UU
Pornografi dan UU Politik yang banyak menimbulkan kontroversi dari masyarakat. Dari
kondisi politik yang demikian ternyata pengaruh terhadap sektor ekonomi tidak begitu
signifikan. Tercatat kondisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2007 merupakan kondisi
terbaik sejak krisis ekonomi 1998. Berbagai sektor ekonomi mengalami peningkatan, di
sektor properti, nilai kredit properti yang dirilis Bank Indonesia (BI) per Juni 2007
sebesar Rp130,93 Trilyun naik 7-8% dibandingkan tahun sebelumnya. (1)
Di tahun 2008 ini perilaku ekonomi menjadi sering kali sulit diprediksi. Bahkan
oleh Pemerintah sekalipun yang memiliki ekonom-ekonom yang sangat pakar di
bidangnya. Sebagai contoh yang nyata adalah dalam penyusunan APBN 2008 prediksi
harga minyak 80 US $ per barel, tapi pada awal tahun perekonomian nasional dikejutkan
dengan kenaikan harga minyak dunia yang menembus batas sampai 100 US $ per barel
bahkan melewati 110 US $ per barel sampai akhir kuartal pertama 2008. Kenaikan ini
tentunya berpengaruh terhadap asumsi APBN tahun 2008 sehingga pemerintah mau
tidak mau dihadapkan pada pilihan sulit antara tetap mempertahankan subsidi BBM
dengan harga yang ada atau menaikkan harga BBM untuk mengurangi defisit APBN
yang terlalu berat. Selain itu dari sektor perbankan, pemerintah telah mengeluarkan
kebijakan menurunkan BI rate menjadi 8% per Januari 2008. (2) Dengan dikeluarkan
kebijakan ini memberikan peluang bagi sektor properti untuk bisa berkembang. Namun
dari bidang politik kemungkinan-kemungkinan negatif bisa terjadi mengingat kondisi
tahun 2008 masih rawan karena semua partai politik akan bekerja keras untuk meraih
dukungan massa, gesekan-gesekan politik kemungkinan akan mudah terjadi. Tentunya
kondisi serupa dihadapi oleh para pebisnis, sulit sekali untuk secara akurat memprediksi
kondisi ekonomi. Hal ini antara lain juga dampak globalisasi yang menyebabkan kondisi
ekonomi di suatu negara dapat berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi negara
lainnya. Bahkan ketika ramalan tentang kondisi ekonomi akurat, masih belum jelas
dampak ekonomi terhadap industri tertentu. Sebagai contoh nyata, seperti yang telah
16

17. diketahui bersama saat ini beberapa sektor industri sedang digoncang krisis akibat
pengaruh krisis global yang tengah melanda dunia. Beberapa perusahaan telah berencana
merumahkan bahkan memPHK karyawan-karyawannya.
Dalam sektor perbankan, kalangan perbankan mengkhawatirkan gejolak ekonomi
global akan menggerus kinerja perbankan di tengah situasi politik yang mulai
menghangat menjelang pemilihan umum 2009. Di sisi lain, Bank Indonesia meyakini
fundamental industri perbankan dalam negeri cukup kuat, sehingga bank sentral meminta
sejumlah kalangan agar tetap optimistis. Direktur Bank NISP Rudy Hamdani
menyatakan pihaknya mulai 'mencium' gelagat dampak dari gejolak perekonomian dunia
terhadap perekonomian dalam negeri, disusul peningkatan suhu politik menjelang 2009.
Akan tetapi di sisi lain, di tengah indikator ekonomi akabibat kenaikan harga bahan
bakar minyak, yang berpengaruh besar dan cenderung negatif terhadap perilaku bisnis,
kalangan perbankan merasa optimis dapat meningkatkan pertumbuhan kredit. Suhu
politik Pemilu 2009 yang sudah mulai terasa, diharapkan dapat mendorong gairah
perekonomian. Dana-dana politik dan perputaran uang untuk tujuan politik dan
kampanye semakin lancar sehingga diharapakan terjadi pertumbuhan dana ekonomi
pihak ketiga dan pertumbuhan bisnis yang berkaitan dengan politik, sebagai contoh
bisnis percetakan dan bisnis sablon bendera dan sebagainya.
Proyeksi semua sektor ekonomi pada tahun 2008 selalu dikaitkan dengan variabel
politik. Hal ini disebabkan suhu politik di tahun 2008 diprediksi akan meningkat karena
persiapan Pemilu 2009. Faktor politik pasti berdampak pada perekonomian, terutama
pada investasi. Situasi politik menjelang pemilu dan Sidang Umum MPR, melahirkan
iklim ketidakpastian bagi investor, terutama investor asing. Adapun pengaruh politik
menjelang Pemilihan Presiden 2009 diyakini akan memengaruhi uang beredar. Di satu
sisi, aktivitas ekonomi akan menurun seiring dengan keterlibatan pelaku ekonomi dalam
pemilu.
Hubungan sektor bisnis dengan politik lebih mengacu pada konteks ekonomi yang
dipengaruhi oleh kebijakan politik, apabila kondisi politik tidak menentu atau mengalami
kekacauan (chaos) akan berdampak kepada perekonomian terutama menyangkut sektor
industri; permintaan dan penawaran tidak seimbang dan distribusi barang akan
terganggu. Apabila ini berlanjut maka akan terjadi inflasi tinggi yang ditandai dengan
17

18. kenaikan harga akibat permintaan yang menurun drastis atau bajhkan tidak adanya
permintaan. Di sisi lain,pengaruh gejolak politik pada kegiatan ekonomi, tidak dapat
diukur dengan eksak dan laporan angka-angka. Para pengamat hanya dapat menganalisa
kualitas dampaknya.
Peluang mengatasai dampak negatif pengaruh politik terhadap bisnis
Dalam suasana sekarang yang penuh ketidakpastian politik dan ekonomi, ada
semacam peluang untuk mengatasi hubungan antara pemerintah dan bisnis melalui
pembagian kekuasaan, strategi pembangunan menurut sektor-sektor yang sebaiknya
diurus para pengusaha swasta atau negara, dan seterusnya. Selain itu, diperlukan juga
semacam ideologi dan program tentang peranan bisnis, harapannya, dan tanggung
jawabnya pada masyarakat, tentang hak dan kewajiban yang bersangkutan dengan
penegakkan etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan dan sejenisnya.
Hal ini tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. Berbagai masalah yang sedang
melilit negeri ini seperti stabilitas politik, kesulitan ekonomi, peninggalan masa lalu
terhadap buruknya praktik bisnis, serta ketegangan dalam hubungan antara pemerintah
dan perusahaan swasta sangat mempengaruhi proses tersebut. Memperbaiki pandangan
umum terhadap dunia usaha sangat penting sekaligus sangat sukar, dan menghilangkan
kecurigaan rakyat terhadap kalangan bisnis membutuhkan waktu. Tetapi semua harus
dilakukan secara terencana dan terorganisir. Sebuah harapan terwujudnya trias etika:
etika pemerintahan, etika profesi, dan etika bisnis. ICW mengambil posisi untuk
bersama-sama rakyat membangun gerakan sosial memberantas korupsi dan berupaya
mengimbangi persekongkolan kekuatan birokrasi pemerintah dan bisnis. Dengan
demikian reformasi di bidang hukum, politik, ekonomi dan sosial untuk menciptakan tata
kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan sosial serta berekonomi baik dapat
diwujudkan.
Pada akhirnya kondisi perekonomian akan bisa tumbuh apabila pemerintah tetap
berperan sebagai partner yang menguntungkan bagi berkembangnya perilaku bisnis yang
dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri. Instrumen-intrumen investasi perlu
diinovasi, birokrasi perijinan dan sektor perbankan diharapkan mampu mendukung
sektor bisnis dalam menghadapai pengaruh situasi dan kondisi politik.
18

19. Bab III Penutup
III.1 Kesimpulan
Hukum yang merupakan himpunan peraturan-peraturan (perintah-peritah dan
larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dengan segala unsur-
unsur yang dikandungnya sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi. Hukum
mempunyai peranan dalam perkembangan ekonomi, dengan menyediakan infrastruktur
hukum yang memungkinkan bagi berfungsinya sistem ekonomi, seperti mengatasi
permasalahan ekonomi yang muncul setiap saat. Untuk itu diperlukan suatu hukum
khusus yang mengatur ekonomi sendiri yakni sebuah hukum ekonomi.
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat
yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
Lingkungan politik telah diakui sebagai faktor penting dalam banyak keputusan bisnis
internasional. Pemerintah memiliki peran dalam perekonomian negara baik sebagai
pemeran ekonominya itu sendiri maupun sebagai pengaturnya. Dengan adanya campur
tangan antara dunia politik di pemerintahan akan menghasilkan suatu perjanjian atau
kerjasama dengan dunia internasional dengan dampak positif dan negatifnya.
III.1 Saran
Peranan hukum harus terukur agar tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi
manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Ahli hukum
juga diminta peranannya dalam konsep pembangunan dengan menempatkan hukum
sebagai lembaga (agent) modernisasi dan bahwa hukum dibuat untuk membangun
masyarakat (social engineering). Sistem ekonomi pun harus mendukung pembangunan
sistem hukum secara positif, agar sistem hukum itu dapat lebih lagi mendukung
pembangunan sistem ekonomi nasional secara positif, dan seterusnya.
Adanya suatu dampak negatif akibat bergabungnya Indonesia dengan organisasi
internasional harus dijadikan suatu pembelajaran bagi kita utuk memperbaiki kekurangan
yang ada agar kita bisa tampil lebih baik dikemudian harinya.
19