1. Forum kerja antar legislator dapat membentuk kekuatan politik yang lebih besar dan mengakselerasi kemajuan daerah melalui sinergi dan transfer pengetahuan antar daerah.
2. Kerjasama antar legislator dapat memperdayakan daerah dengan memberikan posisi tawar yang lebih baik dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
3. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, efektivitas, konsensus, dan
2. Ketidakadilan terhadap Daerah
◦ Sebagai provinsi penghasil dan pengolah minyak dan gas (migas) porsi
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima
Riau masih jauh dari proporsional dibandingkan Dana Bagi Hasil (DBH)
yang disumbangkan daerah.
◦ Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selama ini
mengalir ke Riau belum berhasil menghilangkan gap antara daerah maju
dengan daerah tertinggal.
◦ Porsi DAU dan DAK yang selama ini mengalir ke daerah-daerah tertinggal
tidak berimbang. Daerah di Riau terutama Daerah tertinggal berjuang
sendiri-sendiri untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing, seperti
dalam hal Dana Alokasi Umum
◦ Pembangunan Infrastruktur daerah Riau yang belum menjadi porsi prioritas
nasional
3. Pola Koordinasi Antar Tingkat Legislatif
◦ Belum diaturnya hubungan dan pola koordinasi yang jelas antara anggota
legislatif antar tingkatan
◦ Hubungan antar legislatif secara vertikal: antara legislatif daerah dan
legislatif pusat serta secara horizontal dengan penyelenggara
pemerintahan adalah hal penting dalam pelaksanaan pembangunan yang
efektif dan efisien untuk sebuah kebijakan publik
◦ Tindak lanjut kasus-kasus dan aspirasi lokal yang melibatkan urusan
daerah dan urusan pusat yang tidak selesai ditindak lanjuti. Mis. Kasus
Semenanjung Kampar
4. Politis
Bahwa dalam konteks kewilayahan perlu dibangun rasa senasib
sepenanggungan dengan segala macam kendala dan problematika di masing-
masing daerah sehingga bisa dicarikan jalan keluar bersama.
Faktor politis yang berasal dari komposisi anggota parlemen bisa
menentukan dana transfer ke daerah. Riau sebagai daerah penghasil
seharusnya bisa menjadi penentu dalam mendisain bagi hasil SDA. (Mis.
Pada kasus dana bagi hasil minyak di Nigeria, aspirasi politik dari daerah
penghasilnya sangat menentukan dalam mendesain bagi hasil minyak di
Nigeria. (Ahmad dan Singh, 2002).
5. Mandat dalam UU 32/2004 tentang kerjasama antar daerah
◦ Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif, ditentukan secara
formal melalui peraturan perundangan. Namun kenyataannya, berbagai
masalah dan kepentingan sering muncul akibat hubungan fungsional di
bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif.
Contohnya ketidaksinkronan dalam penyusunan RTRWP dengan RTRWK
◦ Banyak permasalahan pada suatu Kabupaten/Kota atau juga Propinsi justru
muncul ke permukaan karena adanya kebijakan yang berasal dari daerah
lain seperti batas wilayah kependudukan (Misalnya; Kasus 5 desa di Rohul
dan Kampar), Pembangunan untuk Pengolahan Air Bersih antara Kota
Dumai dan Rohil, dan lain-lain.
◦ Singkatnya, mencegah timbulnya kebijakan yang tidak sinergi antar
kabupaten serta antara kabupaten dengan propinsi, lebih baik ketimbang
pada akhirnya kita menyelesaikan persoalan tersebut di masa mendatang.
Dalam kondisi seperti ini, fungsi perencanaan yang bersifat integratif dan
koordinasi horizontal-horizontal (HH), horisontal –vertikal (HV)merupakan
kunci utama.
◦ berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama
dan banyak potensi dimiliki masing-masing dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan bersama
6. UU No. 32/2004 Tentang Kerjasama Antar
Daerah Pasa1 195
◦ (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah
dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang
didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan
publik, sinergi dan saling menguntungkan.
◦ (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama antar daerah yang
diatur dengan keputusan bersama;
7. Agar jelas rule of the game (aturan mainnya)
Agar program yang telah dibuat dapat
dikerjakan secara sistematis
Agar dapat melakukan pengurutan prioritas
kerja
Agar dapat menginventarisasi kebutuhan
stakeholders, serta dapat dicluster
berdasarkan fungsi dan perannya
Agar dapat dievaluasi dan akuntabilitas
kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan
kepada publik
8. Wali (trustee), anggota Dewan bertindak atau mengambil keputusan
menurut pertimbangan sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan
yang diwakilinya;
Utusan (delegate), Anggota Dewan bertindak sebagai utusan dari
yang diwakilinya, di sini si wakil selalu mengikuti instruksi dan
petunjuk dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugasnya.
Politico, anggota Dewan kadang-kadang bertindak sebagai wali dan
ada kalanya bertindak sebagai utusan. Tindakannya tergantung dari
persoalan yang dibahas.
Partisan, Anggota Dewan bertindak sesuai dengan keinginan atau
program dari organisasi politiknya. Setelah si wakil terpilih dalam
suatu pemilihan umum maka lepaslah hubungannya dengan para
pemilihnya dan mulailah hubungannya dengan organisasi yang
mencalonkannya dalam pemilu tersebut.
9. 1. Forum Kerja dapat membentuk kekuatan politik yang lebih besar. Dengan
kerjasama antar legislator, kekuatan dari berbagai level dan wilayah yang
bekerjasama dapat disinergikan untuk menghadapi persoalan yang rumit
seandainya ditangani sendiri-sendiri atau terkait kebijakan pemerintah pusat
atau permasalahan yang menjadi Kerjasama yang membutuhkan tekanan
politik yang lebih tinggi.
2. Forum Kerja dapat mendorong akselerasi kemajuan yang lebih tinggi. Dengan
kerjasama, antar legislator bisa saling mentransfer kepandaian, ketrampilan,
dan informasi, misalnya daerah yang satu belajar kelebihan atau kepandaian
dari daerah lain. Setiap daerah akan berusaha memajukan atau
mengembangkan dirinya dari hasil belajar bersama.
3. Forum Kerja dapat lebih memberdayakan. Dengan Forum ini masing-masing
daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik, atau lebih
mampu memperjuangkan kepentingannya kepada struktur pemerintahan
yang lebih tinggi. Bila suatu daerah secara sendiri memperjuangkan
kepentingannya, ia mungkin kurang diperhatikan, tetapi bila ia masuk
menjadi anggota suatu forum kerjasama daerah, maka suaranya akan lebih
diperhatikan.
10. 4. Forum Kerja dapat memperkecil atau mencegah konflik. Dengan
kerjasama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat atau sudah terlibat
konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat
atau belajar dari konflik tersebut.
5. Forum Kerja dapat menjaga rasa keadilan antar derah . Masing-masing
daerah akan merasa dirinya tidak dirugikan karena ada transparansi
dalam melakukan hubungan kerjasama. Masing-masing daerah yang
terlibat kerjasama memiliki akses yang sama terhadap informasi yang
dibuat atau digunakan.
6. Forum Kerja dapat memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang
yang dikerjasamakan. Dengan kerjasama tersebut masing-masing daerah
memiliki komitmen untuk tidak mengkhianati partnernya tetapi
memelihara hubungan yang saling menguntungkan secara berkelanjutan.
7. Forum Kerja ini dapat menghilangkan ego daerah. Melalui kerjasama
tersebut, kecendrungan “ego daerah” dapat dihindari, dan visi tentang
kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh.
11. Perjuangan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Riau
Pengelolaan Aset-Aset Strategis oleh Pemerintahan
Riau/Kabupaten seperti Migas, Perkebunan, dll
Perjuangan Rancangan/Revisi Undang-Undang agar
Lebih Menguntungkan Daerah
Kesepemahaman dan Singkronisasi Legislatif Pusat
Asal Riau hingga Kabupaten/Kota dalam Penyusunan
Konsep Rencana Pembangunan Daerah seperti
Sinkronisasi RTRWN, RTRWP, RTRWK
12. 1. Transparansi. Legislator antar tingkat dan antar wilayah
harus saling transparan dalam memberikan berbagai 5. Efektivitas. Forum Kerja harus
data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mempertimbangkan nilai efektivitas yaitu
kerjasama tersebut, tanpa ditutup-tutupi. selalu mengukur keberhasilan dengan
membandingkan target atau tujuan yang
telah ditetapkan dalam kerjasama dengan
2. Akuntabilitas. Forum Kerja harus bersedia untuk hasil yang nyata diperoleh.
mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan,
dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 6. Konsensus. Forum Kerja harus mencari
terkait dengan kegiatan kerjasama kepada publik. titik temu agar masing-masing pihak yang
terlibat dalam kerjasama tersebut dapat
menyetujui suatu keputusan. Atau dengan
3. Partisipatif. Forum Kerja harus membangun partisipasi kata lain, keputusan yang sepihak tidak
dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam dapat diterima dalam kerjasama tersebut.
menentukan tujuan yang harus dicapai, cara
mencapainya dan mengukur kinerjanya, termasuk cara 7. Saling menguntungkan dan memajukan.
membagi kompensasi dan risiko. Forum Kerja harus dipegang teguh prinsip
saling menguntungkan dan saling
menghargai. Prinsip ini harus menjadi
4. Efisiensi. Forum Kerja harus mempertimbangkan nilai pegangan dalam setiap keputusan dan
efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk mekanisme kerjasama.
memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana
menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai
hasil yang lebih tinggi.
13. 1. KAUKUS ANGGOTA DI AMERIKA SERIKAT
Untuk mengamankan posisi politiknya serta dalam rangka
mengartikulasikan kepentingan di Dapilnya, biasanya
dibentuk kaukus berdasarkan partai politik, dengan
melibatkan anggota House of Representative maupun Senat
serta State Legislature.
Kaukus ini lebih memposisikan untuk membahas dan
mengartikulasikan kepentingan Dapilnya dalam
pengambilan kebijakan publik, terlebih menyangkut isu-
isu krusial yang terkait erat dengan kepentingan Dapilnya.
14. 2. Hubungan NCOP (National Council of Province)
dengan SALGA (South African Local Government
Association)
NCOP adalah upper house dari parlemen Afrika
Selatan.
Asosiasi pemerintah Lokal di Afrika Selatan
(SALGA) juga terepresentasi dalam NCOP, ada
10 Anggota SALGA yang ambil bagian dalam
pembahasan dan perdebatan di NCOP, namun
mereka tidak dapat ambil bagian dalam
mengambil putusan (hak suara).
15. 3. Fungsi Bersama Kantor-Kantor di Daerah
(Chili)
Anggota Parlemen Chili mengembangkan
fungsi kantor-kantor di daerah untuk
menjadi kantor bersama.
Fungsi kantor ini untuk memberikan ruang
bersama kepada publik untuk terlibat
dalam proses pembahasan isu-isu yang
sedang dibahas oleh anggota yang
bersangkutan.
16. 4. Publikasi Bersama (INDIA, PERU, MEXICO, dan
BRAZIL)
Di negara India, Peru, Mexico, dan Brazil anggota
“parlemen” pusat dengan parlemen di daerah
mengadakan publikasi bersama baik dengan
radio, TV, maupun koran.
Publikasi ini terkait dengan kegiatan bersama
yang mereka lakukan serta sebagai wahana untuk
menampung aspirasi masyarakat.
Bahkan di Brazil, anggota Parlemen dan The
Minas Gerais (DPRD) mengadakan konferensi pers
bersama terkait dengan kegiatan mereka dan
mereka mempunyai publikasi bersama (semacam
jurnal) yang terbit setiap bulan.
17. 5. Website Bersama (Peru)
Kaukus bersama antara anggota Parlemen pusat
dan parlemen di daerah membuat sebuah
website khusus yang secara terus menerus
diupdate untuk kepentingan informasi dengan
konstituen di Dapilnya.
Website ini menampilkan seluruh aktivitas
anggota baik yang di pusat maupun di daerah.
Untuk memudahkan akses, anggota membuka
semacam kios-kios khusus untuk memudahkan
masyrakat melakukan akses terhadap website
tersebut.
18. 6. Direktori Bersama
Direktori ini semacam buku pegangan atau
semacam “yellow pages” yang berisi direktori dan
materi-materi dari anggota parlemen.
Direktori tersebut, sangat baik digunakan
terutama untuk stakeholders, civil society, dll.
Dalam direktori ini terdapat gambaran progress
maupun arah kebijakan yang sedang dibahas.
Di Bulgaria, direktori ini asosiasi pengusahalah
yang menerbitkan untuk mengingat keterikatan
isu-isu publik dengan anggota.
Di Chili, Uganda, Bolivia, dan Mozambiquie
direktori ini dikeluarkan parlemen lokal (DPRD)
yg menjembatani kepentingan dari wakil-wakil
dari daerah itu.
19. 7. Format Public Hearing Bersama
(Mozambiquie)
Public Hearing dilakukan bersama-sama
untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.
Stakeholders yang diundang di cluster
berdasarkan kebutuhan.
Biasanya format ini sangat efektif untuk
mengetahui secara langsung kebutuhan
masyarakat.
20. 8. Pendidikan Politik
Dalam beberapa negara masuk dalam kurikulum
sekolah
Termasuk di dalamnya tentang partisipasi,
demokrasi, dan keterlibatan langsung dalam
perdebatan di parlemen (pusat dan daerah).
Perkembangan berikutnya anggota parlemen
yang bersangkutan mengembangkan pendidikan
kepemimpinan di Dapil.
Di beberapa negara seperti Guetemala,
Mozambique, dan Costa Rika menerbitkan seri
kartun dan buku untuk anak-anak dalam rangka
memperkenalkan anggota di Dapil setempat.
21. 1. Bersepakat Merealisasikan Forum Kerja
Legislator Riau
2. Menyiapkan Kantor Sekretariat Bersama
3. Menginventarisir Isu-Isu Aktual dan Prioritas
4. Mengagendakan Rapat Kerja Bersama Pada
masa sidang yang disesuaikan
5. Mengagendakan tindak lanjut kerja
6. Merancang dan menyiapkan Publikasi Rutin
Bersama sebagai sarana komunikasi dan
diseminasi informasi
22. Ibarat tim sepakbola, FKLR
bisa berbagi tugas, ada yang
menjemput bola, ada yang
menggiringnya, kemudian
saling mengoper dan dengan
kekompakkan tim pada
akhirnya terciptalah gol yang
spektakuler!
Insya Allah Riau sungguh-
sungguh menjadi daerah
yang bermarwah berikut
tegaknya kepentingan-
kepentingan daerah.