SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 22
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Oleh: Intsiawati Ayus, SH., MH
(Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Riau)
   Ketidakadilan terhadap Daerah

    ◦ Sebagai provinsi penghasil dan pengolah minyak dan gas (migas) porsi
      Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima
      Riau masih jauh dari proporsional dibandingkan Dana Bagi Hasil (DBH)
      yang disumbangkan daerah.

    ◦ Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selama ini
      mengalir ke Riau belum berhasil menghilangkan gap antara daerah maju
      dengan daerah tertinggal.

    ◦ Porsi DAU dan DAK yang selama ini mengalir ke daerah-daerah tertinggal
      tidak berimbang. Daerah di Riau terutama Daerah tertinggal berjuang
      sendiri-sendiri untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing, seperti
      dalam hal Dana Alokasi Umum

    ◦ Pembangunan Infrastruktur daerah Riau yang belum menjadi porsi prioritas
      nasional
   Pola Koordinasi Antar Tingkat Legislatif

    ◦ Belum diaturnya hubungan dan pola koordinasi yang jelas antara anggota
      legislatif antar tingkatan

    ◦ Hubungan antar legislatif secara vertikal: antara legislatif daerah dan
      legislatif pusat serta secara horizontal dengan penyelenggara
      pemerintahan adalah hal penting dalam pelaksanaan pembangunan yang
      efektif dan efisien untuk sebuah kebijakan publik

    ◦ Tindak lanjut kasus-kasus dan aspirasi lokal yang melibatkan urusan
      daerah dan urusan pusat yang tidak selesai ditindak lanjuti. Mis. Kasus
      Semenanjung Kampar
Politis

 Bahwa dalam konteks kewilayahan perlu dibangun rasa senasib
sepenanggungan dengan segala macam kendala dan problematika di masing-
masing daerah sehingga bisa dicarikan jalan keluar bersama.

 Faktor politis yang berasal dari komposisi anggota parlemen bisa
menentukan dana transfer ke daerah. Riau sebagai daerah penghasil
seharusnya bisa menjadi penentu dalam mendisain bagi hasil SDA.         (Mis.
Pada kasus dana bagi hasil minyak di Nigeria, aspirasi politik dari daerah
penghasilnya sangat menentukan dalam mendesain bagi hasil minyak di
Nigeria. (Ahmad dan Singh, 2002).
   Mandat dalam UU 32/2004 tentang kerjasama antar daerah

    ◦ Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif, ditentukan secara
      formal melalui peraturan perundangan. Namun kenyataannya, berbagai
      masalah dan kepentingan sering muncul akibat hubungan fungsional di
      bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif.
      Contohnya ketidaksinkronan dalam penyusunan RTRWP dengan RTRWK

    ◦ Banyak permasalahan pada suatu Kabupaten/Kota atau juga Propinsi justru
      muncul ke permukaan karena adanya kebijakan yang berasal dari daerah
      lain seperti batas wilayah kependudukan (Misalnya; Kasus 5 desa di Rohul
      dan Kampar), Pembangunan untuk Pengolahan Air Bersih antara Kota
      Dumai dan Rohil, dan lain-lain.
    ◦ Singkatnya, mencegah timbulnya kebijakan yang tidak sinergi antar
      kabupaten serta antara kabupaten dengan propinsi, lebih baik ketimbang
      pada akhirnya kita menyelesaikan persoalan tersebut di masa mendatang.
      Dalam kondisi seperti ini, fungsi perencanaan yang bersifat integratif dan
      koordinasi horizontal-horizontal (HH), horisontal –vertikal (HV)merupakan
      kunci utama.

    ◦ berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama
      dan banyak potensi dimiliki masing-masing dapat dimanfaatkan untuk
      kepentingan bersama
   UU No. 32/2004 Tentang Kerjasama Antar
    Daerah Pasa1 195

    ◦ (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah
      dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang
      didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan
      publik, sinergi dan saling menguntungkan.

    ◦ (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
      diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama antar daerah yang
      diatur dengan keputusan bersama;
   Agar jelas rule of the game (aturan mainnya)
   Agar program yang telah dibuat dapat
    dikerjakan secara sistematis
   Agar dapat melakukan pengurutan prioritas
    kerja
   Agar dapat menginventarisasi kebutuhan
    stakeholders, serta dapat dicluster
    berdasarkan fungsi dan perannya
   Agar dapat dievaluasi dan akuntabilitas
    kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan
    kepada publik
   Wali (trustee), anggota Dewan bertindak atau mengambil keputusan
    menurut pertimbangan sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan
    yang diwakilinya;
   Utusan (delegate), Anggota Dewan bertindak sebagai utusan dari
    yang diwakilinya, di sini si wakil selalu mengikuti instruksi dan
    petunjuk dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugasnya.
   Politico, anggota Dewan kadang-kadang bertindak sebagai wali dan
    ada kalanya bertindak sebagai utusan. Tindakannya tergantung dari
    persoalan yang dibahas.
   Partisan, Anggota Dewan bertindak sesuai dengan keinginan atau
    program dari organisasi politiknya. Setelah si wakil terpilih dalam
    suatu pemilihan umum maka lepaslah hubungannya dengan para
    pemilihnya dan mulailah hubungannya dengan organisasi yang
    mencalonkannya dalam pemilu tersebut.
1. Forum Kerja dapat membentuk kekuatan politik yang lebih besar. Dengan
  kerjasama antar legislator, kekuatan dari berbagai level dan wilayah yang
  bekerjasama dapat disinergikan untuk menghadapi persoalan yang rumit
  seandainya ditangani sendiri-sendiri atau terkait kebijakan pemerintah pusat
  atau permasalahan yang menjadi Kerjasama yang membutuhkan tekanan
  politik yang lebih tinggi.

2. Forum Kerja dapat mendorong akselerasi kemajuan yang lebih tinggi. Dengan
  kerjasama, antar legislator bisa saling mentransfer kepandaian, ketrampilan,
  dan informasi, misalnya daerah yang satu belajar kelebihan atau kepandaian
  dari daerah lain. Setiap daerah akan berusaha memajukan atau
  mengembangkan dirinya dari hasil belajar bersama.

3. Forum Kerja dapat lebih memberdayakan. Dengan Forum ini masing-masing
  daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik, atau lebih
  mampu memperjuangkan kepentingannya kepada struktur pemerintahan
  yang lebih tinggi. Bila suatu daerah secara sendiri memperjuangkan
  kepentingannya, ia mungkin kurang diperhatikan, tetapi bila ia masuk
  menjadi anggota suatu forum kerjasama daerah, maka suaranya akan lebih
  diperhatikan.
4.   Forum Kerja dapat memperkecil atau mencegah konflik. Dengan
     kerjasama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat atau sudah terlibat
     konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat
     atau belajar dari konflik tersebut.

5.   Forum Kerja dapat menjaga rasa keadilan antar derah . Masing-masing
     daerah akan merasa dirinya tidak dirugikan karena ada transparansi
     dalam melakukan hubungan kerjasama. Masing-masing daerah yang
     terlibat kerjasama memiliki akses yang sama terhadap informasi yang
     dibuat atau digunakan.

6.   Forum Kerja dapat memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang
     yang dikerjasamakan. Dengan kerjasama tersebut masing-masing daerah
     memiliki komitmen untuk tidak mengkhianati partnernya tetapi
     memelihara hubungan yang saling menguntungkan secara berkelanjutan.

7.   Forum Kerja ini dapat menghilangkan ego daerah. Melalui kerjasama
     tersebut, kecendrungan “ego daerah” dapat dihindari, dan visi tentang
     kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh.
   Perjuangan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Riau

   Pengelolaan Aset-Aset Strategis oleh Pemerintahan
    Riau/Kabupaten seperti Migas, Perkebunan, dll

   Perjuangan Rancangan/Revisi Undang-Undang agar
    Lebih Menguntungkan Daerah

   Kesepemahaman dan Singkronisasi Legislatif Pusat
    Asal Riau hingga Kabupaten/Kota dalam Penyusunan
    Konsep Rencana Pembangunan Daerah seperti
    Sinkronisasi RTRWN, RTRWP, RTRWK
1.   Transparansi. Legislator antar tingkat dan antar wilayah
     harus saling transparan dalam memberikan berbagai        5. Efektivitas. Forum Kerja harus
     data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka             mempertimbangkan nilai efektivitas yaitu
     kerjasama tersebut, tanpa ditutup-tutupi.                   selalu mengukur keberhasilan dengan
                                                               membandingkan target atau tujuan yang
                                                               telah ditetapkan dalam kerjasama dengan
2.   Akuntabilitas. Forum Kerja harus bersedia untuk           hasil yang nyata diperoleh.
     mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan,
     dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 6. Konsensus. Forum Kerja harus mencari
     terkait dengan kegiatan kerjasama kepada publik.        titik temu agar masing-masing pihak yang
                                                               terlibat dalam kerjasama tersebut dapat
                                                               menyetujui suatu keputusan. Atau dengan
3.   Partisipatif. Forum Kerja harus membangun partisipasi     kata lain, keputusan yang sepihak tidak
     dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam      dapat diterima dalam kerjasama tersebut.
     menentukan tujuan yang harus dicapai, cara
     mencapainya dan mengukur kinerjanya, termasuk cara      7. Saling menguntungkan dan memajukan.
     membagi kompensasi dan risiko.                             Forum Kerja harus dipegang teguh prinsip
                                                                saling menguntungkan dan saling
                                                                menghargai. Prinsip ini harus menjadi
4.   Efisiensi. Forum Kerja harus mempertimbangkan nilai        pegangan dalam setiap keputusan dan
     efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk              mekanisme kerjasama.
     memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana
     menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai
     hasil yang lebih tinggi.
1. KAUKUS ANGGOTA DI AMERIKA SERIKAT

   Untuk mengamankan posisi politiknya serta dalam rangka
    mengartikulasikan kepentingan di Dapilnya, biasanya
    dibentuk kaukus berdasarkan partai politik, dengan
    melibatkan anggota House of Representative maupun Senat
    serta State Legislature.
   Kaukus ini lebih memposisikan untuk membahas dan
    mengartikulasikan        kepentingan     Dapilnya    dalam
    pengambilan kebijakan publik, terlebih menyangkut isu-
    isu krusial yang terkait erat dengan kepentingan Dapilnya.
2. Hubungan NCOP (National Council of Province)
  dengan SALGA (South African Local Government
  Association)

   NCOP adalah upper house dari parlemen Afrika
    Selatan.

   Asosiasi pemerintah Lokal di Afrika Selatan
    (SALGA) juga terepresentasi dalam NCOP, ada
    10 Anggota SALGA yang ambil bagian dalam
    pembahasan dan perdebatan di NCOP, namun
    mereka tidak dapat ambil bagian dalam
    mengambil putusan (hak suara).
3. Fungsi Bersama Kantor-Kantor di Daerah
 (Chili)

   Anggota Parlemen Chili mengembangkan
    fungsi kantor-kantor di daerah untuk
    menjadi kantor bersama.
   Fungsi kantor ini untuk memberikan ruang
    bersama kepada publik untuk terlibat
    dalam proses pembahasan isu-isu yang
    sedang dibahas oleh anggota yang
    bersangkutan.
4. Publikasi Bersama (INDIA, PERU, MEXICO, dan
  BRAZIL)

   Di negara India, Peru, Mexico, dan Brazil anggota
    “parlemen” pusat dengan parlemen di daerah
    mengadakan publikasi bersama baik dengan
    radio, TV, maupun koran.
   Publikasi ini terkait dengan kegiatan bersama
    yang mereka lakukan serta sebagai wahana untuk
    menampung aspirasi masyarakat.
   Bahkan di Brazil, anggota Parlemen dan The
    Minas Gerais (DPRD) mengadakan konferensi pers
    bersama terkait dengan kegiatan mereka dan
    mereka mempunyai publikasi bersama (semacam
    jurnal) yang terbit setiap bulan.
5. Website Bersama (Peru)

   Kaukus bersama antara anggota Parlemen pusat
    dan parlemen di daerah membuat sebuah
    website khusus yang secara terus menerus
    diupdate untuk kepentingan informasi dengan
    konstituen di Dapilnya.

   Website ini menampilkan seluruh aktivitas
    anggota baik yang di pusat maupun di daerah.

   Untuk memudahkan akses, anggota membuka
    semacam kios-kios khusus untuk memudahkan
    masyrakat melakukan akses terhadap website
    tersebut.
6. Direktori Bersama

   Direktori ini semacam buku pegangan atau
    semacam “yellow pages” yang berisi direktori dan
    materi-materi dari anggota parlemen.
   Direktori tersebut, sangat baik digunakan
    terutama untuk stakeholders, civil society, dll.
   Dalam direktori ini terdapat gambaran progress
    maupun arah kebijakan yang sedang dibahas.
   Di Bulgaria, direktori ini asosiasi pengusahalah
    yang menerbitkan untuk mengingat keterikatan
    isu-isu publik dengan anggota.
   Di Chili, Uganda, Bolivia, dan Mozambiquie
    direktori ini dikeluarkan parlemen lokal (DPRD)
    yg menjembatani kepentingan dari wakil-wakil
    dari daerah itu.
7. Format Public Hearing Bersama
 (Mozambiquie)

   Public Hearing dilakukan bersama-sama
    untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.
   Stakeholders yang diundang di cluster
    berdasarkan kebutuhan.
   Biasanya format ini sangat efektif untuk
    mengetahui secara langsung kebutuhan
    masyarakat.
8. Pendidikan Politik

   Dalam beberapa negara masuk dalam kurikulum
    sekolah
   Termasuk di dalamnya tentang partisipasi,
    demokrasi, dan keterlibatan langsung dalam
    perdebatan di parlemen (pusat dan daerah).
   Perkembangan berikutnya anggota parlemen
    yang bersangkutan mengembangkan pendidikan
    kepemimpinan di Dapil.
   Di   beberapa     negara  seperti   Guetemala,
    Mozambique, dan Costa Rika menerbitkan seri
    kartun dan buku untuk anak-anak dalam rangka
    memperkenalkan anggota di Dapil setempat.
1.   Bersepakat Merealisasikan Forum Kerja
     Legislator Riau
2.   Menyiapkan Kantor Sekretariat Bersama
3.   Menginventarisir Isu-Isu Aktual dan Prioritas
4.   Mengagendakan Rapat Kerja Bersama Pada
     masa sidang yang disesuaikan
5.   Mengagendakan tindak lanjut kerja
6.   Merancang dan menyiapkan Publikasi Rutin
     Bersama sebagai sarana komunikasi dan
     diseminasi informasi
   Ibarat tim sepakbola, FKLR
    bisa berbagi tugas, ada yang
    menjemput bola, ada yang
    menggiringnya, kemudian
    saling mengoper dan dengan
    kekompakkan tim pada
    akhirnya terciptalah gol yang
    spektakuler!

   Insya Allah Riau sungguh-
    sungguh menjadi daerah
    yang bermarwah berikut
    tegaknya kepentingan-
    kepentingan daerah.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Dadang Solihin
 
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan Pengawasannya
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan PengawasannyaPeran DPRD dalam Pembuatan Perda dan Pengawasannya
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan PengawasannyaDadang Solihin
 
Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Tugas dan Fungsi DPRD  dalam Pembangunan Daerah Tugas dan Fungsi DPRD  dalam Pembangunan Daerah
Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201Dadang Solihin
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Dadang Solihin
 
Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah
Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang DaerahOptimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah
Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang DaerahDadang Solihin
 
Peran DPRD dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Peran DPRD dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Peran DPRD dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Peran DPRD dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahOptimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Kajian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Kab. Pasaman Barat
Kajian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Kab. Pasaman BaratKajian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Kab. Pasaman Barat
Kajian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Kab. Pasaman Barathenny ferniza
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifBagus ardian
 
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDPeningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDDadang Solihin
 
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...Dadang Solihin
 
"Gerbang Indah Nusantara" Tatang Taufik A
"Gerbang Indah Nusantara"   Tatang Taufik A"Gerbang Indah Nusantara"   Tatang Taufik A
"Gerbang Indah Nusantara" Tatang Taufik ATatang Taufik
 
Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBDOptimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBDDadang Solihin
 
Kebutuhan Kelembagaan Pengelolaan Perkotaan Lintas Daerah
Kebutuhan Kelembagaan Pengelolaan Perkotaan Lintas DaerahKebutuhan Kelembagaan Pengelolaan Perkotaan Lintas Daerah
Kebutuhan Kelembagaan Pengelolaan Perkotaan Lintas DaerahPUSTAKAVirtualTataRu
 
Penguatan Tupoksi dan Mekanisme Kerja DPRD dalam Penetapan Perda yang Konteks...
Penguatan Tupoksi dan Mekanisme Kerja DPRD dalam Penetapan Perda yang Konteks...Penguatan Tupoksi dan Mekanisme Kerja DPRD dalam Penetapan Perda yang Konteks...
Penguatan Tupoksi dan Mekanisme Kerja DPRD dalam Penetapan Perda yang Konteks...Dadang Solihin
 

Was ist angesagt? (17)

Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
 
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan Pengawasannya
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan PengawasannyaPeran DPRD dalam Pembuatan Perda dan Pengawasannya
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan Pengawasannya
 
Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Tugas dan Fungsi DPRD  dalam Pembangunan Daerah Tugas dan Fungsi DPRD  dalam Pembangunan Daerah
Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
 
Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah
Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang DaerahOptimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah
Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah
 
Peran DPRD dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Peran DPRD dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Peran DPRD dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Peran DPRD dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahOptimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
Kajian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Kab. Pasaman Barat
Kajian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Kab. Pasaman BaratKajian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Kab. Pasaman Barat
Kajian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Kab. Pasaman Barat
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDPeningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
 
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...
 
"Gerbang Indah Nusantara" Tatang Taufik A
"Gerbang Indah Nusantara"   Tatang Taufik A"Gerbang Indah Nusantara"   Tatang Taufik A
"Gerbang Indah Nusantara" Tatang Taufik A
 
Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBDOptimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
 
Kebutuhan Kelembagaan Pengelolaan Perkotaan Lintas Daerah
Kebutuhan Kelembagaan Pengelolaan Perkotaan Lintas DaerahKebutuhan Kelembagaan Pengelolaan Perkotaan Lintas Daerah
Kebutuhan Kelembagaan Pengelolaan Perkotaan Lintas Daerah
 
Penguatan Tupoksi dan Mekanisme Kerja DPRD dalam Penetapan Perda yang Konteks...
Penguatan Tupoksi dan Mekanisme Kerja DPRD dalam Penetapan Perda yang Konteks...Penguatan Tupoksi dan Mekanisme Kerja DPRD dalam Penetapan Perda yang Konteks...
Penguatan Tupoksi dan Mekanisme Kerja DPRD dalam Penetapan Perda yang Konteks...
 

Ähnlich wie Presentasi forum kerja legislator riau_by Intsiawati Ayus

Policy brief Penataan Daerah
Policy brief Penataan DaerahPolicy brief Penataan Daerah
Policy brief Penataan DaerahDeny P. Sambodo
 
Sekilas Tata Kelola Kolaboratif
Sekilas Tata Kelola KolaboratifSekilas Tata Kelola Kolaboratif
Sekilas Tata Kelola Kolaboratifoswarmungkasa1
 
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganMemudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganOswar Mungkasa
 
7. Kolaboratif.pdf
7. Kolaboratif.pdf7. Kolaboratif.pdf
7. Kolaboratif.pdfMarethaDewi2
 
PPT MI.3_Penggerakan_Doy.pptx
PPT MI.3_Penggerakan_Doy.pptxPPT MI.3_Penggerakan_Doy.pptx
PPT MI.3_Penggerakan_Doy.pptxAgusAmirudin6
 
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...KPDT
 
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government & Corporate Governance , U...
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government & Corporate Governance , U...BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government & Corporate Governance , U...
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government & Corporate Governance , U...Rizki Aditama
 
04 materi buku informasi
04 materi buku informasi04 materi buku informasi
04 materi buku informasiNda Handara
 
Organisasi sektor publik
Organisasi sektor publikOrganisasi sektor publik
Organisasi sektor publikAjeng Pipit
 
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan DaerahOptimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan DaerahDadang Solihin
 
Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara Barat
Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara BaratPengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara Barat
Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara BaratDr. Astia Dendi
 
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatPerencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatDadang Solihin
 
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government Corporate Governance , Uni...
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government Corporate Governance , Uni...BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government Corporate Governance , Uni...
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government Corporate Governance , Uni...Rizki Aditama
 
444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf
444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf
444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdfandi gustania rita
 

Ähnlich wie Presentasi forum kerja legislator riau_by Intsiawati Ayus (20)

Policy brief Penataan Daerah
Policy brief Penataan DaerahPolicy brief Penataan Daerah
Policy brief Penataan Daerah
 
Sekilas Tata Kelola Kolaboratif
Sekilas Tata Kelola KolaboratifSekilas Tata Kelola Kolaboratif
Sekilas Tata Kelola Kolaboratif
 
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganMemudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
 
PPT Collaborative Governace.pptx
PPT Collaborative Governace.pptxPPT Collaborative Governace.pptx
PPT Collaborative Governace.pptx
 
7. Kolaboratif.pdf
7. Kolaboratif.pdf7. Kolaboratif.pdf
7. Kolaboratif.pdf
 
PPT MI.3_Penggerakan_Doy.pptx
PPT MI.3_Penggerakan_Doy.pptxPPT MI.3_Penggerakan_Doy.pptx
PPT MI.3_Penggerakan_Doy.pptx
 
Kerjasama dan kemitraan
Kerjasama dan kemitraanKerjasama dan kemitraan
Kerjasama dan kemitraan
 
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
 
7. Kolaboratif.pptx
7. Kolaboratif.pptx7. Kolaboratif.pptx
7. Kolaboratif.pptx
 
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government & Corporate Governance , U...
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government & Corporate Governance , U...BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government & Corporate Governance , U...
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government & Corporate Governance , U...
 
04 materi buku informasi
04 materi buku informasi04 materi buku informasi
04 materi buku informasi
 
Organisasi sektor publik
Organisasi sektor publikOrganisasi sektor publik
Organisasi sektor publik
 
Tren Profesi Kehumasan
Tren Profesi KehumasanTren Profesi Kehumasan
Tren Profesi Kehumasan
 
Community mobilization jq
Community mobilization jqCommunity mobilization jq
Community mobilization jq
 
Kemitraan dan negosiasi
Kemitraan dan negosiasiKemitraan dan negosiasi
Kemitraan dan negosiasi
 
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan DaerahOptimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
 
Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara Barat
Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara BaratPengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara Barat
Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara Barat
 
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatPerencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
 
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government Corporate Governance , Uni...
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government Corporate Governance , Uni...BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government Corporate Governance , Uni...
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government Corporate Governance , Uni...
 
444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf
444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf
444980633-RINGKASAN-MATERI-LATSAR.pdf
 

Presentasi forum kerja legislator riau_by Intsiawati Ayus

  • 1. Oleh: Intsiawati Ayus, SH., MH (Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Riau)
  • 2. Ketidakadilan terhadap Daerah ◦ Sebagai provinsi penghasil dan pengolah minyak dan gas (migas) porsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Riau masih jauh dari proporsional dibandingkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang disumbangkan daerah. ◦ Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selama ini mengalir ke Riau belum berhasil menghilangkan gap antara daerah maju dengan daerah tertinggal. ◦ Porsi DAU dan DAK yang selama ini mengalir ke daerah-daerah tertinggal tidak berimbang. Daerah di Riau terutama Daerah tertinggal berjuang sendiri-sendiri untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing, seperti dalam hal Dana Alokasi Umum ◦ Pembangunan Infrastruktur daerah Riau yang belum menjadi porsi prioritas nasional
  • 3. Pola Koordinasi Antar Tingkat Legislatif ◦ Belum diaturnya hubungan dan pola koordinasi yang jelas antara anggota legislatif antar tingkatan ◦ Hubungan antar legislatif secara vertikal: antara legislatif daerah dan legislatif pusat serta secara horizontal dengan penyelenggara pemerintahan adalah hal penting dalam pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk sebuah kebijakan publik ◦ Tindak lanjut kasus-kasus dan aspirasi lokal yang melibatkan urusan daerah dan urusan pusat yang tidak selesai ditindak lanjuti. Mis. Kasus Semenanjung Kampar
  • 4. Politis  Bahwa dalam konteks kewilayahan perlu dibangun rasa senasib sepenanggungan dengan segala macam kendala dan problematika di masing- masing daerah sehingga bisa dicarikan jalan keluar bersama.  Faktor politis yang berasal dari komposisi anggota parlemen bisa menentukan dana transfer ke daerah. Riau sebagai daerah penghasil seharusnya bisa menjadi penentu dalam mendisain bagi hasil SDA. (Mis. Pada kasus dana bagi hasil minyak di Nigeria, aspirasi politik dari daerah penghasilnya sangat menentukan dalam mendesain bagi hasil minyak di Nigeria. (Ahmad dan Singh, 2002).
  • 5. Mandat dalam UU 32/2004 tentang kerjasama antar daerah ◦ Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif, ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan. Namun kenyataannya, berbagai masalah dan kepentingan sering muncul akibat hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif. Contohnya ketidaksinkronan dalam penyusunan RTRWP dengan RTRWK ◦ Banyak permasalahan pada suatu Kabupaten/Kota atau juga Propinsi justru muncul ke permukaan karena adanya kebijakan yang berasal dari daerah lain seperti batas wilayah kependudukan (Misalnya; Kasus 5 desa di Rohul dan Kampar), Pembangunan untuk Pengolahan Air Bersih antara Kota Dumai dan Rohil, dan lain-lain. ◦ Singkatnya, mencegah timbulnya kebijakan yang tidak sinergi antar kabupaten serta antara kabupaten dengan propinsi, lebih baik ketimbang pada akhirnya kita menyelesaikan persoalan tersebut di masa mendatang. Dalam kondisi seperti ini, fungsi perencanaan yang bersifat integratif dan koordinasi horizontal-horizontal (HH), horisontal –vertikal (HV)merupakan kunci utama. ◦ berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan banyak potensi dimiliki masing-masing dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama
  • 6. UU No. 32/2004 Tentang Kerjasama Antar Daerah Pasa1 195 ◦ (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. ◦ (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama;
  • 7. Agar jelas rule of the game (aturan mainnya)  Agar program yang telah dibuat dapat dikerjakan secara sistematis  Agar dapat melakukan pengurutan prioritas kerja  Agar dapat menginventarisasi kebutuhan stakeholders, serta dapat dicluster berdasarkan fungsi dan perannya  Agar dapat dievaluasi dan akuntabilitas kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
  • 8. Wali (trustee), anggota Dewan bertindak atau mengambil keputusan menurut pertimbangan sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan yang diwakilinya;  Utusan (delegate), Anggota Dewan bertindak sebagai utusan dari yang diwakilinya, di sini si wakil selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugasnya.  Politico, anggota Dewan kadang-kadang bertindak sebagai wali dan ada kalanya bertindak sebagai utusan. Tindakannya tergantung dari persoalan yang dibahas.  Partisan, Anggota Dewan bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari organisasi politiknya. Setelah si wakil terpilih dalam suatu pemilihan umum maka lepaslah hubungannya dengan para pemilihnya dan mulailah hubungannya dengan organisasi yang mencalonkannya dalam pemilu tersebut.
  • 9. 1. Forum Kerja dapat membentuk kekuatan politik yang lebih besar. Dengan kerjasama antar legislator, kekuatan dari berbagai level dan wilayah yang bekerjasama dapat disinergikan untuk menghadapi persoalan yang rumit seandainya ditangani sendiri-sendiri atau terkait kebijakan pemerintah pusat atau permasalahan yang menjadi Kerjasama yang membutuhkan tekanan politik yang lebih tinggi. 2. Forum Kerja dapat mendorong akselerasi kemajuan yang lebih tinggi. Dengan kerjasama, antar legislator bisa saling mentransfer kepandaian, ketrampilan, dan informasi, misalnya daerah yang satu belajar kelebihan atau kepandaian dari daerah lain. Setiap daerah akan berusaha memajukan atau mengembangkan dirinya dari hasil belajar bersama. 3. Forum Kerja dapat lebih memberdayakan. Dengan Forum ini masing-masing daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik, atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Bila suatu daerah secara sendiri memperjuangkan kepentingannya, ia mungkin kurang diperhatikan, tetapi bila ia masuk menjadi anggota suatu forum kerjasama daerah, maka suaranya akan lebih diperhatikan.
  • 10. 4. Forum Kerja dapat memperkecil atau mencegah konflik. Dengan kerjasama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat atau sudah terlibat konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut. 5. Forum Kerja dapat menjaga rasa keadilan antar derah . Masing-masing daerah akan merasa dirinya tidak dirugikan karena ada transparansi dalam melakukan hubungan kerjasama. Masing-masing daerah yang terlibat kerjasama memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibuat atau digunakan. 6. Forum Kerja dapat memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerjasamakan. Dengan kerjasama tersebut masing-masing daerah memiliki komitmen untuk tidak mengkhianati partnernya tetapi memelihara hubungan yang saling menguntungkan secara berkelanjutan. 7. Forum Kerja ini dapat menghilangkan ego daerah. Melalui kerjasama tersebut, kecendrungan “ego daerah” dapat dihindari, dan visi tentang kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh.
  • 11. Perjuangan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Riau  Pengelolaan Aset-Aset Strategis oleh Pemerintahan Riau/Kabupaten seperti Migas, Perkebunan, dll  Perjuangan Rancangan/Revisi Undang-Undang agar Lebih Menguntungkan Daerah  Kesepemahaman dan Singkronisasi Legislatif Pusat Asal Riau hingga Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Konsep Rencana Pembangunan Daerah seperti Sinkronisasi RTRWN, RTRWP, RTRWK
  • 12. 1. Transparansi. Legislator antar tingkat dan antar wilayah harus saling transparan dalam memberikan berbagai 5. Efektivitas. Forum Kerja harus data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mempertimbangkan nilai efektivitas yaitu kerjasama tersebut, tanpa ditutup-tutupi. selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kerjasama dengan 2. Akuntabilitas. Forum Kerja harus bersedia untuk hasil yang nyata diperoleh. mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 6. Konsensus. Forum Kerja harus mencari terkait dengan kegiatan kerjasama kepada publik. titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut dapat menyetujui suatu keputusan. Atau dengan 3. Partisipatif. Forum Kerja harus membangun partisipasi kata lain, keputusan yang sepihak tidak dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam dapat diterima dalam kerjasama tersebut. menentukan tujuan yang harus dicapai, cara mencapainya dan mengukur kinerjanya, termasuk cara 7. Saling menguntungkan dan memajukan. membagi kompensasi dan risiko. Forum Kerja harus dipegang teguh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi 4. Efisiensi. Forum Kerja harus mempertimbangkan nilai pegangan dalam setiap keputusan dan efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk mekanisme kerjasama. memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi.
  • 13. 1. KAUKUS ANGGOTA DI AMERIKA SERIKAT  Untuk mengamankan posisi politiknya serta dalam rangka mengartikulasikan kepentingan di Dapilnya, biasanya dibentuk kaukus berdasarkan partai politik, dengan melibatkan anggota House of Representative maupun Senat serta State Legislature.  Kaukus ini lebih memposisikan untuk membahas dan mengartikulasikan kepentingan Dapilnya dalam pengambilan kebijakan publik, terlebih menyangkut isu- isu krusial yang terkait erat dengan kepentingan Dapilnya.
  • 14. 2. Hubungan NCOP (National Council of Province) dengan SALGA (South African Local Government Association)  NCOP adalah upper house dari parlemen Afrika Selatan.  Asosiasi pemerintah Lokal di Afrika Selatan (SALGA) juga terepresentasi dalam NCOP, ada 10 Anggota SALGA yang ambil bagian dalam pembahasan dan perdebatan di NCOP, namun mereka tidak dapat ambil bagian dalam mengambil putusan (hak suara).
  • 15. 3. Fungsi Bersama Kantor-Kantor di Daerah (Chili)  Anggota Parlemen Chili mengembangkan fungsi kantor-kantor di daerah untuk menjadi kantor bersama.  Fungsi kantor ini untuk memberikan ruang bersama kepada publik untuk terlibat dalam proses pembahasan isu-isu yang sedang dibahas oleh anggota yang bersangkutan.
  • 16. 4. Publikasi Bersama (INDIA, PERU, MEXICO, dan BRAZIL)  Di negara India, Peru, Mexico, dan Brazil anggota “parlemen” pusat dengan parlemen di daerah mengadakan publikasi bersama baik dengan radio, TV, maupun koran.  Publikasi ini terkait dengan kegiatan bersama yang mereka lakukan serta sebagai wahana untuk menampung aspirasi masyarakat.  Bahkan di Brazil, anggota Parlemen dan The Minas Gerais (DPRD) mengadakan konferensi pers bersama terkait dengan kegiatan mereka dan mereka mempunyai publikasi bersama (semacam jurnal) yang terbit setiap bulan.
  • 17. 5. Website Bersama (Peru)  Kaukus bersama antara anggota Parlemen pusat dan parlemen di daerah membuat sebuah website khusus yang secara terus menerus diupdate untuk kepentingan informasi dengan konstituen di Dapilnya.  Website ini menampilkan seluruh aktivitas anggota baik yang di pusat maupun di daerah.  Untuk memudahkan akses, anggota membuka semacam kios-kios khusus untuk memudahkan masyrakat melakukan akses terhadap website tersebut.
  • 18. 6. Direktori Bersama  Direktori ini semacam buku pegangan atau semacam “yellow pages” yang berisi direktori dan materi-materi dari anggota parlemen.  Direktori tersebut, sangat baik digunakan terutama untuk stakeholders, civil society, dll.  Dalam direktori ini terdapat gambaran progress maupun arah kebijakan yang sedang dibahas.  Di Bulgaria, direktori ini asosiasi pengusahalah yang menerbitkan untuk mengingat keterikatan isu-isu publik dengan anggota.  Di Chili, Uganda, Bolivia, dan Mozambiquie direktori ini dikeluarkan parlemen lokal (DPRD) yg menjembatani kepentingan dari wakil-wakil dari daerah itu.
  • 19. 7. Format Public Hearing Bersama (Mozambiquie)  Public Hearing dilakukan bersama-sama untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.  Stakeholders yang diundang di cluster berdasarkan kebutuhan.  Biasanya format ini sangat efektif untuk mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat.
  • 20. 8. Pendidikan Politik  Dalam beberapa negara masuk dalam kurikulum sekolah  Termasuk di dalamnya tentang partisipasi, demokrasi, dan keterlibatan langsung dalam perdebatan di parlemen (pusat dan daerah).  Perkembangan berikutnya anggota parlemen yang bersangkutan mengembangkan pendidikan kepemimpinan di Dapil.  Di beberapa negara seperti Guetemala, Mozambique, dan Costa Rika menerbitkan seri kartun dan buku untuk anak-anak dalam rangka memperkenalkan anggota di Dapil setempat.
  • 21. 1. Bersepakat Merealisasikan Forum Kerja Legislator Riau 2. Menyiapkan Kantor Sekretariat Bersama 3. Menginventarisir Isu-Isu Aktual dan Prioritas 4. Mengagendakan Rapat Kerja Bersama Pada masa sidang yang disesuaikan 5. Mengagendakan tindak lanjut kerja 6. Merancang dan menyiapkan Publikasi Rutin Bersama sebagai sarana komunikasi dan diseminasi informasi
  • 22. Ibarat tim sepakbola, FKLR bisa berbagi tugas, ada yang menjemput bola, ada yang menggiringnya, kemudian saling mengoper dan dengan kekompakkan tim pada akhirnya terciptalah gol yang spektakuler!  Insya Allah Riau sungguh- sungguh menjadi daerah yang bermarwah berikut tegaknya kepentingan- kepentingan daerah.