1. DISKUSI 6 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183)
Yth. Bapak Fransiscus Xaverius Sumarja dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra
Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban diskusi 6 mata kuliah
Hukum Pajak dan Acara Perpajakan terkait salah satu objek PPN adalah pemanfaatan Barang
Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar daerah di dalam daerah pabean.
Berdasarkan ketentuan ini, apabila Anda menyaksikan video melalui internet (misal. Youtube),
apakah hal tersebut merupakan objek PPN dan Anda seharusnya membayar PPN?
Jawaban:
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, dimana yang memikul beban
sebenarnya ada pada konsumen, tetapi yang bertanggungajwab atas kewajiban pungutan
apajak adalah pengusaha kena pajak/penjual/yang menyerahlan sebagai pemungut pajak
(destinataris)1
.
Berdasarkan Permenkeu 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce), pelaku usaha yang melaksanakan
kegiatan perdangangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan
media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang
berlaku.
Subjek PPN diatur dalam Pasal 4 UU PPN adalah pengusaha yang melakukan2
:
1) Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean
2) Impor Barang Kena Pajak
3) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar daerah
pabean di dalam daerah pabean
4) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud, Barang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena
Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
Objek PPN adalah penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenakan PPN disebut dengan
Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) 3
.
1
Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Cetakan Kedua, Tangerang Selatan,
Universitas Terbuka, Februari 2020. Modul 6. Hal 6.4
2
Ibid. Hal 6.5-6.6
3
Ibid. Hal 6.6

2. DISKUSI 6 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183)
Berdasarkan hal tersebut di atas, Youtube merupakan Objek Pajak bagi pelaku usaha yang
mendapatan manfaat dan dimana pihak yang mendapatkan tambahan penghasilan seperti
youtuber lewat adsesene (iklan), akan tetapi kita sebagai konsumen yang menonton Youtube
dari Internet tidak perlu membayar PPN karena tidak memenuhi unsur Objek Pajak PPN dan
Subjek Pajak dimana penonton Youtube tbukan pengusaha yang dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Demikian disampaikan, atas masukan dan tanggapannya diucapkan terima kasih.
REFERENSI:
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
2) Galih WIcaksono dan Tiesnawati Wahyuningsih. Inisiasi Tuton ke-6. Mata Kuliah Hukum
Pajak dan Acara Perpajakan. “Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah”. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021
3) Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Cetakan Kedua,
Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, Februari 2020.