Program Pemeliharaan Jalan Provinsi (PRIM) bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, kualitas, dan nilai pemeliharaan jalan provinsi secara berkelanjutan melalui pendekatan berbasis kinerja dan sistem insentif. PRIM akan memberikan kontribusi hibah untuk pemeliharaan jalan yang terbukti memenuhi kriteria teknis dan indikator kinerja, serta untuk perbaikan kinerja institusi pengelola jalan."

1. 30 SEPTEMBER 2013
CAKUPAN TUJUAN DAN FITUR
PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI
(Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM) NTB
BRIEFING KEPADA ASOSIASI DAN PENYEDIA JASA BIDANG
KONSTRUKSI

2. 2
Tujuan
• Perbaikan untuk jangka panjang di dalam hal tata kelola,
kualitas dan nilai untuk uang (value for money) untuk
pemeliharaan jalan provinsi
• Dicapai melalui:
– Pendekatan berbasis hasil (output-based) melalui program hibah
AIIG untuk memberikan insentif yang lebih baik bagi kinerja
pemeliharaan jalan
– Kontribusi AIIG dengan sistem penerusan hibah dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah (provinsi)
• Hasil:
– Penilaian yang lebih baik dengan berbasis bukti akan kebutuhan dan
perencanaan, program dan penganggaran yang rasional (PPBP)
– Kualitas desain dan pelaksanaan yang lebih baik dalam penyampaian
hasil oleh konsultan dna kontraktor lokal
– Staf pemerintah, konsultan dan kontraktor yang cakap/terlatih
– Tekanan dari pengawasan publik melalui penguatan Forum Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan - FLLAJ (RTTF)

3. 3
Kondisi Jalan Provinsi
• Jalan menanggung 70% dari keseluruhan angkutan
barang/km dan 82% dari penumpang/km
• Dari 477.000 km jaringan jalan tahun 2010, 49.000 km
adalah jalan provinsi dan 385.000 km adalah jalan
kabupaten/distrik
• Jalan provinsi menanggung 19% dari keseluruhan
kendaraan/km dan menyediakan penghubung vital
antara jaringan nasional dan lokal/distrik
• Pada tahun 2010, 86% dari jalan nasional kondisinya
stabil/baik, tetapi untuk jalan provinsi proporsinya hanya
63%
– Kondisi jalan provinsi tidak membaik – bahkan di beberapa
provinsi kondisinya memburuk sejak diterapkannya desentralisasi

4. 4
Mengapa kondisi jalan provinsi buruk?
• Kualitas konstruksi yang buruk dan kurangnya pemeliharaan –
terutama pemeliharaan rutin
• Spesifikasi penentuan dan pengawasan pekerjaan yang lemah
• Kecenderungan alokasi anggaran lebih banyak ditujukan untuk
proyek-proyek besar yang memiliki visibilitas lebih tinggi
• Pemilihan Proyek tidak selalu secara rasional dengan kriteria
berbasis kebutuhan
• Dinas PU memiliki kapasitas terbatas; staf yang perlu dilatih
• Pemberantasan korupsi masih belum optimal
• Namun akar permasalahan adalah:
– Kurangnya insentif bagi tata kelola yang lebih efektif
– Instansi pengelola jalan masih belum bertanggung jawab atas kinerjanya
– Tidak ada tekanan dari publik terhadap prioritas dan hasil
– Tidak ada pemeriksaan pada nilai untuk uang (value for money), maupun
sanksi atas kinerja yang buruk
• Hasilnya adalah:
– Kondisi jalan memburuk dan kerusakan dini > rehabilitasi/rekonstruksi
mahal
– Penilaian buruk atas pengeluaran pemerintah
– Biaya pengguna jalan lebih tinggi dari yang seharusnya dibayar

5. 5
Upaya sebelumnya untuk mengatasi masalah
• Pendekatan tipikal:
– Proyek rehabilitasi yang didanai pinjaman; bantuan teknis;
peralatan/lokakarya; PMU untuk tujuan khusus selama jangka waktu
proyek; pemantauan atas penyampaian teknis, dampak,
manajemen/staf, kepatuhan pada upaya perlindungan lingkungan dan
sosial
– Janji pemeliharaan berikutnya sebagai pra-kondisi pinjaman
• Perbaikan kondisi jalan serta kinerja kelembagaan hanya sedikit saja
yang berkelanjutan
• EINRIP AusAID menangani masalah keberlanjutan dengan
meningkatkan standar desain dan supervisi
• LGDP WB menggunakan sistem DAK untuk mendorong kinerja yang
lebih baik dalam pengerjaan proyek-proyek besar
• Tidak ada jaminan bahwa jalan setelah diperbaiki, akan tetap dalam
kondisi baik melalui pemeliharaan yang efektif

6. 6
Pelajaran untuk Desain PRIM
• Input jangka pendek untuk Bantuan Teknis (TA) dan
sumber daya lainnya akan kurang berdampak kecuali hal-
hal tersebut dapat dilaksanakan pada kegiatan sehari-
hari mereka
– Perangkat perencanaan yang rasional digunakan secara rutin
untuk menetapkan prioritas pengeluaran dan anggaran
– Membuat institusi pengelola jalan bertanggung jawab atas
prinsip nilai untuk uang dan kinerja
– Mendukung institusi pengelola jalan, konsultan, dan kontraktor
untuk melaksanakan
o dan juga memaksa mereka untuk melakukannya dengan
menggunakan sanksi sesuai klausal dalam kontrak dan tekanan
pengawasan publik
• Lebih fokus pada perbaikan yang berkelanjutan di dalam
institusi pemerintahan (tata kelola) daripada hasil fisik

7. 7
Pendekatan dalam PRIM
• Fokus pada pemeliharaan
– Beberapa tunggakan pekerjaan (backlog)/pekerjaan minor dan rehabilitasi untuk
mengkondisikan jalan dalam kondisi dapat dilakukan pemeliharaan
(maintainable)
– Memastikan perawatan rutin dilakukan di jalan yang kondisinya baik/stabil
• Menggunakan kontribusi hibah AIIG sebagai insentif untuk memperkuat
tata kelola dan pelaksanaan proyek secara berkelanjutan
– Kontribusi Hibah sampai dengan 40% dari biaya pemeliharaan jika pekerjaan yang
telah selesai terbukti memenuhi kriteria teknis yang disepakati dan indikator
PPBP
– Tambahan hibah sampai dengan 5% sebagai insentif atas perbaikan kinerja
institusi
• Prosedur pelaksanaan berdasarkan aturan Pemerintah Indonesia
sekaligus memperkuat aturan tersebut
• Mempergunakan konsultan lokal untuk desain/supervisi, serta
mempergunakan kontraktor lokal untuk implementasi
• Perkuatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) untuk
membantu institusi pengelola jalan bertanggung jawab atas kinerjanya
• Insentif/dukungan yang signifikan terhadap upaya anti-korupsi
– Kontribusi hibah hanya untuk kinerja yang memuaskan (yang memenuhi kriteria
teknis)
– Penerapan upaya anti korupsi (ACAP) termasuk sanksi pada kontraktor dan
konsultan supervisi dan hukuman untuk PPK yang menyetujui pekerjaan yang
tidak bisa diverifikasi

8. 8
Komponen PRIM sampai dengan Juni 2015
(Tahap 1)
• Komponen 1: Insentif untuk kinerja fisik yang telah baik
– Sampai dengan AUD 10,4 juta (termasuk kontinjensi dan pajak) dari
AIIG yang merupakan 40% kontribusi terhadap belanja pemeliharaan
yang diverifikasi
o Sekitar 1.329 km/tahun pemeliharaan rutin, 679 km backlog/pekerjaan
minor, 26 km pemeliharaan berkala, 18 km rehabilitasi
• Komponen 2: Insentif bagi tata kelola yang telah baik
– Sampai dengan AUD 1,1 juta dari AIIG:
o untuk menyiapkan dan memprioritaskan program kerja tahunan dengan
meningkatkan independensi insitusi pengelola jalan secara bertahap
o untuk melaksanakan pelatihan dalam PRIM
o untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui
pemberdayaan FLLAJ
• TA pendukung meliputi penguatan institusi, dukungan
program, monitoring dan evaluasi (M&E), dan verifikasi hasil
(output)
– AUD 5,8 juta untuk Tahap 1
o Pelatihan bagi instansi pengelola jalan/perencanaan/staf lingkungan,
kontraktor, dan konsultan; dukungan untuk FLLAJ; bantuan kepada Tim
Teknis DJBM dan PIU NTB; M&E dari program percontohan

9. 9
Estimasi Biaya (dalam juta dolar Australia - AUD)
Komponen Tahap 1
2013-Juni 2015
Tahap 2
Juni 2015-2018
Total
2013-2018
Total PRIM Total PRIM Total PRIM
Komponen 1: Pekerjaan fisik 20.8 8.3 73.6 29.4 94.4 37.7
Komponen 2: Insentif untuk Institusi 1.1 1.1 1.5 1.5 2.6 2.6
Bantuan Teknis (TA) 5.0 5.0 7.0 7.0 12.0 12.0
Subtotal biaya berdasarkan harga per akhir
2012
26.9 14.4 82.1 37.9.0 109.0 52.3
Kontinjensi Fisik 1.0 0.4 3.7 1.5 4.7 1.9
Kontinjensi Harga 2.1 1.0 18.7 8.4 20.8 9.4
Pajak 2.9 1.5 10.3 4.7 13.2 6.2
Total 32.9 17.3 114.8 52.5 147.7 69.8

10. 10
Pekerjaan Fisik yang Akan Dilakukan
Jenis Pemeliharaan Modalitas Tahap 1 Tahap 2 Semua Tahap
Pemeliharaan Rutin (RM) Kontrak 387 TBD1
TBD
Swakelola 942 TBD1
TBD
Total RM 1,329 1,329 1,329
Backlog & Pekerjaan Minor (BMW) Kontrak 679 02
679
Pemeliharaan Berkala Kontrak 26 277 303
Rehabilitasi Perkerasan Kontrak 18 149 167
1
Pemisahan untuk pemeliharaan rutin di tahap 2 antara swakelola dan kontrak akan dipandu oleh evaluasi kinerja
modalitas ini di tahap 1.
2
Pekerjaan BMW secara keseluruhan akan diimplementasikan di tahap 1 (2014).
Km

11. 11
Verifikasi Hasil (output)
• Rencana pekerjaan pemeliharaan
– Untuk mengkonfirmasi rencana pekerjaan tahunan ini didasarkan pada prosedur
PPB, pekerjaan yang diusulkan telah masuk dalam anggaran provinsi, dan
anggaran pemeliharaan diumumkan di website; juga persyaratan dari Pemerintah
Indonesia untuk pencairan yaitu pelaksanaan program pelatihan sesuai jadwal,
kontrak untuk pekerjaan besar telah ditandatangani dan uang muka telah
dibayarkan, dan pemeliharaan rutin oleh swakelola sedang dilaksanakan minimal
3 bulan.
o Setelah program diverifikasi, pembayaran bisa dicairkan sampai dengan 5% dari
kontribusi hibah untuk biaya, atau 2% dari biaya program kerja tahunan
• Pelaksanaan pekerjaan fisik
– Untuk mengkonfirmasi hasil/output fisik dan sesuai dengan spesifikasi teknis,
pedoman pengadaan dan perlindungan sosial dan lingkungan
o Perkerjaan yang terverifikasi layak mendapatkan pencairan sampai dengan 95% dari
kontribusi hibah atas biaya (atau sampai dengan 38% dari biaya program kerja tahunan)
• Perbaikan kinerja institusi
– Untuk mengkonfirmasi kemampuan menyiapkan program kerja tahunan dengan
mengurangi bantuan dari luar, menyelenggarakan konsultasi dan forum
publik/masyarakat, menyebarluaskan hasil kepada publik, berhasil melaksanakan
program pelatihan dan pengembangan SDM serta persyaratan untuk pencairan
dari Pemerintah Indonesia yaitu anggaran pemeliharaan rutin telah masuk dalam
anggaran pemerintah provinsi dan program pemeliharaan rutin yang disepakati
telah dilaksanakan.
o Sampai dengan 5% dari dana AIIG (AUD 1 juta) merupakan insentif bagi perbaikan tata
kelola pemerintah di Tahap 1

12. 12
Nilai Hasil/Output dan
RUC/Reference Unit Cost
• Nilai output untuk pekerjaan fisik
• Produk atas panjang yang diverifikasi dari masing-masing jenis
pekerjaan tertentu dan RUC (dalam PMM diterjemahkan: Nilai
Acuan Pekerjaan) untuk jenis pekerjaan tersebut, dengan
penyesuaian dilakukan untuk lebar perkerasan non standar.
• Nilai Acuan Pekerjaan (RUC) berbeda dengan Standar Biaya
Umum (SBU).
• Biaya berdasarkan Nilai Acuan Pekerjaan (RUC) mungkin lebih
atau kurang dari biaya yang sebenarnya, tapi secara
keseluruhan adalah perkiraan yang layak atas biaya.
• Nilai Acuan Pekerjaan (RUC) dikembangkan untuk:
pemeliharaan rutin (dengan kontrak dan dengan Swakelola);
pekerjaan minor dan backlog (kontrak dan Swakelola),
pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.
• Nilai Acuan Pekerjaan (RUC) harus disetujui dan secara resmi
dikeluarkan oleh Bina Marga.

13. 13
Kategori Pemeliharaan Kontrak Swakelola
Rutin 26.166.000 20.471.000
Kondisi Jalan dengan nilai % kerusakan
1
(<5% kerusakan)
2
(5-15%
kerusakan)
3
(15-30%
kerusakan)
4
(30-50%
kerusakan)
5
(>50%
kerusakan)
4.400.000 20.800.000 51.800.000 99.100.000 163.922.700
Tabel 1: Reference unit costs (Rp/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin
Tabel 2: Reference unit costs (Rp/km) pekerjaan minor&backlog dengan Kontrak

14. 14
Kondisi Jalan dengan nilai % kerusakan
1
(<5% kerusakan)
2
(5-15%
kerusakan)
3
(15-30%
kerusakan)
4
(30-50%
kerusakan)
5
(>50%
kerusakan)
3.800.000 18.000.000 44.900.000 85.800.000 141.900.000
Tabel 3: RUC (Rp/km) untuk pekerjaan minor dan backlog dengan Swakelola
Ringan Sedang Berat
Typical penanganan perkerasan
aspal
50 mm O/L 75 mm O/L 100 mm O/L
Luas perkerasan aspal Rp/m² 127.000 192.000 256.000
Tabel 4: Reference unit costs untuk Pemeliharaan Berkala dengan Kontrak

15. 15
Desain Repetisi Beban (ESAL)
Lebar perkerasan
4.5m& bahu jalan 2
x 1.5m
Lebar perkerasan 6m &
bahu jalan 2 x 2m
Tipe 1 (sd 0.5 juta equivalent standard
axles/ESAL) 3.413.000.000 4.231.000.000
Tipe 2 ( sd1 juta ESAL ) 3.776.000.000 4.680.000.000
Tipe 3 ( sd 2 juta ESAL) 4.106.000.000 5.018.000.000
Tipe 4 (sd 2.5 juta ESAL ) 4.671.000.000 5.575.000.000
Tipe 5 ( sd 5 juta ESAL) 5.425.000.000 6.329.000.000
Tipe 6 ( up to 20 juta ESAL ) 5.753.000.000 6.745.000.000
Tabel 5: Reference unit costs (Rp/km) untuk Rekonstruksi

16. 16
Pencairan Tahap 1
• Verifikasi pertama untuk penggantian sampai dengan 5% dari
nilai hibah (verifikasi Program).
• Verifikasi kedua untuk penggantian sampai dengan 20% dari
nilai hibah (pengeluaran keuangan kumulatif telah mencapai
minimal 25% dari keseluruhan program pekerjaan tahap 1)
dan 50% dari insentif untuk kinerja kelembagaan.
• Verifikasi ketiga untuk penggantian sampai dengan 40% dari
niali hibah dengan pengeluaran keuangan kumulatif telah
mencapai minimal 65% dari keseluruhan program pekerjaan
tahap 1.
• Verifikasi keempat untuk penggantian sampai dengan 35%
dari nilai hibah (pengeluaran keuangan kumulatif telah
mencapai 100% dari keseluruhan program pekerjaan tahap 1)
dan 50% dari sisa insentif untuk kinerja kelembagaan.

17. 17
Proses Pencairan
DJBM /Tim VerifikasiProvinsi NTB Kemenkeu AusAID
Permintaan
transfer berdasarkan
perjanjian hibah
Setuju dan
transfer
Pelaksanaan
Pekerjaan
Verifikasi
Rekomendasi untuk
pembayaran hibah
Cek
kepatuhan
Permintaan
pencairan hibah
Rekening
Khusus
Rekening
Umum
Propinsi
(1)
(2)
(3)
(3)(3)
(4)
(5)
(5)

18. 18
Pengaturan kelembagaan

19. 19
Tugas Tim Teknis Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum
a) Direktorat Bina Wilayah 2, Direktorat Bina Program, Direktorat Bina Teknik
dan Inspektorat Jenderal
b) Tugas:
i. Manajemen, koordinasi, monitoring
ii. Mensosialisasikan Program Hibah Jalan Provinsi
iii. Memberikan pembinaan teknis kepada Pemerintah Daerah penerima
hibah
iv. Laporan pelaksanaan Program Hibah kepada Direktur Jenderal Bina
Marga.
v. Melakukan review teknis terhadap Proposal Hibah Jalan Provinsi yang
disampaikan oleh Daerah
vi. Memberikan rekomendasi teknis untuk Proposal Hibah Jalan Provinsi
yang disampaikan oleh Daerah
vii. TT DJBM dan Konsultan Verifikasi/PMC melaksanakan verifikasi
teknis terhadap kegiatan infrastruktur jalan.
viii. Memberikan rekomendasi teknis untuk hasil pelaksanaan fisik
pembangunan yang dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan hasil
verifikasi output yang dilaksanakan oleh TT DJBM dan Konsultan
Verifikasi serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal
Bina Marga.
ix. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

20. 20
Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB
1. Satker yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan fisik
dan non fisik dan bertanggungjawab atas kegiatan fisik dan
keuangan
2. Menyusun proposal pengajuan Program Hibah Jalan Provinsi
3. Menyusun rencana komprehensif dan rencana tahunan
pelaksanaan kegiatan program hibah
4. Melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dan
bertanggung jawab atas penggunaan hibah dan pelaksanaan
pekerjaan pembangunan infrastruktur.
5. Menyusun laporan progres fisik dan keuangan bulanan atas
pelaksanaan Porgram;
6. Menfasilitasi pelaksanan kegiatan verifikasi;
7. Membuat laporan akhir pelaksanaan pembangunan fisik
Tugas PMC, PIUC dan Konsultan Supervisi
Akan dijelaskan dalam Presentasi 3

21. 21
Peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Provinsi NTB (FLLAJ)
• Meningkatkan tata kelola dan transparansi
– Menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatian publik
– Memberikan tekanan pada institusi pengelola jalan untuk merencanakan dan melaksanakan
program pemeliharaan yang efektif
• Dibentuk berdasarkan SK Gubernur bulan November 2010
– Ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan lalu lintas / angkutan jalan, koordinasi antara
instansi-instansi di provinsi dan melaporkan kepada Gubernur
• Dipimpin oleh gubernur
– Keanggotaan meliputi kepala Dinas PU provinsi, polisi dan Dinas Perhubungan Darat,
perwakilan operator transportasi, perwakilan universitas, ahli transportasi, perwakilan LSM
yang fokus pada transportasi dan pengamat transportasi.
• PRIM akan memperkuat peran FLLAJ dalam menangani pengaduan masyarakat
dan mencermati rencana dan program DPU
• Bantuan PRIM untuk FLLAJ:
– Membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu pemeliharaan jalan dan peran
FLLAJ
o Pesan SMS, pengembangan website, pertemuan masyarakat membahas rencana dan proyek
– Membantu meninjau secara menyeluruh atas prioritas pekerjaan dan isu-isu yang terkait
dengan proyek lokal
– Membantu untuk hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu lintas sektoral
o Misalnya akses bagi penyandang cacat
– Melatih anggota FLLAJ berdasarkan studi analisa kebutuhan yang dilakukan dalam PRIM

22. 22
Jadwal
Jan - Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June July August Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June July August Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June July Aug Sept Oct Nov Dec
2012 2013 2014 2015
Implementation Schedule for Provincial Road Improvement & Maintenance (PRIM)
Training & Institutional StrenghteningbyPIUC
DFA
SPPH
NPPH
2nd Output
Verification
MoF 2nd
Payment
3rd Output
Verification
MoF 3rd
Payment
PMM
PRIMSupervisionConsultant
PRIM Construction
GrantTechnicalAssistance(TA)&LGActivities
Grant Preparation incl. LG
Proposal
(IndII, Bappenas, MoF, DGH & LG)
APBN + DIPA
(MoF)
Plan APBD 2013
(LG)
1st Output
Verificatio
n
MoF 1st
Payment
ADD/TOR
& Procure
Monitoring& Evaluation
Program Management Consultant/Verification (PMC)
InterimSupport Consultant
DGH Technical Team Support/Verification
Procure Contractor
Procure Supervision
Consultant
DPU Program ImplementationUnit (PIU)
PRIM Swakelola(Force Account) Routine Maintenance
PIU Consultant (PIUC)/DED
Road Traffic & Transport Forum (RTTF)
Concept Note
Subsidiary
Agreement
(AusAID &
MoF)
Establish Tech. Team in DGH
Establish PIU in Province
Output
Verification
MoF
Payment
RKUD
(LG)
RKUD
(LG)
RKUD
(LG)
RKUD
(LG)
Perda for Road Maintenance Program
2013 - 2018
(incl.PRIM)
Procure PIUC Detailed Design
Training
Needs Study
Develop. TrainingProgram
Partial Team
Defects Liability
Partial Team
Partial Team
Procure PMC Partial Team

23. 23
Mengapa PRIM bisa berhasil ketika upaya
sebelumnya tidak?
• PRIM mencermati alasan atas kekurangan dalam pemeliharaan jalan dan
bercermin pada pelajaran tersebut, baik dari inisiatif terdahulu maupun yang
sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan donor lainnya.
• PRIM membuat institusi pengelola jalan propinsi untuk bertanggung jawab atas
hasil, peningkatan tata kelola melalui transparansi operasional dan dukungan
kepada FLLAJ dan masyarakat sipil; menekankan PPBP secara rasional, termasuk
usaha pemberantasan korupsi (ACAP), dan mengadopsi
pengelolaan/pengaturan berbasis hasil dalam kontrak untuk pekerjaan
pemeliharaan.
• PRIM memberikan insentif keuangan (sampai dengan 40% untuk pekerjaan yang
memenuhi kriteria dan sampai dengan 5% dari nilai hibah untuk meningkatkan
kinerja kelembagaan) dalam rangka mempromosikan dan mempengaruhi
perubahan teknis dan kelembagaan.
• PRIM dirancang untuk membantu memastikan keberlanjutan melalui:
(1) Bekerja dengan menggunakan sekaligus meningkatkan sistem dan prosedur pemerintah
yang ada
(2) Menggunakan konsultan Indonesia untuk desain dan supervisi pekerjaan pemeliharaan
(3) Menggunakan kontraktor Indonesia untuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan
(4) Pelatihan para pegawai provinsi yang terkait, konsultan, kontraktor
(5) Meningkatkan akuntabilitas instansi pengelola jalan melalui pengaturan kelembagaan dan
tata kelola yang transparan.
(6) Termasuk menjabarkan sistem M&E untuk AusAID, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Provinsi NTB agar dapat memberikan masukan awal untuk AusAID dan NTB dalam rangka
mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi apakah diperlukan untuk mengubah atau tidak
desain PRIM dan/atau berlanjut ke tahap berikutnya (kedua) PRIM di NTB atau untuk
memperluas program ini ke provinsi lain atau penjajakan kemungkinan untuk jalan kabupaten.

24. 24
Terima Kasih