Dokumen tersebut membahas mengenai hibah pemerintah Australia untuk peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan provinsi di Indonesia. Hibah tersebut disalurkan kepada pemerintah daerah setelah menandatangani perjanjian penerusan hibah dengan Kementerian Keuangan. Salah satu calon penerima hibah adalah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp122 miliar untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jalan. Hibah

1. DIREKTORAT PEMBIAYAAN & KAPASITAS DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN – KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
HIBAH PENINGKATAN KINERJA &
PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI
PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT & MAINTENANCE (PRIM)

2. Hibah Pemerintah Australia (Tahap I dan Tahap 2)
Pemerintah Pusat Pemda
HIBAH AUSAID TAHAP I
(2009 – 2011)
HIBAH AUSAID TAHAP 2
(2012 – Juni 2015)
• Water Hibah = $ 22 Jt
• Wastewater Hibah = $ 3 Jt
• Infrastructure Enhancement
Grant (IEG) – Sanitation = $ 6 Jt
• IEG Transportation = $ 0.81 Jt
• Water Hibah = $ 90 Juta
• Hibah Air Limbah = $ 5 Juta
• Sanitation Hibah = $ 40 Juta
• Wastewater Investment = $ 30 Jt
• Community Water Supply = $ 25 Jt
• Sub-national Roads = $ 38 Jt
• Road Safety = $ 18 Juta
• other grants = $ 4 Juta
PEMERINTAH INDONESIA
Mekanisme Penerusan Hibah:
• Berdasarkan kinerja (output-based)
• Penandatanganan Perjanjian Penerusan Hibah
antara Menteri cq. Dirjen Perimbangan Keuangan
dengan kepala daerah penerima hibah
Penandatanganan Perjanjian Hibah (Subsidiary
Arrangement) antara Pemerintah Australia dengan
Menteri Keuangan cq. Ditjen Pengelolaan Utang

3. HIBAH PENINGKATAN KINERJA & PEMELIHARAAN
JALAN PROVINSI (PRIM)
•Dana hibah PRIM diberikan kepada daerah dengan kriteria tertentu dan
merupakan penggantian sebesar setinggi-tingginya 40% atas dana yang
telah terlebih dahulu dikeluarkan oleh APBD.
•output based - hibah yang disalurkan berdasarkan hasil kinerja yang
terukur atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemda berdasarkan hasil
verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Ditjen Bina Marga
DEFINISI
• meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dalam pengelolaan dan
pemeliharaan jalan ; termasuk dorongan kepada pemerintah provinsi
untuk meningkatkan alokasi dana pemeliharan jalan.
TUJUAN
• Kegiatan Fisik: Pemiliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Rehabilitasi
dan Peningkatan Jalan, Rekonstruksi
• Kegiatan Non-fisik: Penyusunan dokumen planning, programming &
budgeting, penyusunan & diseminasi SOP, pelatihan
LINGKUP

4. MEKANISME HIBAH PRIM
PENINGKATAN PENGELOLAAN &
PEMELIHARAAN JALAN
K/L
[Executing Agency]
VERIFIKASI & MONEV
KEMENKEU
[KPA-HPD]
PENYALURAN HIBAH
[PENGGANTIAN MAX 40%]
• PENGUSULAN HIBAH
• REKOMENDASI PENYALURAN
PEMDA
[Implementing
Agency]
PRE-FINANCING
1
2
3
4

5. PROGRESS HIBAH PRIM
Draft Final PMM telah disusun
- Tanggal 22 Maret 2013
- Perihal Usulan Prov. NTB Sebagai Calon Penerima Hibah PRIM
- Nilai Hibah = Rp 122 Miliar
Proses ?
Target April-Mei
Project
Management
Manual (PMM)
Surat
Persetujuan
Penerusan Hibah
(SPPH)
Direct Funding
Agreement
(DFA)
Surat Dirjen Bina
Marga

6. HIBAH PRIM: KEPADA PROV NTB
NILAI HIBAH = Rp 122 Miliar
• Rp 112 Miliar (Penggantian 40% atas dana APBD)
• Rp 10 Miliar (insentif untuk peningkatan kinerja institusi)
PRE-FINANCING OLEH PEMDA
• Pemda mendanai terlebih dahulu seluruh kegiatan PRIM
• Total APBD = Rp 259 Miliar (TA 2013 – Juni 2015)
KEGIATAN YG DAPAT DIGANTI
• 1. Pemeliharaan rutin (Swakelola: 942 KM, Kontrak: 830 KM)
• 2. Backlog and minor works: 679 KM
• 3. Pemeliharaan berkala: 47,9 KM
• 4. Rehabilitasi: 15,96 KM
PERUNTUKAN DANA HIBAH
• Dana Hibah Rp 112 Miliar (penggantian) diharapkan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-
kegiatan penyelenggaraan di sektor jalan
• Dana insentif Rp 10 Miliar dapat digunakan untuk: 1) Pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan, dll;
2) Peningkatan peran FLAJ; 3) Penerapan PPBP; 4) Pengadaan peralatan survey dan pemeliharaan
rutin jalan termasuk pengadaan kendaraan yang terkait dengan kegiatan tersebut; 4) Peralatan
kantor yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas PU dan FLAJ

7. SKEMA PENCAIRAN DANA HIBAH PRIM
TAHAP 1
5%
•SPPH
•Telah melaksanakan
PPBP
•Informasi alokasi
dana dan lokasi
penanganan jalan
diumumkan di
website
•DPA telah ada
•Penandatanganan
kontrak dengan pihak
ketiga
•pembayaran uang
muka kepada pihak
ketiga
TAHAP 2
20% + INSENTIF
•Governance (PPBP,
pengumuman dlm
website, DPA,SOP
RTTF, Desiminasi ,
pelatihan)
•Fisik (swakelola dan
kontrak) telah 25%
•Nilai SP2D secara
kumulatif telah
mencapai 25% dari
total program PRIM
TAHAP 3
40%
• Governance
(pelatihan)
• Fisik (swakelola
dan kontrak)
telah 65%
• Nilai SP2D secara
kumulatif telah
mencapai 65%
dari total
program PRIM
TAHAP 4
35% + INSENTIF
• Governance
(PPBP,
pengumuman
dlm website, DPA,
pelatihan)
• Fisik (swakelola
dan kontrak)
telah 100% atau
tahapan
pekerjaan yang
telah diselesaikan
sampai dengan
batas akhir
verifikasi
Note:
Jika nilai hibah yg dibayarkan kurang dari prosentase maksimum pada tahapan tertentu (hasil verifikasi
tidak 100%), maka selisih dana hibah akan diperhitungkan pada tahap pencairan berikutnya
berdasarkan hasil verifikasi kecuali untuk tahap IV
Persentase masing-masing tahap pencairan dapat bertambah/berkurang sesuai dengan hasil verifikasi

8. MEKANISME HIBAH DAERAH

9. MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH
9
PENYALURAN DANA
HIBAH
PELAKSANAAN
KEGIATAN
PERJANJIANHIBAH
ANTARA MK DAN
KEPALA DAERAH
PENETAPANMK:
PEMBERIAN/PENERU
SAN HIBAH KEPADA
PEMDA
PENGUSULAN NILAI
HIBAH DAN DAFTAR
PEMDA PENERIMA
HIBAH
K/L MENKEU PEMDA
Mempertimbangkan:
a) kapasitas fiskal daerah; b)
Daerah yang ditentukan oleh
Pemberi Hibah Luar
Negeri; c) Daerah yang
memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh K/L; dan/atau
d) Daerah tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah
• Sumber Hibah LN:
Penetapan setelah Perjanjian
Hibah LN ditandatangani
• Sumber Pinjaman LN:
setelah Pagu APBN
• Sumber Penerimaan DN:
setelah Pagu APBN
Pemda sebagai
Implementing Agency
bertanggung jawab atas
penyelesaian kegiatan dan
penggunaan dana hibah
sesuai Perjanjian Hibah
dan Manual Teknis
Penyaluran dilakukan
berdasarkan kinerja
yang diverifikasi K/L

10. PERJANJIAN HIBAH DAERAH
10
Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menteri
atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat
yang diberi kuasa.
Perjanjian paling sedikit memuat:
a. tujuan;
b. jumlah;
c. sumber;
d. penerima;
e. persyaratan;
f. tata cara penyaluran;
g. tata cara pelaporan dan pemantauan;
h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan
i. sanksi.
*Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan,
kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Hibah Luar Negeri.

11. BAHAN DISKUSI
• KOORDINASI SELURUH PIHAK TERKAIT
• KESIAPAN PEMPROV NTB:
KOMITMEN PENDANAAN APBD 2013 – 2015 &
KESIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
• OTHER ISSUES: DIRECT FUNDING AGREEMENT?

12. TERIMA KASIH…
12