SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 12
Downloaden Sie, um offline zu lesen
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 / HUK / 2010
TENTANG
TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK PUSAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
Menging
at :
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Sosial RI tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan
Anak Pusat;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4768);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1981 tentang
Organisasi Sosial Yang Dapat Menyelenggarakan Usaha
Penyantunan Anak Terlantar;
8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009
tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
MEMUTUSKAN :
Menetapka
n
: PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PERTIMBANGAN
PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK PUSAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak yang
selanjutnya disebut Tim PIPA adalah suatu wadah
pertemuan koordinasi lintas instansi secara komprehensif
dan terpadu guna memberikan pertimbangan pemberian
izin pengangkatan anak;
2. Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat
yang selanjutnya disebut Tim PIPA Pusat adalah Tim yang
memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam
memberikan izin pengangkatan anak yang dilaksanakan
antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara
Asing atau pengangkatan anak yang salah satu Calon
Orang Tua Angkat Warga Negara Asing atau
pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.
3. Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah
yang selanjutnya disebut Tim PIPA Daerah adalah Tim yang
memberikan pertimbangan kepada gubernur c.q. kepala
instansi sosial dalam memberikan izin pengangkatan anak
yang dilaksanakan antar Warga Negara Indonesia;
4. Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum
yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan
kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan
membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga
2
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
orang tua angkat.
BAB II
KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
Pasal 2
Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja TIM PIPA didasarkan
pada prinsip pemberdayaan, kemitraan, akuntabilitas,
kredibilitas, transparansi, efektifitas, dan efisiensi.
Pasal 3
(1)Tim PIPA Pusat berkedudukan di Ibukota Negara
Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada
Menteri.
(2)Tim PIPA Daerah berkedudukan di ibukota provinsi dan
bertanggung jawab kepada gubernur c.q. kepala instansi
sosial.
Pasal 4
(1) TIM PIPA Pusat mempunyai tugas membantu Menteri
memberikan pertimbangan dalam pemberian izin
pengangkatan anak yang dilaksanakan antara Warga
Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing,
pengangkatan anak oleh orang tua tunggal atau
pengangkatan anak yang salah satu Calon Orang Tua
Angkat Warga Negara Asing.
(2) TIM PIPA Daerah mempunyai tugas membantu gubernur
c.q. kepala instansi sosial memberikan pertimbangan
dalam pemberian izin pengangkatan anak yang
dilaksanakan antara Warga Negara Indonesia dengan
Warga Negara Indonesia atau pemberian rekomendasi
untuk pengangkatan anak yang salah satu Calon Orang
Tua Angkat Warga Negara Asing.
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, TIM PIPA menyelenggarakan fungsi :
a. mengadakan penelitian dan penelaahan serta memberikan
pertimbangan atas permohonan izin pengangkatan anak;
3
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
b. memberikan saran sesuai dengan ketentuan, tugas pokok
dan fungsi tiap-tiap anggota berdasarkan persyaratan
yang telah ditetapkan;
c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas untuk Tim
PIPA Pusat kepada Menteri dan untuk Tim PIPA Daerah
kepada gubernur c.q. kepala instansi sosial; dan
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan perizinan pengangkatan anak sesuai dengan
bidang tugasnya.
BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Keanggotaan
Pasal 6
(1) Susunan keanggotaan TIM PIPA Pusat terdiri dari :
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.
(2) Ketua TIM PIPA Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dijabat oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial dan Sekretaris Tim
PIPA Pusat oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak
Kementerian Sosial.
Pasal 7
(1) Keanggotaan TIM PIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) pada huruf c terdiri atas unsur Instansi/Lembaga
terkait yang meliputi wakil-wakil dari :
a. Kementerian Sosial;
b. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
c. Kementerian Luar Negeri;
d. Kementerian Hukum dan HAM;
e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;
f. Kementerian Kesehatan;
g. Markas Besar Polri;
4
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
h. Kementerian Dalam Negeri;
i. Kementerian Agama;
j. Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
k. Komisi Nasional Perlindungan Anak; dan
l. Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.
(2) Anggota Tim PIPA Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1)
melaksanakan tugas dan peran sebagai anggota Tim PIPA
sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
Pasal 8
(1) Keanggotaan Tim PIPA Daerah ditetapkan oleh gubernur
sesuai kebutuhan dengan mengacu kepada susunan
keanggotaan Tim PIPA Pusat.
(2) Keanggotaan Tim PIPA Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan penunjukan dari
instansi/lembaga terkait yang diwakilinya.
Pasal 9
(1) Tugas anggota TIM PIPA Pusat:
a. Wakil dari Kementerian Sosial:
1) mengkoordinasikan pelaksanaan pengangkatan
anak;
2) meneliti dan memeriksa keabsahan serta
kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan
anak yang diajukan oleh COTA;
3) menelaah permohonan izin pengangkatan anak oleh
COTA;
4) memeriksa hasil kunjungan rumah I (pertama)
keluarga COTA;
5) meneliti keabsahan Surat Keputusan Izin Asuhan
yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II yang
menangani bidang pengangkatan anak;
6) memeriksa hasil kunjungan rumah II (kedua)
keluarga COTA setelah 6 (enam) bulan dalam
asuhan keluarga COTA;
7) menyelenggarakan sidang TIM PIPA; dan
8) meneruskan rekomendasi hasil sidang Tim PIPA
kepada Menteri.
b. Wakil dari Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat:
meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan
5
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
dokumen persyaratan pengangkatan anak yang
diajukan oleh COTA sesuai dengan lingkup tugasnya,
antara lain : meneliti dan memeriksa surat pernyataan
bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan
anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-
hak dan kebutuhan anak.
c. Wakil dari Kementerian Hukum dan HAM :
1) meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA
antara lain :
a) Paspor suami dan/atau istri;
b) izin tinggal suami dan/atau istri pemegang
KITAS/KITAP;
c) dokumen status kewarganegaraan;
2) merekomendasikan kepada Kementerian Sosial untuk
mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal
Imigrasi, agar anak yang sedang dalam proses
pengangkatan anak tidak diterbitkan paspornya;
3) meneliti legalisasi tanda tangan :
a) pejabat pemerintah dan pejabat umum yang
diangkat oleh pemerintah, terhadap dokumen yang
akan dipergunakan di Negara lain; dan
b) pejabat Kementerian Luar Negeri terhadap
dokumen asing yang akan dipergunakan di
Indonesia.
d. Wakil dari Kementerian Luar Negeri :
1) meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA,
antara lain :
a) surat pernyataan kesamaan status dan hak anak
angkat dengan anak kandung;
b) surat pernyataan motivasi pengangkatan anak
yang diketahui oleh perwakilan asing asal COTA;
c) copy akte kelahiran suami dan isteri yang
disahkan oleh Notaris dan Perwakilan Republik
Indonesia dinegara COTA berasal;
d) paspor dan keterangan izin tinggal suami
dan/atau isteri;
e) surat keterangan penghasilan suami dan isteri
yang disahkan oleh perwakilan Republik
Indonesia di negara COTA berasal;
f) surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak
keluarga isteri yang disahkan oleh Notaris dan
perwakilan Republik Indonesia di negara COTA
berasal;
g) surat kelayakan untuk mengangkat anak dari
6
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
perwakilan asing asal COTA atau instansi yang
berwenang dari negara yang bersangkutan; dan
h) surat pernyataan akan menghubungi perwakilan
Republik Indonesia dimana COTA tinggal.
2) melegalisasi pengesahan tanda tangan pejabat
Kementerian Hukum dan HAM;
3) melegalisasi pengesahan dokumen yang berasal dari
luar negeri oleh KBRI dan KJRI untuk kemudian dibawa
ke Indonesia;
4) dokumen disahkan oleh Direktorat Konsuler
Kementerian Luar Negeri;
5) merekomendasikan kepada Kementerian Sosial untuk
melakukan koordinasi dengan perwakilan Republik
Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk
kunjungan rumah kepada keluarga COTA di negara
asal COTA yang dilakukan oleh pejabat yang
berwenang pada perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri.
e. Wakil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak:
meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan
dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan
oleh COTA sesuai dengan lingkup tugasnya.
f. Wakil dari Kementerian Kesehatan:
meneliti dan memeriksa keabsahan surat keterangan
kesehatan COTA, yaitu lampiran yang berupa:
1) hasil pemeriksaan laboratorium;
2) pemeriksaan kebidanan dan kandungan; dan
3) pemeriksaan kesehatan jiwa.
g. Wakil dari Markas Besar Polri:
meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA,
yang berkaitan dengan persyaratan administrasi
penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
h.Wakil dari Kementerian Dalam Negeri:
meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA
sesuai dengan tugas dan perannya, yang meliputi :
7
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
1) Kartu Keluarga;
2) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3) Surat keterangan tenpat tinggal (SKTT) bagi orang
asing pemegang KITAS;
4) Akta pencatatan sipil;
5) Surat Keterangan kependudukan lainnya;
i. Wakil Kementerian Agama :
meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan
dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan
oleh COTA, yang meliputi:
1) Surat Nikah atau Akta Nikah;
2) Surat Keterangan mengenai hibah harta untuk anak
serta tidak akan menikahi anak angkat perempuan;
dan
3) kesamaan agama COTA dan CAA.
j. Wakil Komisi Nasional Perlindungan Anak :
meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan
dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan
oleh COTA, yang meliputi:
1) memeriksa kepatuhan pemohon dalam memenuhi
setiap persyaratan materil dan formil COTA dan CAA;
2) memeriksa keabsahan surat pernyataan kesediaan
anak untuk diangkat oleh COTA;
3) memeriksa keabsahan dan isi surat pernyataan COTA
untuk mengangkat anak demi kepentingan terbaik
bagi anak; dan
4) memeriksa surat putusan pengadilan dan atau
instansi terkait mengenai status anak.
k. Wakil Komisi Perlindungan Anak Indonesia :
meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan
dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan
oleh COTA, yang meliputi:
1) menelaah kelengkapan berkas dan dokumen
permohonan pengangkatan anak;
2) memberikan saran, masukan, dan pertimbangan; dan
3) memantau dan melakukan pengawasan seluruh
proses pengangkatan anak.
l. Wakil Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia:
meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan
dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan
oleh COTA, yang meliputi:
1) menelaah kelengkapan, ketepatan, dan konsistensi
8
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
informasi pada laporan sosial yang dibuat pekerja
sosial;
2) memastikan bahwa informasi yang telah ditelaah
tersebut menunjukkan kelayakan COTA untuk
mengangkat anak demi kepentingan terbaik bagi
anak;
3) memantau dan memastikan bahwa rekomendasi dari
laporan sosial dari pekerja sosial dapat dipenuhi.
(2)Tugas anggota Tim PIPA Daerah mengacu pada tugas
Tim PIPA Pusat dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah
setempat.
Pasal 10
Keanggotaan Tim PIPA Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 11
(1) Sekretariat Tim PIPA Pusat dipimpin oleh seorang
sekretaris.
(2) Sekretaris Tim PIPA Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dijabat oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak.
Pasal 12
(1) Sekretariat Tim PIPA Daerah dipimpin oleh seorang
Sekretaris.
(2) Sekretaris TIM PIPA Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dijabat oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi.
Bagian Ketiga
Mekanisme Kerja
9
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Paragraf Satu
Tim PIPA Pusat
Pasal 13
(1) Tim PIPA Pusat mengadakan rapat koordinasi untuk
melakukan penelitian dan pengkajian terhadap
kelengkapan persyaratan pengangkatan anak,
diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam
1 (satu) tahun.
(2) Penelitian dan pengkajian oleh Tim PIPA Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
anggota Tim dimaksud sesuai dengan tugas dan perannya
masing-masing.
Pasal 14
(1) Tim PIPA Pusat menyampaikan laporan dan
pertimbangan izin pengangkatan anak kepada Menteri
Sosial.
(2)Menteri Sosial dapat memberikan atau menolak izin
permohonan pengangkatan anak berdasarkan laporan dan
pertimbangan dari Tim PIPA Pusat.
Pasal 15
(1) Tim PIPA Pusat dapat melakukan kerjasama dengan
instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah melalui tim
koordinasi Program Kesejahteraan Sosial Anak pusat dan
daerah, organisasi masyarakat, para ahli, dan pihak-pihak
lain yang dipandang perlu.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim PIPA
mempertimbangkan pendapat dari Lembaga Pengasuhan
Anak yang memfasilitasi/membantu Calon Orang Tua
Angkat dalam mengajukan permohonan pengangkatan
anak.
Paragraf Kedua
Tim PIPA Daerah
Pasal 16
10
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
(1) Tim PIPA Daerah mengadakan rapat koordinasi untuk
melakukan penelitian dan pengkajian terhadap
kelengkapan persyaratan pengangkatan anak,
diselenggarakan lebih kurang 4 (empat) kali dalam 1
(satu) tahun.
(2) Penelitian dan pengkajian oleh Tim PIPA Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
anggota sesuai dengan tugas dan perannya masing-
masing.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim PIPA Daerah dapat
berkoordinasi dengan Tim PIPA Pusat.
Pasal 17
(1) Tim PIPA Daerah menyampaikan laporan dan
pertimbangan kepada gubernur c.q. kepala instansi sosial.
(2) Gubernur dapat memberikan dan menolak izin
permohonan pengangkatan anak berdasarkan laporan
dan pertimbangan dari Tim PIPA Daerah.
Pasal 18
(1) Tim PIPA Daerah dapat melakukan kerjasama dengan
instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah,
organisasi masyarakat, para ahli, dan pihak-pihak lain
yang dipandang perlu.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim PIPA
mempertimbangkan pendapat dari Lembaga Pengasuhan
Anak yang memfasilitasi/membantu COTA dalam
mengajukan permohonan pengangkatan anak.
BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 19
(1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Tim PIPA Pusat
dibebankan pada anggaran DIPA Direktorat Pelayanan
Sosial Anak, Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
(2) Biaya penyelenggaraan kegiatan Tim PIPA Daerah
dibebankan pada anggaran APBD instansi sosial provinsi.
BAB V
11
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri
Sosial Nomor 84/HUK/2008 tentang Tim Pertimbangan
Perizinan Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia
dengan Warga Negara Asing (Inter Country Adoption)
dinyatakan masih tetap berlaku sebelum ditetapkan susunan
keanggotaan TIM PIPA yang baru, sesuai dengan ketentuan
Peraturan ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2010
MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA,
TTD
DR. SALIM SEGAF AL JUFRI,
MA
12
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Format proposal hibah bansos 2014
Format proposal hibah bansos 2014Format proposal hibah bansos 2014
Format proposal hibah bansos 2014endrah80
 
Business plan pdam_kota_malang_2015
Business plan pdam_kota_malang_2015Business plan pdam_kota_malang_2015
Business plan pdam_kota_malang_2015Yoga Putut A
 
Presentasi kua pringsurat1
Presentasi kua pringsurat1Presentasi kua pringsurat1
Presentasi kua pringsurat1pring_surat
 
Analis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan
Analis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatanAnalis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan
Analis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatanReddy Prayudie
 
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDTata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDAde Suerani
 
Contoh Perjanjian Perbaikan Jalan Terbaru Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
Contoh Perjanjian Perbaikan Jalan Terbaru Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811...Contoh Perjanjian Perbaikan Jalan Terbaru Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
Contoh Perjanjian Perbaikan Jalan Terbaru Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811...GLC
 
perka lan 22 tahun 2017 tentang pedoman tata kerja tim penilai jfak dan penil...
perka lan 22 tahun 2017 tentang pedoman tata kerja tim penilai jfak dan penil...perka lan 22 tahun 2017 tentang pedoman tata kerja tim penilai jfak dan penil...
perka lan 22 tahun 2017 tentang pedoman tata kerja tim penilai jfak dan penil...Ridho Fitrah Hyzkia
 
Surat Undangan ke OPD.pdf
Surat Undangan ke OPD.pdfSurat Undangan ke OPD.pdf
Surat Undangan ke OPD.pdfIndahPrihatini1
 
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015Pemdes Wlahar Wetan
 
Modul format buku register
Modul format buku registerModul format buku register
Modul format buku registerDede Subhan
 
Contoh surat permohonan
Contoh surat permohonanContoh surat permohonan
Contoh surat permohonanRaFuzi Diqi
 
4.2 Modul Pedoman Teknis SPIP Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif
4.2 Modul Pedoman Teknis SPIP Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif4.2 Modul Pedoman Teknis SPIP Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif
4.2 Modul Pedoman Teknis SPIP Penyelenggaraan Komunikasi yang EfektifSutikno Tumingan
 
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...Nurul Angreliany
 
Contoh berkas pelantikan panitia inti pilkades
Contoh berkas pelantikan panitia inti pilkadesContoh berkas pelantikan panitia inti pilkades
Contoh berkas pelantikan panitia inti pilkadesAdelfios Andyka Fatra
 
laporan permenpan- verifikator keuangan.pdf
laporan permenpan- verifikator keuangan.pdflaporan permenpan- verifikator keuangan.pdf
laporan permenpan- verifikator keuangan.pdfJarkomMedia
 
Formulir anjab subbag keuangan
Formulir anjab subbag keuanganFormulir anjab subbag keuangan
Formulir anjab subbag keuanganReddy Prayudie
 

Was ist angesagt? (20)

Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
 
Format proposal hibah bansos 2014
Format proposal hibah bansos 2014Format proposal hibah bansos 2014
Format proposal hibah bansos 2014
 
Business plan pdam_kota_malang_2015
Business plan pdam_kota_malang_2015Business plan pdam_kota_malang_2015
Business plan pdam_kota_malang_2015
 
Presentasi kua pringsurat1
Presentasi kua pringsurat1Presentasi kua pringsurat1
Presentasi kua pringsurat1
 
Analis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan
Analis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatanAnalis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan
Analis penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan
 
Sk pengelola wisata selo asri
Sk pengelola wisata selo asriSk pengelola wisata selo asri
Sk pengelola wisata selo asri
 
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDTata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
 
Contoh Perjanjian Perbaikan Jalan Terbaru Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
Contoh Perjanjian Perbaikan Jalan Terbaru Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811...Contoh Perjanjian Perbaikan Jalan Terbaru Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
Contoh Perjanjian Perbaikan Jalan Terbaru Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
 
perka lan 22 tahun 2017 tentang pedoman tata kerja tim penilai jfak dan penil...
perka lan 22 tahun 2017 tentang pedoman tata kerja tim penilai jfak dan penil...perka lan 22 tahun 2017 tentang pedoman tata kerja tim penilai jfak dan penil...
perka lan 22 tahun 2017 tentang pedoman tata kerja tim penilai jfak dan penil...
 
Surat Undangan ke OPD.pdf
Surat Undangan ke OPD.pdfSurat Undangan ke OPD.pdf
Surat Undangan ke OPD.pdf
 
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
 
Anjab jfu bendahara
Anjab jfu bendaharaAnjab jfu bendahara
Anjab jfu bendahara
 
Modul format buku register
Modul format buku registerModul format buku register
Modul format buku register
 
Contoh surat permohonan
Contoh surat permohonanContoh surat permohonan
Contoh surat permohonan
 
Formulir lhkpn a
Formulir lhkpn aFormulir lhkpn a
Formulir lhkpn a
 
4.2 Modul Pedoman Teknis SPIP Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif
4.2 Modul Pedoman Teknis SPIP Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif4.2 Modul Pedoman Teknis SPIP Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif
4.2 Modul Pedoman Teknis SPIP Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif
 
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
 
Contoh berkas pelantikan panitia inti pilkades
Contoh berkas pelantikan panitia inti pilkadesContoh berkas pelantikan panitia inti pilkades
Contoh berkas pelantikan panitia inti pilkades
 
laporan permenpan- verifikator keuangan.pdf
laporan permenpan- verifikator keuangan.pdflaporan permenpan- verifikator keuangan.pdf
laporan permenpan- verifikator keuangan.pdf
 
Formulir anjab subbag keuangan
Formulir anjab subbag keuanganFormulir anjab subbag keuangan
Formulir anjab subbag keuangan
 

Andere mochten auch

Kepmensos no. 146 tahun 2013
Kepmensos no. 146 tahun 2013Kepmensos no. 146 tahun 2013
Kepmensos no. 146 tahun 2013IdnJournal
 
Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013IdnJournal
 
Permensos no 16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
Permensos no  16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluargaPermensos no  16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
Permensos no 16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluargaDewi Kartika
 
Peraturan Menteri No 16 tahun 2013
Peraturan Menteri No 16 tahun 2013Peraturan Menteri No 16 tahun 2013
Peraturan Menteri No 16 tahun 2013jeeroloo
 
Permensos no. 29 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 29 tahun 2012 idn journalPermensos no. 29 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 29 tahun 2012 idn journalIdnJournal
 
Permensos no. 08 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 08 tahun 2012 idn journalPermensos no. 08 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 08 tahun 2012 idn journalIdnJournal
 
Data Kementerian Sosial dalam Angka 13
Data Kementerian Sosial dalam Angka 13Data Kementerian Sosial dalam Angka 13
Data Kementerian Sosial dalam Angka 13Dewi Kartika
 
Kepmensos no. 50 tahun 2013
Kepmensos no. 50 tahun 2013Kepmensos no. 50 tahun 2013
Kepmensos no. 50 tahun 2013IdnJournal
 
Kegiatan Pemberdayaan Waria
Kegiatan Pemberdayaan WariaKegiatan Pemberdayaan Waria
Kegiatan Pemberdayaan WariaRatih Aini
 
Permensos no. 19 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 19 tahun 2012 idn journalPermensos no. 19 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 19 tahun 2012 idn journalIdnJournal
 
Perpres Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perpres 12 tahun 2013 Jam...
Perpres Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perpres 12 tahun 2013 Jam...Perpres Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perpres 12 tahun 2013 Jam...
Perpres Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perpres 12 tahun 2013 Jam...sehatnegeriku
 
Buku panduan pekan imunisasi 2015
Buku panduan pekan imunisasi 2015Buku panduan pekan imunisasi 2015
Buku panduan pekan imunisasi 2015sehatnegeriku
 
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSNUndang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSNNur Fadillah
 
Permenkes no. 28 tahun 2014
Permenkes no. 28 tahun 2014Permenkes no. 28 tahun 2014
Permenkes no. 28 tahun 2014IdnJournal
 

Andere mochten auch (20)

Kepmensos no. 146 tahun 2013
Kepmensos no. 146 tahun 2013Kepmensos no. 146 tahun 2013
Kepmensos no. 146 tahun 2013
 
Definisi dan Kriteria PMKS
Definisi dan Kriteria PMKSDefinisi dan Kriteria PMKS
Definisi dan Kriteria PMKS
 
Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013
 
Permensos no 16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
Permensos no  16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluargaPermensos no  16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
Permensos no 16 - 2013_tentang_lk3_lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
 
Peraturan Menteri No 16 tahun 2013
Peraturan Menteri No 16 tahun 2013Peraturan Menteri No 16 tahun 2013
Peraturan Menteri No 16 tahun 2013
 
Permensos no. 29 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 29 tahun 2012 idn journalPermensos no. 29 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 29 tahun 2012 idn journal
 
Permensos no. 08 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 08 tahun 2012 idn journalPermensos no. 08 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 08 tahun 2012 idn journal
 
Data Kementerian Sosial dalam Angka 13
Data Kementerian Sosial dalam Angka 13Data Kementerian Sosial dalam Angka 13
Data Kementerian Sosial dalam Angka 13
 
Kepmensos no. 50 tahun 2013
Kepmensos no. 50 tahun 2013Kepmensos no. 50 tahun 2013
Kepmensos no. 50 tahun 2013
 
Kegiatan Pemberdayaan Waria
Kegiatan Pemberdayaan WariaKegiatan Pemberdayaan Waria
Kegiatan Pemberdayaan Waria
 
Permensos no. 19 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 19 tahun 2012 idn journalPermensos no. 19 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 19 tahun 2012 idn journal
 
Korban Tindak Kekerasan
Korban Tindak KekerasanKorban Tindak Kekerasan
Korban Tindak Kekerasan
 
Manajemen kasus lk3 kemensos
Manajemen kasus lk3 kemensosManajemen kasus lk3 kemensos
Manajemen kasus lk3 kemensos
 
Perpres Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perpres 12 tahun 2013 Jam...
Perpres Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perpres 12 tahun 2013 Jam...Perpres Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perpres 12 tahun 2013 Jam...
Perpres Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perpres 12 tahun 2013 Jam...
 
Kebijakan penanggulangan napza
Kebijakan penanggulangan napzaKebijakan penanggulangan napza
Kebijakan penanggulangan napza
 
Buku panduan pekan imunisasi 2015
Buku panduan pekan imunisasi 2015Buku panduan pekan imunisasi 2015
Buku panduan pekan imunisasi 2015
 
Permensos No.56 Thn.2009 ttg Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyala...
Permensos No.56 Thn.2009 ttg Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyala...Permensos No.56 Thn.2009 ttg Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyala...
Permensos No.56 Thn.2009 ttg Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyala...
 
Renstra Kementerian Sosial RI Thn. 2010-2014
Renstra Kementerian Sosial RI Thn. 2010-2014Renstra Kementerian Sosial RI Thn. 2010-2014
Renstra Kementerian Sosial RI Thn. 2010-2014
 
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSNUndang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
 
Permenkes no. 28 tahun 2014
Permenkes no. 28 tahun 2014Permenkes no. 28 tahun 2014
Permenkes no. 28 tahun 2014
 

Ähnlich wie Permensos no. 37 tahun 2010

Permensos no. 110 tahun 2009 idn journal
Permensos no. 110 tahun 2009 idn journalPermensos no. 110 tahun 2009 idn journal
Permensos no. 110 tahun 2009 idn journalIdnJournal
 
PPT ADOPSI UTS.pptx
PPT ADOPSI UTS.pptxPPT ADOPSI UTS.pptx
PPT ADOPSI UTS.pptxdetikaastri
 
ppt layak anak .pptx
ppt layak anak .pptxppt layak anak .pptx
ppt layak anak .pptxTempeMenjos
 
ESAP TENTANG fungsi keluarga
ESAP TENTANG fungsi keluargaESAP TENTANG fungsi keluarga
ESAP TENTANG fungsi keluargaStiunus Esap
 
SPK-MOCH. AZWAR ANAS ROZAQ.pdf
SPK-MOCH. AZWAR ANAS ROZAQ.pdfSPK-MOCH. AZWAR ANAS ROZAQ.pdf
SPK-MOCH. AZWAR ANAS ROZAQ.pdfAnazVanPersie
 
Perpres no 106 th 2007
Perpres no 106 th 2007Perpres no 106 th 2007
Perpres no 106 th 2007ADIJM
 
Permensos tas-tahun-2012
Permensos tas-tahun-2012Permensos tas-tahun-2012
Permensos tas-tahun-2012Dewi Kartika
 
UU Jaminan Produk Halal 2014
UU Jaminan Produk Halal 2014UU Jaminan Produk Halal 2014
UU Jaminan Produk Halal 2014Surya Amal
 
PER-11-MBU-07-2021.pdf
PER-11-MBU-07-2021.pdfPER-11-MBU-07-2021.pdf
PER-11-MBU-07-2021.pdfabonfadhilah
 
Peraturan Menteri PAN RB No 53 Tahun 2022.pdf
Peraturan Menteri PAN RB No 53 Tahun 2022.pdfPeraturan Menteri PAN RB No 53 Tahun 2022.pdf
Peraturan Menteri PAN RB No 53 Tahun 2022.pdfIPeKBPenyuluhKB
 
MATERI TKA juli 2022.pptx
MATERI TKA juli 2022.pptxMATERI TKA juli 2022.pptx
MATERI TKA juli 2022.pptxrekkyprasetio1
 
perbup-no-43-tahun-2016 DINSOS.pdf
perbup-no-43-tahun-2016 DINSOS.pdfperbup-no-43-tahun-2016 DINSOS.pdf
perbup-no-43-tahun-2016 DINSOS.pdfTamam Jaya
 
Salinan perpres nomor 75 tahun 2020
Salinan perpres nomor 75 tahun 2020Salinan perpres nomor 75 tahun 2020
Salinan perpres nomor 75 tahun 2020Agaton Kenshanahan
 
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNSPP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNSBilly Buhaiba
 
Pp 53 tahun 2010 tentang disiplin pns
Pp 53 tahun 2010 tentang disiplin pnsPp 53 tahun 2010 tentang disiplin pns
Pp 53 tahun 2010 tentang disiplin pnsrickygunawan84
 

Ähnlich wie Permensos no. 37 tahun 2010 (20)

81045
8104581045
81045
 
Permensos no. 110 tahun 2009 idn journal
Permensos no. 110 tahun 2009 idn journalPermensos no. 110 tahun 2009 idn journal
Permensos no. 110 tahun 2009 idn journal
 
PPT ADOPSI UTS.pptx
PPT ADOPSI UTS.pptxPPT ADOPSI UTS.pptx
PPT ADOPSI UTS.pptx
 
ppt layak anak .pptx
ppt layak anak .pptxppt layak anak .pptx
ppt layak anak .pptx
 
ESAP TENTANG fungsi keluarga
ESAP TENTANG fungsi keluargaESAP TENTANG fungsi keluarga
ESAP TENTANG fungsi keluarga
 
SPK-MOCH. AZWAR ANAS ROZAQ.pdf
SPK-MOCH. AZWAR ANAS ROZAQ.pdfSPK-MOCH. AZWAR ANAS ROZAQ.pdf
SPK-MOCH. AZWAR ANAS ROZAQ.pdf
 
Perpres no 106 th 2007
Perpres no 106 th 2007Perpres no 106 th 2007
Perpres no 106 th 2007
 
Permensos tas-tahun-2012
Permensos tas-tahun-2012Permensos tas-tahun-2012
Permensos tas-tahun-2012
 
UU Jaminan Produk Halal
UU Jaminan Produk HalalUU Jaminan Produk Halal
UU Jaminan Produk Halal
 
UU Jaminan Produk Halal 2014
UU Jaminan Produk Halal 2014UU Jaminan Produk Halal 2014
UU Jaminan Produk Halal 2014
 
Uu 04 1979
Uu 04 1979Uu 04 1979
Uu 04 1979
 
PER-11-MBU-07-2021.pdf
PER-11-MBU-07-2021.pdfPER-11-MBU-07-2021.pdf
PER-11-MBU-07-2021.pdf
 
Peraturan Menteri PAN RB No 53 Tahun 2022.pdf
Peraturan Menteri PAN RB No 53 Tahun 2022.pdfPeraturan Menteri PAN RB No 53 Tahun 2022.pdf
Peraturan Menteri PAN RB No 53 Tahun 2022.pdf
 
MATERI TKA juli 2022.pptx
MATERI TKA juli 2022.pptxMATERI TKA juli 2022.pptx
MATERI TKA juli 2022.pptx
 
perbup-no-43-tahun-2016 DINSOS.pdf
perbup-no-43-tahun-2016 DINSOS.pdfperbup-no-43-tahun-2016 DINSOS.pdf
perbup-no-43-tahun-2016 DINSOS.pdf
 
Salinan perpres nomor 75 tahun 2020
Salinan perpres nomor 75 tahun 2020Salinan perpres nomor 75 tahun 2020
Salinan perpres nomor 75 tahun 2020
 
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNSPP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
 
Disiplin pns 2010.53. pp
Disiplin pns 2010.53. ppDisiplin pns 2010.53. pp
Disiplin pns 2010.53. pp
 
Pp 53 tahun 2010 tentang disiplin pns
Pp 53 tahun 2010 tentang disiplin pnsPp 53 tahun 2010 tentang disiplin pns
Pp 53 tahun 2010 tentang disiplin pns
 
Pmk 97 tahun 2010
Pmk 97 tahun 2010Pmk 97 tahun 2010
Pmk 97 tahun 2010
 

Mehr von IdnJournal

Se mendagri no. 900 tahun 2014
Se mendagri no. 900 tahun 2014Se mendagri no. 900 tahun 2014
Se mendagri no. 900 tahun 2014IdnJournal
 
Perpres no. 109 tahun 2013
Perpres no. 109 tahun 2013Perpres no. 109 tahun 2013
Perpres no. 109 tahun 2013IdnJournal
 
Perpres no. 108 tahun 2013
Perpres no. 108 tahun 2013Perpres no. 108 tahun 2013
Perpres no. 108 tahun 2013IdnJournal
 
Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013IdnJournal
 
Permenkes no. 19 tahun 2014
Permenkes no. 19 tahun 2014Permenkes no. 19 tahun 2014
Permenkes no. 19 tahun 2014IdnJournal
 
Permendagri no. 61 tahun 2007
Permendagri no. 61 tahun 2007Permendagri no. 61 tahun 2007
Permendagri no. 61 tahun 2007IdnJournal
 
Per bpjs kesehatan no. 1 tahun 2014
Per bpjs kesehatan no. 1 tahun 2014Per bpjs kesehatan no. 1 tahun 2014
Per bpjs kesehatan no. 1 tahun 2014IdnJournal
 
Kepmensos no. 15 tahun 2010
Kepmensos no. 15 tahun 2010Kepmensos no. 15 tahun 2010
Kepmensos no. 15 tahun 2010IdnJournal
 
Kepmenkes no. 326 tahun 2013
Kepmenkes no. 326 tahun 2013Kepmenkes no. 326 tahun 2013
Kepmenkes no. 326 tahun 2013IdnJournal
 
Permensos no. 111 tahun 2009
Permensos no. 111 tahun 2009Permensos no. 111 tahun 2009
Permensos no. 111 tahun 2009IdnJournal
 
Permensos no. 17 tahun 2012
Permensos no. 17 tahun 2012Permensos no. 17 tahun 2012
Permensos no. 17 tahun 2012IdnJournal
 
Kepmensos no. 70 tahun 2013
Kepmensos no. 70 tahun 2013Kepmensos no. 70 tahun 2013
Kepmensos no. 70 tahun 2013IdnJournal
 
Inpres no. 3 tahun 2010
Inpres no. 3 tahun 2010Inpres no. 3 tahun 2010
Inpres no. 3 tahun 2010IdnJournal
 
Inpres no. 1 tahun 2010
Inpres no. 1 tahun 2010Inpres no. 1 tahun 2010
Inpres no. 1 tahun 2010IdnJournal
 
Se mensos no 2 tahun 2013
Se mensos no 2 tahun 2013Se mensos no 2 tahun 2013
Se mensos no 2 tahun 2013IdnJournal
 
Uu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journalUu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journalIdnJournal
 
Perda jabar no. 10 tahun 2012 idn journal
Perda jabar no. 10 tahun 2012 idn journalPerda jabar no. 10 tahun 2012 idn journal
Perda jabar no. 10 tahun 2012 idn journalIdnJournal
 
Permensos no 07 tahun 2013 idn journal
Permensos no 07 tahun 2013 idn journalPermensos no 07 tahun 2013 idn journal
Permensos no 07 tahun 2013 idn journalIdnJournal
 
Permensos no. 02 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 02 tahun 2012 idn journalPermensos no. 02 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 02 tahun 2012 idn journalIdnJournal
 
Uu no.19 tahun 2011 idn journal
Uu no.19 tahun 2011 idn journalUu no.19 tahun 2011 idn journal
Uu no.19 tahun 2011 idn journalIdnJournal
 

Mehr von IdnJournal (20)

Se mendagri no. 900 tahun 2014
Se mendagri no. 900 tahun 2014Se mendagri no. 900 tahun 2014
Se mendagri no. 900 tahun 2014
 
Perpres no. 109 tahun 2013
Perpres no. 109 tahun 2013Perpres no. 109 tahun 2013
Perpres no. 109 tahun 2013
 
Perpres no. 108 tahun 2013
Perpres no. 108 tahun 2013Perpres no. 108 tahun 2013
Perpres no. 108 tahun 2013
 
Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013
 
Permenkes no. 19 tahun 2014
Permenkes no. 19 tahun 2014Permenkes no. 19 tahun 2014
Permenkes no. 19 tahun 2014
 
Permendagri no. 61 tahun 2007
Permendagri no. 61 tahun 2007Permendagri no. 61 tahun 2007
Permendagri no. 61 tahun 2007
 
Per bpjs kesehatan no. 1 tahun 2014
Per bpjs kesehatan no. 1 tahun 2014Per bpjs kesehatan no. 1 tahun 2014
Per bpjs kesehatan no. 1 tahun 2014
 
Kepmensos no. 15 tahun 2010
Kepmensos no. 15 tahun 2010Kepmensos no. 15 tahun 2010
Kepmensos no. 15 tahun 2010
 
Kepmenkes no. 326 tahun 2013
Kepmenkes no. 326 tahun 2013Kepmenkes no. 326 tahun 2013
Kepmenkes no. 326 tahun 2013
 
Permensos no. 111 tahun 2009
Permensos no. 111 tahun 2009Permensos no. 111 tahun 2009
Permensos no. 111 tahun 2009
 
Permensos no. 17 tahun 2012
Permensos no. 17 tahun 2012Permensos no. 17 tahun 2012
Permensos no. 17 tahun 2012
 
Kepmensos no. 70 tahun 2013
Kepmensos no. 70 tahun 2013Kepmensos no. 70 tahun 2013
Kepmensos no. 70 tahun 2013
 
Inpres no. 3 tahun 2010
Inpres no. 3 tahun 2010Inpres no. 3 tahun 2010
Inpres no. 3 tahun 2010
 
Inpres no. 1 tahun 2010
Inpres no. 1 tahun 2010Inpres no. 1 tahun 2010
Inpres no. 1 tahun 2010
 
Se mensos no 2 tahun 2013
Se mensos no 2 tahun 2013Se mensos no 2 tahun 2013
Se mensos no 2 tahun 2013
 
Uu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journalUu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journal
 
Perda jabar no. 10 tahun 2012 idn journal
Perda jabar no. 10 tahun 2012 idn journalPerda jabar no. 10 tahun 2012 idn journal
Perda jabar no. 10 tahun 2012 idn journal
 
Permensos no 07 tahun 2013 idn journal
Permensos no 07 tahun 2013 idn journalPermensos no 07 tahun 2013 idn journal
Permensos no 07 tahun 2013 idn journal
 
Permensos no. 02 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 02 tahun 2012 idn journalPermensos no. 02 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 02 tahun 2012 idn journal
 
Uu no.19 tahun 2011 idn journal
Uu no.19 tahun 2011 idn journalUu no.19 tahun 2011 idn journal
Uu no.19 tahun 2011 idn journal
 

Permensos no. 37 tahun 2010

  • 1. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37 / HUK / 2010 TENTANG TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK PUSAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Menging at : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat; 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768); 5. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
  • 2. 7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1981 tentang Organisasi Sosial Yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar; 8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial; 9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak; MEMUTUSKAN : Menetapka n : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK PUSAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak yang selanjutnya disebut Tim PIPA adalah suatu wadah pertemuan koordinasi lintas instansi secara komprehensif dan terpadu guna memberikan pertimbangan pemberian izin pengangkatan anak; 2. Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat yang selanjutnya disebut Tim PIPA Pusat adalah Tim yang memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam memberikan izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing atau pengangkatan anak yang salah satu Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing atau pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. 3. Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah yang selanjutnya disebut Tim PIPA Daerah adalah Tim yang memberikan pertimbangan kepada gubernur c.q. kepala instansi sosial dalam memberikan izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antar Warga Negara Indonesia; 4. Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga 2 Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
  • 3. orang tua angkat. BAB II KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA Pasal 2 Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja TIM PIPA didasarkan pada prinsip pemberdayaan, kemitraan, akuntabilitas, kredibilitas, transparansi, efektifitas, dan efisiensi. Pasal 3 (1)Tim PIPA Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2)Tim PIPA Daerah berkedudukan di ibukota provinsi dan bertanggung jawab kepada gubernur c.q. kepala instansi sosial. Pasal 4 (1) TIM PIPA Pusat mempunyai tugas membantu Menteri memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, pengangkatan anak oleh orang tua tunggal atau pengangkatan anak yang salah satu Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing. (2) TIM PIPA Daerah mempunyai tugas membantu gubernur c.q. kepala instansi sosial memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia atau pemberian rekomendasi untuk pengangkatan anak yang salah satu Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TIM PIPA menyelenggarakan fungsi : a. mengadakan penelitian dan penelaahan serta memberikan pertimbangan atas permohonan izin pengangkatan anak; 3 Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
  • 4. b. memberikan saran sesuai dengan ketentuan, tugas pokok dan fungsi tiap-tiap anggota berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan; c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas untuk Tim PIPA Pusat kepada Menteri dan untuk Tim PIPA Daerah kepada gubernur c.q. kepala instansi sosial; dan d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan pengangkatan anak sesuai dengan bidang tugasnya. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Keanggotaan Pasal 6 (1) Susunan keanggotaan TIM PIPA Pusat terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota. (2) Ketua TIM PIPA Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial dan Sekretaris Tim PIPA Pusat oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak Kementerian Sosial. Pasal 7 (1) Keanggotaan TIM PIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pada huruf c terdiri atas unsur Instansi/Lembaga terkait yang meliputi wakil-wakil dari : a. Kementerian Sosial; b. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; c. Kementerian Luar Negeri; d. Kementerian Hukum dan HAM; e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; f. Kementerian Kesehatan; g. Markas Besar Polri; 4 Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
  • 5. h. Kementerian Dalam Negeri; i. Kementerian Agama; j. Komisi Perlindungan Anak Indonesia; k. Komisi Nasional Perlindungan Anak; dan l. Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia. (2) Anggota Tim PIPA Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas dan peran sebagai anggota Tim PIPA sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Pasal 8 (1) Keanggotaan Tim PIPA Daerah ditetapkan oleh gubernur sesuai kebutuhan dengan mengacu kepada susunan keanggotaan Tim PIPA Pusat. (2) Keanggotaan Tim PIPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penunjukan dari instansi/lembaga terkait yang diwakilinya. Pasal 9 (1) Tugas anggota TIM PIPA Pusat: a. Wakil dari Kementerian Sosial: 1) mengkoordinasikan pelaksanaan pengangkatan anak; 2) meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA; 3) menelaah permohonan izin pengangkatan anak oleh COTA; 4) memeriksa hasil kunjungan rumah I (pertama) keluarga COTA; 5) meneliti keabsahan Surat Keputusan Izin Asuhan yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II yang menangani bidang pengangkatan anak; 6) memeriksa hasil kunjungan rumah II (kedua) keluarga COTA setelah 6 (enam) bulan dalam asuhan keluarga COTA; 7) menyelenggarakan sidang TIM PIPA; dan 8) meneruskan rekomendasi hasil sidang Tim PIPA kepada Menteri. b. Wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan 5 Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
  • 6. dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA sesuai dengan lingkup tugasnya, antara lain : meneliti dan memeriksa surat pernyataan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak- hak dan kebutuhan anak. c. Wakil dari Kementerian Hukum dan HAM : 1) meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA antara lain : a) Paspor suami dan/atau istri; b) izin tinggal suami dan/atau istri pemegang KITAS/KITAP; c) dokumen status kewarganegaraan; 2) merekomendasikan kepada Kementerian Sosial untuk mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal Imigrasi, agar anak yang sedang dalam proses pengangkatan anak tidak diterbitkan paspornya; 3) meneliti legalisasi tanda tangan : a) pejabat pemerintah dan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, terhadap dokumen yang akan dipergunakan di Negara lain; dan b) pejabat Kementerian Luar Negeri terhadap dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia. d. Wakil dari Kementerian Luar Negeri : 1) meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA, antara lain : a) surat pernyataan kesamaan status dan hak anak angkat dengan anak kandung; b) surat pernyataan motivasi pengangkatan anak yang diketahui oleh perwakilan asing asal COTA; c) copy akte kelahiran suami dan isteri yang disahkan oleh Notaris dan Perwakilan Republik Indonesia dinegara COTA berasal; d) paspor dan keterangan izin tinggal suami dan/atau isteri; e) surat keterangan penghasilan suami dan isteri yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara COTA berasal; f) surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga isteri yang disahkan oleh Notaris dan perwakilan Republik Indonesia di negara COTA berasal; g) surat kelayakan untuk mengangkat anak dari 6 Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
  • 7. perwakilan asing asal COTA atau instansi yang berwenang dari negara yang bersangkutan; dan h) surat pernyataan akan menghubungi perwakilan Republik Indonesia dimana COTA tinggal. 2) melegalisasi pengesahan tanda tangan pejabat Kementerian Hukum dan HAM; 3) melegalisasi pengesahan dokumen yang berasal dari luar negeri oleh KBRI dan KJRI untuk kemudian dibawa ke Indonesia; 4) dokumen disahkan oleh Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri; 5) merekomendasikan kepada Kementerian Sosial untuk melakukan koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk kunjungan rumah kepada keluarga COTA di negara asal COTA yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. e. Wakil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA sesuai dengan lingkup tugasnya. f. Wakil dari Kementerian Kesehatan: meneliti dan memeriksa keabsahan surat keterangan kesehatan COTA, yaitu lampiran yang berupa: 1) hasil pemeriksaan laboratorium; 2) pemeriksaan kebidanan dan kandungan; dan 3) pemeriksaan kesehatan jiwa. g. Wakil dari Markas Besar Polri: meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA, yang berkaitan dengan persyaratan administrasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. h.Wakil dari Kementerian Dalam Negeri: meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA sesuai dengan tugas dan perannya, yang meliputi : 7 Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
  • 8. 1) Kartu Keluarga; 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3) Surat keterangan tenpat tinggal (SKTT) bagi orang asing pemegang KITAS; 4) Akta pencatatan sipil; 5) Surat Keterangan kependudukan lainnya; i. Wakil Kementerian Agama : meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, yang meliputi: 1) Surat Nikah atau Akta Nikah; 2) Surat Keterangan mengenai hibah harta untuk anak serta tidak akan menikahi anak angkat perempuan; dan 3) kesamaan agama COTA dan CAA. j. Wakil Komisi Nasional Perlindungan Anak : meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, yang meliputi: 1) memeriksa kepatuhan pemohon dalam memenuhi setiap persyaratan materil dan formil COTA dan CAA; 2) memeriksa keabsahan surat pernyataan kesediaan anak untuk diangkat oleh COTA; 3) memeriksa keabsahan dan isi surat pernyataan COTA untuk mengangkat anak demi kepentingan terbaik bagi anak; dan 4) memeriksa surat putusan pengadilan dan atau instansi terkait mengenai status anak. k. Wakil Komisi Perlindungan Anak Indonesia : meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, yang meliputi: 1) menelaah kelengkapan berkas dan dokumen permohonan pengangkatan anak; 2) memberikan saran, masukan, dan pertimbangan; dan 3) memantau dan melakukan pengawasan seluruh proses pengangkatan anak. l. Wakil Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia: meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, yang meliputi: 1) menelaah kelengkapan, ketepatan, dan konsistensi 8 Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
  • 9. informasi pada laporan sosial yang dibuat pekerja sosial; 2) memastikan bahwa informasi yang telah ditelaah tersebut menunjukkan kelayakan COTA untuk mengangkat anak demi kepentingan terbaik bagi anak; 3) memantau dan memastikan bahwa rekomendasi dari laporan sosial dari pekerja sosial dapat dipenuhi. (2)Tugas anggota Tim PIPA Daerah mengacu pada tugas Tim PIPA Pusat dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat. Pasal 10 Keanggotaan Tim PIPA Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 11 (1) Sekretariat Tim PIPA Pusat dipimpin oleh seorang sekretaris. (2) Sekretaris Tim PIPA Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak. Pasal 12 (1) Sekretariat Tim PIPA Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris. (2) Sekretaris TIM PIPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi. Bagian Ketiga Mekanisme Kerja 9 Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
  • 10. Paragraf Satu Tim PIPA Pusat Pasal 13 (1) Tim PIPA Pusat mengadakan rapat koordinasi untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kelengkapan persyaratan pengangkatan anak, diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Penelitian dan pengkajian oleh Tim PIPA Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh anggota Tim dimaksud sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Pasal 14 (1) Tim PIPA Pusat menyampaikan laporan dan pertimbangan izin pengangkatan anak kepada Menteri Sosial. (2)Menteri Sosial dapat memberikan atau menolak izin permohonan pengangkatan anak berdasarkan laporan dan pertimbangan dari Tim PIPA Pusat. Pasal 15 (1) Tim PIPA Pusat dapat melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah melalui tim koordinasi Program Kesejahteraan Sosial Anak pusat dan daerah, organisasi masyarakat, para ahli, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim PIPA mempertimbangkan pendapat dari Lembaga Pengasuhan Anak yang memfasilitasi/membantu Calon Orang Tua Angkat dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak. Paragraf Kedua Tim PIPA Daerah Pasal 16 10 Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
  • 11. (1) Tim PIPA Daerah mengadakan rapat koordinasi untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kelengkapan persyaratan pengangkatan anak, diselenggarakan lebih kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Penelitian dan pengkajian oleh Tim PIPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh anggota sesuai dengan tugas dan perannya masing- masing. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim PIPA Daerah dapat berkoordinasi dengan Tim PIPA Pusat. Pasal 17 (1) Tim PIPA Daerah menyampaikan laporan dan pertimbangan kepada gubernur c.q. kepala instansi sosial. (2) Gubernur dapat memberikan dan menolak izin permohonan pengangkatan anak berdasarkan laporan dan pertimbangan dari Tim PIPA Daerah. Pasal 18 (1) Tim PIPA Daerah dapat melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim PIPA mempertimbangkan pendapat dari Lembaga Pengasuhan Anak yang memfasilitasi/membantu COTA dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 19 (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Tim PIPA Pusat dibebankan pada anggaran DIPA Direktorat Pelayanan Sosial Anak, Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan Tim PIPA Daerah dibebankan pada anggaran APBD instansi sosial provinsi. BAB V 11 Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
  • 12. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/2008 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Inter Country Adoption) dinyatakan masih tetap berlaku sebelum ditetapkan susunan keanggotaan TIM PIPA yang baru, sesuai dengan ketentuan Peraturan ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2010 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, TTD DR. SALIM SEGAF AL JUFRI, MA 12 Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review