Dokumen tersebut membahas tentang proses hukum pidana korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 46 Tahun 2009.

1. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
Hukum Formil Tindak Pidana Korupsi

2. Legal Standing
 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
 UU No. 30 Tahun 2002 (UU Komisi Pemberantasan
Tipikor) beserta UU perubahannya.
 UU No. 46 Tahun 2009 (UU Pengadilan Tipikor).

3. Penyelidikan
A. PENYELIDIKAN (Undang Undang Nomor 8 Tahun
1981 /KUHAP)
Penyelidikan (Pasal 1 angka (5))
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa
yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini.
Penyelidikan dilakukan oleh Polisi, khusus TIPIKOR
juga dilakukan oleh KPK (pasal 6 Undang Undang
No 30 Tahun 2002)

4. Penyelidikan Oleh KPK
 Pasal 43 (undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)
 (1) Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan
Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi.
 (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.
 Pasal 44
 (1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan
menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan
tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti
permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. Proses Penyelidikan
 Proses ini dimulai apabila terdapat laporan dari
seseorang atau informasi yang diterima oleh
Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tentang adanya
dugaan telah terjadinya perbuatan yang
merugikan keuangan negara dan perekonomian
negara yang dilakukan secara melawan hukum
atau penyalahgunaan kekuasaan seorang pejabat,
atau perbuatan curang yang dilakukan pengusaha
dan pemberian serta penerimaan gratifikasi oleh
pejabat negara.

6. Proses Penyelidikan
 Berdasarkan laporan atau informasi yang diterima oleh
Penyelidik, maka penyelidik melakukan pengumpulan
keterangan. Untuk memastikan bahwa perbuatan yang
dilaporkan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum
atau menyalahgunakan kekuasaan atau perbuatan curang
yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian
negara, atau perbuatan gratifikasi. Apabila penyelidik
setelah mendapatkan keterangan dan bukti permulaan
beranggapan bahwa perbuatan tersebut merupakan
perbuatan tindak pidana korupsi, maka pemeriksaan
dilanjutkan pada tahap penyidikan. Namun apabila dugaan
tersebut tidak didukung oleh keterangan dan bukti
permulaan yang kuat maka kasus dihentikan. Pada tahap ini
belum ada orang yang disangkakan sebagai pelaku. Mereka
yang memberikan keterangan biasanya disebut sebagai
terperiksa. Oleh karena itu belum ada proses pemberian
bantuan hukum.

7. Penyidikan
Penyidikan (Pasal 102-136 KUHAP)
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
(Pasal 1 angka (2))
Penyidikan dilakukan oleh Penyidik (Polri, Jaksa dan
KPK)

8. Proses Penyidikan
 Apabila penyidik berpendapat bahwa perbuatan tersebut
merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, maka tahapan
selanjutnya adalah tahap untuk mengumpulkan alat bukti dan
menemukan tersangkanya. Kewenangan penyidik adalah:
 Pasal 7 UU KPK
 (1) menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang
adanya tindak pidana; (2) melakukan tindakan pertama pada saat
di tempat kejadian; (3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (4) melakukan
penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (5)
melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (6) mengambil sidik
jari dan memotret seorang; (7) memanggil orang untuk didengar
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (8) mendatangkan
orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara; (9) mengadakan penghentian penyidikan;
(10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.

9. Alat Bukti
 Alat bukti yang harus dikumpulkan oleh penyidik
adalah minimal dua alat bukti diantara alat bukti
seperti diatur di dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:
 a. keterangan saksi;
 b. keterangan ahli;
 c. surat;
 d. petunjuk;
 e. keterangan terdakwa.

10. Alat Bukti Tambahan
 Bukti permulaan yang cukup
dianggap telah ada apabila telah
ditemukan sekurang-kurangnya 2
(dua) alat bukti, termasuk dan tidak
terbatas pada informasi atau data
yang diucapkan, dikirim, diterima,
atau disimpan baik secara biasa
maupun elektronik atau optik. (Pasal
44 ayat (2) UU KPK)

11. Penuntutan
 Penuntutan (Pasal 137-144 KUHAP)
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri
yang berwenang dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini dengan
permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh
hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 angka (7))
Penuntutan dilakukan oleh Jaksa penuntut Umum
pada kejaksaan ( Pasal 1 Ke 8 Kuhap) atau pada
KPK Pasal 6 UU KPK)

12. Proses Penuntutan
 Pasal 51 UU KPK
 (1) Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan
Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi.
 (2) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi.
 (3) Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa
Penuntut Umum.
 Pasal 52 UU KPK
 (1) Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari
penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas
perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.
 (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua
Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari
Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus.

13. Kewenangan KPK
 Pasal 12 (Undang Undang nomor 30 Tahun 2002}
 (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang :
 a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
 b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang
seseorang bepergian ke luar negeri;
 c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan
lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang
sedang diperiksa;
 d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya
untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik
tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
 e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk
memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;

14. Kewenangan KPK
 f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka
atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
 g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan,
transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau
pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang
dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang
diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada
hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang
diperiksa;
 h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi
penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian,
penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
 i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait
untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan,
dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang
sedang ditangani.

15. Proses Persidangan
 Pasal 5 (Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009)
 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana
korupsi.
 Pasal 6
 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:
 a. tindak pidana korupsi;
 b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak
pidana korupsi; dan/atau
 c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan
sebagai tindak pidana korupsi.
 Pasal 7
 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak
pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dilakukan oleh
warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.

16. Proses Persidangan
 Pasal 29
 Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus
oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam
waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi.
 Pasal 30
 Pemeriksaan tingkat banding Tindak Pidana Korupsi diperiksa
dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh
Pengadilan Tinggi.
 Pasal 31
 Pemeriksaan tingkat kasasi Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan
diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh
Mahkamah Agung.

17. Proses Persidangan
 Pasal 32
 Dalam hal putusan pengadilan dimintakan
peninjauan kembali, pemeriksaan perkara
tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus
dalam waktu paling lama 60 (enam puluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal berkas
perkara diterima oleh Mahkamah Agung.