koperasi

1. .
.
PEDOMAN TATA CARA
MENDIRIKAN
KOPERASI

2. Bentuk Koperasi
 Koperasi Primer
 adalah koperasi yang beranggotakan orang
seorang, yang dibentuk oleh sekurang-
kurangnya 20 (duapuluh) orang.
 Koperasi Sekunder
 adalah Koperasi yang beranggotakan badan-
badan hukum koperasi, yang dibentuk oleh
sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi yang
telah berbadan hukum.

3. Jenis Koperasi
1. Koperasi Konsumen (kegiatannya menyediakan barang-
barang kebutuhan anggota dan non anggota)
2. Koperasi Produsen, (kegiatan usaha pelayanan di
bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran
produksi yang diperlukan anggota dan non anggota)
3. Koperasi Jasa (kegiatannya usaha pelayanan jasa non
simpan pinjam yang diperlukan anggota dan non
anggota.
4. Koperasi Simpan Pinjam (kegiatan usahanya hanya
simpan pinjam hanya melayani anggota)

4. Pembentukan Koperasi
Dasar Hukum
Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
 Pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi
yang akan dibentuk (koperasi primer atau koperasi
sekunder)
 Untuk koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota
sedangkan koperasi sekunder adalah minimal 3 koperasi yang
berbadan hukum
 Koperasi yang akan dibentuk harus berkedudukan diwilayah
negara RI
 Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang
memuat anggaran dasar.

5. TAHAPAN PENGAJUAN KOPERASI YANG
BERBADAN HUKUM
 I. Rapat pembentukan
 II. Pengajuan Berkas Pengesahan Akta
Pendirian Koperasi.
 III. Peninjauan Lapangan

6. RAPAT PEMBENTUKAN
 `Koperasi primer dihadiri minimal 20 orang, dan koperasi
sekunder minimal 3 koperasi sekunder yang telah berbadan
hukum yang diwakili oleh kuasanya.
 Dihadiri pejabat dinas koperasi usaha kecil dan menengah
kota/kab./prov.
 Yang dibahas:
 Nama dan kedudukan koperasi.
 Keanggotaan.
 Usaha yang dijalankan.
 Permodalan (setoran pokok dan SMK).
 Pemilihan pengawas dan pengurus.
 Konsep AD/ART.

7. .
 Anggaran Dasar koperasi harus memuat:
 Daftar nama pendiri
 Nama dan tempat berdirinya koperasi
 Maksud dan tujuan serta bidang usaha yang
dilakukan
 Ketentuan mengenai keanggotaan
 Ketentuan mengenai rapat anggota
 Ketentuan mengenai pengelolaan
 Ketentuan mengenai permodalan
 Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
 Ketentuan mengenai pembagian SHU
 Ketentuan mengenai sanksi

8. Pengajuan Berkas Pengesahan Akta Pendirian
Koperasi (PERSYARATAN)
 Permohonan pengesahan akte pendirian koperasi bermeterai Rp6.000,-
 Petikan Berita Acara Rapat Pendirian/Pembentukan Koperasi.
 Neraca awal.
 Tanda bukti setoran anggota (setoran pokok).
 Daftar hadir rapat pembentukan.
 Daftar anggota pendiri dan KTP pendiri.
 Daftar nama pendiri.
 Foto copy KTP pendiri.
 Akte pendirian dari notaris.
 Rencana awal kegiatan usaha.
 Biodata pengawas dan pengurus.
 Surat keterangan status kantor.
 Daftar inventaris kantor.
 Surat keterangan domisili.

9. PENINJAUAN LAPANGAN
 DICEK KE LAPANGAN (SEKRETARIAT KOPERASI) OLEH
TIM BADAN HUKUM KOPERASI
 HASIL TIM
 Apabila sudah memenuhi persyaratan baik administrasi
maupun kelengkapan di lapangan maka diterbitkan
surat keputusan pengesahan badan hukum.
 Apabila ada kekurangan, untuk dilengkapi dahulu,
sampai batas waktu paling lama 2 bulan, kalau lebih
dari 2 bulan maka berkas dikembalikan kepada
koperasi.

10. .
TERIMA
KASIH