20
BAB III
URUSAN DESENTRALISASI
A. RINGKASAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
Pembangunan Daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang
hendak dicapai untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan
pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas. Kebijakan Pembangunan
disusun berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan di daerah dengan
mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kondisi dan kemampuan daerah,
termasuk kinerja pelayanan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya.
Kebijakan Pembangunan ini selanjutnya menjadi instrument (pedoman)
perencanaan bagi seluruh stakeholder pembangunan di daerah.
Sebagai tindak lanjut penerapan PP No. 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, maka telah ditindak lanjuti dengan pembentukan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan menerbitkan Peraturan Daerah
Kota Sibolga, yaitu :
a. Perda Nomor 10 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat
Daerah Kota Sibolga dan Struktur Organisasi DPRD Kota Sibolga.
b. Perda Nomor 11 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas-dinas Kota
Sibolga, yang terdiri dari :
 Dinas Pendidikan Kota Sibolga.
 Dinas Kesehatan Kota Sibolga.
 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga.
 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Sibolga.
 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga.
 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga.

21
 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga.
 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga.
 Dinas Kebersihan, Penataan Ruang dan Pertamanan Kota Sibolga.
 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga.
 Dinas Pengelola Keuangan Kota Sibolga.
c. Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Badan Kota
Sibolga, yang terdiri dari :
 Inspektorat Kota Sibolga.
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga.
 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Sibolga.
 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota
Sibolga.
d. Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Kantor-Kantor
Kota Sibolga, yang terdiri dari :
 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Sibolga.
 Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kota Sibolga.
 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Sibolga.
 Kantor Lingkungan Hidup Kota Sibolga.
 Rumah Sakit Dr. F.L. Tobing Kota Sibolga.
 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga.
e. Perda Nomor 13 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Kecamatan
Pemerintah Kota Sibolga, yang terdiri dari :
 Kecamatan Sibolga Utara.

22
 Kecamatan Sibolga Kota.
 Kecamatan Sibolga Sambas.
 Kecamatan Sibolga Selatan.
f. Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata K erja Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu
Seluruh SKPD diatas melaksanakan 5 (lima) Misi Kota Sibolga, yang
ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dalam mencapai tujuan
program ditunjang dengan beberapa kegiatan pokok.
Dalam penyusunan RKPD Kota Sibolga Tahun 2011, Prioritas
pembangunan daerah Kota Sibolga merupakan penjabaran Misi Kota Sibolga,
yaitu :
1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan
akuntabel
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata,
berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat serta meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan secara merata, bermutu dan
demokratis bagi masyarakat serta menyiapkan generasi muda yang siap
menghadapi tantangan kemajuan zaman
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sibolga melalui pertumbuhan
ekonomi yang lebih merata, mengurangi pengangguran serta penataan
ruang yang berwawasan lingkungan
5. Membangun kondisi daerah yang aman, tertib dan damai dengan
menegakkan supremasi hukum dan HAM
Prioritas pembangunan daerah Kota Sibolga tahun 2011 yang
dirumuskan adalah merupakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang

23
berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat serta diarahkan untuk
mewujudkan masyarakat Kota Sibolga menjadi lebih maju, sejahtera dan
berkeadilan.