LPPD 2014

1. 6
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA SIBOLGA TAHUN 2011-2015
A. VISI DAN MISI KOTA SIBOLGA
Melihat potensi Kota Sibolga, dikaitkan dengan perubahan dan
perkembangan yang terjadi, baik di tingkat daerah, nasional dan internasional,
perlu adanya penentuan arah dan tujuan serta masa depan Kota Sibolga yang
diinginkan, sehingga dengan demikian dapat ditetapkan langkah-langkah untuk
mewujudkannya.
Untuk mewujudkan masa depan yang diharapkan tersebut, perlu adaya
komitmen bersama antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang
dirumuskan dan dituangkan sebagai visi bersama. Adapun Visi Kota Sibolga
adalah “BERSAMA KITA MEMBANGUN RAKYAT SIBOLGA YANG SEHAT,
CERDAS, SEJAHTERA DAN BERADAB“.
Bertitik tolak dari visi tersebut, maka dalam rangka mewujudkannya
diperlukan suatu misi yang harus dilaksanakan. Adapun Misi tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan
akuntabel
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata,
berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat serta meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan secara merata, bermutu dan
demokratis bagi masyarakat serta menyiapkan generasi muda yang siap
menghadapi tantangan kemajuan zaman
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sibolga melalui pertumbuhan
ekonomi yang lebih merata, mengurangi pengangguran serta penataan
ruang yang berwawasan lingkungan

2. 7
5. Membangun kondisi daerah yang aman, tertib dan damai dengan
menegakkan supremasi hukum dan HAM
Pikiran yang terkandung dalam Misi tersebut di atas, adalah sebagai
berikut :
1. Misi pertama : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan,
transparan dan akuntabel.
Pemerintahan yang demokratis, transparan mempunyai makna bahwa proses
penyusunan kebijakan, dan perencanaan pembangunan melalui proses yang
demokratis dan transparan dengan mengikutsertakan masyarakat sehingga
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memenuhi azas keadilan.
Pemerintahan yang akuntabel menggambarkan kemampuan untuk
menjawab harapan masyarakat berupa pemerintahan yang bersih,
profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga
kota serta pertanggungjawaban secara konstruktif dan proporsional. Untuk
itu, tujuan yang akan diwujudkan sebagai cermin dari penyelesaian
perjalanan misi pertama ini pada akhir nantinya, adalah :
a. Terwujudnya pelayanan prima melalui penerapan Standar Operasional
Prosedur;
b. Terwujudnya kemandirian keuangan Daerah;
c. Terwujudnya ketertiban dan kepatuhan masyarakat;
d. Terwujudnya kepercayaan masyarakat melalui mekanisme
pertanggungjawaban yang konstruktif dan proporsional
2. Misi kedua : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang
komprehensif, merata, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat serta
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan
perilaku sehat.
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sibolga sehat melalui upaya
prefentif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Untuk itu, tujuan yang akan
diwujudkan sebagai cermin dari penyelesaian perjalanan misi ke-2 ini pada
akhir nantinya, adalah :
a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

3. 8
b. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh
masyarakat.
c. Terbangunnya lingkungan sehat dan perilaku sehat.
3. Misi ketiga : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan secara merata,
bermutu dan demokratis bagi masyarakat serta menyiapkan generasi muda
yang siap menghadapi tantangan kemajuan zaman.
Pendidikan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Sibolga adalah
pendidikan yang terjangkau bagi warga kota serta pendidikan yang mampu
menyiapkan generasi penerus yang cerdas, trampil, mandiri dan berwawasan
global sehingga mampu menghadapi perubahan serta tantangan
perkembangan kemajuan zaman. Untuk itu, tujuan yang akan diwujudkan
sebagai cermin dari penyelesaian perjalanan misi ke-3 ini pada akhir
nantinya, adalah
a. Meningkatnya kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu
dan teknologi;
b. Terwujudnya pemerataan dan perluasan pendidikan bagi warga kota;
c. Meningkatnya kualitas ketrampilan generasi muda dan prestasi olah
raga.
4. Misi keempat : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sibolga melalui
pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi pengangguran serta
penataan ruang yang berwawasan lingkungan.
Pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga di masa datang diharapkan akan
ditopang dari sektor pariwisata, kelautan dan perikanan serta jasa
perdagangan. Untuk itu perlu didukung dengan infrastruktur, sistem
transportasi dan jaringan sistem teknologi yang memadai yang difokuskan
kepada peningkatan kualitas fisik lingkungan hidup yang lebih seimbang,
meningkatkan kualitas tata ruang kota yang berwawasan lingkungan. Misi ini
ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Sibolga dan menanggulangi masalah kemiskinan melalui pengembangan
potensi pariwisata Kota Sibolga, menyediakan fasilitas pengolahan perikanan
dan industri rumah tangga lainnya, memperkuat sistem dan kemudahan

4. 9
akses untuk mendapatkan sembilan barang pokok (sembako) dengan harga
yang stabil dan terjangkau serta mengurangi jumlah pengangguran,
meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah sosial melalui pembinaan,
pemberian bantuan, serta pembangunan sosial masyarakat. Untuk itu,
tujuan yang akan diwujudkan sebagai cermin dari penyelesaian perjalanan
misi ke-4 ini pada akhir nantinya, adalah :
a. Meningkatnya prasarana dan sarana transportasi yang mendukung
mobilitas barang dan jasa;
b. Terwujudnya pengembangan sistem teknologi informasi yang
berorientasi global;
c. Tersedianya sarana dan prasarana industri pariwisata;
d. Tersedianya fasilitas pengolahan perikanan dan industri kreatif rumah
tangga lainnya;
e. Tersedianya sarana dan prasarana pemukiman;
f. Meningkatnya kawasan pemukiman yang sehat, rapi dan nyaman;
g. Tertatanya tata ruang yang sesuai dengan topografi Kota Sibolga;
h. Berkurangnya jumlah pengangguran;
i. Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga miskin;
j. Meningkatnya pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Misi kelima : Membangun kondisi daerah yang aman, tertib dan damai
dengan menegakkan supremasi hukum dan HAM.
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi dan menghidupkan
kembali budaya masyarakat yang bernilai etika dan estetika tinggi sebagai
modal pembangunan dan jati diri masyarakat Sibolga. Selain itu, misi ini
bermaksud meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, toleran,
berbudi pekerti luhur sebagai perwujudan dari nilai adiluhung agama dan jati
diri budaya Sibolga serta meningkatkan pelayanan di bidang hukum melalui
advokasi, bantuan hukum terutama bagi perempuan dan anak yang
mengalami kekerasan, pembinaan dan koordinasi dengan aparat penegak

5. 10
hukum. Untuk itu, tujuan yang akan diwujudkan sebagai cermin dari
penyelesaian perjalanan misi ke-5 ini pada akhir nantinya, adalah :
a. Terwujudnya kerukunan antar kelompok masyarakat dan antar umat
beragama
b. Meningkatnya ketahanan budaya lokal yang menunjang kepariwisataan.
c. Meningkatnya pelayanan di bidang hukum.
d. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan
dan anak.
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH
1. Strategi Pokok
Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Sibolga di era
desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ditempuh melalui lima strategi
utama pembangunan jangka menengah. Kelima strategi tersebut akan
diterapkan secara berkesinambungan yang diharapkan mampu
mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang
pembangunan secara internal maupun eksternal dalam lima tahun ke depan.
Adapun kelima strategi dimaksud adalah:
1. Strategi Peningkatan sistem pelayanan publik dengan
menerapkan prinsip-prinsip good governance. Strategi ini untuk
mewujudkan misi pertama “Mewujudkan pemerintahan yang
demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel”.
2. Strategi Peningkatan pelayanan dan akses kesehatan. Strategi ini
untuk mewujudkan misi kedua “Meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan yang komprehensif, merata, berkualitas dan terjangkau bagi
masyarakat serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
lingkungan sehat dan perilaku sehat”.
3. Strategi Peningkatan pelayanan dan akses pendidikan. Strategi
ini untuk mewujudkan misi ketiga “Meningkatkan kualitas pelayanan
pendidikan secara merata, bermutu dan demokratis bagi masyarakat

6. 11
serta menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan
kemajuan zaman”.
4. Strategi Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan
pembangunan perekonomian dengan memberikan kemudahan
memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui
penggalian potensi wisata dan pemberdayaan usaha kecil
menengah dengan pola kemitraan pemerintah, swasta dan
masyarakat serta memperhatikan penataan ruang yang
berwawasan lingkungan. Strategi ini untuk mewujudkan misi
keempat “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sibolga melalui
pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mengurangi
pengangguran serta penataan ruang yang berwawasan lingkungan”.
1. Strategi Peningkatan komunikasi antar warga untuk
meminimalisir konflik horizontal dan peningkatan kesadaran
hukum serta pemberian perlindungan dan kepastian hukum
kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Strategi
ini untuk mewujudkan misi kelima “Membangun kondisi daerah yang
aman, tertib dan damai dengan menegakkan supremasi hukum dan
HAM”.
2. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kota Sibolga
Kebijakan umum pada bab ini merupakan upaya untuk mewujudkan
strategi dan arah kebijakan yang dilandasi kepada ketentuan dan peraturan
yang berlaku yang wajib dipedomani dan menjadi dasar penyusunan
program penyusunan jangka menengah daerah bagi setiap satuan kerja
perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan kewilayahan.
Adapun perwujudan strategi dan arah kebijakan tersebut dijabarkan
menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan
pengelolaan program pembangunan yaitu :
a. Pelayanan umum, meliputi perencanaan pembangunan, pemerintahan
umum, kepegawaian, statistic, kearsipan, komunikasi dan informatika;

7. 12
b. Ketertiban dan ketentraman meliputi kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri;
c. Ekonomi, meliputi perhubungan, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil
menengah, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan
kelurahan, energi, kelautan dan perikanan, perdagangan dan
perindustrian;
d. Lingkungan hidup, meliputi penataan ruang dan lingkungan hidup;
e. Perumahan dan fasilitas umum, meliputi pekerjaan umum dan
perumahan rakyat;
f. Kesehatan, meliputi kesehatan dan keluarga berencana;
g. Pariwisata dan budaya, meliputi kebudayaan dan pariwisata;
h. Pendidikan, meliputi pendidikan dan pemuda dan olahraga;
i. Perlindungan sosial, meliputi kependudukan dan catatan sipil,
pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan sosial.
Pelayanan Umum
 Peningkatan kualitas perencanaan yang didukung data statistik yang
akurat untuk menghasilkan program pembangunan yang baik;
 Peningkatan kualitas administrasi kependudukan;
 Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur untuk mendukung fungsi
pelayanan pada masyarakat;
 Peningkatan pembangunan dan efisiensi pemanfaatan infrastruktur
telematika;
 Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis
teknologi informasi dan komunikasi;
 Peningkatan kesadaran dan kemampuan SDM dalam menggunakan
teknologi informasi.
Ketertiban dan Ketentraman
 Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan
sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku

8. 13
keteladanan dari kepala daerah dan jajarannya dalam mematuhi dan
menaati hukum serta penegakan supremasi hukum;
 Melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, peraturan
daerah dan peraturan perundang-undangan;
 Penegakan dan pengakuan Hak-hak Asasi Manusia (HAM);
 Peningkatan Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) khususnya
integritas aparat penegak hukum;
 Penerapan prinsip persamaan hak dan anti diskriminasi dalam setiap
pelayanan masyarakat;
 Peningkatan pemberantasan secara nyata praktek korupsi di birokrasi
dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas;
 Pemberantasan korupsi sesuai ketentuan hukum secara nyata praktek
korupsi di birokrasi dan dimulai dari upaya utama untuk mewujudkan
tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas seiring dengan upaya
menciptakan sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel,
transparan, efisien dan berwibawa;
 Melakukan sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap
aksi terorisme;
 Pencegahan dan penanggulangan dan gangguan keamanan.
Ekonomi
 Meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan dengan
mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui penerapan hasil
penelitian dan perkembangan teknologi terkait;
 Meningkatkan kredibilitas fungsi pengawasan pelaksanaan
pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fasilitas seluruh sistem
transportasi untuk menjaga kualitas konstruksi dan fungsinya;
 Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan
kebijakan tata ruang wilayah Nasional yang merupakan acuan
pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduan dengan sistem

9. 14
jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan (Sistranas) yang
menjamin efisiensi pelayanan transportasi;
 Melakukan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah untuk
memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan penyediaan /
pengelolaan prasarana jalan;
 Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian dari institusi dan
SDM bidang penyelenggaraan prasarana transportasi;
 Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dalam masyarakat dalam
penyelenggaraan dan penyediaan prasarana transportasi;
 Menyediakan sistem transportasi melalui prasarana yang dapat
mengakses seluruh wilayah dengan tarif terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat dengan kapasitas dan kualitas yang optimal;
 Mereformasi birokrasi dan memperbaharui sistem penerimaan pegawai
negeri dalam menciptakan pelayanan publik yang kondusif dalam
mewujudkan masyarakat Sibolga yang mempunyai masa depan;
 Menyiapkan infrastruktur yang mampu memperlancar pergerakan faktor
produksi, SDM dan produk dari satu daerah ke daerah lain sehingga
mempermudah produksi dan pemasaran termasuk memperlancar
ekspor;
 Mengatasi kelangkaan sumber energi termasuk kelangkaan tenaga
listrik;
 Dalam meningkatkan kemakmuran, selain peningkatan terhadap
pendapatan per kapita masyarakat perlu meningkatkan angka Indeks
Pembangunan Manusia secara menyeluruh yang diharapkan dapat
membantu mengurangi pengangguran;
 Peningkatan investasi yang mengarah kepada terciptanya iklim investasi
yang kondusif dan dengan peraturan dan perundangan yang jelas, baik
investasi dalam negeri maupun investasi asing;
 Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kinerja
sektor riel sebagai sumber pertumbuhan utama sehingga berdampak

10. 15
pada meningkatnya daya beli masyarakat dan penurunan angka
pengangguran;
 Dalam menanggulangi pengangguran melalui penyediaan lapangan
kerja perlu ditingkatkan keterkaitan antara kurikulum lembaga
pendidikan dengan dunia usaha, sehingga lulusan lembaga pendidikan
lebih memungkinkan ditampung oleh dunia usaha;
 Menghilangkan berbagai distorsi yang bersifat non ekonomi dalam
mewujudkan pertumbuhan ekonomi seperti pungutan liar, birokrasi
yang berbelit-belit, praktek premanisme dan sebagainya;
 Mengembangkan kebijakan pengembangan wilayah untuk mendukung
pelayanan meliputi percepatan pembangunan kelurahan, revitalisasi
pembangunan perkotaan dan pengembangan kawasan pesisir;
 Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan
wirausaha baru yang kompetitif;
 Memperkuat peran usaha mikro kecil dan menengah serta alokasi yang
lebih memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta
meningkatkan aktivitas yang lebih produktif dan menyentuh para
pelaku ekonomi rakyat;
 Mengembangkan jaringan informasi peluang usaha, sistem informasi
teknologi dan meningkatkan nilai tambah teknologi dari berbagai
industri sesuai dengan karakteristik sumberdaya lokal dan struktural
industri kecil menengah dan koperasi daerah;
 Peningkatan akses terhadap modal bagi pelaku ekonomi rakyat serta
peningkatan daya beli masyarakat melalui pembentukan lembaga
keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro syariah yang disertakan
dengan pendampingan;
 Revitalisasi koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi rakyat dan
pemberdayaan masyarakat miskin;
 Penanganan masyarakat miskin melalui pengkajian dan pemetaan
terhadap masyarakat miskin untuk mengetahui secara akurat kantong-

11. 16
kantong kemiskinan selanjutnya mengkaji dampak kebijakan terhadap
ketimpangan sosial dan melakukan upaya penanggulangannya;
 Revitalisasi, replikasi dan regenerasi peternakan, perikanan dan
kelautan serta pembangunan kelurahan;
 Pengembangan bisnis perikanan yang bertujuan untuk menghasilkan
produk perikanan yang berdaya saing, nilai tambah bagi masyarakat,
khususnya nelayan;
 Mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi;
 Mewujudkan kerukunan dan kesatuan masyarakat Sibolga yang
majemuk sehingga membantu terciptanya lingkungan yang kondusif
untuk pertumbuhan ekonomi;
Lingkungan Hidup
 Pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam serta
pengelolaan lingkungan hidup;
 Pengembangan program pantai lestari serta pengelolaan pesisir dan
pulau-pulau kecil;
 Pengendalian kerusakan tanah, air, habitat dengan pendekatan
ekosistem;
 Mengurangi tingkat pencemaran lingkungan akibat meningkatnya
jumlah sampah;
 Penataan dan penegakkan hukum lingkungan bagi dunia usaha yang
berpotensi mencemari lingkungan.
Perumahan dan Fasilitas Umum
 Peningkatan alokasi anggaran untuk pemeliharaan sehingga fungsi
jalan dapat dipertahankan;
 Melakukan percepatan koordinasi penanganan jalan Sibolga-Tarutung
dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah sekitar;
 Pembangunan, pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana air
baku;

12. 17
 Memperbaiki sarana dan prasarana sungai dan pantai;
 Meningkatkan kualitas sumber air;
 Memperbaiki kondisi wilayah pantai yang rusak;
 Merelokasi masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh melalui
penyediaan sarana dan prasarana perumahan yang terjangkau;
 Pelestarian/revitalisasi kawasan yang mempunyai nilai budaya;
 Mencari alternatif penggunaan teknologi bahan dan sistem konstruksi
yang berkualitas namun terjangkau;
 Mengembangkan dan membina kemampuan masyarakat untuk dapat
memproduksi bahan yang mendukung penyediaan perumahan;
 Menciptakan kesadaran kepada semua masyarakat terhadap pentingnya
kebijakan dalam penggunaan air minum;
 Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan produktivitas kerja
pengelola penyediaan air minum;
 Meningkatkan kualitas permukiman.
Kesehatan
 Pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
 Intensifikasi program kesehatan yang berdampak terhadap penurunan
angka kematian dan angka kesulitan dengan prioritas upaya-upaya
preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif;
 Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan sektor-sektor terkait;
 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta;
 Pemeliharaan kesehatan masyarakat;
 Usaha penanganan/pemberantasan penyakit menular;
 Peningkatan kesehatan lingkungan;
 Pencegahan masyarakat dari NAPZA dan penanganan kesehatan
masyarakat korban NAPZA.
Pariwisata dan Budaya

13. 18
 Reaktualisasi nilai-nilai kemitraan lokal sebagai salah satu dasar
pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas
Daerah;
 Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata dan efektivitas promosi
pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, terutama
wisata bahari yang potensinya sangat besar dengan tetap
memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan;
 Optimalisasi dan sinkronisasi dan pengelolaan jasa pariwisata;
 Pengembangan daerah-daerah tujuan wisata;
Pendidikan
 Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
 Peningkatan mutu dan relevansi daya saing;
 Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik;
 Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga;
 Pengembangan perpustakaan dan kearsipan.
Perlindungan Sosial
 Meningkatkan aksesbilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial
terhadap layanan sosial;
 Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial,
harkat dan martabat kemanusiaan;
 Meningkatkan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas
masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan
kesejahteraan sosial;
 Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan
dan anak dari tindak kekerasan.

14. 19
C. PRIORITAS DAERAH
Berdasarkan Arah Kebijakan RPJPD Kota Sibolga Tahun 2005-2025,
Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan maka ditetapkan prioritas
pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan yaitu :
1. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Sibolga.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Sibolga.
3. Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat Kota Sibolga.
4. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Pertumbuhan
Ekonomi Yang Berkualitas.