Public Private Partnership adalah proyek investasi kemitraan antara pemerintah dan swasta, yang mana ide atau gagasan proyek bisa dicetuskan oleh pemerintah atau swasta. Proyek investasi ini telah diberikan koridor hukum yang diatur dalam Perpres no. 38 tahun 2015. Dewasa ini pemerintah sedang giat-giatnya membangun infrastruktur. Demi tujuan percepatan pembangunan, proyek-proyek infrastruktur ini bisa dikerjakan dengan sistem kerjasama pemerintah dan swasta. Secara umum, pembangunan infrastruktur berjalan lambat khususnya jalan tol. Faktanya ada 17 pembangunan jalan tol saat ini yang sedang terhambat. Pokok masalah Investasi jalan tol adalah keterbatasan modal untuk biaya pembangunan dan pengelolaan, dengan skema 30% equity dan 70% loan, tanpa ada sovereign guarantee yang dituangkan ke dalam kontrak konsesi. Dengan terhambatnya pembangunan jalan tol, ada peluang bagi pihak-pihak yang bisa memberikan solusi tersebut di atas bagi perusahaan-perusahaan yang telah mempunyai kontrak kerja (konsesi) dengan pemerintah. Pihak yang membantu memberikan solusi ada peluang bisa mendapatkan keuntungan dengan skema share holder 80% dan pemegang konsesi 20%.