2. Pengertian
• Lembaga Politik secara umum adalah suatu badan
khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan
wewenang menyangkut kepentingan masyarakat pada
umumnya agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib
dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Fungsi manifes
• Fungsi pemaksaan untuk
mematuhi peraturan yang
berlaku.
• Fungsi mengarahkan
masyarakat untuk berperan
aktif dalam politik.
• Fungsi menengahi suatu
pertentangan dalam
masyarakat.
• Fungsi melindungi
masyarakat melalui langkah
diplomasi.
• Fungsi menyalurkan
aspirasi masyarakat.
• Fungsi mengawasi,
mengatur, dan mengajak
masyarakat untuk taat pada
undang-undang.
4. Fungsi laten
• Meningkatkan jiwa patriotik.
• Membatasi kekuasaan pemerintah.
• Meningkatkan sikap berdemokrasi.
5. Unsur-Unsur
• Kode Perilaku: cinta pengetahuan, kehadiran, belajar
• Simbol Kebudayaan: seragam sekolah, maskot, logo,
lagu-lagu sekolah
• Budaya Manfaat : kelas, perpustakaan, buku
• Kode Spesialisasi : akreditasi, tata tertib, kurikulum,
tingkatan/starta
• Ideologi: keberhasilan akademis, pendidikan progesif,
inovatif
6. Contoh lembaga politik
• MPR
Lembaga politik yang keberadaannya diatur UUD 1945 dan telah ada
semenjak pelaksaan demokrasi masa orde lama adalah Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Lembaga negara yang sekaligus lembaga politik ini
bertugas dan berwewenang membuat dan merubah konstitusi
• Presiden
• Wakil Presiden
• DPR
Dengan demikian, sebagai lembaga politik DPR berperan sebagai pembuat
kebijakan bersama presiden, melindungi masyarakatnya dengan aturan yang
dia buat, dan penyalur aspirasi rakyat.
• DPD
Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dapat dikatakan sebagai lembaga politik
yang baru ada di Indonesia. DPD baru dibentuk berdasarkan hasil
amandemen. Anggota DPD juga menjadi anggota MPR.
7. • Mahkamah Agung
Lembaga ini bertugas memaksa masyarakat dalam hal ini seluruh warga
negara untuk mematuhi seluruh aturan yang ada dan memberi sanksi
pelanggaran.
• Mahkamah Konsitusi
Sebagai lembaga politik peran dan fungsinya yaitu menengahi permasalahan
yang mungkin terjadi antar lembaga negara dan permasalahan sengketa antar
partai politik tentang hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
• Komisi Yudisial
Lembaga yang menangani seua masalah hukum yang ada di Indonesia.
