Mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam membahas sejarah perkembangan pemikiran ekonomi dalam Islam, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga kontemporer. Materi kuliah meliputi sistem ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, perkembangan pemikiran ekonomi pada berbagai periode sejarah Islam, serta pemikiran hukum ekonomi Syariah di Indonesia.

1. SEJARAH PEMIKIRAN
EKONOMI ISLAM

2. Silabi Matakuliah
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
• MATERI KULIAH:
1. Pendahuluan
2. Perekonomian dalam Lintasan Sejarah (Peta besar sejarah Ekonomi sejak
zaman filsuf [Hellenisme] sampai sekarang);
3. Ekonomi Arab pra Islam
4. Islam dan perkembangan pemikiran Ekonomi (Bisnis);
5. Sistem Aktivitas Ekonomi dan Bisnis Masa Rasulullah;
6. Sistem Aktivitas Ekonomi dan Bisnis Masa Khulafa Ar-Rasyidun;
7. Sejarah Peradaban dan Pemikiran Ekonomi (Bisnis): Periode Awal (Klasik);
8. Sejarah Peradaban dan Pemikiran Ekonomi (Bisnis): Periode Kedua;
9. Sejarah Peradaban dan Pemikiran Ekonomi (Bisnis): Periode Ketiga;
10. Sejarah Peradaban dan Pemikiran Ekonomi (Bisnis): Periode Kontemporer;
11. Pemikiran Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia
• REFERENSI
– Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Klasik hingga Kontemporer
– Adiwarman A. Karim, Sejerah Pemikiran Ekonomi Islam Islam,
– MB Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islam
– AA. Islahi, The History of Islamic Economic Thought: Subjective Survey

3. PETA PEMIKIRAN EKONOMI
KRONOLOGI PEMIKIRAN
EKONOMI DI DUNIA

4. GREAT GAP
• Josep Schumpeter:
– Terjadi Great Gap dalam sejarah pemikiran
ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang
dikenal sebagai the dark ages
– Pemikir ekonomi pertama kali timbul di Yunani
Kuno (abad 4 SM) dan bangkit kembali pada
abad 13 M di tangan pemikir skolastik Thomas
Aquinas
• Masa kegelapan di Barat, terjadi masa
keemasan Islam
• Alur sejarah dapat digambarkan sebagai
berikut:

5. Perkembangan Ekonomi Islam
Garis Besar Periodisasi Sejarah Pemikiran Ekonomi
SM 1M 13 M 18 M
The Wealth
Adam Smith
Pemikiran Dark Age
Yunani Tak Ada Karya Pemikiian Ekonomi? Pemikiran
Thomas Aquinas,dll
Bibel

6. Perkembangan Ekonomi Islam
PERIODISASI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM
7M 11M 13 M 19 M 22M
Al-Ghazali, Waliullah
QURAN Ibn Rushd, M Iqbal Zarqa
& Rasul Hanifa, Syafi’I Ibn Taymiyah M Abduh Baqr ashadr
Abu Yusuf, Ibn Khaldun Siddiqie
Hanbali, Mawardi, Khursyid ahmad
Farabi Umer Chapra

7. KRONOLOGI SEJARAH EKONOMI ISLAM
Konvensional Periodisasi Islam
Filsof: Sebelum Masehi
Hammurabi (1700 SM)
Xenophone (440-355
SM)
Plato (427 – 357 SM)
Aristoteles (350 SM)
Bible Abad ke-1 s/d 5 tidak Al-Qur’an dan Sunnah
ditemukan penulisan Fase Pertama:
tentang ekonomi peletakan dasasr
Abad ke 5 s/d 11 tidak pemikiran (s/d
ditemukan penulisan 450H/1058M), di
tentang ekonomi dari antara: Zaid bin Husen
pemikir konvensional, bin Ali; Abu Yusuf; Abu
tetapi ditemukan lebih Ubayd al-Qasim;
dari 15 penulisan Ahmad bin Hanbal; Abu
tentang ekonomi dari Ja’far al-Dawudi; Ibn
pemikir Islam Maskawih

8. KRONOLOGI SEJARAH EKONOMI ISLAM
Konvensional Periodisasi Islam
Skolastik Abad ke-11 s/d 15 Fase Kedua (1058-1446M)
St. Thomas Aquinas Al-Ghazali; Al-Mawardi; Ibn
St. Albertus Magnus Hazm; Al-Tusi; al-Kasani; al-
Razi; Ibn Qayim; Ibn
Taymiyah; Ibn Khaldun; Al-
Maqrizi
Era Merkantilisme: Abad ke 15 – 20 Fase Ketiga (1446 – 1932 M)
Jean Bodin; Thomas Mun; Tidak ditemukan
David Hume penulisan tentang
ekonomi dari pemikir
Islam
Paham Fisiokratis: Tidak ditemukan
Francis Quesnay penulisan tentang
ekonomi dari pemikir
Islam
Paham Klasik Ditemukan penulisan Shah Wali Allah (1703 –
Adam Smith (1723 – 1790) ekonomi dari 1762)
seorang penulis
Islam

9. KRONOLOGI SEJARAH EKONOMI ISLAM
Konvensional Periodisasi Islam
Neo Klasik/Kapitalisme
Thomas R Malthus
David Ricardo
Jean Batiste Say
John S. Mill
Sosialisme
Robert Owen
Komusnisme:
Karl Marx
Frederich Engels
Neo Kapitalisme: Ditemukan penulisan Jamaluddin al-Afghani (1897)
Alfred W. Marshal tentang ekonomi dari
seorang pemikir
Irving Fisher
Islam
John M. Keynes
Alvin H Hasen

10. KRONOLOGI SEJARAH EKONOMI ISLAM
Konvensional Periodisasi Islam
Simon Kuznet Abad ke-20 Muhammad Iqbal
John R. Hick Yusuf Qardawi
John K. Galbrait Khurshid Ahmad
V. Lenin M. Omer Chapra
Paul Samuelson Dll.
Walt W. Rostow
Milton Freidman

11. MELACAK PEMIKIRAN EKONOMI
Berangkat dari Plato, Socrates, Aristoteles, kita
mengenai ekonomi  perubahan masyarakat
tradisional ke modern
Instrumen ekonomi adalah produksi, bukan uang.
Uang = ayam betina yang tidak bertelur, sehingga
dalam ekonomi tidak perlu adanya bunga
Setelah revolusi industri, mualailah
masuknya ahli ilmu eksakta ke dalam
disiplin ilmu ekonomi

12. PRAKTEK EKONOMI ARAB
PRA ISLAM

13. • Perekonomian Arab pra Islam
– Bangsa Arab adalah bangsa dengan kehidupan
berdagang
– Suku Quraisy adalah suku asal Nabi Muhammad dan
pemegang otoritas penjaga Ka’bah dan suku yang
paling dominan dan berpengaruh, termasuk dalam
kegiatan perniagaan, mereka sangat piawai dalam
melakukan syirkah maupun mudharabah
– Ekspansi dagang dilakukan sangat luas, dan mereka
menggunakan alat pembayaran kredit. Mereka terbiasa
menggunakan transaksi ribawi
– Terlihat tiga model praktek niaga mereka:

14. • Seorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan
perjanjian bahwa pembayarannya akan dilakukan pada
suatu tanggal yang telah disetujui bersama. Apabila
pembeli tidak dapat membayar tepat pada waktunya, suatu
tenggang waktu akan diberikan dengan syarat membayar
dengan jumlah yang lebih besar daripada harga awal
• Seseorang meminjamkan sejumlah uang selama jangka
waktu tertentu dengan syarat pada saat jatuh tempo,
peminjam membayar pokok modal bersama dengan suatu
jumlah tetap riba atau tambahan
• Antara peminjam dengan pemberi pinjaman melakukan
kesepakatan terhadap suatu tingkat riba selama jangka
waktu tertentu

15. TRADISI DAN PRAKTEK EKONOMI
PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW
• Sistem Ekonomi Nabi Muhammad SAW
– Untuk memahami sistem ekonomi Nabi Muhammad
SAW praktek ekonomi yang dilakukan beliau
– Ada dua periode:
• Masa sebelum kenabian
• Setelah kenabian
– Masa sebelum kenabian
• Muhammad SAW sebagai pedagang
– Masa setelah kenabian: sebagai kepala negara 
membuat kebijakan kenegaraan

16. Muhammad SAW sebagai Pedagang
• Muhammad SAW sebagai pedagang yang terpercaya (al-Amin) dan jujur
(ash-shiddiq)
– Implikasi al-Amin & ash-Shiddiq:
• Semakin banyaknya para pemilik modal memberi kesempatan berdagang kepada
beliau dengan memodalinya  Khadijah binti Khuwailid
• Setelah menikah dengan Khadijah, Muhammad SAW tetap menjalankan
usaha perdagangannya. Ia menjadi manajer sekaligus mitra dalam usaha
dagang isterinya.
• Melakukan perjalanan dagang di semenanjung Arab dan negeri-negeri
perbatasan Yaman, Bahrain, Irak, dan Syiria.
• Terlibat dalam urusan dagang besar di fistival dagang Ukaz dan Dzul Majaz
selama musim haji,
• Pada musim lain sibuk mengurus perdagangan grosir di pasar-pasar kota
Mekah
• Muhammad SAW melakukan hampir semua urusan dagang melalui agen-
agennya dan hanya sedikit sekali bertindak sebagai agen untk para
pedagang lain.
• Kadang ia mengambil pinjaman berdasarkan gadai, membeli barang
dengan tunai, dan dengan pinjaman
• Transaksi dagang banyak dilakukan sebelum diangkat sebagai Nabi

17. Muhammad SAW sebagai Kepala Negara
• Ketika Nabi hijrah ke Madinah, penduduk Madinah
kemudian mengangkatnya sebagai kepala negara dan
sekaligus sebagai pemimpin agama
• Sebagai kepala negara ia membuat kebijakan tentang:
– Membangun masjid sebagai Islamic Centre
– Menjalin ukhuwah islamiyah antara kaum Muhajirin dengan
kaum Anshar
– Menjalin kedamaian dalam negara
– Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya
– Membuat konstitusi negara
– Menyusun sistem pertahanan negara
– Meletakkan dasar-dasar keuangan negara  mendirikan Baitul
Mal
• Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Nabi Muhammad
SAW:

18. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Nabi
Muhammad SAW
• Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemlik
absolut seluruh alam semesta
• Manusia hanyalah khalifah Allah SWT di muka bumi,
bukan pemilik yang sebenarnya
• Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah
seizin Allah SWT. Oleh karena itu, manusia yang kurang
beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan
yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung
• Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun
• Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya termasuk
riba harus dihilangkan
• Menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi
kekayaan
• Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk
orang-orang miskin.

19. TRADISI DAN PRAKTEK EKONOMI
PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW
• Baitul Mal: Bendahara Negara  mengatur
pemasukan dan pengeluaran negara  kebijakan
fiskal
– Pemasukan negara:
• Kharaj  pajak terhadap tanah: ditentukan berdasarkan tingkat
produktivitas, jenis tanaman, jenis irigasi
• Zakat  dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan, hasil
pertanian
• Khums  pajak proporsional sebesar 20%; Syiah: semua
pendapatan; Sunni: hasil rampasan perang (kecuali Imam Abu
Ubaid: barang temuan dan barang tambang
• Jizyah  pajak bagi orang non muslim sebagai ganti layanan
sosial-ekonomi, perlindungan keamanan dari negara Islam
• Penerimaan lain: kafarat dan harta waris dari orang yang tidak
memiliki ahli waris

20. TRADISI DAN PRAKTEK EKONOMI
PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW
– Pengeluaran negara
• Penyebaran Islam
• Pertahanan dan keamanan
• Pembangunan infrastruktur
• Pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan
• Penyediaan fasilitas/layanan kesejahteraan sosial
• Dampak ekonominya:
– Penyebaran Islam  kenaikan agregat demand dan
supply. Selain itu juga meningkatkan pendapatan Baitul
Mal  pendapatan masyarakat meningkat
– Pendapatan meningkat  meningkatkan MPC
(Marginal Propensity to Consume)  MPS (Marginal
Propensity to Save) juga meningkat  meningkatkan
tingkat investasi  (dalam jangka panjang) Pendapatan
Nasional meningkat secara keseluruhan

21. TRADISI DAN PRAKTEK EKONOMI
PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW
• Kebijakan Fiskal dan Menoter pada masa Nabi
Muhammad
• Kebijakan Fiskal
– Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja,
melalui: muzara’ah, musaqat & mudharabah
– Kebijakan pajak: kharaj, khums, zakat
– Anggaran: pengaturan APBN (cermat, efektif, dan efisien)
– Kebijakan fiskal khusus: minta bantuan kepada muslim kaya
secara sukarela
• Kebijakan Moneter
– Penetapan uang dinar dan dirham sebagai mata uang sah negara
 face value
– Fungsi uang untuk transaksi, kemudian untuk precautionary (jaga-
jaga)

22. TRADISI DAN PRAKTEK EKONOMI
PADA MASA KHULAFA AL RASYIDIN
• Masa pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq
– Pembagian tanah taklukan
– Mengambil alih tanah orang yang murtad untuk
kepentingan umat Islam
– Pembagian harta Baitul Mal dengan prinsip
kesamarataan
– Implikasi ekonomi kebijakan: peningkatan
agregate demand dan agregate supply :
• meningkatkan total pendapatan nasional
• Memperkecil jurang pemisah antara orang yang kaya
dengan yang miskin

23. TRADISI DAN PRAKTEK EKONOMI
PADA MASA KHULAFA AL RASYIDIN
• Masa pemerintahan Umar ibn al-Khatab
– Pendirian Lembaga Baitul Mal, diikuti dengan pendirian
beberapa departemen:
• Departemen pelayanan Militer
• Departemen Kehakiman dan Eksekutif
• Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam
• Departemen Jaminan Sosial
– Klasifikasi dan Alokasi Pendapatan Negara:
• Pendapatan zakat dan ‘ushr (pajak tanah)  dibagi ke 8 ashnaf
• Pendapatan khums dan sedekah  dibagi kepada mereka
yang mencari kesejahteraan
• Pendapatan kharaj, fai, jizyah, ‘ushr (pajak perdagangan) dan
sewa tanah  untuk membayar dana pensiun dan dana
bantuan serta menutupi biaya operasional administrasi,
kebutuhan militer
• Pendapatan lain  untuk membayar para pekerja,

24. TRADISI DAN PRAKTEK EKONOMI
PADA MASA KHULAFA AL RASYIDIN
• Masa pemerintahan Umar ibn al-Khatab
– Kebijakan lainnya:
• Kepemilikan tanah  tanah taklukan tidak dibagi
kepada kaum muslimin, tetapi membiarkan tanah
tersebut tetap berada pada pemiliknya dengan syarat
membayar kharaj dan jizyah
• Zakat  zakat dari kuda, karet, dan madu
• Ushr  pajak pedagang yang memasuki wilayah
kekuasaan Islam
• Mata uang  bobot mata uang dinar seragam yaitu
satu mistqal = 20 qirat atau 100 grain barley; dirham
perak seberat 14 qirat atau 70 grain barley.

25. TRADISI DAN PRAKTEK EKONOMI
PADA MASA KHULAFA AL RASYIDIN
• Masa pemerintahan Usman ibn Affan
– Kebijakan ekonomi  pengembangan sumber daya
alam:
• Pembuatan saluran air
• Pembangunan jalan
• Pembentukan organisasi kepolisian yang permanen untuk
mengamankan jalur perdagangan
• Membangun armada laut  supremasi kelautan di wilayah
Mediterania
– Kebijakan lainnya:
• Mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan
serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat
secara berbeda (prinsip keutamaan)
• Pengelolaan zakat terdapat pendelegasian kewenangan
menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya masing-
masing  mengurangi penyelewengan oknum pengumpul
zakat

26. TRADISI DAN PRAKTEK EKONOMI
PADA MASA KHULAFA AL RASYIDIN
• Masa pemerintahan Ali Ibn Thalib
– Kebijakan ekonomi:
• Memberhentikan para pejabat korup
• Membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan
kepada orang-orang kesayangan Usman
• Mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan
ketentuan yang dibuat oleh Umar ibn al-Khatab
– Pendistribusian harta baitul mal:
• Prinsip pemerataan  memberikan santunan yang sama
kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau
kedudukannya dalam Islam
– Kebijakan pencetakan mata uang koin atas nama
negara Islam

27. TRADISI DAN PRAKTEK EKONOMI
PADA MASA UMAYYAH
• Beberapa khalifah termasyhur pada masa
Umayah, adalah:
– Muawiyah ibn Abi Sofyan  kebijakannya:
• Mendirikan dinas pos dengan berbagai fasilitasnya
• Menertibkan angkatan perang
• Mencetak mata uang
• Mengembangkan jabatan sebagai jabatan profesional
• Pemberian gaji tetap kepada para tentara
• Pembentukan tentara profesional
• Pengembangan birokasi pengumpulan pajak dan administrasi politik
– Abdul Malik ibn Marwan  kebijakannya:
• Penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam,
sebagai repon atas permintaan pihak Romawi untuk
menghapus kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada mata uang
yang berlaku
• Menjatuhkan hukuman ta’zir kepada mereka yang melakukan
pencetakan mata uang di luar percetakan negara

28. TRADISI DAN PRAKTEK EKONOMI
PADA MASA UMAYYAH
• Beberapa khalifah termasyhur pada masa
Umayah, adalah:
– Umar ibn Abdul Aziz  kebijakannya:
• Menyerahkan hartanya dan keluarganya yang tidak wajar
kepada Baitul Mal
• Memprioritaskan pembangunan dalam negeri dari para
perluasan ke luar negeri
• Mengurangi beban pajak yang dipungut kepada kaum Nasrani
• Penghapusan pajak bagi kaum Muslimin,
• Membuat aturan takaran dan timbangan
• Membasmi cukai dan kerja paksa
• Memperbaiki tanah pertanian
• Penggalian sumur-sumur
• Pembuatan jalan
• Kebijakan otonomi daerah
– Semua kebijakannya ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

29. TRADISI DAN PRAKTEK EKONOMI
PADA MASA ABBASIYAH
• Ahmad Syalabi membagi masa pemerintahan
Bani Abbasiyah menjadi tiga periode, yaitu:
– Periode Pertama (132 H – 232H)  kekuasaan berada
di tangan khalifah penuh
– Periode Kedua (232 H – 590 H)  kekuasaan politik
berpindah ke tangan golongan Turki, Bani Buwaih, Bani
Saljuq
– Periode Ketiga (590 H – 656 H)  kekuasaan kembali
ke tangan khalifah, tetapi hanya di Baghdad dan
sekitarnya
• Keemasan masa ini dicapai pada periode pertama
 landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu
pengetahuan

30. TRADISI DAN PRAKTEK EKONOMI
PADA MASA ABBASIYAH
• Abu Ja’far Al-Manshor
– Meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang baik
– Pengendalian harga dilakukan oleh kepala jawatan pos
untuk melaporkan harga pasaran di setiap bahan
makanan dan barang lainnya
• Al-Mahdi
– Kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak, seperti:
membangun tempat persinggahan para musyafir haji;
pembuatan kolam-kolam air bagi kafilah dagang
– Mengembalikan harta rampasan kepada pemiliknya
– Peningkatan ekonomi terjadi sejak terjadi peningkatan
sektor pertanian dan pertambangan serta perdagangan

31. TRADISI DAN PRAKTEK EKONOMI
PADA MASA ABBASIYAH
• Harun al-Rasyid
– Pembentukan wazir yang mengepalai Diwan, yaitu:
• Diwan al-Khazanah  bertugas mengurus seluruh
perbendaharaan negara
• Diwan al-Azra’  bertugas mengurus kekayaan negara yang
berupa hasil bumi
• Diwan Khazain as-Syiasah  bertugas mengurus
perlengkapan angkatan perang
– Sumber pendapatan negara meliputi: Kharaj, jizyah,
zakat, fa’i, ghanimah, ‘usyr dan harta lain, seperti:
wakaf, sedekah, dan harta warisan
– Pada masa Harun al-Rasyid pendapatan Baitul Mal
dialokasikan untuk riset ilmiah dan penterjemahan
buku-buku Yunani disamping untuk biaya pertahanan
dan angaran rutin pegawai

32. TRADISI DAN PRAKTEK EKONOMI
PADA MASA ABBASIYAH
• Harun al-Rasyid
– Pemerintahan Harun al-Rasyid sangat memperhatikan
masalah pajak  Qadi Abu Yusuf menyusun kitab al-
Kharaj
– Dalam pemungutan al-Kharaj, para Khalifah Abbasiyah
melakukannya dengan tiga cara:
• Al-Muhasabah atau penaksiran luas areal tanah dan jumlah
pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang
• Al-Muqasamah atau penetapan jumlah tertentu (persentase)
dari hasil yang diperoleh
• Al-Muqatha’ah atau penatapan pajak hasil bumi terhadap para
jutawan berdasarkan persetujuan antara pemerintah dengan
yang bersangkutan
• Dinasti Abbasiyah lebih menekankan pada
perkembangan peradaban dan kebudayaan islam,
termasuk kehidupan ekonomi daripada perluasan

33. PEMIKIRAN PARA TOKOH
KLASIK TENTANG EKONOMI

34. Pemikir Ekonomi Islam – Zaid bin
Husen bin Ali (80-120 H/699-738
M)

35. • Berikut ini adalah sedikit pemikiran Zaid bin Husen
bin Ali dalam menerapkan Ekonomi Islam:
• # Zaid bin Ali adalah cucu Imam Husain adalah
fukaha yang paling terkenal di Madinah, dan guru
dari seorang ulama terkemuka, Abu Hanifah.
• # Menurut Zaid bin Ali, penjualan barang secara
kredit dengan harga lebih tinggi daripada harga
tunai adalah bentuk transaksi yang sah.
• # Menurut Zaid bin Ali, transaksi kredit dapat
dibenarkan selama dilandasi oleh prinsip saling
ridha antar kedua belah pihak.

36. • # Pada dasarnya, keuntungan dari penjualan
secara kredit merupakan murni bagian dari
sebuah perniagaan dan tidak termasuk riba.
• # Penjualan yang dilakukan secara kredit
merupakan salah satu bentuk promosi sekaligus
respon terhadap permintaan pasar.
• # Keuntungan dari penjualan kredit adalah
kompensasi atas kemudahan yang diperoleh
seseorang tanpa harus membayar secara tunai.
• # Keuntungan dari jual beli secara kredit tentu
berbeda dengan pengambilan keuntungan dari
suatu penangguhan pembayaran pinjaman.

37. • # Menurut Zaid, uang tidak dengan sendirinya
menghasilkan sesuatu. Ia baru akan dapat
menghasilkan jika dan hanya jika melalui
perniagaan.
• # Keuntungan dari penjualan secara kredit tidak
serta merta mengindikasikan bahwa harga yang
lebih tinggi selalu berkaitan dengan waktu.
• # Seseorang yang menjual secara kredit dapat
pula menetapkan harga yang lebih rendah
daripada harga pembeliannya.
• # Seseorang dapat juga menjual barangnya, baik
secara tunai ataupun kredit, dengan harga yang
lebih rendah daripada harga pembeliannya.
• # Dalam syariah, setiap baik buruknya suatu akad
ditentukan oleh akad itu sendiri, tidak
dihubungkan dengan akad yang lain.

38. Pemikir Ekonomi Islam – Abu
Hanifah (80-150 H/699-767 M)
• Abu Hanifah adalah fukaha terkenal dan seorang
pedagang dari Kufah yang saat itu merupakan
pusat aktivitas perdagangan dan perekonomian.
• Salah satu transaksi yang sangat populer pada
masa Abu Hanifah adalah Salam.
• Salam adalah menjual barang yang akan
dikirimkan kemudian sedangkan pembayaran
dilakukan secara tunai pada waktu akad
disepakati.
• Abu Hanifah mengusulkan agar rincian jenis
komoditi, mutu, kuantitas, waktu dan tempat
pengiriman barang dinyatakan jelas dalam akad

39. • Abu Hanifah memberikan persyaratan bahwa komoditi
barang Salam harus tersedia di pasar selama waktu
kontrak dan tanggal pengiriman.
• Salah satu kebijakan Abu Hanifah adalah
menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam
masalah transaksi.
• Pengalamannya di bidang perdagangan
memungkinkan Abu Hanifah dapat menentukan
aturan-aturan yang adil dalam transaksi bisnis.
• Abu Hanifah membebaskan zakat terhadap pemilik
harta yang dililit utang dan tidak sanggup
menebusnya.
• Abu Hanifah melarang pembagian hasil panen
(muzara’ah) untuk tanah yang tidak menghasilkan
apapun yang umumnya digarap kaum lemah.

40. Pemikir Ekonomi Islam – Asy
Syaibani (132-189 H/750-804 M)
• Salah satu rekan sejawat Abu Yusuf dalam mazhab
Hanafiyah adalah Muhammad bin Hasan asy-
Syaibani.
• Asy Syaibani menyusun risalah kecil yang berjudul al-
Iktisab fi ar-Rizq al-Mustathab membahas pendapatan
dan belanja rumah tangga.
• Asy Syaibani menguraikan perilaku konsumsi seorang
muslim yang baik serta keutamaan orang yang suka
berderma dan tidak suka meminta-minta.
• Asy Syaibani membagi pekerjaan jadi 4 jenis:
ijarah (sewamenyewa), tijarah (perdagangan),
zira’ah(pertanian), dan shina’ah (industri).

41. • Asy Syaibani menilai pertanian sebagai lapangan
pekerjaan terbaik, padahal masyarakat Arab saat
itu lebih tertarik berdagang/berniaga.
• Dalam suatu risalah yang lain, yakni Kitab al-Asl,
asy-Saibani telah membahas masalah kerjasama
usaha dan bagi hasil.
• Secara umum, pandangan asy-Syaibani
cenderung berkaitan dengan perilaku ekonomi
seorang muslim sebagai individu.
• Asy Syaibani berbeda dengan Abu Yusuf yang
cenderung berkaitan dengan perilaku penguasa
dan kebijakan publik.

42. Pemikir Ekonomi Islam – Abu
Ubaid (150-224 H)
• Nama lengkap Abu Ubaid: al-Qasim bin Sallam bin
Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi. Ia lahir
pada 150 H di Harrah, Khurasan.
• Abu Ubaid adalah ahli hadis (muhaddits), ahli fiqh
(fuqaha), menjabat qadi di Tarsus, sering menangani
kasus pertanahan dan perpajakan.
• Karya Abu Ubaid yang fenomenal adalah Kitab Al
Amwal, yang dianggap lebih kaya dibanding Kitab Al
Kharaj karya Abu Yusuf.
• Fokus Abu Ubaid lebih tertuju pada permasalahan
terkait standar etika politik suatu pemerintahan
daripada teknik efisiensi pengelolaannya.

43. • Kitab al-Amwal fokus pada masalah Keuangan Publik
(Public Finance) meskipun mayoritas membahas
permasalahan administrasi pemerintahan.
• Kitab al-Amwal menekankan beberapa isu mengenai
perpajakan dan hukum pertanahan serta hukum
administrasi dan hukum internasional.
• Pada masa Abu Ubaid, pertanian adalah sektor
terbaik dan utama karena menyediakan kebutuhan
dasar dan sumber utama pendapatan negara.
• Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang
terhadap hak-hak individu, publik, dan Negara.
• Menurut Abu Ubaid, jika kepentingan individu
berbenturan dengan kepentingan publik, ia akan
berpihak pada kepentingan publik.

44. • Abu Ubaid menekankan bahwa perbendaharaan
negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan
oleh penguasa untuk kepentingan pribadi.
• Abu Ubaid menyinggung pentingnya keseimbangan
kekuatan finansial penduduk nonmuslim (capacity to
pay) dengan kepentingan muslim.
• Kaum muslimin dilarang menarik pajak terhadap tanah
penduduk nonmuslim melebihi dari apa yang
diperbolehkan dalam perjanjian perdamaian.
• Abu Ubaid menyatakan bahwa tarif pajak kontraktual
tidak dapat dinaikkan, bahkan dapat diturunkan
apabila terjadi ketidakmampuan membayar.
• Abu Ubaid berupaya menghentikan diskriminasi atau
favoritisme, penindasan dalam perpajakan serta
upaya penghindaran pajak (tax evasion).
• Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan
kepemilikan publik.

45. • Pemikiran Abu Ubaid yang khas adalah mengenai
hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan
perbaikan pertanian.
• Dalam pandangan Abu Ubaid, sumber daya
publik, seperti air, padang rumput, dan api tidak
boleh dimonopoli seperti hima’ (taman pribadi).
• Menurut Abu Ubaid, seluruh sumber daya publik
adalah milik negara yang akan digunakan untuk
memenuhi kebutuhan publik.
• Bagi Abu Ubaid, zakat adalah untuk memenuhi
kebutuhan dasar, serta bagaimana
menyelamatkan orang-orang dari bahaya
kelaparan.
• Kalangan kaya wajib berzakat, kalangan
menengah tidak wajib berzakat tapi bukan
mustahik zakat, kalangan bawah adalah penerima
zakat.

46. • Abu Ubaid mengadopsi prinsip “bagi setiap orang
adalah menurut kebutuhannya masing-masing” (li kulli
wahidin hasba hajatihi).
• Fungsi uang menurut Abu Ubaid: (1) standar nilai
pertukaran (standard of exchange value), (2) media
pertukaran (medium of exchange).
• Abu Ubaid mengakui fungsi uang sebagai penyimpan
nilai (store of value) saat membahas jumlah tabungan
minimum tahunan wajib kena zakat.
• Salah satu ciri khas Kitab al-Amwal di antara kita-kitab
lain yang membahas tentang keuangan publik (public
finance).
• Al Amwal membahas timbangan dan ukuran, yang
biasa digunakan menghitung beberapa kewajiban
agama yang berkaitan dengan harta atau denda.

47. • Abu Ubaid pantas disebut sebagai pemimpin
“pemikiran ekonomi mazhab klasik” di antara penulis
tentang keuangan publik (public finance).
• Abu Ubaid membela pelaksanaan distribusi kekayaan
secara adil dan merata berdasarkan prinsip keadilan
fiskal yang sebaik dan sempurna.
• Menurut Abu Ubaid, segala kebijakan yang hanya
menguntungkan sekelompok masyarakat dan
membebani yang lainnya harus dihindari negara.
• Abu Ubaid secara tegas menyatakan bahwa
pemerintah wajib memberi jaminan standar kehidupan
layak bagi setiap individu dalam masyarakat

48. Pemikir Ekonomi Islam – Yahya bin
Umar (213-289 H)
• Nama lengkap Yahya bin Umar: Abu Bakar Yahya bin
Umar bin Yusuf al-Kannani al-Andalusi, lahir pada 213
H, dibesarkan di Kordova, Spanyol.
• Karya Yahya bin Umar yang terkenal adalah kitab al-
Muntakhabah fi Ikhtishâr al-Mustakhrijah fi al-Fiqh al-
Mâliki dan kitab Ahkâm al-Sûq.
• Menurut Yahya bin Umar, ketakwaan kepada Allah
swt adalah asas dalam perekonomian Islam, dan
menjadi pembeda dengan ekonomi konvensional.
• Fokus perhatian Yahya ibn Umar tertuju pada hukum-
hukum pasar yang terefleksikan dalam pembahasan
tentang tas’ir (penetapan harga).

49. • Menurut Yahya bin Umar, pemerintah tidak berhak
melakukan intervensi harga, kecuali jika penyebab
kenaikan harga adalah human error.
• Menurut Yahya ibn Umar, hukum asal intervensi
pemerintah adalah haram. Boleh dilakukan jika dan
hanya jika kesejahteraan publik terancam.
• Yahya bin Umar melarang praktek banting harga
(dumping) untuk mencegah dampak negatif pada
mekanisme pasar & seluruh kehidupan masyarakat.
• Tentang ihtikar, Yahya bin Umar menyatakan bahwa
timbulnya kemudaratan terhadap masyarakat
merupakan syarat pelarangan penimbunan barang.
• Menurut Yahya bin Umar, kebijakan pemerintah saat
harga naik akibat ulah manusia adalah
mengembalikan tingkat harga ke equilibrium price.

50. Pemikir Ekonomi Islam – Al
Mawardi (364-450 H / 974–1058
•
M) bin Muhammad bin
Al Mawardi Abu al-Hasan Ali
Habib al-Mawardi al-Basri asy-Syafi’i lahir di kota
Basrah pada tahun 364 H (974 M).
• Pemikiran ekonomi al-Mawardi ada pada tiga buah
karya tulisnya, yaitu Kitab Adab ad-Dunya wa ad-
Din, al-Hawi dan al-Ahkam as-Sulthaniyyah.
• Al Mawardi memaparkan perilaku ekonomi muslim
serta jenis mata pencaharian utama, yaitu pertanian,
peternakan, perdagangan, dan industri.
• Dalam Kitab al-Hawi, di salah satu bagiannya, al-
Mawardi secara khusus membahas tentang
mudharabah dalam pandangan berbagai mazhab.

51. • Dalam Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Al Mawardi
banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan
dan administrasi negara Islam.
• Dalam Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Al Mawardi
menguraikan lembaga negara, penerimaan dan
pengeluaran negara, serta institusi hisbah.
• Menurut Al-Mawardi, pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat adalah kewajiban penguasa dari sudut
pandang ekonomi, moral dan agama.
• Menurut Al-Mawardi, negara harus menyediakan
infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan
ekonomi dan kesejahteraan umum.

52. • Menurut Al-Mawardi, penilaian atas kharaj harus
bervariasi sesuai faktor kemampuan tanah:
kesuburan, jenis tanaman dan sistem irigasi.
• Menurut Al-Mawardi, alternatif metode
penetapan kharaj adalah berdasarkan: misahah, atau
ukuran tanah yang ditanami saja, atau musaqah.
• Metode Misahah: penetapan kharaj berdasarkan
ukuran tanah. Metode ini merupakan fixed-tax, selama
tanah tersebut memang bisa ditanami.
• Pada penetapan kharaj berdasarkan ukuran tanah
yang ditanami saja, tanah subur yang tidak dikelola
tidak termasuk penilaian obyek kharaj.

53. • # Metode Musaqah: metode
penetapan kharaj berdasarkan persentase dari hasil
produksi (proportional tax) yang dipungut setelah
panen.
• # Menurut Al-Mawardi, untuk membiayai kepentingan
publik, Negara membutuhkan lembaga keuangan
negara (Baitul Mal) yang didirikan permanen.
• # Menurut Al-Mawardi, melalui Baitul Mal, pendapatan
negara akan disimpan dalam pos terpisah dan
dibelanjakan sesuai alokasi masing-masing.
• # Menurut Al-Mawardi, harta benda yang disimpan di
Baitul Mal sebagai amanah untuk didistribusikan
kepada mereka yang berhak.

54. Pemikir Ekonomi Islam – Ibnu
Miskawaih (w. 421 H/1030 M)
• Salah satu pandangan Ibn Miskawaih yang terkait
dengan aktivitas ekonomi adalah tentang pertukaran
dan peranan uang.
• Ibnu Miskawaih menyatakan bahwa manusia
merupakan makhluk sosial dan tidak bisa hidup
sendiri.
• Menurut Ibnu Miskawaih, untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya, manusia harus bekerja sama dan saling
membantu dengan sesamanya.
• Menurut Ibnu Miskawaih, manusia akan saling
mengambil dan memberi. Konsekuensinya, mereka
akan menuntut suatu kompensasi yang pantas

55. • Menurut Ibnu Miskawaih, barter jasa dua profesi
berbeda, akan menjadi reward jika kedua karya
tersebut seimbang.
• Menurut Ibnu Miskawaih, jika barter dua jasa tidak
seimbang, maka Dinar bisa jadi alternatif
penyeimbang.
• Ibnu Miskawaih menegaskan bahwa logam yang
dapat dijadikan sebagai mata uang adalah logam
yang dapat diterima secara universal.
• Menurut Ibnu Miskawaih, konvensi uang logam:
tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah rusak,
dikehendaki orang dan orang senang melihatnya

56. Pemikir Ekonomi Islam – Al Ghazali
(451-505 H/1055/1111 M)
• Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad
al-Tusi al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di
Khurasan, Iran.
• Sejak kecil, al-Ghazali tumbuh dan berkembang dalam
asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga
seorang sufi meninggal dunia.
• Pemikiran ekonomi al-Ghazali dituangkan dalam: Ihya
‘Ulum al-Din, al-Mustashfa, Mizan al-‘Amal, dan al-Tibr
al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk.
• Fokus utama perhatian al-Ghazali tertuju pada
perilaku individual yang dibahas secara rinci dengan
rujukan yang komprehensif.
• Rujukan al-Ghazali: Quran, Sunnah, Ijma
Sahabat/Tabiin serta sufi: Junaid al-Baghdadi, Dzun
Nun al-Mishr dan Harits bin Asad al-Muhasibi.

57. • Menurut al-Ghazali: seseorang harus memenuhi
seluruh kebutuhan hidupnya dalam kerangka
melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah.
• Menurut al-Ghazali: seluruh aktivitas kehidupan
termasuk ekonomi, harus sesuai syariah Islam. Tidak
boleh kikir, tidak boleh boros.
• Pemikiran sosioekonomi al-Ghazali berakar dari
sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi
kesejahteraan sosial islami”.
• Tema yang jadi pangkal tolak seluruh karya al-Ghazali
adalah konsep maslahat atau kesejahteraan sosial
atau utilitas (kebaikan bersama).
• Konsep maslahat al-Ghazali: konsep yang mencakup
semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang
erat antara individu dengan masyarakat.

58. • Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (maslahah) dari
suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan
pemeliharaan lima tujuan dasar.
• Tujuan dasar maslahat: agama (al-dien), hidup/jiwa
(nafs), keluarga/keturunan (nasl), harta/kekayaan
(mal), dan intelek/akal (aql).
• Al-Ghazali menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan
wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah
mencapai kebaikan di dunia dan akhirat.
• Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi
kesejahteraan sosial dalam kerangka hierarki utilitas
individu & sosial tripartite.
• Hierarki utilitas individu & sosial
yang tripartite: kebutuhan (daruriat),
kesenangan/kenyamanan (hajat), dan kemewahan
(tahsinat).

59. • Hierarki utilitas individu & sosial
yang tripartite merupakan klasifikasi peninggalan
tradisi Aristotelian yang disebut kebutuhan ordinal.
• Kebutuhan ordinal terdiri dari kebutuhan dasar,
kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan
kebutuhan terhadap barang-barang psikis.
• Al-Ghazali juga memberikan nasihat kepada
penguasa agar selalu memperhatikan kebutuhan
rakyat dan tidak berperilaku zhalim.
• Ketika rakyat berkekurangan dan tidak berpenghasilan
hidup, penguasa wajib menolong dengan
menyediakan makanan dan uang dari kas negara.
• Al-Ghazali menolerir pengenaan pajak jika
pengeluaran untuk pertahanan dan pos penting lain
tidak tercukupi dari perbendaharaan negara.

60. • Mengenai evolusi pasar dan peranan uang, Al-Ghazali
mengemukakan alasan pelarangan riba fadhlyang
melanggar sifat dan fungsi uang.
• Al-Ghazali mengutuk mereka yang melakukan
penimbunan uang dengan dasar uang itu sendiri
dibuat untuk memudahkan pertukaran.
• Al-Ghazali berbicara mengenai harga yang dikenal
sebagai al-tsaman al-adil (harga yang adil) atau
equilibrium price (harga keseimbangan).
• Al-Ghazali mengklasifikasi aktivitas produksi menurut
kepentingan sosialnya serta menitikberatkan perlunya
kerja sama dan koordinasi.
• Al-Ghazali mengklasifikasi aktivitas produksi ala
kontemporer,yakni primer (agrikultur), sekunder
(manufaktur), dan tersier (jasa).

61. Pemikir Ekonomi Islam – Ibnu
Taimiyah (w. 728 H/1328 M)
• Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim atau Ibnu Taimiyah lahir
di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul
Awwal 661 H).
• Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga berpendidikan tinggi.
Ayah, paman dan kakeknya merupakan ulama besar Mazhab
Hanbali dan penulis buku.
• Ekonomi Ibnu Taimiyah: Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam, as-
Siyasah asy-Syar’iyyah fi Ishlah ar-Ra’i wa ar-Ra’iyah, al-
Hisbah fi al-Islam.
• Fokus perhatian Ibnu Taimiyah terletak pada masyarakat,
fondasi moral dan bagaimana mereka harus membawakan
dirinya sesuai dengan syariah.
• Ibnu Taimiyah mendiskusikan tentang berbagai hal yang
berkaitan dengan perilaku ekonomi individu dalam konteks
hidup bermasyarakat.

62. • Ibnu Taimiyah mendiskusikan tentang akad dan upaya
mentaatinya, harga yang wajar dan adil, pengawasan
pasar, dan keuangan negara.
• Ibnu Taimiyah mendefinisikan batasan ekonomi dan
hak kepemilikan pribadi, agar pelaku ekonomi taat
aturan dan moral publik bisa bertahan.
• Menurut Ibnu Taimiyah, ekonomi berkeadilan dapat
terwujud jika akad didasarkan pada kesepakatan dan
informasi yang memadai antarpihak.
• Menurut Ibnu Taimiyah, moralitas memerlukan
keharusan tidak adanya paksaan, tidak adanya
kecurangan.
• Ibnu Taimiyah melarang pengambilan keuntungan dari
keadaan yang menakutkan, atau ketidaktahuan dari
salah satu pihak yang berakad.

63. • Ibnu Taimiyah, harga pasar yang terjadi harus wajar
dan adil dengan syarat tidak adanya pasokan yang
ditahan untuk menaikkan harga.
• Ibnu Taimiyah juga membahas pengaturan uang,
timbangan dan ukuran, pengawasan harga, serta
pengenaan pajak tinggi dalam keadaan darurat.
• Secara umum, pandangan-pandangan ekonomi Ibnu
Taimiyah cenderung bersifat normatif. Namun juga
memiliki pandangan ekonomi positif.
• Ibnu Taimiyah menyadari sepenuhnya peranan
permintaan dan penawaran dalam menentukan harga-
harga.
• Ibnu Taimiyah menggeser beban pajak dari penjual
kepada pembeli yang harus membayar lebih mahal
untuk barang kena pajak.

64. Pemikir Ekonomi Islam – Ibnu
Khaldun (732–808 H / 1332–1406
M)
• Nama lengkap Ibn Khaldun: Abdurrahman Abu
Zaid Waliuddin ibn Khaldun. Ia lahir di Tunisia
pada awal Ramadhan 732 H atau 27 Mei 1332 M.
• Ibn Khaldun berasal dari Hadramaut, Yaman,
terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan
luas dan berpangkat, dan pejabat tinggi negara.
• Pada masa Ibn Khaldun, dunia timur diperintah
oleh seorang teknokrasi aristokratik internasional
yang menumbuh suburkan seni dan sains.
• Ibn Khaldun menjalani pensiunnya di Gal’at Ibn
Salamah dan mulai menulis sejarah dunia
denganMuqaddimah sebagai volume pertamanya.

65. • Karya terbesar Ibn Khaldun: al-Ibar (Sejarah
Dunia). Dalam tulisannya, ia mencampur
pertimbangan filosofis, sosiologis, etis dan
ekonomis.
• Ibn Khaldun berusaha mencari pengaruh
lingkungan fisik, nonfisik, sosial, institusional, dan
ekonomis terhadap sejarah.
• Ibn Khaldun menguraikan teori produksi, teori
nilai, teori distribusi, dan teori siklus-siklus menjadi
teori ekonomi umum yang koheren.
• Bagi Ibn Khaldun, manusia: binatang ekonomi
yang berproduksi yaitu aktivitas manusia yang
diorganisasikan secara sosial dan internasional.

66. • Menurut Ibn Khaldun, manusia harus melakukan
produksi guna mencukupi kebutuhan hidupnya, dan
produksi berasal dari tenaga manusia.
• Ibn Khaldun menganjurkan sebuah organisasi sosial
dari produksi dalam bentuk suatu spesialisasi kerja
agar agar produktivitas menjadi tinggi.
• Menurut Ibn Khaldun, hanya pembagian kerja yang
memungkinkan terjadinya suatu surplus dan
perdagangan antara para produsen.
• Menurut Ibn Khaldun, pembagian kerja internasional
tidak didasarkan pada sumber daya alam, tetapi
kepada keterampilan penduduknya.
• Menurut Ibn Khaldun, semakin tinggi kemakmuran,
semakin tinggi permintaan penduduk terhadap barang
dan jasa.

67. • Kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa
menyebabkan kenaikan harga, dan juga naiknya gaji
yang dibayarkan kepada pekerja terampil.
• Teori produksinya, yang berdasarkan tenaga kerja
manusia, mengantarkan Ibn Khaldun kepada teori
tentang nilai, uang, dan harga.
• Ibn Khaldun, menguraikan teori nilai, teori uang, dan
teori harga. Nilai produk sama dengan jumlah tenaga
kerja yang dikandungnya.
• Ibn Khaldun: emas & perak adalah ukuran nilai (uang)
yang diterima secara alamiah. Nilainya tidak
dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif.
• Ibn Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak
sebagai standar moneter dan mendukung standar
logam dan harga emas dan perak yang konstan.

68. • Bagi Ibn Khaldun, pembuatan uang logam hanyalah
jaminan penguasa bahwa sekeping uang logam
mengandung kandungan emas/perak tertentu.
• Bagi Ibn Khaldun, percetakan uang adalah sebuah
kantor religius, dan karenanya tidak tunduk kepada
aturan-aturan temporal.
• Bagi ibn Khaldun, harga adalah hasil dari hukum
permintaan dan penawaran kecuali harga emas dan
perak, yang merupakan standar moneter.
• Menurut Ibn Khaldun, bila suatu barang langka dan
banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu
barang berlimpah, harganya rendah.
• Menurut Ibn Khaldun, harga produk terdiri 3 unsur:
gaji, laba & pajak. Tiap unsur adalah imbal jasa bagi
tiap kelompok dalam masyarakat.

69. • Bagi Ibn Khaldun, gaji = imbal jasa bagi produser,
laba = imbal jasa bagi pedagang, pajak = imbal
jasa bagi pegawai negeri & penguasa.
• Ibn Khaldun membagi perekonomian ke dalam
tiga sektor: produksi, pertukaran, dan layanan
masyarakat.
• Menurut Ibn Khaldun, harga imbal jasa dari setiap
unsur (gaji, laba & pajak) ditentukan oleh hukum
permintaan dan penawaran.
• Karena nilai suatu produk sama dengan jumlah
tenaga kerja yang dikandungnya, maka harga
tenaga kerja adalah basis harga suatu barang:
• Menurut Ibn Khaldun, laba adalah selisih antara
harga jual dengan harga beli yang diperoleh oleh
pedagang.

70. • Laba bergantung pada hukum permintaan dan
penawaran, yang menentukan harga beli melalui
gaji dan menentukan harga jual melalui pasar.
• Ibn Khaldun mendefinisikan dua fungsi utama dari
perdagangan, yang merupakan terjemahan waktu
dan tempat dari suatu produk.
• Ibn Khaldun: pajak pun ditentukan oleh
permintaan dan penawaran produk yang
menentukan pendapatan penduduk dan
kesiapannya untuk membayar.
• Ibn Khaldun: produksi ditentukan populasi.
Populasi ditentukan produksi. Tumbuhnya
ekonomi menentukan tumbuhnya populasi dan
sebaliknya.

71. • Menurut Ibn Khaldun, proses kumulatif produksi,
populasi, dan pertumbuhan ekonomi disebabkan
oleh faktor sosiologis dan psikologis.
• Menurut Ibn Khaldun: dengan pengeluarannya,
negara meningkatkan produksi, dan dengan
pajaknya negara membuat produksi menjadi lesu.
• Ibn Khaldun juga menyatakan bahwa tanpa
ketertiban dan kestabilan politik, produsen tidak
memiliki insentif untuk berproduksi.
• Ibn Khaldun juga menyatakan bahwa uang uang
berasal dari perekonomian dan harus kembali ke
perekonomian.

72. • Ibn Khaldun menemukan banyak pemikiran-
pemikiran ekonomi yang mendasar beberapa
abad sebelum kelahirannya “secara resmi”.
• Ibn Khaldun menemukan manfaat-manfaat dan
perlunya pembagian kerja sebelum Smith dan
prinsip nilai tenaga kerja sebelum Ricardo.
• Ibn Khaldun menguraikan teori populasi sebelum
Malthus dan ia menandaskan peran negara dalam
perekonomian sebelum Keynes.
• Akhirnya, Ibn Khaldun menggunakan konsep-
konsep ini untuk membangun suatu sistem yang
dinamis dan koheren.

73. Pemikir Ekonomi Islam – Asy
Syatibi (W. 790 H/1388 M)
• Asy-Syatibi bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa
bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati asy-Syatibi,
dari suku Arab Lakhmi, besar di Granada.
• Asy-Syatibi mengemukakan konsep maqashid al-
syariah. Tujuan syariah menurut asy-Syatibi
adalah kemaslahatan umat manusia.
• Asy-Syatibi menjelaskan bahwa syariah berurusan
dengan perlindungan mashalih, baik dengan cara
yang positif, maupun dengan cara preventif.
• Menurut Asy-Syatibi, syariah melenyapkan unsur
apa pun yang yang secara aktual atau potensial
merusak mashalih.

74. • Menurut asy-Syatibi, kemaslahatan manusia bisa
terealisasi jika agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta dapat diwujudkan dan dipelihara.
• Asy-Syatibi mengakui hak milik individu. Namun
menolak kepemilikan individu terhadap sumber
daya yang menguasai hajat hidup orang banyak.
• Dalam pandangan asy-Syatibi, pemungutan pajak
harus dilihat dari sudut
pandang maslahah(kepentingan umum).
• Pendapat Asy-Syatibi yang selaras dengan al-
Ghazali dan Ibnu al-Farra’: pemeliharaan
kepentingan umum adalah tanggung jawab
masyarakat.

75. • Untuk kepentingan maslahah, pemerintah dapat
mengenakan pajak baru, sekalipun pajak tersebut
belum pernah dikenal dalam sejarah Islam.
• Menurut Asy-Syatibi, aktivitas ekonomi produksi,
konsumsi, dan pertukaran merupakan kewajiban
agama untuk kebaikan dunia akhirat.
• Menurut Asy-Syatibi, seluruh aktivitas ekonomi
yang mengandung kemaslahatan bagi umat
manusia disebut sebagai kebutuhan (needs).

76. Pemikir Ekonomi Islam – Al Maqrizi
(845 H/1441 M)
• Nama lengkap al-Maqrizi: Taqiyuddin Abu al-
Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir al-Husaini.
Ia lahir di Kairo, pada 766 H (1364-1365 M).
• Al-Maqrizi melakukan studi khusus tentang uang
dan kenaikan harga yang terjadi secara periodik
dalam keadaan kelaparan dan kekeringan.
• Menurut Al-Maqrizi, penyebab utama inflasi:
penyebab alamiah (natural inflation) dan
penyebab kesalahan manusia (human-error
inflation).

77. • Penyebab inflasi dari sisi kesalahan manusia:
korupsi dan administrasi buruk, pajak berlebihan,
serta kenaikan pasokan mata uang fulus.
• Al-Maqrizi menegaskan bahwa uang emas dan
perak merupakan satu-satunya mata uang yang
dapat dijadikan standar nilai sesuai syariah.
• Menurut al-Maqrizi, fulus dapat diterima sebagai
mata uang jika dibatasi penggunaannya: hanya
untuk keperluan transaksi berskala kecil.

78. PEMIKIRAN EKONOMI
ISLAM KONTEMPORER

79. TOKOH LUAR NEGERI
• Muhammad Nejatullah Siddiqi
• Muhammad Abdul Mannan
• Muhammad Umar Chapra
• Khursyid Ahmad
• Monzer Kahf
• Metwaly (Mutawali)

80. TOKOH DALAM NEGERI
• Ahmad Muflih Saifuddin
• Muhammad Syafi’i Antonio
• Adiwarman Azwar Karim
• Iwan Triyuwono
• Sofyan Safri Harahap
• Munrokhim Misanam
• Muhammad

81. Metodologi
Penelitian Sejarah

82. Meneliti sejarah sama dengan membuka lembaran
peta kehidupan…

83. Metodologi
1. Metode berarti cara, jalan,
petunjuk pelaksanaan, atau
petunjuk teknis.
2. Metodologi berarti ilmu (logi)
yang membahas tentang jalan
(science methods)

84. Penelitian
Penelitian berarti penyelidikan
yang seksama dan teliti
terhadap suatu masalah,
digunakan untuk mendukung
atau menolak suatu teori.

85. Sejarah
• Sejarah (history, târîkh) berarti masa lampau
umat manusia.
• Bagi Ibn Khaldun, sejarah tidak sekedar
informasi-informasi dan catatan-catatan
kronologis. Tetapi, sejarah adalah kritik
terhadap fakta-fakta dan kajian terhadap sebab-
sebab kemunculannya. Maka diperlukan
diskusi dan pembahasan secara ilmiah.

86. Sejarah
1. Pembatasan menyangkut dimensi waktu
(berdasarkan kategori waktu tertentu)
2. Pembatasan menyangkut peristiwa (perilaku
manusia)
3. Pembatasan menyangkut tempat (tempat
tertentu)
4. Pembatasan menyangkut seleksi (keterkaitan
dalam dinamika sejarah)

87. Metode Penelitian Sejarah
• Penyelidikan atas suatu masalah dengan
mengaplikasikan jalan pemecahannya dari
perspektif sejarah.
• Seperangkat aturan atau prinsip sistematis
untuk mengumpulkan sumber-sumber
sejarah secara efektif, menilainya secara
kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-
hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.

88. Metode Penelitian Sejarah
1. Metode sejarah yang digunakan tergantung dari
sumber sejarah yang digunakan (sumber
tertulis, sumber material, dan tradisi).
2. Pendekatan yang paling tepat untuk
mendeskripsikan dan menganalisis masa lalu
adalah menggunakan metode historis (history
approach) dan tergolong dalam desain penelitian
kepustakaan.

89. Tahapan Penelitian
Sejarah
1. Penentuan Topik Penelitian
2. Heuristik
3. Verifikasi
4. Aufassung (Intepretasi)
5. Darstellung (Historiografi)

90. 1. Penentuan Topik
Penelitian objek yang
• Topik penelitian adalah masalah atau
harus dipecahkan atau diatasi melalui penelitian
ilmiah.
• Topik diabstraksikan dengan judul yang terdiri dari:
– Masalah atau objek penelitian
– Subjek sejarah
– Lokasi atau daerah
– Waktu terjadinya peristiwa sejarah
• Misalnya, Baitu Mal di Madinah Masa Kepemimpinan
Rasulullah Saw

91. 2. Heuristik
• Heuristik berasal dari kata Yunani heurishein,
artinya memperoleh. Heuristik merupakan suatu
ketrampilan dalam menemukan, menangani, dan
memperinci bibliografi atau mengklasifikasikan
dan merawat catatan-catatan.
• Sejarawan harus mencari sumber primer yaitu
sumber yang disampaikan oleh saksi mata.
– Dokumen asli yaitu arsip-arsip asli.
– Wawancara dengan saksi mata.

92. 3. Verifikasi
• Verifikasi adalah kritik untuk memperoleh
keabsahan sumber data penelitian sejarah,
meliputi:
– Keaslian sumber (otentitas): kapan sumber dibuat?
Di mana sumber dibuat? Siapa yang membuat? Dari
bahan apa sumber dibuat? Apakah sumber itu dalam
bentuk asli?
– Kesahihan sumber (kredibilitas): Apakah nilai bukti
ada di dalam sumber? Apakah sumber memberikan
‘kebenaran informasi’?

93. 4. Teknik Interpretasi
• Interpretasi atau penafsiran sejarah disebut juga dengan
analisis sejarah.
• Analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas
sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber
sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah
fakta tersebut ke dalam interpretasi yang menyeluruh.
• Teknik interpretasi dapat menggunakan analisis dan
sintesis.
• Interprestasi sejarah dilakukan dengan mengerti tentang
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa.
Selain itu, interprestasi dapat dilakukan dengan cara
membandingkan data.

94. Teknik Interpretasi
Sejarah
Counsequences
Unintended
Intended Action of Situation Actor (s)
Interpretation
r
Observe
Observer : peneliti
Aktor : tokoh yang diteliti
Situation : keadaan sekitar actor
Action : perilaku atau kegiatan actor dan sekitarnya
Intended : hasil sesuai dengan yang diharapkan
Unintended : hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan

95. Teknik Interpretasi Sejarah
Skema teknik interprestasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Peneliti (observer) dapat melakukan interprestasi langsung
terhadap masing-masing objek interprestasi secara terpisah.
Dengan kata lain, peneliti dapat menginterprestasikan peristiwa
(action) tanpa harus meninjau siapa pelaku peristiwa tersebut,
begitu juga sebaliknya.
2. Peneliti dapat melakukan interprestasi secara berantai dari dari
objek ke objek. Pada skema di atas ditunjukkan bahwa peneliti
disarankan mengawali interprestasi dengan objek pelaku
(subjek). Kemudian dilanjutkan dengan mendiskripsikan dan
menganalisis situasi (situation) lalu dilanjutkan pada interprestasi
peristiwa atau kejadian (action). Setelah proses interprestasi
tersebut dilakukan dengan benar, maka peneliti akan
mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan (intended).
Seandainya peneliti tidak mendapatkan hasil yang optimal atau
tidak sesuai dengan tujuan (unintended), maka interprestasi dapat
diulangi langsung dari situasi.

96. Teknik Interpretasi
1.
Sejarah yang sudah
Analisis sejarah yaitu data sejarah
ada diurai dengan rinci. Lebih dikenal sebagai
proses deduktif yaitu pembahasan dari hal yang
bersifat umum menuju pembahasan yang
bersifat khusus.
2. Sintesis sejarah yaitu mengumpulkan beberapa
data sejarah dan menjadikannya dalam kategori
tertentu. Lebih akrab dengan sebutan proses
induktif yaitu pembahasan dari hal-hal yang
bersifat khusus dan bertemu pada satu titik
yang bersifat umum.

97. 5. Historiografi
• Historiografi merupakan cara penulisan,
pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian
sejarah yang telah dilakukan.
• Syarat umum historigrafi diantaranya:
– Sesuai dengan standar baku penulisan laporan
penelitian.
– Terpenuhinya kesatuan sejarah (kronologis).
– Menjelaskan dengan argumentasi meliputi bukti-
bukti sejarah dan detail fakta yang akurat.

98. Daftar Pustaka
• Abdurrahman, Dudung. 1999. Metode Penelitian Sejarah.
Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
• Kuntowijoyo. 1994. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: PT.
Tiara Kencana.
• Renier, G.J. 1987. Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah. Terj.
Muin Umar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
• Soedjatmoko, dkk, ed. 1995. Historiografi Indonesia Sebuah
Pengantar. Terj. Mien Djubhar. Jakarta: PT. Gramedia.
• Usman, Hasan. 1986. Metode Penelitian Sejarah. Terj. Muin
Umar, dkk. Jakarta: Departemen Agama.