1.
PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR
78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN
ADRIANI, SE, MA
Direktur Pengupahan
Bali, April 2016
1

2.
MATERI PENGATURAN TENTANG
PENGUPAHAN
 KEBIJAKAN PENGUPAHAN
 PENGHASILAN YANG LAYAK
(Pendapatan Upah dan Non Upah)
 PERLINDUNGAN UPAH
 UPAH MINIMUM DAN FORMULA PENETAPAN
UPAH MINIMUM
 HAL-HAL YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DENGAN UPAH
 PENGENAAN DENDA DAN PEMOTONGAN
UPAH
 SANKSI ADMINISTRATIF
2

3.
KEBIJAKAN PENGUPAHAN
Kebijakan pengupahan diarahkan
untuk pencapaian penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan
3

4.
PENGHASILAN YANG LAYAK
 Penghasilan yang layak diberikan dalam
bentuk :
a. Upah ; dan
b. Pendapatan Non Upah
Memberikan pemahaman bahwa penghasilan
yang layak tidak hanya diperoleh dari upah
akan tetapi juga dapat diperoleh dari
Pendapatan Non Upah
4

5.
Lanjutan
 Upah terdiri atas komponen :
 Upah tanpa tunjangan ;
 Upah pokok dan tunjangan tetap ; atau
 Upah pokok, tunjangan tetap dan
tunjangan tidak tetap
Memberikan pilihan kepada perusahaan
apakah upah terdiri dari komponen atau upah
bersih (clean wage).
5

6.
Lanjutan
 Pendapatan Non Upah
 Tunjangan Hari Raya Keagamaan
 Bonus
 Uang pengganti fasilitas kerja dan
 Uang service pada usaha tertentu.
6

7.
UANG SERVICE DAN THR
 Uang Service
 Berlaku pada usaha tertentu (Hotel dan Restoran di
Hotel)
 Diperuntukkan bagi pekerja/buruh.
 Tunjangan Hari Raya (THR)
 Perusahaan wajib memberikan THR bagi
pekerja/buruh.
(Pemberian THR bagi pekerja/buruh adalah untuk
membantu meringankan beban biaya pekerja/buruh
menghadapi hari raya keagamaannya.)
 Apabila perusahaan tidak membayarkan THR kepada
pekerja/buruh dikenakan sanksi administratif.
7

8.
PERLINDUNGAN UPAH
 Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh
Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama
nilainya.
 Pembayaran Upah dilakukan dengan mata
uang rupiah.
 Pengusaha wajib memberikan bukti
pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang
memuat rincian upah yang diterima oleh
pekerja/buruh pada saat upah dibayarkan
88

9.
UPAH MINIMUM
 Penetapan Upah Minimum dilakukan 1 tahun
sekali (setiap tahun) berdasarkan KHL dan
dengan memperhatikan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi.
 Peninjauan Komponen dan Jenis KHL dilakukan
dalam jangka waktu 5 tahun sekali oleh Menteri
berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh
Dewan Pengupahan Nasional.
 Peninjauan dilakukan dengan mendasarkan
kepada Permenakertrans No. 13 Tahun 2012.
9

10.
UPAH MINIMUM (UM)
• UM ditetapkan oleh Gubernur
• UM sebagai jaring pengaman (safety net)
• UM berlaku bagi pekerja dengan masa kerja
kurang dari 1 (satu) tahun
10
• UM
- UMP (wajib ditetapkan)
- UMSP
- UMK
- UMSK

11.
FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM
1) Formula Perhitungan Upah Minimum dimuat dalam
PP Pengupahan dan pengaturan lebih lajut akan
diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
2) Materi yang diatur dalam Peraturan Menteri
mengenai:
 Tata Cara Perhitungan Upah Minimum Propinsi
atau Upah Minimum Kabupaten/Kota dilakukan
dengan formula matematika.
 Aplikasi pedoman tata cara menghitung upah
minimum.
11

12.
Upah minimum yang akan ditetapkan adalah upah minimum tahun
berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun
berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi tahun berjalan dan tingkat
pertumbuhan ekonomi Nasional tahun berjalan.
Formula Perhitungan sbb:
FORMULA PERHITUNGAN UPAH MIINIMUM
Upah
Minimum
yang akan
ditetapkan
Upah
Minimum
tahun
berjalan
Inflasi
tahun
berjalan
UMn = UMt + {UMt x ( Inflasit + % ∆ PDBt)}
Pertumbuhan Produk
Domestik Bruto tahun
berjalan
Lanjutan
12

13.
Keterangan:
UMn : Upah minimum yang akan ditetapkan.
UMt : Upah minimum tahun berjalan.
Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September
tahun yang lalu sampai dengan periode
September tahun berjalan.
∆ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto
yang dihitung dari pertumbuhan Produk
Domestik Bruto yang mencakup periode
kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan
periode kwartal I dan II tahun berjalan.
Lanjutan
13

14.
CONTOH PERHITUNGAN
UM2016 = UM2015 + {UM2015 x (% Inflasi2015 + % ∆
PDB2015)}
• UM2015 : Rp. 2.000.000,-
• Inflasi2015 : 6%
• ∆ PDB2015 : 5%
UM2016 = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x ( 6% +
5%)}
= Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x ( 11
%)}
= Rp. 2.000.000,- + Rp. 220.000,-
= Rp. 2.220.000,-
14

15.
 Bagi daerah yang UM nya masih di bawah KHL,
Gubernur wajib menyesuaikan UM = KHL secara
bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak PP
diundangkan.
 Upah minimum yang akan ditetapkan menggunakan
formula perhitungan upah minimum ditambah dengan
persentase tertentu yang mengacu pada peta jalan
pencapaian KHL yang ditetapkan Gubernur sesuai
kemampuan daerah masing-masing.
FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM
BAGI DAERAH YANG UM NYA MASIH DI
BAWAH KHL
Lanjutan
15

16.
Formula Perhitungan sbb:
FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM
BAGI DAERAH YANG UM NYA MASIH DI
BAWAH KHL
Upah
Minimum
yang akan
ditetapkan
Upah
Minimum
tahun
berjalan
Inflasi
tahun
berjalan
UMn = UMt + UMt x {( Inflasit + % ∆ PDBt) + % Adj }
Pertumbuhan
Produk
Domestik Bruto
tahun berjalan
Lanjutan
Penyesuaian
besaran
persentase
untuk
pencapaian
UM = KHL
16

17.
CONTOH PERHITUNGAN
UM2016 = UM2015 + {UM2015 x (% Inflasi2015 + % ∆ PDB2015) + %adj
}
• UM2015 : Rp. 2.000.000,-
• KHL : Rp. 2.500.000,-
• UMP/KHL(%) : 80 %
• %adj : 5% (misalnya 20%:4 tahun)
• Inflasi2015 : 6,83%
• ∆ PDB2015 : 4,67%
UM2016 = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x ( 6,83% + 4,67%) + 5%}
= Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x ( 11,5 %) + 5%}
= Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x 16,5 %}
= Rp. 2.000.000,- + Rp. 330.000,- +
= Rp. 2.330.000,-
17

18.
 Pekerja/Buruh cenderung menuntut UM setinggi
mungkin.
 Pengusaha cenderung menjadikan UM sebagai
standar upah yang berlaku di perusahaan tanpa
mempertimbangkan masa kerja dan status
pekerja lajang atau berkeluarga.
 Beberapa tahun terakhir, di beberapa daerah, UM
ditetapkan tinggi sementara di beberapa daerah
lain ditetapkan rendah (terjadi ketidakadilan antar
wilayah).
POTRET BEBERAPA MASALAH YANG
TIMBUL
TERKAIT DENGAN PENETAPAN UM
18

19.
MANFAAT PENETAPAN UM DENGAN
FORMULA
 Setiap tahun UM akan naik secara proporsional
terhadap kenaikan beberapa besaran makro
ekonomi.
 Variasi kenaikan UM antar wilayah akan dapat
terjelaskan, sehingga rasa ketidakadilan antar
wilayah dapat dihilangkan.
 Bersifat transparan, akuntabel dan adil, sehingga
diharapkan dapat menurunkan tingkat kerawanan
sosial.
19

20.
Lanjutan
 Karena bersifat predictable maka pengusaha
dapat melakukan perencanaan dan
pengambilan keputusan dengan tepat.
 Sifat predictable ini juga akan membuat investor
tidak ragu lagi dalam menanamkan modal.
Semakin banyak investor masuk maka peluang
kerja akan meningkat. Peningkatan peluang
kerja akan meningkatkan nilai tawar
pekerja/buruh yang pada akhirnya akan
meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh
20

21.
PENYUSUNAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH
DI PERUSAHAAN
 Struktur dan Skala Upah wajib untuk disusun di
perusahaan dengan memperhatikan golongan, jabatan,
masa kerja, pendidikan dan kompetensi.
 Struktur dan Skala Upah wajib diberitahukan kepada
seluruh pekerja/buruh.
 Pada saat permohonan pengesahan atau pembaharuan
PP serta pendaftaran, perpanjangan dan pembaharuan
PKB wajib melampirkan skema struktur dan skala upah.
 Dalam peraturan peralihan diatur bahwa perusahaan yang
belum menyusun struktur skala upah diberikan tenggang
waktu 2 (dua) tahun setelah berlakunya PP Pengupahan.
21

22.
FUNGSI DEWAN PENGUPAHAN
UU 13 Tahun 2003
Dengan adanya formula perhitungan upah minimum,
maka tugas Dewan Pengupahan Daerah dapat lebih
fokus untuk melaksanakan fungsi sesuai amanat
Undang-Undang yaitu:
 Memberikan saran, pertimbangan, dan
merumuskan kebijakan pengupahan yang akan
ditetapkan oleh pemerintah;
 Memberikan saran, pertimbangan pengembangan
sistem pengupahan nasional.
22

23.
SANKSI ADMINISTRATIF
a. Teguran tertulis;
b. Pembatasan kegiatan usaha;
c. Penghentian sementara sebagian atau
seluruh alat produksi;
a. Pembekuan kegiatan usaha.
23

24.
3. Peninjauan Upah
Penyesuaian:
Harga kebutuhan hidup
Peningkatan produktivitas kerja
Lanjutan
Tujuan:
Penyesuaian
Mempertimbangkan:
Kemampuan perusahaan
24

25.
4. Pengaturan Tunjangan Tetap
dan Tunjangan Tidak tetap
a. Dalam bab Ketentuan umum PP
harus diatur secara tegas batasan
pengertian Tunjangan Tetap dan
tunjangan tidak tetap
Lanjutan
b. Batasan pengertian harus memuat
ciri perbedaan tunjangan tetap dan
tunjangan tidak tetap
Tujuan:
Untuk
memudahkan
penanganan
perselisihan
terkait dengan
upah, apabila
upah terdiri
dari komponen
25

26.
5. Pengaturan Pemberian
Tunjangan
Pemberian tunjangan hendaknya diberikan
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
pekerja/buruh. Contoh:
 Tunjangan Radiasi bagi pekerja/buruh
yang berkaitan dengan pekerjaa kimia.
 Tunjangan Komunikasi bagi pekerja/buruh
yang berkaitan dengan penjualan.
Lanjutan
Tujuan:
Pemberian
tunjangan
dapat memicu
prokdutivitas
26

27.
6. Hal-hal yg dapat Diperhitungkan
dengan Upah
 Denda
 Ganti rugi
 Pemotongan upah utk pihak ketiga
 Uang muka upah
 Sewa rumah dan/atau sewa barang-barang
milik perusahaan yg disewakan oleh
penguaha kepada pekerja/buruh
 Hutang atau cicilan hutang pekerja/buruh
kpd pengusaha.
 Kelebihan pembayaran upah
Lanjutan
Jika terjadi
PHK: menjadi
Kewajiban
dan atau
piutang.
27

28.
8. Pegenaan Denda
 Apabila perusahaan menerapkan adanya
pengenaan denda terhadap pelanggaran
yang dilakukan pekerja/buruh, maka
perusahaan wajib mengatur dalam PP,
pelanggaran seperti apa yang dapat
dikenakan denda, serta berapa nominal
dendanya.
 Perusahaan tidak dapat menerapkan denda
kepada pekerja/buruh apabila tidak diatur
dalam PP.
Lanjutan
Catatan:
Peruntukan
Penggunaan
denda juga
harus diatur
dalam PP
28

29.
7. Pemotongan Upah
Dalam PP harus diatur mekanisme
pemotongan upah pekerja/buruh apabila
pekerja/buruh mempunyai kewajiban:
 Pembayaran hutang atau cicilan hutang
pekerja/buruh.
 Sewa rumah dan/atau sewa barang-barang
milik perusahaan yang disewakan
pengusaha kepada pekerja/buruh.
Lanjutan
Catatan:
Jumlah
keseluruhan
pemotongan
upah paling
banyak 50%
dari setiap
pembayaran
upah.
29

30.
9. Perusahaan wajib menyusun Struktur dan
Skala Upah dan melampirkan skema
Struktur dan Skala Upah pada saat
pengesahan PP
Lanjutan
Apabila perusahaan tidak
mencantumkan Skema
Struktur dan skala upah
pada saat pengesahan atau
perpanjangan PP, maka
akan menjadi pertimbangan
dalam pemberian sanksi
administratif
Struktur dan
Skala Upah
Wajib
Diberitahukan
kepada
Pekerja/Buruh
30

31.
PENDAPATAN NON UPAH
.
Bonus dapat
diberikan oleh
pengusaha
kpd
pekerja/buruh
atas
keuntungan
perusahaan
1. BONUS
Dalam PP diatur penetapan
perolehan bonus untuk masing-
masing pekerja/buruh
31

32.
2. Apabila Mengatur Pasilitas
Kerja dan Uang Pengganti
Fasilitas Kerja
a. Fungsi diberikannya uang pengganti
fasilitas
Lanjutan
b. Jabatan/pekerjaan penerima
pengganti fasilitas
c.Pembayarannya tidak bersamaan
dengan Pembayaran Upah
Pengaturan
Penerima:
Pekerja/buruh
dlm jabatan
tertentu, atau
seluruh
pekerja/buruh
32

33.
33
Email : komunitas.sdm.bali@gmail.com
Facebook : Komunitas SDM Bali