1. UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan penyelewengan yang terjadi selama berlakunya konstitusi tersebut. 2. Alasan-alasan amandemen antara lain secara filosofis, historis, subtantif, dan yuridis untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan memperbaiki ketentuan yang masih abstrak dan mudah ditafsirkan. 3. Amandemen dilakukan untuk membatasi kekuasa

1. O L E H K E L O M P O K 2 X M I A A
Pokok Pokok Pikiran UUD 1945
Republik Indonesia

2. Nama Sebagai
1. Fauzan Ardana
2. Dian Novita
3. Roes Ebara Gikami L.
4. Tasya Pramasela
5. Ega Chesa A.
6. Putra Andhika
7. Cathalina
8. Shania
1. Moderator
2. Pembicara I
3. Pembicara II
4. Pembicara III
5. Pembicara IV
6. Pembicara V
7. Pembicara VI
8. Notulen
Perkenalan Kelompok 2

3. KERANGKA UMUM UUD 1945
Bagian I

4. A. Hakikat UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara
Indonesia
UUD 1945 Merupakan hukum dasar tertulis Negara
Kesatuan Republik indonesia dan berkedudukan sebagain
konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Memuat berbagai
aturan dasar yang mengatur hal-hal penting dalam
penyelengaraan negara sebagai implementasi dari norma
norma dasar yang terkandung. Hal hal tersebut menjadi
substansi sebuah konstitusi. Berikut adalah hal hal penting
yang ada di dalam sebuah konstitusi.

5. 1. Pernyataan mengenai gagasan politik, moral, dan
keagamaan
Pada umumnya, pernyataan ini menjadi jiwa dari
sebuah konstitusi yang di muat di pembukaan konstitusi,
sehingga konstitusi sebagian besar memuat pernyataan
pengakuan terhadap Tuhan dan pernyataan keadilan,
kebebasan, persamaan serta kesejahteraan umum akan di
jamin oleh konstitusi

6. 2. Ketentuan mengenai Struktur organisasi Negara
Fungsi konstitusi salah satunya adalah sebagai
pembatas kekuasaan negara. Oleh karena itu, konstitusi
membuat ketentuan ketentuan tentang pembagian
kekuasaan negara yang baik kepada badan legislatif,
eksekutif, yudikatif dan lain lain

7. 3. Ketentuan mengenai HAM
Pada umumnya, konstitusi juga memuat ketentuan
ketentuan yang menjamin dan melindungi hak hak asasi
warga negaranya, karena warga negaranya adalah manusia.

8. 4. Ketentuan mengenai prosedur mengubah undang
undang dasar
Dalam konstitusi dicantumkan pula ketentuan
mengenai syarat dan prosedur mengubah konstitusi
tersebut. Hal ini agar konstitusi dapan menyesuaikan
perkembangan zaman

9. 5. Larangan mengubah sifat tertetu dari undang undang
dasar
Beberapa konstitusi memuatadannya larangan mengubah
bagian tertentu dari konstitusi yang bersangkutan. Pada
umumnya, hal ini terjadi karena para penyusun konstitusi
ingin mencegah terulangnya kembali masalah yang baru di
atasi. Contohnya munculnya ditaktor

10. Hal hal penting tadi adalah substansi yang ada di
dalam konstitusi. Substansti memiliki makna kata sifat
pokok. Adapun sifat pokok dari UUD 1945 adalah pancasila
sebagai dasar negara yuridis bagi pelaksanaan dan
kelangsungan NKRI. Substansi konstitusi negara Indonesia
adalah naskah yang merupakan kerangka dan tugas tugas
pokok dari badan pemerintahan negara indonesia serta
menentukan pokok kerja tersebut berdasarkan pancasila.
Pancasila dan UUD 1945 mempunyai keterkaitan yang
erat. Pancasila merupakan dasar Negara Kita, sedangkan
UUD Merupakan Konstitusi Negara kita. Dasar negara
menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi, hal
tersebut membuat isi norma hukum tidak boleh
bententangan dengan dasar negara, norma ini merupakan
cita cita negara. Adapun konstitusi merupakan usaha
untuk melaksanakan dasar negara.

11. 1. Hal hal yang bersifat umum, seperti aturan
mengenai kekuasaan dalam negara dan
identitas identitas negara.
2. hal hal yang terkait dengan lembaga
lembaga negara, baik itu hubungan antar
lembaga, fungsi, tugas, hak maupun
kewenangannya
3. Hal hal yang menyangkut hubungan antara
negara dan warga negara
4. Konsepsi / cita cita negara dalam berbagai
aspek kehidupan.
5. Hal hal yang mengenai perubahan undang
undang dasar
6. Ketentuan peralihan transisi
UUD 1945 Berada
dalam kelompok Staats
ground gesertz atau
bisa di sebut aturan
dasar/ pokok negara.
Selain UUD 1945 ada
juga yang termasuk
Staats ground gesertz
yaitu konvensi. Hal hal
yang dimuat UUD 1945
selaku Konstitusi NKRI
disebutkan di samping

12. Aturan aturan yang ada di slide sebelumnya, masih bersifat
umum dan secara garis besar. Dalam konstitusi indonesia diatur
mengenai mekanisme pelaksanaan demokrasi pancasila. Indonesia
menganut paham konstitusionalisme yang di jelaskan dalam UUD 1945
alenia IV. Adapun yang di sebut konstitusionalisme adalah gagasan bahwa
pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang di selengarakan
oleh dan atas nama rakyat, tetapi ada beberapa batasan agar kekuasaan
tersebut tidak di salah gunakan oleh mereka yang memerintah. Undang
undang dasar mempunyai fungsi khusus serta merupakan manifestasi
dari hukum yang tertinggi yang harus ditaati rakyat dan pemerintah. Ada
dua hal yang memuat gagasan konsitusionalisme berciri dua hal sebagai
berikut.
1. Isi UUD adalah membatasi kekuasaan negara dan penyelengara
pemerintah
2. Isi UUD memberikan jaminan kebebasan dan hak asasi warga negara

13. Menurut UUD 1945 terdapat beberapa lembaga negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia, yaitu lembaga eksekutif yang dijalankan oleh
presiden dan dibantu oleh seorang wakil presiden bersama dengan para memtri
membuat cabinet, lembaga alegislatif yaitu MPR yang terdiri dari DPR dan DPD,
serta lembaga yudikatif yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta
lembaga peradilan yang ada dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu,
juga terdapat lembaga lain seperti Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). Lembaga-lembaga yang tidak bisa saling mengintervensi karna
hubungan antar lembaga bersifat checks and balances, sehingga diharapkaan
tercipta kehidupan negara yang demokratus.
Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga saat ini setiaknya telah
berlaku beberapa konstitusi yang menjadi pedoman penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, ditampilkan di slide
berikutnya

14. 1. Undang undang dasar 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
Pada tahap ini pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi dalam
2 periode.
1. Periode 18 Agustus 1945-14 November 1945
Bentuk negara : negara kesatuan
Bentuk pemerintahan: republic
Bentuk cabinet : presidensial
2. Periode 14 November 1945-27 desember 1949
Bentuk negara : negara kesatuan
Bentuk pemerintahan : republik
Bentuk cabinet : kabinet parlementer
Adapun sistematika UUD 1945 adalah sebagai berikut.
1. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea.
2. Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, serta 4 pasal aturan
peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.
3. Penjelasan resmi UUD 1945

15. 2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat ( 27 Desember 1949-17 Agustus
1950)
Konstitusi RIS mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan,
dan bentuk kabinet sebagai berikut.
Bentuk negara : negara federasi/serikat
Bentuk pemerintahan : republic
Bentuk kabinet : parlementer
Adapun sistematika dari Konstitusi RIS adalah sebagai berikut.
1. Mukadimah terdiri dari 4 alinea.
2. Batang tubuh terdiri dari 6 bab dan 197 pasal.
3. Lampiran.

16. 3. Undang Undang dasar sementara 1950 (17 agustus 1950 -5 juli
1959
Berdasarkan UUDS 1950, bentuk negara, bentuk pemerintahan, bentuk
kabinet adalah sebagai berikut.
Bentuk negara : negara kesatuan
Bentuk pemerintahan : republik
Bentuk kabinet : parlementer
Adapun sistematika UUDS 1950 adalah sebagai berikut.
1. Mukadimah terdiri dari 4 alinea, akan tetapi rumusannya tidak sama dengan
UUD 1945.
2. Batang tubuhnya terdiri dari 6 bab dan 146 pasal.
3. Tidak ada penjelasan.

17. 4. UUD 1945 ( 5 juli – sekarang )
Pelaksanaan UUDS 1950 tidak berjalan dengan baik, bahkan
menimbulkan kekacauan di berbagai bidang. Oleh karna itu, tidak mungkin lagi
mempertahankan UUDS 1950 yan menggunakan demokrasi liberal. Sehingga,
pada 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan dekret yang salah satu isinya adalah
kembali menggunakan UUD 1945. Sejak saat itulah bangsa Indonesia kembali
memakai konstitusi UUD 1945.
Berdasarkan UUD 1945, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan
bentuk kabinet adalah sebagai berikut.
1. Bentuk negara : negara kesatuan
2. Bentuk pemerintahan : republic
3. Bentuk kabinet : presidensial
Pada tahun 1999, UUD 1945 mengalami amandemen dan berlangsung hingga 4
kali.

18. B. Amandemen UUD 1945
Setelah membahas tentang UUD Sebagai konstitusi negara kita masuk
ke amandemen UUD 1945. Amandemen adalah perubahan konstitusi yang mana
perubahannya tidak banyak, bersifat teknis prosedural yang tidak mempengaruhi
pemikiran Undang-Undang Dasar.
Dalam UUD 1945 pasal 37 menjelaskan tentang tata cara perubahan
yang secara garis besar adalah perubahan UUD 1945 bisa dilakukan jika
sedikitnya dihadiri 1/3 anggota MPR. Sedang untuk keputusan diambil jika
disetujui sedikitnya 2/3 anggota MPR. Ketentuan tersebut tentu memberi
konsekwensi yang luas di MPR. Sebab, jika ada fraksi yang menguasai lebih dari
dua pertiga kursi MPR yang mengatakan tidak setuju, maka kesepakatan akan
sulit dicapai.

19. Alasan Amandemen
Pada awal ditetapkanya UUD 1945 sudah banyak terdapat
penyelewengan kekuasan baik pada masa Presiden Soekarno maupun
Presiden Soeharto. Bahkan pada masa orde baru, hanya merekalah (para
pemimpin) yang boleh menafsirkan UUD 1945 hanya mereka sendiri,
sementara MPR hanya tinggal mengesahkannya saja. Contoh pada pasal
6 dan7 UUD 1945 yang berubah menjadi presiden dan wakil presiden
dipilih oleh majelis dengan suara mufakat, dan calonnya harus tunggal.
Hasilnya, Soeharto berhasil menjadi presiden selama kurang lebih 35
tahun. Berawal dari situlah perubahan UUD 1945 dimulai. Berbagai
alasan dapat dikemukakan dalam perubahan tersebut, diantaranya akan
ditampilkan di slide berikutnya

20. 1. Secara filosofis
Pertama karena UUD 1945 adalah momen opname dari berbagai
kekuatan politik dan ekonomi yang dominan pada saat dirumuskanya
konstitusi ini. Setelah beberapa tahun kemudian pasti terdapat berbagai
perubahan baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut
tentu belum terdapat didalam UUD 1945 karena pada saat itu perubahan
belum nampak.
Kedua sesuai dengan kodrat manusia bahwa manusia tidak ada
yang sempurna jadi, semua yang dikerjakannya pasti ada kesalahan dan
kekurangannya.

21. 2. Aspek historis
Karena awalnya pembuatan UUD 1945 bersifat sementara,
sebagaimana yang dinyatakan oleh ir.Soekarno, dalam rapat pertama
tanggal 18 agustus 1945, yang menyatakan. “…tuan-tuan semuanya tentu
mengerti bahwa undang-undang dasar yang kita buat sekarang ini adalah
undang-undang dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan
“ini adalah undang-undang dasar kilat”, nanti kalau kita telah bernegara
dalan suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan
kembali MPR yang dapat membuat undang-undang dasar yang lebih
lengkap dan sempurna …”. Dari ungkapan Soekarno tersebut dapat
disimpulkan bahwa UUD 1945 dibuat dengan tergesa-gesa.

22. 3. Secara subtansif
UUD 1945 banyak sekali mengandung kelemahan. Hal ini dapat
diketahui antara lain; pertama, kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa
disertai pemeriksaan dan keseimbangan, sehingga UUD 1945 biasa
disebut eksekutif yang berat dimana presiden menjadi pusat kekuasaan dengan
berbagai hak prerogatif; kedua, rumusan ketentuan UUD 1945 sebagian besar
bersifat sederhana, umum, bahkan tidak jelas sehigga menimbulkan
multitafsir; ketiga, UUD 1945 terlalu menekankan pada semangat atau iktikad
baik orang yang menjadi penyelenggara Negara. Ini dapat dilihat dari bunyi
penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa “yang sangat penting dalam
pemerintahan dan dalam hal hidupnya Negara ialah semangat, semangat para
penyelenggara Negara …”; keempat, UUD 1945 terlalu banyak memberi atribut
kewenangan kepada masalah-masalah penting dalam UU seperti tentang
lembaga-lembaga Negara, HAM, kekuasaan kehakiman, pemerintahan daerah,
dan sebagainya.

23. 4. Secara yuridis
Para perumus UUD 1945 sudah menunjukkan kearifan
bahwa apa yang mereka lalukan ketika UUD 1945 tentu akan
berbeda kondisinya di masa yang akan datang dan mungkin
suatu saat akan mengalami perubahan. Hal tersebut dapat
ditinjau bahwa mereka (perumus UUD 1945) membuat pasal
tentang perubahan didalam UUD 1945, yaitu pasal 37.

24. Amandemen I, II, III Dan IV

25. 1. Amandemen Pertama
Perubahan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada tanggal 19
Oktober 1999 dalam sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21
Oktober 1999. perubahan itu meliputi pasal-pasal 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15,
17, 20,dan 21. Karena pasal-pasal ini yang berkaitan dengan kekuasaan
presiden yang sangat besar. Untuk itu, prioritas pertama adalah
mengurai dan membatasi kekuasaan presiden.

26. 2. Amandemen Kedua
Perubahan kedua ini dilakukan pada tanggal 7-8 Agustus 2000.
Perubahan kedua UUD 1945 antara lain diarahkan untuk memperteguh
otonomi daerah, melengkapi pemberdayaan DPR, menyempurnakan
rumusan HAM, menyempurnakan pertahanan dan keamanan Negara, dan
melengkapi atribut Negara.

27. 3. Amandemen Ketiga
Sidang tahunan MPR yang berlangsung 1-9 November 2001 telah
menghasilkan perubahan ketiga UUD 1945 terhadap 3 bab, 23 pasal,
dan 64 ayat ketentuan undang-undang dasar. Perubahan ketiga ini
antara lain diarahkan untuk menyempurnakan pelaksaan kedaulatan
rakyat, menyesuaikan wewenang MPR, mengatur pemilihan presiden dan
wakil presiden secara langsung, mengantur pendakwaan/
tuduhan terhadap presiden dan/ atau wakil presiden membentuk
lembaga DPD, mengatur pemilihan umum, meneguhkan kedudukan dan
Badan Pemeriksa Keuangan, serta meneguhkan kekuasaan kehakiman
dengan lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi
Yudisial (KY).

28. 4. Amanedemen Keempat
Sidang tahunan MPR 2002 yang berlangsung 1-11 Agustus 2002. Perubahan
keempat UUD 1945 juga melengkapi kekurangan peraturan dalam pasal 8 ayat 1
dan 2 yang telah diputuskan dalam perubahan ketiga (tahun 2001), dengan
menembahkan ayat 3.
Dari beberapan amandemen yang telah disebut kan adapun tujuan amandemen
yang akan ditampilkan di slide berikutnya

29. Tujuan Amandemen
Menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan Negara,
kedaulata rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi Negara
demokrasi dan Negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan
perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945
dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945,
tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau selanjutnya
dikenal dengan NKRI, serta mempertegas sistem pemerintahan
presidensiil.

30. C. Sistematika UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci
Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi yang mempunyai syarat
antara lain:
1. Adanya kesatuan subjek
2. Adanya kesatuan asas kerohanian
3. Adanya kesatuan daerah
4. Adanya kesatuan waktu
Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang
mencakup:
1. Dasar-dasar negara yang dibentuk
2. Cita-cita kerohanian
3. Asas politik negara
4. Tujuan negara
5. Ketentuan diadakannya UUD.

31. Terdapat 21 bab dengan 73 pasal dan 3 pasal aturan peralihan dan 2
pasal aturan tambahan di bagian pasal UUD 1945.
Slide berikutnya akan menampilkan rincian setiap bab dalam UUD 1945
Pasal Pasal UUD 1945

32. Rincian Setiap bab dalam UUD 1945
1. Bab I: Bentuk dan Kedaulatan
2. Bab II: Majelis
Permusyawaratan Rakyat
3. Bab III: Kekuasaan
Pemerintahan Negara
4. Bab IV: Dewan Pertimbangan
Agung (bab ini dihapus)
5. Bab V: Kementrian Negara
6. Bab VI: Pemerintahan Daerah
7. Bab VII: Dewan Perwakilan
Rakyat
8. Bab VIIA: Dewan Perwakilan
Daerah
9. Bab VIIB: Pemilihan Umum
10. Bab VIII: Hal Keuangan
11. Bab VIIIA: Badan Pemeriksa
Keuangan
12. Bab IX: Kekuasaan Kehakiman
13. Bab IXA: Wilayah Negara
14. Bab X: Warga Negara
15. Bab XA: Hak Asasi Manusia
16. Bab XI: Agama
17. Bab XII: Pertahanan dan
Keamanan Negara
18. Bab XIII: Pendidikan dan
Kebudayaan
19. Bab XIV: Perekonomian Nasional
dan Kesejahteraan Sosial
20. Bab XV: Bendera, Bahasa dan
Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan
21. Bab XVI: Perubahan Undang-
Undang Dasar

33. D. Penjelasan isi Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan di atas UUD itu sendiri.
Selain itu, Pembukaan UUD 1945 juga tidak dapat diubah-ubah karna merupakan
visi atau jiwa dari proklamasi 17 Agustus 1945 mempunyai hubungan sebab
akibat. Apabila pembukaan UUD 1945 diubah,maka sama saja membubarkan
proklamasi dan sama artinya dengan membubarkan b.angsa indonesia.
Pembukan UUD 1945 terdiri dari empat alinea.Nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh
bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia. Selain itu, akan tetap menjadi landasan
perjuangan bangsa dan negara indonesia, selama kita masih setia terhadap
negara proklamasi 17 agustus 1945 serta menghargai hasil nilai-nilai perjuangan
bangsa indonesia.
Penjelasan Peralenia akan dipaparkan di slide berikutnya

34. 1. Alinea Pertama
Bunyi : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena
tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”
Dalam alinea pertama ini mengandung makna bahwa kemerdekaan
adalah hak segala bangsa. Ini artinya bangsa indonesia menghargai hak bangsa,
kata “segala bangsa” menandakan bahwa bangsa indonesia membuka hubungan
dengan setiap bangsa lain serta tetap mengutamakan dan menegakkan
kemerdekaan sesama bangsa. Inilah ciri khas bangsa indonesia, selalu
memperhatikan kepentingan bersama
Kata “sesungguhnya” menegaskan bahwa kemerdekaan memang sudah
menjadi hak segala bangsa yang harus diwujudkan,karena jika tidak maka
bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

35. Pada alinea pertama ini
terkandung adanya
nilai-nilai hidup yang
asasi bagi manusia,
dijelaskan di samping
1. Setiap manusia dan atau dalam kestuan bangsa berhak
untuk merdeka, hal ini merupakan hak asasi bagi
manusia yang menuntut untuk dipenuhi. Dan dengan
meletakkan tekanannya terhadap hak kemerdekaan
bangsa, berarti penolakan terhadap paham
individualisme
2. Adanya kesadaran bagi bangsa indonesia tentang
kenyataan hukum kodrat manusia itu sendiri dinilai
atas dasar keadilan yang merupakan tuntutan mutlak
hati nurani dalam kehidupan sehari-hari.
3. Adanya kesadaran bagi bangsa indonesia tentang
hukum etik, bahwa penjajahan tidak sesuai dengan
nilai-nilai manusiawi yang berlaku dalam hidup
bersama serta tidak sesuai dengan peri kemanusiaan
dan peri keadilan.

36. Dari alinea ini kita juga dapat menyimpulkan kandungan adanya dalil
subjektif maupun dalil objektif. Maksud dari dalil objektif adalah adanya
pernyataan yang berkaitan dengan penjajahan yang tidak sesuai dengan peri
kemanusiaan dan peri keadilan. Hal ini bersifat universal, artinya berlaku pada
segala bangsa bukan hanya bangsa indonesia. Adapun yang dimaksud dalil
subjektif adalah hal tersebut menjadi aspirasi bangsa indonesian sendiri untuk
membebaskan diri dari penjajahan. Hal ini juga menegaskan tugas dan kewajiban
setiap bangsa indonesia untuk berjuang melawan segala bentuk penjajahan serta
mendukung kemerdekaan setiap bangsa.

37. 2. Alinea Kedua
Bunyi: “Dan perjuangan pergerakankemerdekaan indonesia telah
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa
mengantarkan rakyat indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan
negara indonesia yang merdeka,bersatu,berdaulat,adil,dan makmur.”
Dalam alinea kedua ini mengandung makna bahwa dalam
perjuangan pergerakan kemerdekaan, selain merupakan dakwaab
terhadap penjajahan juga mewujudkan hasrat yang kuat dan bulat untuk
menentukan nasib atas kekuatan sendiri yang pada akhirnya dapat
terwujud,melalui kalimat’. . . telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa . . .”dan seterusnya.

38. Dua hal tersebut merupakan inti pokok alinea kedua. Namun yang
paling pokok adalah adanya cita-cita untuk mengisi kemerdekaan
demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur, dengan bekal
bersatu dan dengan cara berdaulat, yang kemudian perwujudannya
dilaksanakan dalam bentuk pembangunan
Berdasarkan alinea
kedua ini, dapat diambil
kesimpulan adanya
kewajiban moral bagi
warga negara sebagai
pewaris dengan
menunjukkan adanya
dua hal disamping.
1. Menerangkan berhasilnya perjuangan bangsa
indonesia dalam menggakkan kemerdekaan negara
indonesia sebagai negara nasional. Oleh karena
kemerdekaan indonesia merupakan hasil
perjuangan, maka ada kewajiban moral bagi
pewaris untuk menjaga terpeliharanya hal tersebut.
2. Adanya cita-cita untuk mengisi kemerdekaan
setelah dicapai dengan perjuangan, yaitu untuk
membangun indonesia yang merdeka. Harus bersatu
mencapai masyarakat adil dan makmur dengan
jalan berdaulat. Hal ini kewajiban moral juga bagi
semua warga negara terutama para pemimpin untuk
melaksanakannya.

39. 3. Alinea Ketiga
Bunyi:“atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur , supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.
Seperti yang bisa dilihat dari alinea tersebut, rakyat indonesia secara formal
menegaskan bahwa negaranya sudah merdeka, dan alinea ini mengandung isi
yang sama dengan proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, yaitu ”pernyataan
indonesia merdeka”
Alinea ketiga merupakan rangkaian hubungan dari alinea pertama dan
kedua yang menceritakan mengenai proses perjuangan bangsa indonesia sampai
terwujudnya kemerdekaan
Dan kalimat “atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa” menegaskan bahwa
kemerdeaan indonesia dicapai karena Tuhan Yang Maha Esa, bukan semata-mata
perjuangan bangsa indonesia

40. Sebenarnya pembukaan UUD 1945 alinea pertama, kedua,
dan ketiga tidak mempunyai hubungan organik dengan
undang-undang pada dasarnya, hanya menggambarkan
situasi terbentuknya negara Indonesia
Di alinea ini, juga
menyatakan hal-hal
sebagai berikut:
1. Pengakuan bangsa indonesia bahwa kemerdekaan
dapat diraih karena rahmat Tuhan
2. Adanya kesadaran bagi bangsa indonesia mengenai
hukum Tuhan, bahwa hal-hal diluar jangkauan
manusia dapat terjadi atas dasar aturan tuhan itu
sendiri
3. Pernyataan bangsa indonesia untuk menentukan
cara hidupnya sendiri secara bebas.

41. 4. Alinea Keempat
Bunyi:“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesiadan seluruh tumpah
darah indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar
Negara indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan indonesia, dan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat indonesia
Alinea keempat memiliki inti pokok mengenai pembentukan pemerintahan
Indonesia. Adapun isi pokok alinea keempat ditampilkan di slide berikutnya

42. 1. Tentang tujuan negara
A. Kalimat “... untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa indonesiadan seluruh tumpah darah indonesia
untuk memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa..”
kalimat ini berfungsi sebagai dasar politik dalam negara Indonesia
B. Kalimat “...dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” memiliki fungsi yang
menjelaskan bahwa dasar politik luar negeri Indonesia yaitu melaksanakan
ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial, oleh karena itu
politik indonesia disebut dengan politik bebas aktif

43. 2. Tentang ketentuan
diadakannya undang-undang
3. Tentang membentuk
negara
Kalimat “...maka
disusunlah Kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang dasar
Negara indonesia..” memuat
suatu fungsi yang mengharuskan
diadakannya undang-undang
dasar yang menjadi sumber
hukum di Indonesia
Pada kalimat “...yang
terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik
Indonesia, yang berkedaulatan
rakyat...” kalimat ini
menyatakan bahwa susunan
negara Indonesia adalah
republik, dan kekuasaan
ditangan rakyat

44. 4. Tentang Filsafat Negara
Pada kalimat “...dengan berdasarkan kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradap, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”
mencantumkan bahwa filsafat negara indonesia adalah
pancasila.

45. P O K O K P O K O K P I K I R A N D A L A M P E M U K A A N U U D
1 9 4 5
Bagian II

46. Kita masuk ke Bagian 2.
bagian ini, memuat
sedikit hal mengenai
Pokok Pokok Pikiran
UUD 1945
Pokok-pokok pikiran
yang terkandung di
dalam Pembukaan UUD
1945 adalah di samping
1. Pokok pikiran Pertama: “Negara-begitu bunyinya–
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia untuk berdasar atas
persatuan mewujudkan keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia”. Dalam Pembukaan ini, diterima
aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang
melindungi dan meliputi segenap bangsa
seluruhnya. Jadi, Negara mengatasi segala paham
golongan, mengatasi segala paham perseorangan.
Negara menurut pengertian “Pembukaan” itu
menghendaki persatuan menghendaki persatuan
yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Inilah
suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.
2. Pokok pikiran Kedua : “Negara hendak
mewujudkan keadilan social bagi social bagi
seluruh rakyat”. Hal ini merupakan pokok pikiran
keadilan social. Pokok pikiran yang hendak
diwujudkan oleh Negarabagi seluruh rakyat ini
didasarkan pada kesadaran bahwa manusia
Indonesia mempunyai hak dankewajiban yang
sama untuk menciptakan keadilan social dalam
kehidupan masyarakat.
Lanjutan Pokok pikiran di atas ada di slide
berikutnya

47. 3. Pokok Pikiran Ketiga 4. Pokok Pikiran Keempat
“Negara yang berkedaulatan
rajyat berdasar atas kerakyatan dan
permisyawaratn/perwakilan”. Oleh
karena itu, sisten negara yang
terbentuk dalam UUD 1945 harus
berdasar atas kedaulatan rakyat dan
berdasar atas
permusyawaratn/perwakilan.
Memang aliran ini sesuai dengan sifat
“masyarakat Indonesia”. Ini adalah
pokok pikiran kedaulatan rakyat,
yang menyatakan bahwa kedaulatan
adalah ditangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
“Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa menurut
dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab”. Oleh karena itu, UUD 1945
harus mengandung isi yang
mewajibkan pemerintah dan lain-lain
penyelenggara Negara untuk
memelihara budi pekerti
kemanusiaan yang luhur dan
memegang teguh cita-cita moral
rakyat yang luhur. Hal ini
menegaskan pokok pikiran
Ketuhanan Yang Maha Esa dan
Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Lanjutan Pokok Pikiran

48. TERIMA KASIH, MOHON MAAF JIKA ADA
PERKATAAN KAMI YANG KURANG BERKENAN
DI HATI ANDA
Atas Perhatiannya

49. 1. Hukum dasar tertulis negara kesatuan republik indonesia dan berkedudukan
sebagai Konstitusi negara adalah
2. Apa itu amandemen?
3. Ada berapa bab di pasal pasal uud 1945?

50. 1. UUD 1945
2. . Amandemen adalah perubahan konstitusi
yang mana perubahannya tidak banyak,
bersifat teknis prosedural yang tidak
mempengaruhi pemikiran Undang-Undang
Dasar. / perubahan konstitusi yang bersifat
prosedural dan tidak mempengaruhi
Undang Undang dasar