Program ini bertujuan untuk memperkuat Sistem Informasi Desa (SID) dan Sekolah Desa dan Anggaran (SADAR) di Kabupaten Kebumen untuk mendukung replikasi di kabupaten lain di Jawa Tengah melalui empat aktivitas utama yaitu (1) meningkatkan kualitas SID, (2) meningkatkan kapasitas SADAR, (3) mengintegrasikan SID ke sistem informasi Kabupaten, dan (4) mengimplementasikan program.

1. Paparan Program
Penguatan Sistem Informasi Desa Dan
Sekolah Desa & Anggaran Di Kabupaten
Kebumen Untuk Mendorong Replikasi Di
Kabupaten Lain Di Jawa Tengah
Jakarta, 31 Januari 2017
Disampaikan oleh :
Yusuf Murtiono
Program Director LP2M/FORMASI

2. 2003 -
2007
Inisiasi awal FORMASI
oleh 7 LSM di Kebumen
sebagai Dewan Pendiri /
Dewan Presidium
(LP2M lead agency)
Membangun dasar
gerakan advokasi
secara volunter dan
swadaya (proses
seleksi alam
keanggotaan Formasi))
Mengawal :
Perda ADD (2004); Perda
Partisipasi (2004; PKMD
(Penguatan Kapasitas
Masyarakat Desa)(2005-
2007)
2007 -
2009
Mendapat dukungan program
Advokasi Anggaran pro Rakyat Miskin
melalui Perencanaan dan
Penganggaran Berbasis Masyarakat
Desa
Mendorong penguatan partisipasi
kelompok marginal dalam
perencanaan dan penganggaran desa-
kaabupaten; transparansi dalam
pengelolaan ADD; munculnya kuota
kecamatan;
2009 -
2011
2007 -
2008
Mendorong kualitas partisipasi
kelompok marginal dan melakukan
isntitusionalisasi pada level kebijakan
desa-kecamatan yang pro poor dan
responsif gender
Memperkuat gerakan advokasi
anggaran berbasis hak dasar melalui
budget resourc center (BRC) dan
Learning Center (LC )
2010 -
2012
Mengawal keberlanjutan komitmen dan konsisten
implementasi program SAPA melalui RPJMD 2010 pro poor,
peningkatan kualitas musrenbang, penyusunan P2DP,
integrasi perencanaan reguler dengan PNPM, perubahan
skema kuota kecamatan, Replikasi penyusunan RPJMDesa (
Biaya mandiri oleh Desa), mengawal beberapa regulasi
daerah/Bupati untuk proteksi partisipasi kelompok marginal
dalam musrenbang.
2012 -
2016
- Skema kuota kecamatan
terdesentralisasi
- Pembentukan TKP2KDes
untuk memperkuat integrasi
kebijakan program PK mulai
Desa-Kecamatan- Kabupaten
Pembentukan SID untuk
meningkatkan Partisipasi
dan Transparansi Informasi
yang lebih efektif bagi
kalangan marginal dan
Pengembangan SADAR
Sebagai desa
percontohan untuk
upaya replikasi dan
schalling up di
Kebumen dan daerah
SAPA Lainnya
Inisiasi Sekolah
Desa dan
Anggaran ( SADAR
)
Mengawal implementasi UU Desa melalui SID dan
SADAR dan Replikasi perencanaan dan
penganggaran desa yang inklusif melalui

3. PROFIL PROGRAM
Program For strengthening village information system (SID) and
village budgeting school (SADAR) in Kebumen to support
their replication in other regencies in Centra Java province
Program
location
 Wilayah fokus program : Kab. Kebumen beberapa
kecamatan dan desa piloting sasaran program ( minimal 15
desa di 10-15 kecamatan)
 Wilayah replikasi: Kab. Magelang, Purworejo, Banjarnegara
dan Purbalingga
Proposed by Society and Muslim Boarding School Empowerment Institution
(LembagaPemberdayaanPesantrendanMasyarakat - LP2M)
Sebagai Lembaga Payung Forum Masyarakat Sipil ( FORMASI
) Kebumen
Address Jln Lingkar Selatan Desa Podoluhur Nomor 212 Kec. Klirong
Kab. Kebumen Jawa Tengah
Program
Director
Yusuf Murtiono
Telephone 62-287-385604
Mobile: +62-8132-7355-031
Email hello@formasi.org.

4. APA ITU SID ?
• SID atau Sistem Informasi Desa adalah sebuah
aplikasi yang membantu pemerintahan desa dalam
mendokumentasikan data-data milik desa guna
memudahkan proses pencariannya
• SID sebagai alat yang secara efektif dapat
menyajikan informasi tentang kemiskinan di desa
mulai dari sistem pendataan keluarga, sistem
informasi perencanaan dan penganggaran dan
sistem informasi kemiskinan serta data potensi
desa
• Manfaat SID : untuk menyimpan, memproses dan
memperbaharui data dan informasi; mendukung
peningkatan kualitas penyelenggaraan

5. APA ITU SADAR ?
• SADAR atau Sekolah Desa dan Anggaran
merupakan pusat pembelajaran bagi rakyat/
desa tentang seluk beluk desa, kebijakan dan
anggaran mulai desa – Kabupaten
• SADAR diselenggarakan oleh FORMASI
sejak Tahun 2012 dimaksudkan sebagai
wadah bersama saling tukar pengetahuan,
ketrampilan dan keahlian guna membangun
desa yang lebih mandiri dan mewujudkan
kebijakan anggaran yang lebih pro poor,

6. DASAR PEMIKIRAN
• Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen masih cukup besar
(tahun 2015 sebesar 19,68%) atau peringkat terbesar ketiga di
Jawa Tengah. Sehingga dibutuhkan partisipasi dan
transparansi dalam setiap tahapan proses pengambilan
kebijakan kemiskinan mulai dari desa – kabupaten.
• Sejak tahun 2013/2014 LP2M/FORMASI berperan aktif
mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan melalui
fasilitasi perencanaaan dan penganggaran desa yang pro poor
berdasarkan data kemiskinan tunggal di desa yang
indikator/variabelnya disusun secara partisipatif melalui Analisis
Kemiskinan Partisipatif ( AKP ) dan menghasilkan 36 indikator
kemiskinan daerah.
• Keberadaan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan Desa ( TKP2KDes) sebagai inovasi kelembagaan
lokal desa perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas
kinerja sehingga dari tahun ke tahun data kemiskinan desa

7. • Hasil pendataan kemiskinan oleh TKP2KDes belum secara
optimal dijadikan sebagai dasar musyawarah desa untuk
menyusun prioritas program dan kegiatan dalam perencanaan
pembangunan tahunan desa, meskipun dalam regulasi daerah
telah dimandatkan minimal 8% dari total belanja langsung desa
(meskipun sudah ada desa yang mengalokasikan anggaran
kemiskinan sampai 25% dari total belanja langsung APB Desa)
• Lahirnya UU Desa diikuti dengan kemandirian desa dalam
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, masih
menjadi problem bagi desa untuk membangun perencanaan
dan penganggaran yang lebih inklusif. Sehingga peningkatan
sumber pendapatan desa yang semakin besar belum
sepenuhnya dibarengi dengan dengan keberpihakan
pembangunan pada pemenuhan layanan dasar masyarakat.
• Guna mengoptimalkan kinerja pemerintahan desa & Kabupaten
yang lebih transparan, partisipatif dan berpihak pada kelompok
miskin, maka memperkuat keberadaan SID dan

8. CAPAIAN KEBERHASILAN
1. Ruang partisipasi kelompok marjinal semakin terbuka dalam forum
perencanaan dan penganggaran di desa dan program/kegiatan dan
angaran kemiskinan secara spesifik dapat dengan mudah diakses
dalam RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan APB Desa
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
2. SID sudah berhasil diujicoba online di 100 desa dan 300 desa lebih
sisanya sudah offline untuk online menunggu kesiapan server dari
Kabupaten Kebumen.
3. Mendorong pembentukan UPT Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten dan telah diresmikan oleh Gubernur Jawa
Tengah.
4. Forum multistakholders tentang Kemiskinan, Gender dan data
tunggal
5. Menjadi pusat pembelajaran desa dan kemiskinan khususnya
partisipasi dan transparansi
6. Memperoleh pengharagaan Nasional : Partisipasi dan
Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Inovasi membangun desa wisata secara partisipatif, BUMDes

9. PERMASALAHAN
• Kesiapan kapasitas yang lebih mumpuni para aparatur
pemdes menghadapi semakin besarnya beban dan
tangungjawab pelaksanaan UU Desa (Khususnya
mengelola dana yang semakin besar). Sedangkan
penguatan kapasitas hanya untuk Kades, Sekdes, Ketua
BPD dengan metodologi yang masih banyak mendapat
kritik.
• Transparansi dan partisipasi kelompok miskin dan
terpinggirkan dalam setiap tahap perencanaan dan
penganggaran proses di desa tetap menjadi isu utama
• Komitmen dan konsisten dari kabupaten untuk monitoring
dan evaluasi terhadap pemerintah desa masih formalitas
dan administratif belum banyak menyentuh substansi
pada pemenuhan pelayanan dasar.

10. TUJUAN PROGRAM
• Meningkatkan kualitas SID dan membuat data
tentang kebijakan dan anggaran agar lebih mudah
diakses oleh masyarakat miskin dan terpinggirkan,
termasuk perempuan
• Memperkuat SADAR untuk meningkatkan
kapasitas aparat desa, masyarakat desa dan
pihak-pihak lain di tingkat desa untuk mengelola
informasi secara transparan dan berpartisipasi
dalam proses perencanaan dan penganggaran.
• Memfasilitasi integrasi SID ke sistem informasi di
tingkat kabupaten dan provinsi untuk
meningkatkan perencanaan, penganggaran dan
kualitas pelayanan publik

11. PROGRAM ACTIVITIESAcitivity1
Formasi akan
membantu
meningkatkan
konten dan sistem
SID menjadi lebih
handal dan user
friendly untuk
memungkinkan
kelompok-kelompok
miskin dan
terpinggirkan
berpartisipasi secara
efektif dalam proses
perencanaan dan
penganggaran di
setiap desa di
Kebumen. Formasi
akan berkolaborasi
dengan Combain
Resource Institution
(CRI), penerima
hibah Ford, untuk
mendorong
pengembangan SID
Activity2
Formasi akan
meningkatkan
kualitas dan
kapasitas
SADAR untuk
menyediakan
pendidikan dan
pembelajaran
bagi kelompok
aktifis,
masyarakat
pada umumnya
dan pejabat
pemerintahan
terkait tentang
penganggaran
desa,
pelayanan
publik dan
program
penanggulanga
n kemiskinan
Activity3
Formasi juga
akan
memfasilitasi
pengembangan
sistem di level
kabupaten untuk
mengkonsolidasi
semua SID di
Kabupaten
Kebumen
ditujukan agar
para pembuat
kebijakan di
Kabupaten dapat
menggunakan
tools
perencanaan dan
penganggaran
yang lebih efektif
yang ditujukan
bagi masyarakat
yang
membutuhkan.
Formasi juga
menyediakan TA
untuk kabupaten
lain di Jawa
Activity4
Implementi
ng,
managing
and
coordinatin
g the
proposed
program

12. ACTIVITY 1
Formasi akan membantu meningkatkan konten dan sistem SID menjadi lebih
handal dan user friendly untuk memungkinkan kelompok-kelompok miskin dan
terpinggirkan berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan
penganggaran di setiap desa di Kebumen. Formasi akan berkolaborasi dengan
Combain Resource Institution (CRI), penerima hibah Ford, untuk mendorong
pengembangan SID
1.1.
Disseminatio
n of the
content and
system
improvement
of SID to
village
governments,
Village
Representati
ves, and
marginalized
communities
1.2.
Improving
the content
and system
of SID based
on the need
to make
participatoryp
lanning and
budgeting
and the use
of rural
poverty data
at the village
levelbetter
1.3.
Providing
empowermen
t to poor and
marginalized
communities
to participate
in planing
and
budgeting
processes
1.4.
Trainingvillag
e operators
and
administrator
sto use SID
applicationan
d rural
poverty
datato
improve
participatory
planing and
budgeting
1.5.
Facilitating
village
governments
to issue
regulation at
the village
level to
provide legal
basis for
using SID to
promote
transparency
and
participatory
practices.
1.6.
Documenting
best
practises of
SID content
and system
improvement
to support
participatory
planning and
budgeting at
the village
level.

13. ACTIVITY 2
Formasi akan meningkatkan kualitas dan kapasitas SADAR
untuk menyediakan pendidikan dan pembelajaran bagi kelompok
aktifis, masyarakat pada umumnya dan pejabat pemerintahan
terkait tentang penganggaran desa, pelayanan publik dan
program penanggulangan kemiskinan
2.1.
Organizing a
workshop to
develop a
curriculum for
SADAR.
2.2.
Providing
trainings on
budget, public
service
delivery and
poverty
reduction
programs to
community
activists, the
people and
village
government
officials
2.3.
Managing
SADAR as a
learning
center to
accommodate
the need of
community
activists and
village
government
officials from
other
regencies
2.4.
Organizing a
conference on
the role of
SADAR in
Kebumen and
its potentials
for replication
2.5.
Writing about
SADAR as a
best practice

14. ACTIVITY 3Formasi juga akan memfasilitasi pengembangan sistem di level
kabupaten untuk mengkonsolidasi semua SID di Kabupaten
Kebumen ditujukan agar para pembuat kebijakan di Kabupaten
dapat menggunakan tools perencanaan dan penganggaran yang
lebih efektif yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Formasi juga menyediakan TA untuk kabupaten lain di Jawa
Tengah, dan provinsi lain untuk mengambil praktek terbaik dari
SID.3.1.
Facilitating the development of a
system to consolidate SIDs in
Kebumen at the regency level
and use the data and
information to make planning
and budgeting processes more
responsive to the needs of the
people
3.2.
Providing tehnical assistance to
other regencies in Central Java
such as Magelang, Purworejo,
Banjarnegara, and Purbalingga
to replicate the Kebumen SID
system. Demands for technical
assistance from other provinces
would also be considered

15. ACTIVITY 4
Implementing, managing and
coordinating the proposed program
4.1.
Attending local,
regional and
national meetings
of the SAPA
program.
4.2.
Conducting
monitoring and
evaluation
activities
4.3.
Managing
financial audit

16. Success Indicators
Anggaran pendapatan
dan belanja desa dan
(APB Desa), data
kemiskinan, pelayanan
publik dan program
pembangunan
tersedia di SID
Pemerintah desa
mengeluarkan peraturan
untuk
melindungiketerbukaan
informasi melalui SID dan
memastikan partisipasi
masyarakat dalam semua
proses tahapan
perencanaan dan
penganggaran desa
Meningkatnya
partisipasi kelompok
miskin dan
terpinggirkan dalam
proses perencanaan
dan penganggaran di
level desa
Alokasi anggaran desa
dan pelayanan publik
semakin
mengakomodasi
kebutuhan kelompok
miskin dan
terpinggirkan
Meningkatnya jumlah aktivis masyarakat dan
aparatur pemerintah desa baik dari Kebumen
maupun kabupaten lainnya untuk
berpartisipasi di SADAR untuk mendapatkan
pengetahuan tentang transparansi anggaran;
partisipasi dalam pembuatan kebijakan,
proses perencanaan dan penganggaran; serta
pelayanan publik yang responsif dan inklusif
Sebuah aplikasi yang
mengkonsolidasikan semua
SID di tingkat kabupaten dan
digunakan oleh pemerintah
kabupaten untuk membuat
perencanaan dan
penganggaran yang lebih
responsif terhadap kebutuhan
SID dan SADAR
direplikasi oleh Kab.
Magelang, Purworejo,
Banjarnegara dan
Purbalingga serta di
Jawa Tengah

17. STRUKTUR PENGELOLA PROGRAM
FORMASI-FORDFOUNDATIONProgram
Director
Yusuf
MurtionoProgram
Finance
Rohyati –
Ambar -
Eti Rochanah Program
Manager
Fuad Khabib
Koordinaator
SID
M.S. Anam
Koordinator
SADAR
Bintang
Bawono
Team Work SADAR
Jaswati ; Farhan
Community Organizer ( CO )
Ikhsanuddin – Ibnu Mu’alif

18. STRUKTUR PENGELOLA PROGRAM
FORMASI-TAF-SAPPProgram
Director
Yusuf
Murtiono
Finance
Program
Manager
Umi Arifah
District
Facilitator
Kabupaten
Brebes
District
Facilitator
Kabupaten
Pekalongan
Community Organizer ( CO
)
Community Organizer
( CO )
District
Facilitator
Kabupaten
Pemalang
Community Organizer
( CO )